Palestina geram dengan keputusan kontroversial Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan menunda pemungutan suara terkait perang di Jalur Gaza. Menurut para pengamat politik, keputusan yang dikeluarkan PBB telah membuat pihak Palestina marah.

Selain itu, pengamat juga menambahkan, keputusan yang diambil oleh badan tertinggi dunia ini akan semakin melemahkan posisi Presiden Palestina Mahmoud Abbas di tengah-tengah proses perdamaian antara Israel dan negara yang dipimpinnya. Jumat lalu (2/10),Palestina telah menyepakati penundaan pemungutan suara yang diprakarsai Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB.
Kata sepakat ini hadir setelah PBB dan Israel tak henti menekan Palestina agar bersedia merundingkan kemungkinan perdamaian antara Israel dan Palestina. Sayangnya, keputusan pemungutan suara yang diharapkan dapat mendukung terjadinya perdamaian ternyata mengalami penundaan.

Merasa telah ditekan sedemikian kuatnya dan akhirnya menyepakati keputusan PBB, Palestina berubah jadi marah atas adanya pembatalan ini. Kondisi ini turut membuat posisi Presiden Abbas semakin terancam. “Presiden Abbas sebenarnya mampu meraih posisi yang lebih baik setelah apa yang dilakukannya terhadap PBB dan Israel,” ujar seorang jurnalis yang juga mantan dosen Universitas Princeton,Daoud Kuttab,kepada AFP.

Namun, keputusan PBB itu malah membuat Presiden Abbas bagaikan kehilangan wibawa di depan warga Palestina. “Dia (Presiden Abbas) sedang berada di bawah tekanan yang lebih berat” tambah Kuttab. Mantan jaksa penuntut kejahatan perang, Richard Goldstone, menduga kejahatan perang yang terjadi antara Israel dan Hamas mulai berkobar pada 27 Desember tahun lalu.

Goldstone menambahkan, Dewan Hak-hak Asasi Manusia PBB juga telah mengirimkan laporan kepada Dewan Keamanan PBB dan Pengadilan Kejahatan Internasional. Namun,Jumat lalu (2/10),pihak kantor pusat PBB di Jenewa melahirkan keputusan baru, yaitu penundaan proses pemungutan suara hingga Maret tahun depan.

Keputusan PBB ini muncul setelah delegasi Palestina mendesak PBB untuk melaksanakan pemungutan suara secepatnya. Keputusan terbaru yang dikeluarkan PBB menuai banyak kritik dari berbagai kelompok di Palestina. Kelompok pergerakan Islam Hamas, beberapa organisasi HAM Palestina,dan anggota Partai Fatah pimpinan Presiden Abbas menganggap keputusan ini sebagai sebuah pengkhianatan terhadap para korban perang.

Dibalik Pengkhianatan Abbas ..!
Beberapa sumber terkait menyebutkan bahwa mereka yang mengambil keputusan menunda pengambilan suara atas laporan Goldstone adalah tiga orang. Mereka adalah Mahmud Abbas, Yaser Abdu Rabbu dan Saeb Uraekat serta mendapatkan lampu hijau dari Salam Fayyad.

Sumber-sumber tadi menegaskan bahwa Amerika dan Zionis Israel masing-masing menekan Mahmud Abbas dan Salam Fayyad untuk meminta penundaan laporan Goldstone, sesekali dengan bahasa mengharap dan sesekali dengan bahasa menekan.
Masih tambah sumber, pemerintah Amerika telah meningkatkan ancamannya kepada pemerintah Ramallah jika tidak mengindahkan permintaan penundaan di atas. Diantara ancaman-ancaman itu, jika pemerintah Ramallah tidak mematuhi perintah Amerika, adalah seperti berikut ini;

1. Akan menghentikan peran dan upayanya guna melanjutkan perundingan damai antara Otoritas Palestina (OP) Ramallah dengan Israel.
2. Menghentikan mengucurkan dana bagi OP dan pemerintah Salam Fayyad.

Sementara di pihak Zionis Israel, meminta pemerintah Abbas menarik tuntutan pengambilan suara atas laporan Goldstone dengan imbalan pemberian izin kepada perusahaan selular yang sebelumnya ditunda oleh pemerintah Zionis sejak lama. Salah satu pemilik perusahaan hand phone ini adalah anaknya Mahmud Abbas ditambah para pebisnis Israel dan Palestina lainnya.

Dalam kasus yang sama, pihak OP mendapatkan ancaman dan tekanan langsung dari Menlu Israel, Lieberman. Saat itu Lieberman mengancam jika OP tidak meminta penundaan pengambilan suara atas laporan Goldstone, akan membeberkan peran Mahmud Abbas, Fatah dan Salam Fayyad dalam perang di Gaza kemarin. Tidak itu saja, tambah Lieberman, para petinggi OP itu yang mendorong orang-orang Israel untuk melanjutkan perang hingga Hamas di Jalur Gaza bisa dibasmi total.

Masih menurut sumber menyebutkan bahwa bahasa yang dipakai Lieberman adalah bahasa marah. Ia mengancam akan membeberkan semua pertemuan dan kontak yang memperlihatkan peran dan keikutsertaan OP dalam perang Gaza terakhir.

Dalam kaitan yang sama, kantor berita Shehab News, menukil dari sumber-sumber di Washington menginformasikan bahwa sebuah pertemuan digelar oleh wakil OP dan Zionis Israel di Washington. Pertemuan ini sendiri digelar untuk membujuk OP agar mau menarik dukungan terhadap laopran Richard Goldstone, ketua tim pencari fakta PBB untuk kasus kejahatan perang di Gaza.

Kepada Shehab sumber-sumber itu menyebutkan bahwa mulanya OP menolak atas permintaan tersebut. Hingga akhirnya datang Kolonel Ely Avraham dan membawa laptop sambil menampilkan video pertemuan antara Mahmud Abbas dengan Menhan Israel, Ehud Barak terkait masalah Tzepi Livni.

Sumber lain mengatakan bahwa Mahmud Abbas muncul dalam video sedang mencoba meyakinkan “Barak" perlunya melanjutkan perang di Gaza. Barak nampak ragu-ragu dan gemetar di depan antusiasme Mahmud Abbas dan dukungan Livni untuk melanjutkan perang.

Pada konteks yang sama, kata sumber itu, Avraham menampilkan kepada delegasi Otoritas Palestina sebuah rekaman percakapan telepon antara Direktur Kantor Staf Angkatan Bersenjata Zionis dengan Tayeb Abdul Rahim; di mana yang disebut terakhir mengatakan: "Kondisi-kondisi sudah menguntungkan dan matang untuk masuknya tentara Israel ke kamp pengungsi Jabalia dan Shati’."

Dia menegaskan bahwa jatuhnya dua kamp pengungsi tersebut akan mengakhiri pemerintahan "Hamas" di Gaza dan akan mendorongnya menaikkan bendera putih. Dove Weissglas menegaskan kepada Abdul Rahim bahwa hal ini akan menyebabkan jatuhnya ribuan warga sipil. Abdul Rahim menjawab, "Mereka semua memilih "Hamas", merekalah yang memilih nasibnya sendiri, bukan kami!"

Kepada Shehab News, sumber ini mengatakan bahwa delegasi Israel mengancam memperlihatkan materi rekaman tersebut di depan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan media.

Hal inilah yang menyebabkan delegasi Otoritas Palestina menyetujui untuk menarik dukungan pada laporan Goldstone.

Delegasi Israel memintanya menulis perjanjian yang mengakui bahwa delegasi Palestina tidak memberikan komentar kepada negara manapun untuk mengadopsi "Laporan Goldstone”.[islammuhammadi/mt]