Reza Taghipour, Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Islam Iran ditetapkan menjadi Ketua Ke-11 Komisi Bersama Republik Islam Iran dan Republik Indonesia.

Menurut laporan Mehr, Komisi Bersama Iran-Indonesia ke-11 yang diketuai Menkominfo Iran akan menyelenggarakan pertemuan di Tehran mulai 25 hingga 29 bulan ini. Pertemuan Komisi Bersama Iran-Indonesia diagendakan akan membicarakan perluasan kerjasama di bidang teknik, ekonomi, perdagangan, politik dan budaya.

Menyusul terbentuknya staf penyelenggara ke-11 Komisi Bersama Iran-Indonesia Senin pagi (11/4) di Departemen Komunikasi dan Informasi telah dilakukan sejumlah persiapan demi terlaksananya koordinasi antara lembaga-lembaga kedua negara.

Dalam sidang di Depkominfo Iran telah ditekankan mengenai perluasan kerjasama antara Iran-Indonesia. Komisi Bersama ini akan melanjutkan kerjasama di sejumlah bidang seperti industri kecil dan besar, pariwisata, tekstil serta investasi bersama. Komisi ini juga akan membicarakan soal perluasan hubungan bilateral Iran-Indonesia.

Sejumlah dokumentasi yang dibutuhkan terkait penandatangan nota kesepahaman kerjasama dari lembaga-lembaga kedua negara telah diterima dan telah final.

Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Komunikasi dan Informasi Iran bersama-sama mengetuai Komisi Bersama periode 11. (IRIB/SL/MZ/12/4/2011)


Duta Besar Republik Islam Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Ali Asghar Soltanieh menentang legitimasi resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Tehran.

"Berdasarkan pasal 1230 Anggaran Dasar IAEA, organisasi ini bisa melimpahkan dokumen nuklir negara tertentu kepada Dewan Keamanan PBB hanya ketika adanya ketidakpatuhan. Pelanggaran itu telah ditetapkan dan dilaporkan kepada Dirjen IAEA oleh inspektur, yang kemudian akan melaporkan masalah tersebut kepada Dewan Gubernur," kata Soltanieh seperti dikutip IRNA pada hari Rabu (13/4)

Dia menegaskan bahwa baik mantan Dirjen IAEA Mohamed ElBaradei atau inspektur organisasi ini telah mengajukan laporan seperti itu terkait Iran. Dengan demikian, merujuk berkas nuklir Iran kepada Dewan Keamanan PBB, merupakan pelanggaran Anggaran Dasar IAEA.

Menurut Soltanieh, langkah melimpahkan dokumen nuklir negara tertentu kepada Dewan Keamanan hanya akan dibenarkan bila ada cukup bukti bahwa kegiatan nuklir negara itu telah menyimpang ke arah militer.

"Keterbukaan Iran terhadap inspeksi dan kerjasama dengan pejabat IAEA bukan hanya bukti kejujuran, tapi juga transparansi program nuklir sipil Iran," tegasnya.

"Dalam 26 laporan tertulis yang diterbitkan oleh IAEA, dinyatakan bahwa para inspektur mampu memeriksa fasilitas nuklir Iran," tambahnya.

Menyinggung resolusi yang diadopsi Dewan Gubernur IAEA terkait penghentian sementara kegiatan nuklir Iran, Soltanieh menuturkan, opsi ini bertujuan membangun kepercayaan dan tidak bersifat mengikat.

Diplomat senior Iran ini mengatakan, Tehran menganggap resolusi Dewan Keamanan PBB atas program nuklirnya, tidak memiliki landasan hukum. Ditegaskannya, implementasi resolusi itu bertentangan dengan standar kebijakan Republik Islam Iran. (IRIB/RM/13/4/2011)


Menteri Kebudayaan dan Bimbingan Islam Republik Islam Iran, Sayyid Mohammad Hosseini mendesak negara-negara Eropa untuk menghindari menyebarkan Islamphobia.

"Kami berharap negara-negara Eropa untuk menjamin kebebasan individu dan sosial umat Islam," kata Hosseini seraya meminta Eropa untuk mengadopsi dialog antar agama sebagai dasar bagi kerjasama dan bukannya menyulut konflik dan menebarkan Islamphobia.

Pernyataan itu dikeluarkan selama pertemuan dengan Dirjen Perpustakaan Nasional Austria, Johanna Rachinger di Tehran pada hari Selasa (12/4), IRNA melaporkan.

Seraya memuji hubungan Iran-Austria, Hosseini menyatakan harapan bagi peningkatan hubungan bilateral kedua negara.

"Komite Budaya Iran-Austria dibentuk pasca Perang Dunia II dan langkah-langkah positif telah diambil untuk meningkatkan hubungan kedua negara dan untuk memiliki pertukaran kunjungan delegasi akademik," jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, sebuah nota kerjasama juga ditandatangani antara perpustakaan nasional Iran dan Austria.

Pada kesempatan itu, Rachinger juga menyatakan kesediaannya untuk meningkatkan hubungan kebudayaan dengan Perpustakaan Nasional Iran. (IRIB/RM/13/4/2011)


Seorang pejabat rezim Zionis Israel mengatakan, Tel Aviv terganggu dengan persepsi bahwa Amerika Serikat adalah sebuah imperium masa lalu dan menginginkan Washington bangkit kembali untuk memainkan peran penting di dunia.

Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan koran Sydney Morning Herald, edisi Selasa (12/4), Deputi Perdana Menteri dan Menteri Intelijen dan Energi Nuklir Israel, Dan Meridor mengatakan, "Amerika tengah diuji pada saat-saat penting dalam sejarah Timur Tengah. Dunia Arab mengamati dengan seksama Amerika. Mereka melihat ke arah Paman Sam. Jika negara adidaya ini terlihat tidak mampu menghentikan program nuklir Iran, maka mereka akan bersama Iran,"

Meridor juga menyatakan terkejut atas perlakuan pemerintahan Barack Obama terhadap sekutu tradisionalnya, penguasa Mesir Hosni Mubarak.

"Apakah perlu untuk segera memperkuat para demonstran melawan Mubarak dan membiarkannya tumbang? Ini disaksikan oleh semua sekutu Amerika di dunia Arab. Aku tidak tahu di mana gelombang sejarah akan pergi dan aku tidak yakin mereka tahu," jelasnya.

Anggota senior Partai Likud ini menambahkan, persepsi -- yang saya harap salah -- bahwa Amerika melemah, adalah bukan pertanda baik. Saya berharap Amerika akan menemukan jalan dan saya percaya mereka bisa untuk memulihkan dirinya sebagai negara adidaya.

"Amerika telah memulai perang di Afghanistan dan Irak. Apakah ini kisah yang gemilang atau tidak? Apa yang terjadi di Pakistan? Ini mungkin bentuk penggunaan kekuasaan untuk menunjukkan batas kekuatan" tambahnya.

Pernyataan itu dikeluarkan karena Tel Aviv khawatir atas kebangkitan rakyat di Timur Tengah dan Afrika Utara. (IRIB/RM/13/4/2011)


Entah apa yang membuat AS begitu percaya diri. Meski aib dan dosa-dosa pelanggaran hak asasi manusianya sudah terkuak jelas di mata publik internasional. Namun negeri agresor ini masih saja merasa paling suci dan berhak menilai kondisi HAM negara-negara lain. Karuan saja Rusia pun menjadi begitu berang dengan gelagat munafik ala Paman Sam itu.

Baru-baru ini, departemen luar negeri Rusia mengkritik laporan tahunan HAM departemen luar negeri AS dan menuding Washington menerapkan standar ganda. Dalam statemennya yang dirilis kemarin (Senin, 11/4), Deplu Rusia menyatakan, "AS tidak menyinggung rekam jejaknya sendiri. Seperti di Afghanistan dan Irak yang telah menewaskan ratusan warga sipil akibat penggunaan kekerasan secara membabibuta. Kendati AS telah berjanji untuk menutup penjara Guantanamo dan Begram, namun hingga kini penjara-penjara itu masih saja dioperasikan".

Statemen deplu Rusia itu juga menyentil kasus penyadapan telpon dan aksi pelanggaran HAM lainnya atas nama pemberantasan terorisme.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Jumat lalu (8/4) Deplu AS melansir laporan tahunannya mengenai kondisi HAM di 190 negara. Laporan itu mengklaim bahwa kondisi HAM di banyak negara semakin buruk. Ironisnya, laporan tersebut terasa begitu janggal dengan apa yang dilakukan AS selama ini. Negeri yang begitu latah dalam mengkritik isu HAM di negara-negara lain itu ternyata juga merupakan pelanggar HAM yang terbesar.

Asal tahu saja, Paman Sam merupakan negeri dengan jumlah tahanan terbesar di dunia. Negeri adidaya itu juga tercatat sebagai produsen dan penyebar terbesar pornografi anak, bahkan hingga kini masih menolak untuk meratifikasi konvensi perlindungan hak-hak anak. Sebagian besar aksi-aksi kudeta di banyak negara juga didalangi Washington. Dan sudah menjadi rahasia umum pula, AS adalah negara yang paling haus perang. Entah sudah berapa milyaran dolar dan jutaan nyawa yang melayang sia-sia akibat perang yang dikobarkan AS di berbagai penjuru dunia.

Sedemikian dahsyatnya pelanggaran HAM yang dipraktekkan AS itu sampai-sampai Washington pun kesulitan untuk menutupi-nutupi dosa-dosa besarnya itu hingga terkadang mereka pun terpaksa mengakui, sebagaimana pengakuan George W. Bush dalam buku memoarnya, Decision Points. Tanpa rasa berdosa ia mengakui bahwa dirinyalah yang memberi perintah penyiksaan terhadap para tersangka teroris.

Yang jelas, selama ini AS memang kerap menggunakan domain pelanggaran HAM sebagai alat untuk mengintervensi dan menekan negara lain. Tak heran jika banyak pengamat yang menilai laporan HAM deplu AS baru-baru ini sekedar perangkat politik bagi Washington untuk menggertak dan menyudutkan negara-negara yang dianggap mengancam kepentingan Paman Sam. (IRIB/LV/NA/12/4/2011)


Partai berkuasa Perancis (UMP) baru-baru ini menggelar debat dengan topik "Islam di Perancis". Debat ini menandai gerakan baru Paris untuk membatasi gerak dan kebebasan umat Islam di negara ini. Di sisi lain, debat tersebut mendapat reaksi luas dari media, partai dan publik umum Perancis. Organisasi Hak Asasi Manusia (HAM) menggelar aksi demo di Paris menentang keras langkah Partai UMP. Demonstran menuding pemerintah menggelar konferensi anti-Islam dan bukannya membahas Islam.

Salah satu demonstran mengatakan, "Konferensi seperti ini tidak dapat dibenarkan. Kami telah lelah dengan sikap anti-Islam para elit politik dan media yang menyebarkan Islamphobia." Dominique de Villepin, mantan Perdana Menteri Perancis termasuk tokoh yang mengkritik konferensi kubu UMP. Ia menandaskan, "Tak etis sebuah negara yang menghadapi banyak kesulitan kemudian kita melecehkan kelompok tertentu. Di kondisi seperti ini isu Islam jangan diangkat, namun isu-isu seperti keadilan, demokrasi dan perdamaian seharusnya menjadi prioritas. Kita tidak selayaknya mengangkat masalah yang hanya menimbulkan perpecahan dan membuat rakyat khawatir."

Sementara itu, kubu sayap kiri juga memprotes konferensi yang melecehkan nilai-nilai Islam. Menurutnya sikap pemerintah bertentangan dengan prinsip Laïcité (Sekularisme). Kubu ini menilai konferensi ini menjadi alat bagi Nicolas Sarkozy untuk menarik dukungan dan suara dari kubu kanan konservatif. Saat ini Sarkozy dalam kondisi paling buruk semenjak berkuasa. Di sisi lain, pemilu presiden di negara ini hanya tinggal 13 bulan lagi. Poling terbaru menunjukkan Ketua Partai Front Nasional Perancis, Marine Le Pen memiliki kesempatan paling besar untuk memenangkan pilpres mendatang. Marine Le Pen dikenal memiliki ideologi radikal dan anti-Islam.

Mingguan Marianne cetakan Paris menulis,"Sarkozy, presiden dari kubu sayap kanan sangat terpukul dengan meningkatnya popularitas Partai Front Nasional." Seraya mengisyaratkan hasil poling yang menunjukkan menurunnya popularitas Sarkozy, mingguan ini menambahkan, jutaan warga yang mendukung Sarkozy dalam pemilu 2007 kini mulai berbalik. Mereka ini kini malah membenci Sarkozy. Rakyat juga marah terhadap presiden mereka. Kini Sarkozy kehilangan basis rakyatnya.

Konferensi anti-Islam ini digagas pertama kalinya oleh Jean-Francois Cope dari kubu UMP. Cope saat menjelaskan tujuan konferensi ini mengatakan, konferensi ini ditujukan untuk meringankan beban muslim Perancis serta menghapus kesalahpahaman soal Islam. Namun apa yang terjadi di konferensi dan tanggapan para peserta khususnya dari kubu pemerintah yang radikal berbeda dengan tujuan yang diungkapkan Cope. Hasil dari konferensi ini adalah upaya untuk meratifikasi 26 undang-undang di parlemen untuk membatasi gerak umat Islam di negara ini. Selain itu, UU ini diklaim untuk mengokohkan ideologi Laïcité (Sekularisme) di Perancis.

Di antara UU tersebut adalah larangan bagi muslim Perancis untuk menggelar shalat jamaah di jalan-jalan. Sementara itu, umat Islam Perancis di sejumlah tempat terpaksa menggelar shalat Jum'at di jalan karena tidak memiliki masjid yang cukup. Dan lagi berdasarkan UU di Perancis umat Islam memiliki hak untuk melakukan hal ini. Menteri Dalam Negeri Perancis Claude Guéant menjelaskan permusuhan Perancis dengan Islam. Ia mengatakan, banyak kesulitan yang ditimbulkan Islam bagi Perancis seperti label halal, shalat jamaah di jalan dan penolakan umat muslim memakai kolam renang bersama.

Menteri Dalam Negeri Claude Gueant dituduh Islamphobia dan mempermalukan Perancis setelah mengatakan bahwa populasi Muslim yang meningkat di negara itu menghadirkan masalah. Komentar tersebut dikemukakan pada malam debat di dalam partainya, UMP, tentang Islam dan sekulerisme di Perancis.

Debat yang diorganisir oleh pemimpin partai Jean-Francois Cope itu sendiri kontroversial, dengan banyak tokoh partai yang menemukan alasan untuk tidak hadir, termasuk Perdana Menteri Francois Fillon. Dalam debat tersebut diajukan 26 usul, termasuk kemungkinan hukum yang melarang orang untuk menolak dokter karena jenis kelamin atau agama mereka.

Para pemimpin Muslim menolak untuk hadir dalam debat itu. Fouad Alaoui, presiden Persatuan Organisasi Islam di Perancis, mengatakan bahwa komentar Gueant "sekali lagi menunjukkan bahwa logika dari Front Nasional yang ekstrim kanan telah mengambil alih."

"Pertumbuhan penganut dan jenis praktik tertentu menghadirkan masalah. Jelas bahwa pelaksanaan sholat di jalan mengejutkan sejumlah orang dan pemimpin agama besar tahu bahwa praktik semacam itu berdampak negatif bagi mereka," ujarnya.

Organisasi Banlieues Respect membagi-bagikan bintang hijau untuk kaum Muslim di distrik-distrik Paris, menyimbolkan stigma yang dirasakan akibat debat UMP. Juru bicara partai Sosialis Benoit Hamon mengatakan bahwa Gueant mempermalukan Perancis. Kelompok kanan bukan memperdebatkan sekulerisme, tapi memperdebatkan Islam. Eva Joly dari Partai Hijau mengatakan Nicolas Sarkozy berusaha untuk mengepung Marine Le Pen di sebelah kanan sebelum pemilihan presiden tahun 2012 dengan meluncurkan kampanye Islamofobis.

SOS Racisme menuntut sang menteri. Pemimpinnya, Dominique Sopo mengatakan komentar itu menstigma sebuah populasi karena asal-usul mereka dengan menarget kaum Arab Muslim. Dia menambahkan bahwa pidato itu lebih buruk dari apapun yang berasal dari Brice Hortefeux, pendahulu Gueant, yang berhasil dituntut karena rasisme saat masih menjabat. Hortefeux tertangkap kamera mengatakan tentang kaum Muslim, "Kalau hanya satu tidak masalah, tapi ketika ada beberapa itu menjadi problematik." Dia kemudian diputus bersalah dan dikenai denda 2,300 pound sterling.

Sementara itu, Undang-undang (UU) Perancis yang melarang pemakaian burqa dan berbagai penutup wajah lain berdasarkan ajaran Islam di tempat-tempat umum berlaku efektif mulai 11 April, kata kantor perdana menteri Perancis. Perdana Menteri Perancis, Francois Fillon mengatakan, "Republik Perancis hidup dalam di sebuah fashion tanpa penutup kepala." UU tersebut menetapkan denda sebesar 150 euro (190 dollar AS) bagi para pelanggar. Orang yang melanggar UU itu dapat diminta untuk melakukan kerja bagi pelayanan publik sebagai bagian dari hukuman atau membayar denda.

UU itu, yang disahkan Oktober lalu, membutuhkan waktu enam bulan untuk sosialisasi sebelum mulai diberlakukan. Hukuman karena memaksakan seseorang untuk memakai burqa juga merupakan bagian yang diatur dalam UU itu. Memaksa seorang perempuan untuk memakai niqab atau burqa dapat dipidana dengan satu tahun penjara dan denda 30.000 euro. Memaksa anak di bawah umur untuk melakukan hal yang sama dihukum dua tahun penjara dan denda 60.000 euro. Pemerintah menyebut pemaksaan semacam itu sebagai satu bentuk baru perbudakan yang tidak dapat diterima di wilayah Republik Perancis."

Penerapan UU itu telah memicu perdebatan tentang kebebasan beragama. Dewan Konstitusi Perancis mengatakan UU tersebut tidak memberlakukan hukuman yang tidak proporsional atau mencegah praktek kebebasan beragama di tempat ibadah. Dewan Konstitusi menegaskan, "UU tersebut sesuai dengan Konstitusi."

"Mengingat kerusakan yang dihasilkan terhadap kehidupan di masyarakat, dan demi menjamin martabat seseorang dan kesetaraan gender, praktek ini, bahkan jika itu sukarela, tidak bisa ditolerir di tempat umum," kata pemerintah Perancis ketika rancangan UU itu dikirimkan kepada parlemen Mei tahun lalu. Anggota parlemen juga menyebut alasan keamanan bagi pelarangan orang menutupi wajah mereka di tempat umum.

Rakyat Perancis mendukung larangan itu dengan perbandingan 4:1, berdasarkan sebuah survei oleh Pew Global Attitudes Project tahun lalu. Sebanyak 82 persen rakyat yang disurvei menyetujui larangan, sementara 17 persen menolak. Itu merupakan dukungan terluas yang ditemukan lembaga think thank yang berbasis di Washington itu di lima negara yang disurveinya. Mayoritas responden juga mendukung larangan burqa di Jerman, Inggris dan Spanyol, sementara dua dari tiga warga Amerika menentangnya, demikian hasil survei lembaga tersebut.

Amnesty International telah berulang kali mendesak Perancis untuk tidak memaksakan larangan itu, dengan mengatakan hal itu melanggar hukum hak asasi manusia Eropa. Larangan tersebut mencakup burqa, yaitu penutup seluruh tubuh yang hanya meninggalkan sedikit lubang untuk wajah, dan niqab, cadar yang menutup seluruh wajah dan hanya hanya menyisakan celah untuk mata. Jilbab, yang menutupi rambut dan leher tetapi tidak wajah, serta kerudung, yang menutup tubuh tetapi tidak wajah, tampaknya tidak dilarang berdasarkan UU tersebut.

Meski kebijakan anti-Islam gencar dilancarkan di Perancis dan negara Barat, namun pesan keadilan dan kebebasan yang disuarakan Islam terus saja terdengar hingga ke Barat dan diterima oleh mereka yang memiliki hati bersih. Hal ini terbukti dengan meningkatnya pemeluk Islam di Eropa dan Amerika. Salah satu dalih perancang kebijakan Islamphobia di Eropa dan AS dan faktor yang mendorong mereka melecehkan nilai-nilai Islam serta memberlakukan pembatasan ekstra terhadap umat Islam adalah kekhawatiran mereka akan meningkatnya kecenderungan terhadap Islam.(irib/11/4/2011)

Pembantaian massal terhadap warga sipil Afghanistan masih berlanjut hingga kini. Ini adalah kendala yang kini dihadapi serius oleh pemerintah Kabul, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan AS. Hal yang terpenting bagi pemerintah Afghanistan adalah melindungi warga sipil dalam melawan kelompok ekstrim, Taliban. Akan tetapi pasukan asing dengan alasan melawan kelompok-kelompok teroris, malah membahayakan nyawa rakyat negara ini.

Dalam satu tahun terakhir ini, pasukan asing melancarkan serangan tanpa belas kasihan, bahkan dapat dikatakan serangan yang terparah dibanding tahun-tahun sebelumnya. Dalam serangan-serangan itu, warga sipil terus menjadi korban. Apa yang dilakukan pasukan asing di Afghanistan adalah pembantaian massal. Kondisi ini membuat PBB juga mengkhawatirkan apa yang terjadi di Afghanistan.

Pada bulan Maret lalu tercatat lebih dari 70 warga sipil, termasuk anak-anak , tewas di Provinsi Kunar. Menyusul pembantaian massal itu, PBB meminta AS dan NATO supaya menghentikan serangan udara atas permukiman penduduk.

Utusan Khusus PBB untuk Urusan Anak-anak, Radhika Coomaraswamy, menyebut pembantaian anak-anak Afghanistan dalam serangan udara AS dan NATO sebagai bahaya serius. Coomaraswamy juga meminta AS dan NATO supaya menghentikan serangan udara ke wilayah-wilayah Afghanistan yang malah menewaskan banyak warga tak berdosa, termasuk anak-anak. Menurutnya, serangan militer yang menewaskan anak-anak harus dibahas secara serius.

Presiden Afghanistan, Hamid Karzai, juga mereaksi brutalitas AS dan NATO setelah menyerang permukiman penduduk dan menyebabkan banyak warga sipil yang tewas. Ditegaskannya, "Pembantaian terhadap warga sipil di Afghanistan harus dihentikan. Jika tidak, pasukan AS dan NATO akan menghadapi kendala besar."

Lebih lanjut Karzai menjelaskan, "Perkampungan Afghanistan bukan pangkalan teroris yang tidak seharusnya menjadi sasaran serangan militer." Beberapa hari lalu, Karzai dalam pembicaraannya dengan Presiden AS, Barack Obama, menyatakan kekhawatiran serius atas bertambahnya jumlah warga sipil yang tewas di Afghanistan. Karzai juga meminta Obama supaya tidak bersikap lembek untuk menghentikan serangan-serangan militer AS dan NATO.

Setelah serangan udara tentara AS dan NATO, Provinsi Kunar menjadi korban pembantaian massal. Padahal sebelumnya, NATO berjanji akan menghentikan serangan udara yang membidik warga sipil. Namun janji itu hanyalah janji sebatas ucapan mulut. Buktinya, pasukan militer AS dan NATO kembali melancarkan serangan militer ke arah permukiman penduduk. Tak diragukan lagi, warga sipil termasuk anak-anak, menjadi korban brutalitas itu.

Belum lama ini, PBB dalam laporannya menyatakan, "2010 adalah tahun yang paling mematikan bagi warga sipil Afghanistan." Berdasarkan data tersebut, jumlah warga sipil yang tewas pada tahun 2010 bertambah 15 persen dibanding tahun 2009. Dengan demikian, jumlah warga sipil yang tewas pada tahun 2010 meningkat menjadi 2.800 orang. Ini bukanlah jumlah yang sedikit. Ada kemungkinan bahwa jumlah itu kian bertambah pada tahun 2011. Apalagi indikasi hingga kini menunjukkan AS dan NATO enggan menghentikan serangan udara ke perkampungan-perkampungan.

Komandan Militer Amerika dan Pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Afghanistan, Jend. David Petraeus mengklaim kelompok separatis yang berafiliasi dengan Taliban kian lemah. Klaim Petraeus ini bertentangan dengan realita yang ada.

Saat diwawancarai Koran Wall Street Journal, Petraeus mengaku bahwa kelompok al-Qaeda berhasil disingkirkan dari Afghanistan dan tak mungkin kembali ke negara ini. Menurutnya saat ini terdapat sekelompok kecil milisi al-Qaeda yang bergabung dengan Taliban. Namun demikian Petraeus menjelaskan kelompok ini tak lebih dari seratus orang. Kelompok ini tengah mencari tempat persembunyian di gunung-guung dan tempat-tempat yang sulit dilacak di daerah Kunar, Afghanistan Timur. Pernyataan Petraeus menunjukkan bahwa AS merasa sukses atas apa yang dilakukannya dalam menyerang permukiman sipil yang juga dianggap sebagai sarang kelompok Taliban. Untuk itu, ada kemungkinan AS dan NATO tetap menyerang permukiman-permukiman sipil.

Selain itu, brutalitas AS yang menyerang warga sipil dapat dikatakan sebagai kekhawatiran AS dan NATO atas kemungkinan kebangkitan rakyat Afghanistan. Masyarakat Afghanistan akhir-akhir ini menggelar unjuk rasa memprotes kinerja pemerintah. Kondisi ini dapat berujung pada perlawanan masyarakat secara langsung atas pasukan asing yang ditempatkan di Afghanistan.

Mengingat struktur keamanan Afghanistan dan peran penting kelompok-kelompok non-pemerintah dalam proses keamanan, ketidakpedulian atas peran masyarakat dan kelompok-kelompok politik, suku dan agama dalam menghadapi intimidasi eksternal dan internal merupakan kekeliruan besar. Karena inilah, Mantan Panglima Pasukan Asing di Afghanistan, McChrystal, mengakui bahwa selama strategi Barat di Afghanistan tidak mendapat dukungan dari rakyat, maka AS dan NATO tak akan sukses.

Aksi kekerasan kali ini kian meluas di Afghanistan. Aksi teror seperti peledakan bom dan aksi bom bunuh diri terus marak di kota Kabul serta kota-kota besar lainnya di Afghanistan di kawasan utara dan timur laut yang sebelumnya dikenal sebagai wilayah aman.

Tak diragukan lagi, peningkatan tewasnya warga sipil membuat masyarakat gerah akan keberadaan warga asing yang beralasan memerangi terorisme. Serangan militer ke perkampungan-perkampungan tentunya menuai kecaman serius dari masyarakat. Masyarakat Afghanistan semakin yakin bahwa pasukan asing bukan berniat menghadapi kelompok Taliban.

Berdasarkan pengalaman, strategi Barat di Afghanistan tidak akan sukses tanpa dukungan dari rakyat. Inilah adalah fenomena yang tak dapat dipungkiri bagi Barat. Sementara itu, masyarakat juga kian meyakini bahwa pemerintah dan seluruh instansi pemerintah tak dapat menekan serangan militer AS dan NATO ke perkampungan-perkampungan. Kondisi ini kian merenggangkan hubungan rakyat dan pemerintah. Kondisi ini juga mengkhawatirkan Barat karena rakyat bisa melakukan perlawanan langsung terhadap pasukan asing menyusul brutalitas Barat yang menyerang permukiman-permukiman warga sipil

Di tengah kondisi seperti ini, Amerika Serikat dengan operasi militer mewah di Afghanistan dan Irak, meningkatkan investasi senjata sebesar 2,8 persen menjadi $ 698 miliar.(irib/11/4/2011)

Jenderal Iran Beberkan Kejahatan Inggris

Menteri Pertahanan Republik Islam Iran Brigjend Ahmad Vahidi mengatakan, pemenang utama kebangkitan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara adalah bangsa Muslim dan orang-orang merdeka di kawasan, yang sudah lelah dengan kebijakan imperialisme, despotisme dan interventif Amerika Serikat dan Inggris. Ditambahkannya, mereka bangkit untuk membebaskan diri dari penjajah.

Pernyataan itu dikeluarkan mereaksi tudingan timpalannya dari Inggris, William Hague, yang mengklaim bahwa jika Iran menang dalam transformasi saat ini di Timur Tengah, maka tidak hanya membahayakan kawasan, tapi juga dunia.

IRNA, Rabu (6/4) mengutip keterangan kantor Pusat Penerangan Kementerian Pertahanan Iran melaporkan, Vahidi menuturkan, negara-negara Barat terutama Amerika dan Inggris senantiasa ingin mengobar perang dan hegemoni. Ditegaskannya, kini, mereka kebingungan dan ketakutan akibat perkembangan regional dan gerakan rakyat anti-hegemoni.

Seraya menjelaskan bahwa Barat terjebak dalam perilaku kontradiktif, Vahidi menandaskan, "Mereka menyatakan perkembangan regional sebagai sebuah gerakan untuk kebebasan dan reformasi, akan tetapi menilai keamanan global akan terancam jika Iran tampil sebagai pemenang transformasi tersebut."

"Jika arah dan haluan perkembangan regional demi kebebasan bangsa-bangsa dan reformasi, lalu apa yang mereka khawatirkan?" tanya Vahidi dengan penuh keheranan. "Namun, bagi kami jelas bahwa alasan utama kekhawatiran Barat adalah terputusnya akses mereka terhadap cadangan dan sumber daya alam di kawasan. Hal ini tengah terwujud berkat kebangkitan bangsa-bangsa," jelasnya.

"Pastinya, kewaspadaan bangsa-bangsa di kawasan akan menghalangi niat buruk kekuatan-kekuatan imperialis untuk memanfaatkan perkembangan saat ini. Upaya-upaya perpecahan mereka juga akan gagal," tegas mantan panglima Pasdaran ini.

Lebih lanjut, Vahidi menyatakan, noktah hitam imperialisme Inggris membuktikan bahwa mereka tidak mengkhawatirkan isu hak asasi manusia dan tidak juga kebebasan dan kemerdekaan bangsa-bangsa di kawasan. "Kejahatan tanpa batas mereka di berbagai penjuru dunia, produksi senjata pembunuh massal, dukungan penuh kepada rezim Zionis Israel dan tindakan keras mereka terhadap rakyatnya sendiri, adalah bukti-bukti klaim tersebut," paparnya.

Menurut Vahidi, tujuan klaim-klaim tak berdasar mereka soal upaya Iran untuk memperoleh senjata nuklir, bermaksud untuk menyimpangkan opini publik dunia atas tuntutan legal bangsa Iran. Ditambahkannya, klaim seperti itu juga bertujuan menutupi arsenal nuklir Israel, yang mengancam seluruh kawasan.

"Bangsa Iran dan bangsa-bangsa di kawasan sepanjang sejarah senantiasa menyaksikan tindakan-tindakan anti-kemanusiaan Inggris. Masalah ini melahirkan kebencian dan kemarahan bangsa-bangsa regional terhadap mereka," tandasnya. (IRIB/RM/SL/6/4/2011)


Otoritas Bahrain melanjutkan aksi pemberian kewarganegaraan kepada warga asing untuk mengubah demografi negara Arab ini demi melanggengkan kekuasaan rezim Al khalifa.

Moussa al-Satrawi, aktivis HAM Bahrain menyinggung pemberian kewarganegaraan kepada dua ribu tentara Arab Saudi untuk menumpas aksi perlawanan rakyat yang menuntut keadilan.

"Aksi ini dilakukan dengan kerjasama dinas intelejen Israel (Mossad)."tegas al-Satrawi kepada televisi al-Alam hari ini (Selasa,12/4).

Sejak Maret lalu, Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait mengerahkan pasukan ke Bahrain untuk memperkuat serangan bersenjata militer rezim Manama menumpas protes anti-pemerintah. Hingga kini 3.000 orang cidera dalam aksi penumpasan brutal yang dilakukan penguasa Bahrain.

Lebih dari 1.000 tentara Arab Saudi dan 500 polisi dari Uni Emirat Arab, yang didukung tank dan helikopter, membantu rezim Manama menumpas aksi protes rakyatnya sendiri yang menuntut keadilan.(IRIB/PH/AR/12/4/2011)

Invasi militer rezim Zionis atas Jalur Gaza baru-baru ini dihentikan oleh Tel Aviv. Israel mengklaim penghentian ini disebabkan usulan gencatan senjata dari kelompok Palestina.

Namun, pakar militer dan ekomi Israel menilai anjloknya pendapatan sektor pariwisata dan masalah ekonomi yang membelit Israel sebagai pemicu utama penghentian serangan brutal itu.

Pengamat militer berkeyakinan bahwa Invasi militer Israel ke Jalur Gaza menyebabkan meningkatnya serangan roket balasan dari Palestina, yang berdampaknya larinya investor, sekaligus memicu kekacauan iklim investasi yang memukul perekonomian Israel.

Situs Palestine Today menulis, para pejabat Zionis mengklaim kelompok Palestina mengusulkan gencatan senjata, karena sistem anti rudal Israel berhasil menangkal seluruh serangan roket Palestina. Namun realitas sebenarnya, kelompok Palestina tidak pernah mengusulkan gencatan senjata sebagaimana diklaim Tel Aviv, dan mereka tetap melanjutkan serangan ke wilayah Palestina pendudukan.

Eksalasi serangan roket Palestina ke distrik Zionis menyebabkan anjloknya sektor pariwisata Israel. Dewan Permukiman Zionis mendesak Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan Menteri Peperangan, Ehud Barak menghentikan serangan ke Jalur Gaza, karena mengkawatirkan meningkatnya serangan roket Palestina.(IRIB/PH/AR/12/4/2011)