Keempat fraksi yaitu Fraksi PDIP, Fraksi Golkar, Fraksi PKS, dan Fraksi Hanura menyebut nama-nama pejabat itu secara lengkap. Mereka diduga terlibat pelanggaran dalam berbagai kategori di balik skandal penggelontoran dana talangan Rp6,7 triliun ke Bank Century. Dari sederetan nama pejabat yang terlibat dalam proses sebelum dan setelah bailout, dua tokoh kunci yang semula 'diharamkan' muncul dalam pandangan akhir fraksi Pansus Angket Century


dan karena itu memaksa pemerintah harus repot melobi sana-sini, akhirnya tak terbendung.

Dua tokoh itu tidak lain tidak bukan ialah Wakil Presiden Boediono, yang ketika kasus Bank Century terjadi menjabat sebagai Gubernur BI, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang dulu menduduki posisi sebagai Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dua nama itu pula yang disimpan rapat-rapat oleh Fraksi Partai Demokrat dan pengikut setianya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dalam pandangan akhirnya. Kedua fraksi ini menilai kebijakan bailout sudah tepat dan tidak bermasalah.

Bagi Partai Demokrat, hasil pandangan akhir Pansus Angket Century itu lagi-lagi merupakan tamparan yang memalukan. Sebab, pada pandangan awal pansus, Demokrat juga telah kalah telak, 2-7. Tujuh fraksi berpendapat kebijakan, baik sebelum maupun sesudah bailout, sarat dengan penyimpangan dan pelanggaran. Sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKB menilai kebijakan itu adalah sebuah kewajaran. Kini, dalam pandangan akhir pansus, skor itu tetap 2-7.

Padahal dari 7 fraksi itu, 4 fraksi yaitu Golkar, PAN, PKS, dan PPP merupakan anggota koalisi besar pimpinan Partai Demokrat, dan karena itu ada kadernya yang duduk di pemerintahan.Yang menjadi persoalan, akankah drama kasus Bank Century berakhir? Jelas tidak.

Masih ada Sidang Paripurna DPR pada 2 Maret mendatang yang menentukan nasib rekomendasi Pansus Angket Bank Century. Meski sidang paripurna nanti berujung pada voting, publik jelas belum melupakan fakta pertemuan antara BPK, KPK, kejaksaan, dan kepolisian pada pertengahan Desember lalu, yang menyatakan sedikitnya ada sembilan jenis pelanggaran hukum dalam kasus Bank Century.

Kini, publik kembali diyakinkan oleh fakta dari Pansus Angket Bank Century tentang adanya tindak kejahatan hukum. Fakta-fakta itulah yang nanti menjadi ujian bagi konsistensi sikap partai-partai dan juga lembaga penegak hukum. Bisakah mereka tetap menjaga konsistensi sikap terhadap skandal Bank Century itu atau malah pada akhirnya takluk oleh rayuan derasnya politik kompromi?

Keberanian empat fraksi untuk mencantumkan nama penanggungjawab skandal Bank Century dinilai politis. Menurut Amien Rais, partai tersebut mempunyai nyali karena memegang kelemahan presiden dan pendukungnya. Menurut Amien, prediksinya ini akan terbukti jika SBY masih saja ragu dalam mengganti dua pejabat yang disebut dalam pandangan akhir fraksi pada Selasa (23/2) lalu. Jika benar, Amien berpendapat akan ada serangan yang lebih hebat ke kubu pemerintah.

Amien pun mendengar adanya keterangan Dirjen Pajak bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2009 yang kurang dari yang seharusnya. Amien pun berpendapat kasus ini akan menjadi mainan baru DPR jika pemerintah tidak serius dalam menangani skandal senilai Rp 6,7 Triliun itu. Selain itu, ungkapnya, Amien pun mengkhawatirkan publik opini yang semakin cerdas dalam menganalisis skandal Bank Century.

Menurutnya, dari jumlah yang ribuan, angka publik yang tidak setuju bail out BC bisa mencapai puluhan ribu. Untuk itu, ia mengimbau agar pejabat terkait mau mundur untuk meredakan tensi politik saat ini.

Menurutnya, dalam etika demokrasi yang sudah matang, akan elok ketika ada pejabat salah kemudian menyerahkan kembali mandatnya. "Kalau kita kan maju terus pantang mundur,"jelasnya.

Sementara itu, Golkar yang berkoalisi dengan partai Demokrat meski menujuk nama-nama yang terlibat dalam kasus Bank Century, namun tidak berniat keluar dari koalisi yang ada. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Agung Laksono menegaskan, partai yang dipimpinnya tidak berniat untuk meninggalkan koalisi. Partai Golkar menyatakan dukungannya kepada pemerintah hingga 2014 nanti.

Agung menambahkan, "Bahkan, Pak Aburizal Bakrie (Ketua Umum Partai Golkar) sudah mengatakan tidak ada untuk pemakzulan dan sebagainya, dan tidak ada niat untuk keluar dari koalisi,".

Mengenai sikap akhir Golkar di pansus, Agung menilai, hal itu perlu ditunggu di paripurna. "Kita tunggu pada saat rapat paripurna, kalau paripurna itu kan bisa sama, bisa beda. Kita tidak tahu perkembangannya," ujar Agung tenang.

Di sisi lain sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tetap sama. Ia menegaskan akan tetap membela Wapres Boediono dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati. Pendapat fraksi-fraksi di Pansus Hak Angket Bank Century tidak akan mengubah kenyataan bahwa hanya lembaga hukum yang berhak menyatakan seseorang bersalah. Pernyataan tersebut diungkapkan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga kemarin.

Sementara itu, Fraksi PKS sebagai salah satu partai yang menyebut nama pihak yang diduga ikut bertanggung jawab juga tetap kukuh pada pandangannya. Sekjen DPP PKS Anis Matta di kompleks parlemen mengatakan, ''Sejak awal kami terus menegaskan tak akan menyudutkan pihak-pihak tertentu. Tapi, semua berangkat dari data dan fakta,''.

Dia menuturkan, data dan fakta yang dijadikan dasar adalah hasil penyelidikan di pansus. Karena hal itulah, tegas Anis, PKS akan tetap konsisten hingga akhir perjalanan pansus. Ditambahkannya, ''Itu sudah final. Kami tetap yakin segala usaha pelemahan pansus, baik melalu tekanan maupun ancaman, tidak akan berhasil. Tidak akan mengubah sikap kami,''.

Termasuk, kata dia, ancaman reshuffle kabinet yang terus disampaikan para petinggi Partai Demokrat. Ia mengungkapkan, ''Tapi, sebenarnya, kami tidak yakin akan ada reshuffle. Sebab, selama ini tidak ada pembicaraan soal itu dengan Presiden SBY. Yang ada hanya orang per orang tidak resmi,''.

Sementara itu, penyebutan nama pejabat yang dianggap bertanggung jawab dalam kasus Bank Century tidak mengecilkan hati Sri Mulyani Indrawati. Menteri yang masuk jajaran wanita paling berpengaruh di dunia ini yakin dirinya dilindungi.

Sri Mulyani mengatakan, dirinya tetap merasa tenang karena telah menjalankan tugas yang ada landasan hukumnya dan sesuai dengan kewenangan. Menurut Sri Mulyani, jika seseorang menjalankan undang-undang dan kewenangannya, kemudian dianggap melakukan kesalahan, apalagi dikriminalkan, maka bukan hanya dirinya, tapi juga seluruh masyarakat bisa melihat apakah hal tersebut dibenarkan. (MI,Republika, JP,irib)