Pekan lalu, Departemen Keuangan AS merilis data statistik yang menyatakan bahwa defisit anggaran pemerintah pada tahun fiskal 2009 mencapai 1,417 triliun USD, sekitar 962 miliar USD lebih tinggi dari tahun sebelumnya dan 10 persen lebih besar dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang tertinggi sejak 1945. Berdasarkan data tersebut, pada tahun fiskal 2009, pendapatan pemerintah AS mencapai 2,105 triliun USD, sementara pengeluarannya mencapai 3,522 triliun USD. Sejak Oktober 2008 hingga September 2009, defisit anggaran bulanan pemerintah AS berada pada garis merah.

Data statistik menunjukkan bahwa defisit anggaran pemerintah AS pada tahun fiskal 2008 mencapai 459 miliar USD. Namun dalam jangka waktu satu tahun, angka ini meningkat tiga kali lipat. Dari satu sisi, munculnya krisis ekonomi pada tahun lalu mengakibatkan menurunnya pandapatan pajak pemerintah AS, dan dari sisi lain, anggaran pemerintah untuk kepentingan publik meningkat akibat pengesahan paket stimulus ekonomi. Pada tahun fiskal 2008, pemerintah Presiden George W. Bush dan Presiden Barack Obama sama-sama meratifikasi sejumlah paket stimulus ratusan miliar USD untuk menyelamatkan perekonomian dari badai krisis finansial. Pemerintah Bush telah menyuntikkan dana 700 miliar USD dan pemerintah Obama 787 miliar USD yang turut menambah beban biaya pemerintah.

Salah satu alasan utama peningkatan anggaran pemerintah AS untuk kepentingan publik pada tahun fiskal 2009 adalah membengkaknya pengeluaran untuk program tunjangan sosial kepada para pengangguran. Dalam tahun ini, tunjangan sosial untuk pengangguran dengan dua kali lipat pertumbuhan mencapai 120 miliar USD. Saat ini angka pengangguran di AS berada di posisi 9,8 persen, level tertinggi sejak 26 tahun lalu.

Bank Sentral AS (Federal Reserve) dalam laporan terbarunya juga menyatakan bahwa perekonomian AS tengah keluar dari krisis dan keterpurukan, namun tingginya angka pengangguran dan masalah kredit akan membatasi kegairahan ekonomi AS.

Pekan lalu, Komisi Perbankan Senat AS mensahkan draft usulan Obama untuk mereformasi sistem kesehatan dengan 14 suara setuju dan 9 suara menolak. Keputusan ini merupakan langkah pertama untuk mensahkan draft kontroversial, sampai-sampai suara setuju Senator dari kubu Republik, Olympia Snowe dan para wakil Demokrat di Kongres terhadap draft tersebut disebut sebagai peristiwa bersejarah, sebab hingga saat ini mayoritas wakil Republik di Kongres sepertinya menentang perubahan mendasar dalam asuransi kesehatan. Suara setuju seorang senator dari kubu Republik telah menambah harapan kalangan Demokrat untuk mewujudkan reformasi sistem perawatan kesehatan AS.

Kubu konservatif meyakini bahwa industri asuransi di AS harus tetap berada di tangan swasta dan pemerintah tidak boleh mengintervensi bidang ini. Namun sebaliknya, kalangan Liberal meyakini bahwa masalah asuransi kesehatan berkaitan dengan kesehatan warga dan pemerintah berkewajiban meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya untuk kalangan menengah ke bawah. Namun perlu diingat bahwa kepentingan besar perusahaan-perusahaan farmasi, lembaga asuransi, dan rumah sakit semakin menambah kerumitan reformasi sistem perawatan kesehatan di AS. Dengan kata lain, perusahaan farmasi dan rumah sakit harus mengurangi harga obat dan biaya perawatan untuk mengatasi masalah jutaan warga AS yang tidak memiliki asuransi kesehatan. Langkah ini juga akan mendorong lembaga asuransi untuk mengasuransikan warga dengan ketentuan yang mudah. Kondisi ini akan mengatasi masalah 40 juta warga AS yang tidak menikmati layanan asuransi.

Departemen pertahanan AS pekan lalu menyatakan bahwa doktrin perang preemptive yang disusun pada pemerintahan George W. Bush perlu ditinjau ulang. Kathleen Hicks, pejabat baru deputi departemen pertahanan bidang strategi mengatakan, kondisi dunia saat ini lebih rumit bila di banding saat kepemimpinan Bush pada 2003 lalu. Ia menambahkan doktrin perang preemptive tengah dikaji kembali dan jika Pentagon menilai bahwa kebijakan tersebut tidak mampu menjawab tantangan saat ini maka departemen pertahanan akan memikirkan kembali strategi tersebut. Doktrin ini dicetuskan Bush dalam acara kelulusan taruna di West Point Military Academy pada tahun 2002.

Doktrin tersebut mengizinkan pemerintah untuk melakukan serangan bila merasa mendapat ancaman dari negara lain. Sebelum pidato Bush di West Point Military Academy, militer AS menerapkan kebijakan defensif, namun sejak 2002 hingga sekarang Pentagon memilih kebijakan ofensif. Doktrin ofensif memungkinkan dinas rahasia dan agen AS untuk melacak niat musuh dan membuktikan ancaman dalam waktu dekat. Doktrin ini juga menjadi acuan Bush untuk melakukan agresi militer ke Irak pada Maret 2003 lalu. Namun ternyata kemudian terbukti Irak tidak memiliki senjata pemusnah massal dan Rezim Saddam Hosein pun tidak terbukti memiliki hubungan dengan milisi Al-Qaeda apalagi peristiwa 11 September.

Tragedi perang Irak dan peristiwa setelahnya kian membuktikan kebohongan doktrin serangan preemptive. Namun demikian kubu neokonservatif tetap tidak memberikan izin peninjauan ulang kebijakan ini meski masa kepemimpinan Bush berakhir. Saat ini sepertinya Gedung Putih dan Pentagon mendapat tekanan opini umum baik di dalam maupun luar negeri. Oleh karena itu, mereka berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut.

Pekan lalu, Presiden AS, Barack Obama berjanji akan menghapus larangan perekrutan homo dan lesbi di militer negaranya. Kantor Berita AFP dari Washington melaporkan, Obama dalam acara yang digelar lembaga terbesar pendukung homo dan lesbi di AS, mengatakan, "Kita tidak seharusnya menghukum warga AS pecinta tanah air yang berupaya mengabdi kepada negaranya. Akan tetapi kami harus menyambut keberanian dan pengorbanan mereka di perang Irak dan Afghanistan."

Meski mempunyai tekad kuat mendukung kaum homo dan lesbi, Obama tidak menentukan waktu penghapusan undang-undang kontroversial yang diratifikasi tahun 1993 itu. Berdasarkan laporan tersebut, Obama juga memberikan penghargaan kepada para karyawan yang homo dan lesbi. Pada saat yang sama, lembaga pembela hak-hak kaum homo dan lesbi di AS mendorong Obama supaya merealisasikan janjinya yang akan menghapus undang-undang larangan perekrutan kaum homo dan lesbi di militer negara ini.

Obama dalam pidatonya menjelaskan bahwa draft yang mendukung masyarakat homo dan lesbi sudah diratifikasi oleh DPR AS. Pekan depan setelah diratifikasi Senat negara ini, draft itu akan ditandatangani Obama yang kemudian resmi menjadi undang-undang AS. Obama dalam upayanya mengurangi kritikan atas janji-janji pemilu yang belum ditepati hingga kini, mengambil kebijakan-kebijakan anti-diskriminasi dengan mengangkat David Huebner, seorang homo, sebagai Duta Besar AS di Selandia Baru.