jujur..bersih..anti sogok??????








Yang Sumpek di Rutan Pondok Bambu


Jakarta - Pemberian fasilitas mewah bagi sejumlah napi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) tidak mungkin gratis. Diduga ada sejumlah dana yang dialirkan kepada para pejabat LP. KPK pun diminta melakukan penelusuran terhadap hal ini.

"Kalau dipecat sudah pasti. Tapi selain itu, harus ada pemeriksaan oleh KPK terkait dugaan penyimpangan dana," kata Wakil Koordinator ICW Emerson F Yuntho, saat berbincang lewat telepon, Senin (11/1/2010).

Emerson menilai, praktek pemberian sel mewah bukan hal baru di lingkungan penjara. Termasuk juga soal suap yang diberikan pada para pejabat.

apakah ini pengalihan opini publik lagi dari kasus Bank Century...karena rakyat Indonesia itu mudah suka..mudah bosan...mudah lupa...oh GOd help Us...???

Untuk itu, langkah yang perlu dilakukan KPK adalah dengan melakukan pemeriksaan rekening dan kekayaan jajaran pejabat LP. "Semuanya, mulai dari Dirjen sampai ke pejabat di bawahnya. Siapa pun yang terlibat dan lalai harus diperiksa," tegasnya.

Dalam analisis ICW, sedikitnya ada 7 pola korupsi yang dilakukan di lingkungan LP. Di antaranya adalah pemberian perlakukan dan fasilitas khusus bagi napi, pemberian jasa keamanan, pemberian izin keluar LP (izin berobat sakit atau cuti mengunjungi keluarga), pemberian pengurangan masa pidana (remisi) khusus dan pungutan untuk tamu atau pengunjung.

"Selain itu ada pungutan supaya tidak dipindahkan dari Lapas atau Rutan yang lain dan pengunaan narapidana pengganti (stuntman) yang akan menjalani masa hukuman," jelasnya.

Pemberian fasilitas ini biasanya dilakukan pada napi yang memiliki duit lebih. Salah satunya adalah para terpidana kasus korupsi seperti Artalyta Suryani dan terpidana kasus narkoba Aling.

"Hanya mereka yang punya uang. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada aliran dana untuk fasilitas itu," tutupnya.(detik)