Membongkar Nasib Perempuan di Barat

Tak kurang dari seabad lalu, hak-hak personal dan sosial kaum perempuan di Barat masih banyak yang dilecehkan. Mereka bahkan tak berhak untuk mempunyai hak milik, kekayaan dan hasil kerjanya sendiri. Seluruh hasil jerih payah kaum perempuan dan kekayaannya dianggap sebagai milik sang suami. Bahkan di masa itu, banyak perempuan di negara-negara Barat tak diperkenankan memiliki hak dasar seperti hak bersuara dan beraspirasi.

Namun semenjak akhir abad ke-19, kaum hawa di Barat mulai bergerak memperjuangkan hak-haknya dan membuka peluang bagi perempuan untuk memperoleh hak-hak materi dan kebebasan. Di masa itu, berkembanglah gerakan feminisme yang dilatarbelakangi beragam ideologi seperti humanisme, liberalisme, dan sekulerisme. Mereka berjuang untuk mendapatkan kembali hak-hak perempuan yang selama ini dikebiri.

Tentu saja tuntutan gerakan feminisme itu bisa mengancam kepentingan kapitalisme. Tak heran jika kemudian puak-puak kapitalis berusaha lebih kompromistis, di satu sisi mereka memanfaatkan isu-isu pembelaan terhadap hak-hak perempuan, namun di sisi lain mereka hanya memberikan kebebasan dan hak-hak lainnya bagi perempuan secara semu belaka.

Menyinggung soal kezaliman sejarah terhadap kaum perempuan, Rahbar atau Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatollah al-Udzma Sayid Ali Khamenei menuturkan,

"Di Barat, perempuan hanya dilihat dari sisi keperempuanannya bukan sebagai seorang manusia. Kendati Barat gencar melontarkan klaim pembelaan terhadap kaum perempuan, namun perempuan hanya dipandang sebagai alat dan hanya sisi daya tarik seksualnya saja yang sering ditampilkan. Meski dengan mengatasnamakan perempuan, namun dalam prakteknya budaya Barat hanya menguntungkan kaum pria semata. Dengan mudahnya pula mereka mempertontonkan kecantikan perempuan atas nama kebebasan, sampai-sampai kehadiran perempuan di tengah masyarakat kerap dipandang dengan sorotan hasrat seksual. Sehingga hak-hak sosial perempuan pun tercederai. Barat sejatinya banyak berutang kepada kita lantaran di sepanjang sejarah mereka telah begitu sering melecehkan perempuan".

Dengan dalih pembelaan atas hak-hak perempuan, masyarakat Barat ternyata justru menafikan dimensi kemanusiaan perempuan dan menjadikannya sebagai cadangan lelaki. Harvey S Mansfield, seorang professor di Universitas Harvard dalam makalahnya bertajuk Feminisme Baru menulis, "Feminisme begitu ambisius untuk memberikan sifat kelaki-lakian terhadap perempuan hingga memusnahkan kewanitaan.

Perlahan kita akan saksikan film-film gangster yang menampilkan seorang perempuan cantik berperan sebagai pembunuh profesional. Mulai dari dekade 60-an hingga sekarang, kita telah terbiasa melihat perempuan melakukan pekerjaan lelaki. Tampaknya dunia sudah menjadi feminin. Namun sebenarnya sampai kini pun dunia masih maskulin bahkan dengan begitu ajaibnya lebih maskulin lagi. Sebab hingga sekarang baik lelaki dan perempuan, keduanya melakukan profesi dan pekerjaan yang banyak mengandalkan sifat-sifat maskulin seperti kenakalan dan keberanian".

Harvey lantas menegaskan bahwa perempuan tampaknya tak lagi merasa bahagia menjadi perempuan. Mereka hanya tahu bagaimana meniru lelaki tapi tak bisa bagaimana harus mempertahankan dan melindungi keperempuanannya. Professor di Universitas Harvard itu meyakini bahwa perempuan telah menjauhi identitas kewanitaannya dan kini tengah terombang-ambing.

Kekerasan terhadap perempuan di Barat kini semakin meningkat. Berbagai hasil studi menunjukkan bahwa pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Barat telah mengabaikan jatidiri kaum perempuan. Dorongan dan kampanye atas partisipasi perempuan di lingkungan kerja dan berada di samping kaum lelaki merupakan salah satu isu yang sering digembar-gemborkan oleh gerakan feminisme. Namun kehadiran perempuan di lingkungan bebas dan berbaur dengan lelaki ternyata juga menimbulkan dampak yang tidak sepele. Kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan justru sering muncul di lingkungan seperti itu.

Kondisi hak perempuan dan anak-anak di AS merupakan yang paling tragis. Kasus pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap mereka di negeri Paman Sam ini begitu tinggi. Berdasarkan data polisi federal AS (FBI) tahun 2003, sekitar 94 ribu perempuan menjadi korban pelecehan seksual. Ironisnya lagi, hingga kini pemerintah AS belum meratifikasi konvensi perlindungan anak-anak dan perempuan.

Kasus diskriminasi gender juga terjadi di Inggris. Menurut laporan PBB tahun 2008, kaum perempuan di Inggris banyak yang menjadi korban kekerasan fisik dan pelecehan seksual. Masih menurut yang sama, kasus perdagangan perempuan di negara ini masih marak, sementara tindakan pemerintah London sendiri pun begitu lemah dalam menangani masalah tersebut. Di kalangan media massa Inggris, perempuan juga kerap hanya dipandang sebagai alat dan negatif. Kasus hamil diluar nikah dan aborsi merupakan salah satu kasus pelanggaran hak perempuan. Angka bunuh diri dan pengidap gangguan mental di kalangan perempuan imigran dan minoritas di Inggris juga mengalami peningkatan drastis akibat diskriminasi gender.

Jerman merupakan negara Eropa lainnya yang banyak memiliki kasus pelanggaran terhadap hak perempuan. Hal itu bisa kita lacak dari hasil penelitian Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan Tahun 2004. Media-media massa Jerman pun acap kali melihat perempuan sekedar komoditas seks.

Angka pengangguran di kalangan perempuan juga meningkat. Selain itu, perempuan juga memperoleh standar gaji yang lebih rendah dan dipekerjakan pada level yang rendah. Laporan komite PBB itu juga mengungkapkan kekhawatirannya atas
maraknya kasus pemanfaatan perempuan sebagai komoditas seks di Jerman.

Berdasarkan laporan PBB tahun 2006, kasus kekerasan terhadap perempuan dan diskriminasi gender di lingkungan kerja di Perancis juga sangat mengkhawatirkan. Menurut laporan resmi pemerintah Perancis, dua per tiga pekerja rendahan seperti pembantu, pelayan restoran dan hotel merupakan kaum perempuan.

Kehadiran perempuan di pos-pos kerja pemerintahan, internasional, dan komunitas ilmiah Perancis sangat terbatas. Perbadaan besarnya gaji perempuan dan lelaki rata-rata terpaut 19 persen. Kasus kekerasan di lingkungan keluarga Perancis juga membuat khawatir Komite PBB untuk Perlindungan Perempuan. Setiap tahunnya, banyak perempuan Perancis yang menjadi korban kekerasan suaminya. Selain itu, sebagaimana di negara-negara Eropa lainnya, kasus hamil di luar nikah dan aborsi di Perancis juga sangat tinggi. Sepertiga dari jumlah perempuan hamil, merupakan hamil di luar nikah, dan separuh darinya berakhir dengan aborsi secara suka rela.

Kasus pelanggaran terhadap hak-hak perempuan semacam itu hampir terjadi merata di berbagai negara-negara Eropa lainnya. Hal semacam itu tentu saja bisa menghambat upaya pemberdayaan peran perempuandi lingkungan keluarga dan masyarakat. Tentu saja untuk menangani kasus diskriminasi gender terhadap perempuan, tidak cukup hanya lewat pengesahan konvensi dan aturan saja. Tapi memerlukan gerakan kebudayaan di kancah global dan masyarakat dunia mesti mengetahui betapa berharganya posisi kaum perempuan.(irib/7/3/2011)