Inggris akan mengirim ratusan tentara dan kapal selam nuklir tambahan ke Teluk Persia di tengah meningkatnya tensi ketegangan antara Barat dan Iran.

Militer Inggris mengkonsentrasikan tujuh kapal perangnya di Teluk Persia. HMS Daring yang disebut-sebut sebagai salah satu kapal terbaru dan paling kuat  tiba di wilayah itu bulan lalu untuk bergabung dengan tipe 23 frigat HMS Argyll.
Kapal penyapu ranjau Pembroke, Quora, Middleton dan Ramsey ditempatkan  di Bahrain bersama kapal selam nuklir.

Dilaporkan, kedua kapal selam bersenjata rudal Tomahawk juga akan dikerahkan di kawasan itu.

Inggris berencana mengirim Jets typhoon dan tornado untuk memperkuat awak pesawat helikopter dan transportasi sudah ditempatkan di Qatar, Oman, Bahrain dan Uni Emirat Arab.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Inggris William Hague menekankan bahwa semua opsi tentang Iran harus tetap di atas meja, sembari mengulangi ancaman militer Barat terhadap Republik Islam.
Amerika Serikat, Israel, dan beberapa sekutunya menuduh Iran mengejar tujuan militer dalam program nuklirnya dan menggunakan dalih itu untuk menjatuhkan sanksi sepihak terhadap Republik Islam, dan menyerukan untuk melakukan serangan militer terhadap Tehran.
Tehran berulang kali membantah tuduhan Barat tersebut. Sebagai penandatangan traktat non-proliferasi nuklir (NPT) dan anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran berhak mengembangkan dan memperoleh teknologi nuklir untuk tujuan damai. (IRIB Indonesia/PH)

Ribuan pasukan Amerika Serikat telah tiba di pulau Socotra, Yaman. Menurut sebuah laporan, kedatangan ribuan tentara AS itu kemungkinan untuk persiapan serangan militer terhadap fasilitas nuklir Iran.

Pasukan dikerahkan beberapa bulan setelah pengumuman pembentukan sebuah pangkalan Angkatan Darat AS di dekat perairan Yaman, situs Islam Today melaporkan pada Ahad (26/2).

Sementara itu, Yaman mengatakan bahwa mereka menolak kesepakatan dengan AS untuk membangun pangkalan militer sementara di pulau itu. Socotra, yang terletak 80 kilometer sebelah timur Tanduk Afrika dan 380 kilometer tenggara pantai Yaman, berada di posisi yang melintang antara Laut Merah dan Teluk Aden.

AS diam-diam telah membangun angkatan udara raksasa dan pangkalan angkatan laut di Socotra sejak tahun 2010. Mereka mendirikan fasilitas untuk kapal selam, pusat komando intelijen, dan landasan lepas landas bagi pesawat siluman.

Fasilitas rahasia Socotra tidak pernah disebutkan dalam katalog daftar sarana militer AS di belahan dunia, yang meliputi Jebel Ali dan al-Dahfra di Uni Emirat, Arifjan di Kuwait, dan al-Udeid di Qatar.

AS dan Israel berulang kali mengancam Iran dengan opsi serangan militer. Mereka menuding program nuklir Iran kemungkinan termasuk aspek militer rahasia, klaim yang dibantah keras Teheran.

Pejabat militer Israel menyatakan rezim Zionis berencana untuk menandatangani kesepakatan militer senilai $1,6 miliar dengan Azerbaijan.

Pejabat teras Tel Aviv itu Ahad (26/2) mengatakan industri penerbangan angkatan bersenjata Israel akan menjual drone, anti-pesawat dan sistem pertahanan rudal senilai $1,6 miliar ke Baku.

Azerbaijan memiliki luas sebesar 86,600 meter persegi dan berbatas dengan wilayah selatan Iran.

Para pengamat militer menilai rencana penjualan pesawat siluman dan persenjataan Israel itu sebagai bagian dari ambisi Tel Aviv menekan Iran.

Sementara itu, rezim Zionis semakin agresif menjual persenjataanya ke negara lain. Media Israel melaporkan Menteri Keuangan Angola Carlos Alberto Lopes melakukan perjalanan ke Tel Aviv untuk menandatangani perjanjian militer.

Dilaporkan kesepakatan militer antara Israel dan Angola bernilai sekitar satu miliar dolar. Laporan terbaru mengungkapkan pada 16 Februari rezim Tel Aviv menjalin kesepakatan militer dengan Italia mengenai pembelian 30 jet latihan militer senilai satu miliar dolar.(IRIB Indonesia/PH)

Kebencian rakyat kawasan terhadap AS kian hari semakin meningkat. Rakyat Yaman berunjuk rasa di berbagai kota menuntut pengusiran segera Dubes AS Gerald Feierstein.

Demonstrasi Ahad (26/2) itu juga mengecam intervensi Amerika Serikat dalam urusan internal mereka, dan mendesak supaya diktator Yaman Ali Abdullah Saleh diadili.

Saleh kembali ke Sana'a dari Amerika Serikat pada 25 Februari. Dia telah melakukan perjalanan ke Amerika pada tanggal 29 Januari untuk menjalani perawatan medis akibat cedera yang dideritanya dalam serangan terhadap istana presiden di Sana'a pada Juni 2011.

Demonstrasi terjadi sehari setelah Presiden baru Yaman Abdrabuh Mansur Hadi dilantik menyusul pemilihan calon presiden tunggal pada tanggal 21 Februari yang didukung oleh Amerika Serikat dan Arab Saudi.

Unjuk rasa akbar menuntut duta besar AS meninggalkan Sana'a merupakan yang kedua kalinya.

Pada Desember 2011, warga Yaman juga meminta Feierstein meminta maaf kepada rakyat dan meninggalkan ibukota atas pernyataannya tentang demonstrasi rakyat dari Taizz ke Sana'a.

Media pemerintah Yaman melaporkan bahwa Feierstein menyebut pawai tesebut non-damai, dan berusaha untuk menyulut kekacauan dan memprovokasi respon kekerasan dari aparat keamanan.

Pada saat yang sama terjadi unjuk ras anti-Amerika di Afghanistan yang dipicu aksi pembakaran al-Quran oleh tentara Paman Sam itu di pangkalan udara Bagram, Afghanistan.

Fars News (25/2) melaporkan demonstrasi warga Afghanistan Jumat (24/2) yang memasuki hari keempat digelar di Kabul, Herat, Nangahar, Baghlan, Khoost, Knar, Zabul, Ghazni, Paktika, Paktiya, Logar, dan Kandz. (IRIB Indonesia/PH)

Duta Besar Jepang untuk Iran Kinichi Kumano menyatakan Tehran senantiasa menjadi sumber penting di sektor energi bagi Tokyo. Kumano mengatakan pemerintah Jepang dan perusahaan swasta negara itu mengabaikan sanksi ekonomi AS terhadap Iran.

"Status quo harus berubah demi kepentingan kedua negara, Iran dan Jepang," tegasnya dalam sebuah wawancara dengan Fars News Ahad (26/2).

Pekan lalu, Showa Shell Sekiyu KK yang menjalankan kilang terbesar kelima di Jepang mengumumkan akan terus mengimpor minyak mentah dari Iran di tengah gencarnya sanksi Barat terhadap sektor minyak Tehran.
 

Pada 14 Februari, perusahaan raksasa energi ini mengumumkan akan terus mengimpor minyak mentah Iran sekitar 100.000 barel perhari.

"Iran merupakan sumber penting minyak mentah Jepang, serta perusahaan kami," kata Presiden Showa Shell, Juni Arai.

Sebelumnya, Menlu Jepang, Koichiro Gemba, mengatakan, "Ada bahaya yang akan merusak perekonomian global, jika kita menghentikan impor minyak mentah Iran."

Bersama Jepang, Cina, Korea Selatan dan India serta negara lain meminta dibebaskan dari sanksi AS terhadap industri minyak Iran.

Menteri Luar Negeri India mengatakan, New Delhi akan terus mengimpor minyak dari Tehran, dan tidak perlu mengindahkan kebijakan Washington yang mencari dukungan terhadap sanksi AS terhadap sektor minyak Iran.

New Delhi menilai sanksi baru AS itu sebagai sesuatu yang tidak mengikat. India memenuhi sekitar tiga perempat dari kebutuhan minyak mentahnya melalui impor, dan Iran menjadi pemasok terbesar kedua setelah Arab Saudi.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengungkapkan kesulitan besar yang dihadapi Seoul untuk mencari pemasok baru menggantikan minyak mentah Iran. Statemen ini mengemuka di tengah meningkatnya tekanan Washington terhadap Korsel terkait penerapan sanksi AS baru terhadap Tehran.

Cho Byung-jae mengkhawatirkan meroketnya harga minyak dunia akibat sanksi minyak Iran. Pada tahun 2011, Korea Selatan memenuhi 10 persen kebutuhan pasokan minyak mentahnya dari Iran.(IRIB Indonesia/PH)

Iran menolak untuk memasok 500.000 barel minyak ke Yunani sebagai reaksi atas sanksi minyak Uni Eropa terhadap Tehran.

Fars News Ahad (26/2) melaporkan kapal-kapal tanker yang datang untuk memindahkan 500.000 barel minyak Iran ke kilang minyak di Yunani pulang dengan tangan kosong setelah Tehran menolak memberikan pasokan.

Sebelumnya, pada 16 Februari, Iran menghentikan ekspor minyak ke perusahaan-perusahaan Inggris dan Perancis sejalan dengan keputusan untuk mengakhiri ekspor minyak mentah ke enam negara Eropa dalam menanggapi sanksi yang dikenakan terhadap sektor energi di negara itu.

Sontak keputusan itu memicu lonjakan harga minyak mentah dunia menembus $122 perbarel.

Keputusan tersebut diambil setelah Tehran mengumumkan ultimatum terhadap Uni Eropa pada 21 Februari. Iran menyatakan hanya akan mengekspor minyak mentah ke Uni Eropa jika negara-negara anggota blok Eropa itu memberikan jaminan untuk membayar harga dan menandatangani kontrak pembelian minyak jangka menengah dan jangka panjang.

Para pejabat Iran berulang kali menegaskan tidak memiliki masalah dalam mengekspor dan menjual minyak mentahnya kepada para pelanggan di tengah gencarnya tekanan sanksi Barat terhadap Tehran.

Pada 23 Januari, menteri luar negeri Uni Eropa bersepakat untuk melarang impor minyak dari Iran dan membekukan aset bank sentral negara itu di Uni Eropa. Sanksi sepenuhnya efektif pada tanggal 1 Juli 2012 mendatang untuk memberikan kesempatan kepada anggota Uni Eropa menyesuaikan diri dengan kondisi baru dan menemukan alternatif negara pemasok minyak mentah.
 

Belum genap dua bulan sejak sanksi ekonomi Uni Eropa atas Iran diberlakukan, sejumlah negara Eropa berteriak menentang keputusan sepihak tersebut.

Perdana Menteri Italia Mario Monti menyatakan sanksi Uni Eropa terhadap Iran akan menimbulkan masalah besar bagi ekonomi negaranya.

"Pemangkasan impor minyak dari Iran akan menyebabkan Italia lebih menderita dari anggota Uni Eropa lainnya," tutur Monti dalam konferensi pers bersama dengan Presiden Parlemen Eropa, Martin Shulz, di Roma.

Sementara itu, kantor berita resmi Italia, ANSA, menerbitkan sebuah laporan mengutip para ahli energi yang mengatakan bahwa sanksi terhadap Iran tidak berguna dan hanya akan merugikan perusahaan-perusahaan Eropa di Italia dan lainnya.
 

Menurut ANSA, penerapan sanksi baru Uni Eropa terhadap Iran akan memicu terjadinya pemangkasan 30.000 lapangan kerja di Italia.
 

Pemutusan pasokan minyak Iran ke Yunani diprediksi akan memperburuk kondisi negara yang terancam default itu. Yunani mengalami resesi sejak 2009, meskipun pemerintah Athena telah menerapkan kebijakan penghematan dan menerima dana talangan.(IRIB Indonesia/PH)

Rakyat Turki menggelar pawai di dekat perbatasan Suriah mengecam intervensi asing terutama Amerika Serikat terhadap pemerintah Damaskus. Sekitar 700 orang demonstran Turki Ahad (26/2) membentuk konsentrasi massa di kota perbatasan selatan di provinsi Hatay.

Aksi unjuk rasa itu dikoordinasi oleh Partai Kebebasan dan Solidaritas Turki.

Para demonstran juga menyatakan solidaritas mereka terhadap bangsa Suriah.

Protes Hatay datang di saat rakyat Suriah mulai memberikan suara dalam referendum mengenai konstitusi baru.

Amandemen undang-undang baru itu akan menghapus Pasal 8 yang  akan membuka jalan bagi pelaksanaan pemilu multi partai dalam waktu tiga bulan mendatang.

Awal bulan ini, Presiden Suriah Bashar al-Assad menyetujui amandemen konstitusi yang diusulkan sebagai bagian dari upaya reformasi pemerintahannya.

Lebih dari 14 juta warga di atas usia 18 tahun berhak memilih dalam referendum dan menjatuhkan suara mereka di 13.835 TPS di seluruh penjuru negeri. Press TV melaporkan, TPS dibuka pada pukul 7 pagi waktu setempat Ahad (26/2). 

Dukungan rakyat Turki terhadap pemerintahan Assad berseberangan dengan kebijakan Ankara yang mendukung oposisi Suriah. Turki memiliki wilayah perbatasan kolektif dengan Suriah sepanjang 800 kilometer. (IRIB Indonesia/PH)

Bersamaan dengan diselenggarakannya referendum konstitusi baru di Suriah, pihak-pihak internasional anti-Damaskus meningkatkan tekanannya terhadap negara ini.

Peristiwa penting di Suriah pada hari ini (Ahad, 26/2) adalah digelarnya referendum Undang-undang Dasar baru negara ini. Undang-undang baru yang nantinya disahkan akan menggantikan undang-undang sebelumnya yang disusun pada tahun 1973.

UUD baru Suriah terbentuk dari 157 pasal yang disusun oleh sebuah komite peninjau ulang konstitusi yang dipilih oleh Presiden Bashar Assad. Menurut rencana, 90 hari pasca pengesahan konstitusi baru ini akan digelar pemilu parlemen di Suriah.

Selama kerusuhan sekitar 11 bulan di Suriah, pemerintah negara ini terus meningkatkan keamanan. Damaskus juga berupaya melakukan reformasi di sektor politik, dan amandemen UUD negara ini adalah contoh nyata langkah tersebut.

Dalam draf konstitusi baru, ditegaskan bahwa peran Partai Bath sebagai kekuasaan tunggal dihapus dan sistem "Multi partai" sebagai gantinya. UUD baru Suriah tidak lagi menunjukkan Partai Sosialis, tapi menegaskan bahwa setengah anggota parlemen harus dari wakil para buruh dan petani.

Berdasarkan pasal 88 dalam draf tersebut, Presiden Suriah hanya memiliki kesempatan menjabat sebagai presiden selama dua periode, dimana setiap periode jabatan adalah tujuh tahun. Pasal itu akan berlaku sejak pemilu kepresidenan pada 2014 mendatang.

Referendum konstitusi Suriah berlangsung hari ini, meskipun kerusuhan di sebagian  wilayah negara ini belum reda. Hal itu terlihat di kota Homs, dimana selama dua pekan terakhir terjadi bentrokan antara pasukan pemerintah dan oposisi bersenjata. Di sisi lain, pihak-pihak internasional anti-Suriah meningkatkan tekanan terhadap Damaskus setelah kegagalan mereka dalam mengesahkan draf resolusi anti-negara Arab ini di Dewan Keamanan PBB. Upaya itu tampak ketika mereka menggelar konferensi "Friends of Syria" di Tunisia pada Jumat lalu yang dihadiri lebih dari 60 wakil dari negara-negara dunia. Para peserta konferensi memiliki pandangan yang sama dalam menentang Suriah, namun mereka berbeda dalam menyikapi pemerintah Damaskus.

Mayoritas negara-negara peserta konferensi menegaskan solusi Liga Arab yang isinya meminta Bashar Assad untuk mundur dan menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya. Sejumlah pihak, termasuk Arab Saudi, Qatar dan Dewan Nasional Suriah justru menekankan opsi militer asing ke Suriah dan mempersenjatai oposisi.

Terkait pengiriman senjata bagi oposisi Damaskus dibahas ketika sebagian besar oposisi telah mengangkat senjata dan sedang melawan pasukan pemerintah Suriah. Pasukan "Pembebasan Suriah" merupakan kelompok oposisi yang mengangkat senjata melawan pemerintah, bahkan beberapa bulan terakhir berbagai media melaporkan adanya penyelundupan senjata dari luar Suriah untuk mempersenjatai kelompok ini.

Saud al-Faisal, Menteri Luar Negeri Arab Saudi dalam konferensi itu menyatakan urgensitas pemindahan kekuasaan di Suriah  baik secara damai atau dipaksa. Dia mengatakan bahwa cara ini adalah satu-satunya jalan menyelesaikan krisis Suriah. Menlu Saudi juga menilai pengiriman senjata bagi oposisi sebagai langkah tepat.

Tampaknya dukungan para pejabat Saudi soal urgensitas pengiriman senjata bagi oposisi menunjukkan keputusasaan negara ini atas gagalnya para oposisi untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Assad. Sehingga para pejabat Riyadh berpikir pengiriman senjata kepada oposisi akan mengubah posisi oposisi Damaskus. (IRIB Indonesia/RA/NA)

Duta Besar Iran untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengatakan, Iran hanya akan menyetujui permintaan delegasi IAEA untuk mengunjungi situs militer Parchin, jika kerangka kerja sama yang membahas masalah kedua belah pihak dibentuk.

Mendapatkan akses ke Parchin hanya dapat diatur setelah mengadakan negosiasi dan menyepakati sebuah kerangka tertentu, kata Ali Asghar Soltanieh seperti dikutip kantor berita ISNA pada Ahad (26/2).

Menanggapi pertanyaan tentang mengapa Iran menolak akses para pemeriksa IAEA untuk mengunjungi Parchin, Soltanieh mengklarifikasi bahwa permintaan mereka untuk mengunjungi situs tersebut tidak termasuk dalam kewajiban hukum Iran sehubungan dengan Non-Proliferasi Nuklir (NPT).

Pada kesempatan itu, Soltanieh memperingatkan negara-negara Barat dan Arab untuk tidak membuat komentar yang akan merusak kerjasama antara Iran dan IAEA. "Badan itu harus dibiarkan untuk melanjutkan kegiatannya secara profesional dan tidak memihak serta tanpa motivasi politik, karena Iran bermaksud untuk melanjutkan pembicaraan dalam upaya menyelesaikan masalah IAEA," tegas Soltanieh.

"Laporan terbaru IAEA terhadap Iran jelas menunjukkan bahwa semua kegiatan nuklir Tehran, khususnya pengayaan uranium, sepenuhnya di bawah pengawasan badan nuklir PBB itu," tambahnya.

Amerika Serikat, rezim Zionis Israel dan beberapa sekutu mereka, berulang kali menuduh Iran mengejar tujuan militer dalam program nuklirnya. Iran menolak keras tuduhan itu, dengan alasan bahwa sebagai penandatangan NPT dan anggota IAEA, memiliki hak untuk menggunakan teknologi nuklir bertujuan damai.

Pemimpin Tinggi Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei, Rabu lalu juga menegaskan bahwa Iran tidak akan pernah berusaha memperoleh senjata nuklir dan mempertimbangkan kepemilikan senjata itu, karena itu adalah dosa besar, tidak berguna dan destruktif. (IRIB Indonesia/RM/RA)

Kepala Organisasi Energi Atom Iran (AEOI) mengatakan, Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Bushehr akan tersambung dengan jaringan listrik nasional dalam kapasitas penuh dalam beberapa bulan mendatang.

"PLTN dengan kapasitas 1.000 megawatt akan terhubung ke jaringan listrik nasional pada awal tahun baru Iran (mulai 20 Maret 2012), setelah tes akhir yang berhasil dilaksanakan," kata Fereydoun Abbasi pada Ahad (26/2).

Dia lebih lanjut mengatakan bahwa hampir 700 megawatt listrik nuklir yang dihasilkan oleh PLTN Bushehr sudah ditambahkan ke jaringan listrik nasional pada pertengahan Februari.

PLTN Bushehr secara resmi diluncurkan oleh pejabat Iran pada September 2011 dan mulai beroperasi dengan menghasilkan listrik sekitar 40 persen dari kapasitasnya.

PLTN itu terletak di tenggara kota Bushehr di sepanjang Teluk Persia. Konstruksi awal fasilitas ini dimulai pada 1975 oleh perusahaan Jerman, tetapi pekerjaan itu dihentikan setelah kemenangan Revolusi Islam Iran 1979.

Pada tahun 1995, Iran dan Rusia mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan proyek, tetapi pembangkit listrik tertunda beberapa kali karena sejumlah masalah teknis.

Bushehr, yang merupakan pembangkit listrik tenaga nuklir pertama Iran, beroperasi di bawah pengawasan penuh Badan Energi Atom Internasional (IAEA). (IRIB Indonesia/RM/RA)

Bagi rakyat Iran, pemilu bukan sekedar hak, namun lebih dari itu, mereka memandang hal ini sebagai ibadah dan kewajiban Ilahi. Melalui pemilu, mereka akan memilih kandidat yang paling saleh di antara yang lain untuk diberi kepercayaan menjalankan roda pemerintahan dan undang-undang negara. Dengan demikian kehormatan agama dan bangsa semakin kokoh.

Pemilu bagi setiap negara merupakan manifestasi partisipasi dan sarana penyaluran aspirasi politik rakyat serta wadah untuk merealisasikan kehendak bangsa guna menentukan nasib mereka. Oleh karena itu, pasca kemenangan Revolusi Islam di tahun 1997, rakyat Iran berulang kali menunjukkan partisipasi besarnya dengan berbondong-bondong mendatangani tempat pemungutan suara untuk meyalurkan aspirasi mereka. Bangsa Iran juga merasakan pengalaman mereka pertama di bidang demokrasi dengan mengikuti referendum tak lama setelah kemenangan Revolusi Islam untuk menentukan bentuk pemerintahan. Hasil referendum ini sangat fantastis di mana sekitar 98 persen suara mendukung pembentukan Republik Islam untuk negara mereka.

Istilah Republik Islam dicetuskan oleh pendiri pemerintahan Islam, Ayatullah Khomeini untuk menjelaskan status kerakyatan dan keislaman pemerintahan Islam. Beliau menjelaskan bahwa Republik Islam berasaskan pada suara rakyat. Sejatinya sistem republik sebuah sistem pemerintahan yang menerima suara dan partisipasi rakyat. Di sistem ini rakyat merupakan pilar utama dan menjadi tolok ukur dari legalitas sebuah pemerintahan. Poin penting adalah suara rakyat bukan hanya menentukan sebagai syarat dari pembentukan sebuah pemerintahan,namun Republik Islam berlandaskan pada partisipasi berkesinambungan rakyat dan pengawasan mereka terhadap kinerja pejabat. Kini rakyat Iran selama lebih dari 30 tahun pasca kemenangan Revolusi Islam berpartisipasi luas dalam pemilu dan hal ini menunjukkan bahwa Republik Islam Iran mendapat dukungan luas dari rakyat.

Penekanan Islamisme di samping Republikanisme memberi warna tersendiri bagi demokrasi agama di Iran. Sejatinya asas islamisme yang membedakan antara Republik Islam dan demokrasi ala Barat. Islam menjadi esensi utama sistem pemerintahan ini dan hukum-hukum Islam menjadi landasan bagi kebijakan dan undang-undang. Rakyat di demokrasi agama berperan dalam menentukan nasibnya, namun batasan hukum Ilahi tidak boleh dilupakan. Dalam kondisi seperti ini republikanisme terbentuk dalam berbagai lembaga kemasyarakatan, kubu dan organisasi sosial, ekonomi, budaya, politik dan media. Adapun Islamisme ditentukan oleh pakar keislaman, ahli fiqih, ulama dan cendikiawan agama.

Di Republik Islam kehendak Tuhan menjadi sumber legalitas, dan suara rakyat menjadi syarat diterimanya sistem ini dan terealisasinya pembentukan pemerintah. Di sistem seperti inilah islamisme dan republikanisme bukan hanya tidak bertentangan,namun masing-masing memiliki posisinya tersendiri serta saling melengkapi. Sistem demokrasi agama menampung penuh aspirasi rakyat dan suara mereka memiliki posisi khusus serta menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah pemerintah dan keberlanjutannya. Di sistem ini, rakyat sebagai pengambil keputusan dan memilih wakilnya. Adapun pelaksana pemerintahan adalah para wakil rakyat sendiri, namun demikian seluruh aspirasi dan suara rakyat masih berada dalam lingkup hidayah Tuhan.

Dengan sendirinya pilihan rakyat adalah sebuah pilihan yang didasari oleh perasaan dan ideologi agama. Oleh karena itu wajar jika semangat dan tuntutan rakyat timbul dari keyakinan agama dan dengan demikian pilihan mereka tidak menguntungkan para investor, konglomerat serta pemain licik di kancah politik. Dan tidak ada yang berhak memerintah kecuali mereka yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan oleh agama dan ia pun diterima rakyat.

Ayatullah al-Udzma Sayyid Ali Khamenei, Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran atau Rahbar terkait urgensitas suara rakyat menandaskan, "Di Islam takwa dan keadilan menjadi landasan utama legalitas, namun legalitas ini tanpa suara rakyat tidak akan terwujud dan berguna. Oleh karena itu, di Islam suara rakyat memiliki posisi yang sangat penting." Pernyataan Rahbar ini mengindikasikan urgensitas rakyat di pemerintahan agama dan menjadi salah satu tonggak utama kedaulatan di pemerintahan Islam.

Menurut Rahbar, berkat pemerintahan Republik Islam, rakyat sebagai pengambil keputusan di Iran dan koridor utama setiap keputusan baik itu oleh rakyat maupun pejabat adalah hukum serta syariat Islam. Di pidato lainnya, Rahbar menandaskan,"Demokratis di Republik Islam merupakan syarat utama, artinya suara rakyat merupakan tuntutan serta kehormatan rakyat itu sendiri. Ini termasuk unsur utama Republik Islam dan sistem ini sangat kokoh. Suara rakyat sangat menentukan. Di Republik Islam, kebijakan dalam koridor agama dan kehendak rakyat merupakan syarat mutlak."

Seluruh sistem politik yang dibangun di atas kehendak rakyat sangat memperhatikan partisipasi rakyat dan menjelaskan mekanisme kehadiran rakyat di kancah politik. Sementara itu, demokrasi agama juga memperhatikan mekanisme tepat untuk menjelaskan secara tepat penyaluran aspirasi semua pihak. Menelisik esensi syariat dan hukum Islam kita akan menemukan bahwa agama ini senantiasa memperjuangkan partisipasi luas rakyat di berbagai bidang baik politik, ekonomi, budaya, sosial dan sains. Bahkan Islam juga menyebut ibadah individu dapat berubah menjadi ibadah sosial dan politik. Di antara mekanisme yang diterapkan agama untuk menarik partisipasi rakyat dapat dilihat di sejumlah ritual keagamaan seperti shalat Jum'at dan berjamaah, ibadah haji, amr bil makruf wa nahi az munkar, seruan kepada rakyat untuk mengawasi kinerja pejabat dan mengajukan tuntutan kepada mereka, dan aktif di sektor pertahanan dan ekonomi.

Republik Islam Iran di Undang-Undang Dasar (UUD) selain menekankan urgensitas partisipasi rakyat dan peran vitalnya di sektor politik dan sosial juga menilai pemilu dan mengapresiasi suara rakyat merupakan asas utama partisipasi kolektif  dalam menentukan nasib negara. Ideologi dan UU inilah yang membuat Iran sukses menyelenggarakan pemilu lebih dari 30 kali. Jumlah ini mungkin tidak pernah dihasilkan oleh seluruh sistem pemerintahan yang ada.

Di Iran partisipasi di pemilu bukan sekedar hak, namun lebih tinggi lagi, rakyat negara ini melihat ikut serta dalam pemilu merupakan ibadah dan perintah Tuhan. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai bentuk jihad politik dan sosial. Rakyat melalui pemilu dapat menentukan pejabat paling saleh di antara para peserta guna memimpin dan menjalankan roda pemerintahan serta siap melawan konspirasi musuh. Hal inilah yang membangkitkan kegeraman musuh dan mereka senantiasa berusaha untuk mencegah partisipasi luas rakyat Iran di setiap pemilu. Mereka tidak menyadari bahwa pemilu merupakan manifestasi dari kekuatan sebuah bangsa.

Patut dicatat Republik Islam Iran tidak cukup puas dengan kehadiran rakyat di tempat pemungutan suara. Republik Islam menerapkan strategi jitu bahwa partisipasi puncak rakyat  dan pemilu harus digelar dengan bertanggung jawab dan penuh kesadaran. Oleh karena itu, Rahbar terkait hal ini mengatakan,"Usaha kalian soal partisipasi rakyat di pemilu dalam arti sebenarnya harus dilakukan sampai puncaknya." Dalam pandangan politik Rahbar, terbentuknya demokrasi agama yang menjadi faktor kekuatan bangsa Iran tertuang dalam interaksi ideologi, rasionalitas dan perasaan (sensitifitas) rakyat terhadap transformasi negara. Hal ini juga dapat dikategorikan sebagai sebuah pemilu yang benar dan kolektif dengan melibatkan seluruh rakyat.

Unsur penting lainnya selain kehadiran rakyat di tempat pemungutan suara adalah memilih kandidat yang paling layak di antara kandidat-kandidat yang ada. Meski kelayakan para kandidat telah diuji oleh Dewan Garda Konstitusi, namun wajar jika rakyat memilih pribadi yang paling layak dan saleh. Kandidat yang paling layak adalah mereka yang serius berjuang memerangi kemiskinan, kefasadan dan menyebarkan keadilan. Mereka juga lebih dekat kepada kalangan yang kurang mampu. Kandidat yang layak adalah mereka yang memikirkan kemajuan ekonomi dan sains negara berdasarkan nilai-nilai Islam serta tak lupa terhadap kaum miskin. Kandidat yang layak adalah mereka yang senantiasa memikirkan kesejahteraan rakyat baik duniawi maupun ukhrawi.

Tanggal 12 Isfand (3 Maret 2012),rakyat Iran akan kembali diuji dengan pemilu legislatif. Dapat dipastikan rakyat Iran seperti pemilu-pemilu sebelumnya juga akan menyemarakkan pemilu parlemen kali ini. Selain mengokohkan demokrasi agama, rakyat juga akan mematahkan propaganda busuk musuh.(IRIB Indonesia)

Imam Hasan al-Askari putra Imam Ali al-Hadi dilahirkan pada 8 Rabiul Tsani 232 H di kota Madinah, tempat berhijrahnya Rasulullah Saw, pusat pengembangan Islam serta tempat berdirinya Madrasah Ahlul Bait Nabi. Julukan al-Askari yang beliau sandang itu karena dinisbatkan pada suatu tempat yang bernama Askar, di dekat kota Samara'. Ibu Imam Hasan Askari bernama Haditsa, meski ada juga yang menyebut ibu beliau bernama Susan atau Salil. Sejak kecil hingga berusia 23 tahun, beliau melalui hidupnya di bawah asuhan, bimbingan dan didikan ayahnya, Imam Ali al-Hadi. Tidak heran, jika beliau akhirnya menjadi orang terkermuka dalam bidang ilmu, akhlak dan ibadah. Waktunya beliau manfaatkan untuk menimba ilmu sekaligus menerima warisan imamah dari ayahnya atas titah Ilahi.

Sejarah kehidupan manusia suci ini bertepatan dengan pemerintahan al-Mu'taz, al-Mukhtadi dan al-Mu'tamad. Selama tujuh tahun masa keimamahannya, beliau serta semua pengikutnya mendapatkan tekanan dari pemimpin Dinasti Abbasiyah. Imam Hasan al-Askari pernah di penjara tanpa alasan sedikit pun. Rasa iri terhadap Ahlul Bait Rasulullah Saw telah merasuk hampir kepada seluruh raja Dinasti Abbasiyah. Melihat penindasan yang sangat menekan itu, Imam Hasan al-Askari a.s. mengambil inisiatif untuk memberlakukan sistem taqiyah bagi para pengikutnya.

Di sisi lain, orang-orang Turki mulai mempunyai kedudukan yang kuat dalam bidang politik. Al-Mu'taz berusaha menyingkirkan mereka, namun mereka cukup kuat. Dan ketika terjadi keributan antara orang-orang Turki dengan pasukan al-Mutaz, akhirnya pasukan al-Mu'taz berhasil dikalahkan dan al-Mu'taz sendiri kemudian diturunkan dari tahtanya oleh Salih bin Washif al-Turki dan disiksa serta dipenjarakan dalam sel yang sempit hingga mati. ltu semua terjadi pada tahun 255 H. Kekuasaan kemudian beralih ke tangan al-Mukhtadi, yang juga mengalami bentrokan dengan orang-orang Turki. Dia pun bernasib buruk dan terbunuh pada tahun 256 H.

Setelah kematian al-Mukhtadi, kekuasaan beralih ke tangan al-Muktamid. Dia tidak berbeda dengan penguasa-penguasa sebelumnya dalam hal kebencian dan kedengkiannya kepada Ahlul Bait. Apalagi dia mendengar bahwa Imam Mahdi, yang akan menegakkan keadilan merupakan putra Imam Hasan al-Askari. Kebenciannya itu terbukti dari segala cara yang dia gunakan untuk menyingkirkan dan membunuh Imam Hasan al-Askari. Ketika Imam Hasan al-Askari dalam keadaan sakit, al-Muktamid mengutus seorang dokter serta hakim dan pengawalnya untuk memata-matai segala gerak-gerik Imam.

Strategi Dakwah Imam Hasan Askari

Sebagai Imam pembimbing umat, Imam Hasan Askari dalam menjalankan dakwahnya tetap menjaga strategi yang diterapkan ayah serta pendahulunya dari para Imam lainnya. Selain itu, beliau juga memikul tugas berat lainnya demi kelangsungan Imamah yaitu mempersiapkan masa keghaiban anaknya, Imam Mahdi as, khususnya bagi para pengikut Syiah dan pecinta Ahlul Bait. Mengingat keghaiban seorang Imam belum pernah terjadi dalam sejarah, maka tugas untuk mempersiapkan kondisi ini tentunya sangat berat bagi Imam Askari. Untungnya sejak awal baik Rasulullah Saw dan Imam Ahlul Baitnya sejak semula telah mengatisipasi hal ini dan dengan berbagai hadis beliau, umat Islam telah disadarkan dengan akan munculnya penyelamat dunia dan ia dari keturunan Nabi.

Namun di era kepemimpinan Imam Hasan Askari, meski muslimin telah terdidik dan menyadari akan munculnya penyelamat akhir zaman melalui berbagai hadis, upaya untuk meyakinkan umat akan keghaiban imam mereka dalam jangka waktu yang tidak dapat diprediksikan merupakan hal yang cukup sulit. Sementara ketika itu, berbagai upaya untuk menyebarkan ideologi Penantian al-Mahdi as telah digalakkan di antara umat Islam, namun masih belum maksimal ke taraf ideologi ini menjadi keimanan yang kokoh bagi muslimin.

Imam Hasan Askari mengerahkan segenap upayanya untuk mengokohkan serta menyadarkan umat akan posisi Imam Mahdi as serta mengimani sepenuhnya terhadap keghaiban imam mereka yang ke 12. Imam Hasan sejatinya berjuang mendidik generasi pilihan untuk selanjutnya mendidik generasi setelahnya di era keghaiban Imam Mahdi as. Untuk mensukseskan tujuannya, Imam Hasan pertama-tama menyembunyikan anaknya dari umat Islam dan hanya mengenalkannya kepada sejumlah sahabat utamanya. Selanjutnya beliau hanya memberikan keterangan terkait masa keghaiban kubra (panjang) bagi anaknya. Dengan demikian beliau telah mempermudah umat Islam untuk menerima masa ini dan ideologi penantian al-Mahdi semakin tersebar luas dan melebut dalam kehidupan masyarakat.

Selain itu, Imam Hasan juga memberi pengarahan kepada umat mengenai kondisi politik yang ada dan mendekatkan kondisi ini dengan ideologi sang penyelamat dunia (Imam Mahdi) serta pentingnya mengadakan perubahan mendasar dari kondisi politik saat itu. Imam Hasan Askari juga memberikan arahan khusus kepada sejumlah sahabat dekatnya terkait ideologi keghaiban dan urgensitas persiapan umat untuk menerimanya. Hal ini diharapkan umat semakin mudah menerima keghaiban imam mereka.

Di sebuah suratnya kepada Sheikh Sadoq, Imam Hasan Askari berkata,"Selamat untukmu dan bersabarlah di masa penantian ! Rasulullah bersabda, ibadah paling mulia umatku adalah penantian Imam Mahdi dan Syiahku senantisa bersedih hingga munculnya anak keturunanku. Rasulullah memberi kabar gembira bahwa Imam Mahdi akan memenuhi bumi dengan keadilan di saat kezaliman memenuhi bumi. Wahai Sheikh Sadoq bersabarlah ! Wahai Abul Hasan (Sheikh Saduq) ajaklah seluruh umat Syiah untuk bersabar bahwa bumi milik Allah Swt dan Dia akan mewariskannya kepada hambaNya dan kebahagiaan hanya milik mereka yang bertakwa."

Strategi Lain Imam Hasan Askari

Di masa pemerintahan Bani Umayah dan Abbasiyah, banyak pengikut Ahlul Bait yang melarikan diri dari Madinah maupun Mekah. Mereka mengungsi ke berbagai wilayah Islam lainnya yang jauh dari pusat pemerintahan. Tak hanya muslimin dan pengikut Syiah yang mengungsi, para keluarga Rasul juga turut meninggalkan Madinah dan memilih tempat yang jauh dari jangkauan rezim. Salah satu wilayah yang menjadi tujuan mereka adalah Iran. Di wilayah inilah pengikut Syiah dan keluarga Rasul dapat mengecap kehidupan yang cukup aman dari rongrongan penguasa.

Meski pengikut Syiah aman dari gangguan pemerintah dengan pengungsiannya tersebut, namun muncullah kendala baru. Kendala tersebut adalah jauhnya akses mereka ke para Imam Maksum. Di kondisi seperti inilah, Imam Hasan Askari menerapkan strategi baru dengan membentuk sistem perwakilan di setiap daerah. Dengan demikian interaksi umat dengan beliau terjadi melalui media para wakil tersebut. Di sisi lain, umat Islam pun semakin mudah mengajukan pertanyaan dan problem yang mereka hadapi ke Imam melalui wakil-wakil ini.

Imam Hasan Askari memanfaatkan dengan baik sistem perwakilan yang beliau bentuk ini untuk membimbing umat. Beliau memilih sahabat yang terpercaya dan ahli agama sebagai wakil-wakilnya. Sistem ini juga berperan besar dalam menjaga keutuhan interaksi umat dengan Imam serta terjaganya budaya  keislaman di tengah masyarakat. Pemanfaatan dengan benar sistem ini membuat ajaran Islam tersebar luas termasuk filsafat keghaiban Imam Zaman as baik itu yang berbentuk buku, makalah dan hadis yang tersebar luas di tengah umat. Selain itu, sistem ini membantu Imam Hasan mengorganisir para pecinta Ahlul Bait yang tercerai-berai dari sisi ekonomi dan sosial.

Yang pasti tugas Imam Hasan mempersiapkan masa keghaiban Imam Mahdi as, bukan pekerjaan ringan, namun beliau menjalankannya dengan baik. Sampai-sampai mata-mata dan orang bayaran rezim Abbasiyah tidak menyadari kelahiran Imam Mahdi as. Imam hanya mengenalkan anaknya kepada segelintir sahabat terpercayanya. Dengan demikian setelah ayahnya gugur syahid, Imam Mahdi as mengalami masa ghaib hingga nantinya muncul dan berjuang menyebarkan keadilan serta mengobarkan revolusi global.(IRIB Indonesia)

Ayatullah Makarim Shirazi mengecam aksi penistaan terhadap al-Quran yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat di Afghanistan dan mengatakan, "Bangsa-bangsa Muslim harus membulatkan tekad untuk mengusir pasukan penjajah dari negara mereka."

Rasa News (26/2) melaporkan, hal itu dikemukakan Ayatullah Makarim Shirazi sebelum memulai pelajaran fiqihnya di masjid a'zam Qom. Beliau menilai aksi pembakaran al-Quran di pangkalan udara militer AS di Bagram, Afghanistan itu sebagai sebuah tragedi.

Pasca insiden tersebut, gelombang protes dan serangan warga terhadap pangkalan militer AS sedemikan besar sehingga dalam proses pencegahannya, banyak warga yang gugur dan cedera. 

Ayatullah Makarim Shirazi menekankan bahwa meski para penguasa negara-negara Islam mengecam aksi tersebut, bahkan presiden Amerika Serikat pun terpaksa menyatakan permintaan maaf setelah kondisi semakin memburuk. Namun Arab Saudi tidak mengecamnya.

Ayatullah Makarim Shirazi menambahkan, rakyat Afghanistan menuntut penindakan para pelaku aksi kecam tersebut karena permintaan maaf saja tidak cukup.

Menyinggung kondisi di Iran sebelum kemenangan Revolusi Islam, Ayatullah Makarim Shirazi mengatakan, "Sama seperti di Iran pada era rezhim Shah, tentara Amerika Serikat yang melakukan tindak kejahatan di Afghanistan, tidak dapat diseret ke pengadilan, dan oleh karena itu, rakyat Afghanistan kini menuntut pengusiran pasukan asing dari negara mereka."

Ayatullah Makarim Shirazi menegaskan, "Kami mengecam aksi penistaan terhadap al-Quran itu dan juga negara-negara yang bungkam atas insiden tersebut, karena memperhatikan para ‘tuan' mereka di Barat." (IRIB Indonesia/MZ)

Direktur Hawzah Ilmiah Putri, Hujjatul Islam Mahmoud Reza Jamshidi mengatakan, "Gelombang al-Quran, harus disebarkan dari hawzah ke seluruh dunia.

Mehr News (26/2) melaporkan, Jamshidi mengatakan, "Apa yang diperlukan manusia hingga hari kiamat nanti, semuanya ada dalam al-Quran."

Menjelaskan bahwa audien utama al-Quran adalah Rasulullah dan orang-orang maksum, Jamshidi mengatakan, "Al-Quran tidak ditafsirkan dan ditakwilkan secara bil ra'y ketika Rasulullah dan maksumin ada, dan ditafsirkan secara benar oleh mereka."

Menyinggung bahwa penafsiran bil ra'y adalah demi kepentingan individu atau kelompok, Jamshidi menegaskan, "Dalam riwayat tsaqalain Rasulullah menempatkan al-Quran di sisi maksumin as serta berpesan agar umat memperhatikan al-Quran dan para penjelas sejatinya."

Ditegaskannya, "Al-Quran sampai hari kiamat tidak akan mengalami distorsi dan ini merupakan kebanggaan bagi umat Islam karena mengikuti kitab yang tidak pernah dan tidak akan pernah mengalami distorsi." (IRIB Indonesia/MZ)