Ilustrasi pengurusan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank pemerintah.

Dapat Rp 100 Juta, Kreditur KUR Kabur
PELAIHARI, SELASA - Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang digelindingkan pemerintah pusat kurang berjalan lancar di Tanahlaut (Tala). Sebagian kreditnya macet, bahkan beberapa krediturnya kabur.

Informasi diperoleh, jumlah kredit yang macet tersebut cukup banyak, lebih dari 100 kasus. Ironisnya sebagian kredit macet tersebut nominal pinjamannya cukup besar, di atas Rp 100 juta.

Manajemen BRI Cabang Pelaihari cukup dibuat pusing atas persoalan tersebut. Penyaluran KUR pun kabarnya diperketat guna menghindari kredit macet serupa. Sekadar diketahui, BRI adalah perbankan yang ditunjuk pemerintah untuk menjalankan program KUR.

Dikonfirmasi di ruang kerjanya, pekan tadi, Pemimpin Cabang BRI Pelaihari, Bernandus Nadapdap tak menepis hal itu. "Ya, memang ada yang macet. Jumlahnya lumayan banyak," katanya.

Bernandus tak menyebutkan secara detil berapa jumlah kredit macet itu. Apakah ada seperempat kredit yang macet? "Ada, lebih dari itu. Cukup banyak," jawabnya.

Ia juga tak menyebutkan secara rinci jumlah kreditur yang kabur. Ia hanya mengatakan salah satu kreditur yang kabur tersebut bergerak di bidang usaha penjualan komputer.

Pejabat BRI yang baru beberapa bulan bertugas di Tala ini menyebutkan total KUR yang telah disalurkan sejak 2007 (akhir) lalu hingga kini mencapai Rp 7,6 miliar dengan jumlah kreditur 500 orang lebih. Nominal pinjaman sebagian kreditur cukup besar yakni di atas Rp 100 juta.

Terhadap kredit macet tersebut, pihaknya terus melakukan pembinaan melalui komunikasi intensif. Dengan begitu mereka diharapkan bisa bangkit kembali dan mampu menunaikan kewajiban membayar cicilan kredit. KUR merupakan kredit dengan bunga rendah 10 persen per tahun.

Survei di lapangan, jelas Bernandus, kredit macet tersebut umumnya lantaran terkena imbas dampak krisis global. Ini terutama dialami mereka yang usahanya bergerak di sektor tambang.

Terhadap kreditur yang kabur, pihaknya tak bisa berbuat banyak lantaran umumnya tak terlacak lagi keberadaannya. Dalam kondisi seperti itu, yang bisa dilakukan hanya melakukan klaim ke asuransi yang ditunjuk pemerintah. Itu pun yang dijamin pemerintah hanya 75 persen.

Atas fakta tersebut, pihaknya terpaksa memperketat penyaluran KUR. Terhadap nominal pinjaman yang besar dipersyaratkan menyerahkan agunan (jaminan),seperti surat kendaraan.

"Itu bukan berarti kami ingin mempersulit. Tapi, semata-mata untuk menghindari kredit macet sehingga kami harus selektif. Bisa saja kredit besar tanpa agunan jika kami sudah tahu betul siapa orangnya dan usahanya," tandas Bernandus.(b.post)