Perseteruan antar lembaga penegak hukum mencerminkan kondisi bangsa. Ditambah lagi mencuat kabar adanya rekayasa rekaman penegak hukum dan tersangka korupsi untuk mengerjai pimpinan penegak hukum lain.
Presiden SBY sebagai kepala negara diimbau tidak diam saja. Alasan menjaga independensi dalam kondisi ini tidak bisa dibenarkan.

"Wajah penegakan hukum kita sudah tidak sehat. Mestinya presiden turun tangan. Tidak sebagai kepala pemerintahan, tetapi sebagai kepala negara," kata Ketua Komite Hukum Nasional (KHN) J Sahetapy melalui telepon, Rabu (21/10/2009).

Memang bisa saja ada pembenaran bila ada arogansi secara sektoral, tetapi kalau sudah saling menjegal itu sudah sudah tidak sehat lagi.

"Presiden jangan seperti Gubernur Roma Pontius Pilatus, yang diam saja saat Yesus hendak disalib. Padahal dia tahu Yesus itu benar," terangnya.

Dalam sistem trias politica yang dianut pun, di setiap negara tidak ada yang dilaksanakan secara murni. Misalnya saja di Amerika Serikat (AS), seorang presiden mengangkat hakim agung. Begitu pula di Indonesia, ada hak presiden seperti grasi dan amnesti. Jadi presiden bisa segera menyelesaikan pertikaian ini.

"Paling tidak presiden membuat semacam speech coordination. Panggil jaksa agung dan kapolri, presiden harus berani mengambil tindakan untuk menyelesaikan ini. Bila tidak, ganti saja mereka," terangnya.

Sesuai tujuan pemerintahan SBY ke depan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, tentunya harus diiringi dengan integritas.

"Mau bikin rakyat sejahtera tapi tidak ada integritas, hanya akan seperti zaman romawi. Bikin pesta-pesta saja hanya untuk membuat rakyat puas," tutupnya.[detik]