BANJARMASIN, JUMAT - Usai mengikuti debat cagub dan cawagug di Grand Palace Restaurant, Jumat (28/5/2010) malam, tim sukses pasangan Rosehan NB-Saiful Rasyid (Rossa) membagi-bagikan kaos kepada sejumlah warga yang sedang makan di warung nasi Pasar Lama, Banjarmasin.
Bahkan Rosehan NB ikut menikmati makan nasi kuning bungkus daun pisang di warung tersebut. Aksi Rosehan ini mendapat sambutan warga, karena mereka makan gratis bersama cagub tersebut.
Akibat banyaknya tim sukses Rossa bersama warga, membuat jalan di kawasan pasar tradisional tertua di Banjarmasin itu menjadi macet.
(Apunk)
BANJARMASIN, JUMAT - Debat cagub dan cawagub Kalsel di Grand Palace Restaurant, Jumat (28/5/2010), ternyata menimbul masalah serius. Sejumlah pendukung kandidat banyak menggunakan ID Card palsu saat masuk ruang debat.
Menurut pengamatan BPost Online, sejumlah pendukung menggunakan ID palsu. Mereka mendapatkan ID masuk itu dengan cara scan ulang ID asli, menggunakan alat scanner atau printer warna. Akibat kondisi ini, ruangan debat yang sebenarnya untuk tamu dan undangan dalam jumlah terbatas, menjadi sesak.
Menurut salah seorang anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, yang banyak menggunakan ID scan ulang itu adalah pendukung Dua Rudy dan ZA. "Sebenarnya KPU telah menerbitkan ID berbeda dari debat sebelumnya, agar tidak ada pemalsuan," kata anggota KPU Kalsel yang minta namanya tidak disebutkan tersebut.
Seperti diketahui, puncak debat ini digelar oleh KPU Kalsel, bekerja sama dengan Metro TV dan Banjarmasin Post. Tayangan langsung debat dari Grand Palace Restaurant Mitra Plaza bisa disimak live di Metro TV dan Duta TV, pukul 19.30-21.30 Wita atau pukul 20.30-22.30
Anggota KPU Kalsel yang membidangi kampanye, Bachrudin Ali Ahmad mengatakan, untuk panelis puncak debat dengan tema Pembangunan Otonomi Daerah dan Reformasi Birokrasi ini, KPU Kalsel telah menunjuk tiga pakar. Yakni, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI), Prof Dr Ibramsyah, kemudian pakar ilmu hukum yang kini menjabat sebagai Hakim Agung, Dr Abdurahman SH MH, dan pakar ilmu administrasi publik FISIP Unlam, Dr Asyari Abbas SU.
Cagub Kalsel yang Berdebat:
Rudy Ariffin-Rudy Resnawan (Dua Rudy)
Rosehan NB-Saiful Rasyid (Rossa)
Zairullah Azhar-Habib Aboe Bakar Al Habsyi (ZA) Khairil Wahyuni-Alwi Sahlan (Khawal)
Sjachrani Mataja-Gusti Farid Hasan Aman (Safa)
(yayu)
Meski tanpa kehadiran calon Subhan Saputra, namun debat kedua itu para kandidat mulai berani mengkritik pemaparan visi-misi. Nuansa debat dan menguji kekuatan dan kelemahan visi-misi masing-masing calon, diutarakan di hadapan audiens.
Salah satu kritikan pedas yang dilontarkan Aseffah Riffay. Calon bupati yang berpasangan dengan Abdul Hakim Halim itu mempertanyakan visi misi pasangan Muslih Amberi dan Faried Fakhmansyah.
"Bidang pertanian menjadi prioritas program Anda. Bagaimana nanti cara untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang banyak dikeluhkan petani yang terjadi sampai saat ini," ujar Aseffah.
Pernyataan tersebut seakan menyinggung calon wakil bupati Faried Fakhmansyah yang saat ini masih menjabat sebagai kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan HST.
"Kita sudah berupaya mengatasi kelangkaan dengan menggunakan kartu pintar bagi petani untuk mendapatkan pupuk. Cara ini merupakan satu-satunya di Kalsel," jawab Faried.
Berikutnya giliran Faried yang menyerang pasangan Harun Nurasid dan Faqih Jarjani mengenai komitmen keduanya untuk menjaga lingkungan HST yang masih dianggap terbaik se-Kalsel.
"Jangan melempar isu kami akan menambang batu bara bila terpilih nanti. Sebab itu (tambang batu bara) tidak masuk dalam program kami. Sebaliknya kami bahkan akan meneruskan pembangunan bendungan Batang Alai sebagai penyangga pertanian dan lingkungan di HST," tegasnya.
Debat semakin seru setelah dua panelis Prof Ir Lutfhi Farah guru besar Fakultas Pertanian Unlam dan Taufik Arbain dari dosen Fisip Unlam ikut mengkritisi visi-misi calon.
Namun dinamika debat terganggu matinya mikrofon. Akibat kejadian itu, waktu debat terbuang akibat menunggu perbaikan mikrofon.
"Waktu yang diberikan sudah sedikit, waktu selalu terpotong saat kita bicara mikrofon tiba-tiba mati. Tidak hanya sekali bahka hampir setiap ganti penyampaian dari calon," kata Mansyah Sabri calon bupati dari jalur independen.
(arl)
"Hari Minggu ini kita sudah memasuki masa tenang. Jadi mulai pukul 00.00 Wita, semua bentuk atribut kampanye para kandidat sudah harus diturunkan," tegas Bachrudin.
Sampai saat ini atribut kampanye kandidat seperti baliho, spanduk, poster, dan lainnya masih bertebaran di sejumlah kawasan di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Jika sampai Minggu belum juga diturunkan maka akan ditertibkan.
"Kami berharap tim kampanye menurunkan atribut kampanye jago masing-masing. Sebab kalau sampai ditertibkan oleh aparat yang berwenang akan memunculkan kesan kurang baik di masyarakat," ujar Bachrudin.
Untuk penertiban baliho dan atribut kampanye kandidat lainnya KPU Kalsel akan berkoordinasi dengan aparat berwenang. Dosen FISIP Unlam ini juga mengimbau kepada media baik elektronik maupun cetak untuk tidak menerbitkan iklan kandidat. Masa tenang harus bebas dari semua bentuk kampanye.
Selain itu para kandidat juga dilarang melakukan kegiatan-kegiatan yang berbau kampanye dalam bentuk apapun selama masa tenang.
"Karena namanya masa tenang ya mari kita bersama-sama menenangkan diri menunggu hari pemungutan suara. Kami kira dua kali jatah kampanye di setiap wilayah sudah cukup," ujarnya.
Terpisah Ketua Panwas Pemilukada Kalsel, Sulkan mengaku telah mengerahkan anggotanya untuk meningkatkan pengawasan pada masa tenang. Salah satunya kemungkinan masih adanya atribut kandidat yang belum ditertibkan.
(ais)
KELIMA pasangan calon gubernur-calon wakil gubernur Kalsel telah menggunakan jatah kampanye terbuka dan berakhir pada Kamis (27/5/2010).
Mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, KPU Kalsel menetapkan kampanye terbuka Pemilukada Kalsel 2010 selama 14 hari yakni 16-29 Mei. Masih tersisa dua hari lagi namun, dua hari sisa disepakati tidak ada jadwal kampanye terbuka.
Anggota KPU Kalsel, Bachrudin Ali Ahmad menjelaskan, sisa dua hari masa kampanye tidak diisi kampanye terbuka karena dalam rapat penentuan jadwal dan zona kampanye masing-masing tim kampanye dan KPU Kalsel telah sepakat kampanye hanya dua kali di setiap wilayah.
"Kami sudah sepakat Kalsel yang dibagi lima wilayah kampanye, masing-masing kandidat mendapat jatah dua kali kampanye terbuka di setiap wilayah," ujarnya.
Dengan demikian, hari terakhir, Sabtu (29/5) tetap tidak ada kampanye terbuka. Meski tidak ada kampanye terbuka pada Sabtu, Bachrudin mengatakan semua pasangan kandidat tetap boleh berkampanye. Tapi bentuknya bukan rapat umum melainkan hanya pertemuan tertutup, dialog terbatas atau bagi-bagi alat kampanye seperti brosur.
"Jumlah massa yang mengikuti pertemuan terbatas menyesuaikan kapasitas tempat atau maksimal 250 orang dan ada izin dari Kepolisian. Sedangkan kalau ada yang menggelar kampanye terbuka, itu berarti pelanggaran," tegasnya.
Alasan masih bolehnya kampanye terbatas itulah maka rencana KPU Kalsel mengisi hari terakhir masa kampanye terbuka tersebut untuk acara silaturahmi dengan seluruh kandidat dibatalkan. KPU Kalsel menilai kegiatan itu tidak akan efektif.
"Maksud kami menggelar acara itu agar semua kandidat bisa hadir untuk silaturahmi sekaligus mendinginkan suasana. Setelah dipertimbangkan bakal banyak kandidat tidak bisa hadir karena hari terakhir itulah justru mereka gencar melakukan penggalangan dukungan sebelum masa tenang," ujarnya.
Ketua KPU Kalsel, Mirhan AM mengaku cukup lega karena meski kampanye terbuka dijalani para kandidat dengan penuh persaingan, tetap dapat berjalan dengan aman dan lancar.
"Alhamdulillah kampanye terbuka berjalan aman dan damai serta lancar. Walaupun semua kandidat bersaing untuk menang, mereka bisa menenangkan pendukungnya untuk tidak melakukan tindakan yang anarkis," ujarnya.
Mirhan juga mengimbau agar pada masa tenang nanti kandidat, tim sukses dan juga masyarakat tetap bersama-sama menjaga kedamaian hingga hari pencoblosan 2 Juni yang tinggal empat hari lagi.
(ais)
PRAKTIK desentralisasi di Tanah Air dimulai sejak masa pemerintahan kolonial Belanda. Selain menciptakan pemerintahan yang bersih juga menempatkan kekuasaan kepala daerah sebagai tumpuan penyelenggaraan negara di tingkat lokal.
Oleh: Kisno Hadi
Kehadirannya disokong lembaga multinasional seperti World Bank dan IMF. World Bank menyatakan, desentralisasi adalah the big bang (dentuman besar) dalam politik Indonesia. Dalam konteks itu, kepala daerah baik bupati/wali kota yang menjalani asas desentralisasi maupun gubernur yang menjalankan asas desentralisasi dan dekonsentrasi menjadi pejabat negara yang paling dekat dengan masyarakat lokal.
Kepala daerah diharapkan makin peka terhadap kebutuhan masyarakat, dipercaya, lebih mengerti serta memahami kebutuhan lokal ketimbang pemerintah pusat.
Sebab itu, sudah lima tahun terakhir kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Harapannya, melalui pilkada langsung akan terjaring pemimpin daerah yang berkualitas, tepat, serta sesuai kehendak masyarakat setempat.
Warga Kalimantan Selatan dan beberapa kabupaten/kota dalam beberapa hari ke depan juga akan melaksanakan pilkada langsung, baik gubernur, bupati maupun wali kota. Segala daya upaya sudah dilakukan kandidat dan partisipannya untuk mengambil simpatik rakyat melalui sosialisasi, kampanye, hingga debat kandidat. Sementara rakyat juga sudah mempersiapkan diri untuk menentukan pilihan politiknya.
Di balik hiruk pikuk agenda politik itu, terdapat setitik harapan dalam hati rakyat Kalsel. Semoga pemimpin yang terpilih adalah pemimpin daerah yang mengerti akan kebutuhan rakyat, pemimpin yang melayani serta siap memperjuangkan kepentingan rakyat.
Pemimpin yang melayani adalah pemimpin pelayan yang mendudukkan posisi rakyat sebagai pihak yang harus dilayani, tidak memandang perbedaan ideologi politik, suku bangsa, agama hingga strata sosial. Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang mampu membawa rakyat keluar dari jurang kemiskinan serta jurang marginalisasi akibat politik pembangunan yang tidak berpihak. Membebaskan rakyat dari penindasan dan eksploitasi.
Dan yang lebih penting, pemimpin pelayan adalah pemimpin yang sudah mempersiapkan diri untuk keluar dari identitas diri, keluarga dan politik golongan menuju arena yang lebih luas di tengah publik untuk memimpin semua orang secara universal.
Konsep kepemimpinan pelayan pertama kali diulas oleh Robert K Greenleaf yang mengungkapkan betapa kepemimpinan pelayan adalah model kepemimpinan yang memprioritaskan pelayanan kepada pihak lain, baik kepada karyawan perusahaan, anggota organisasi, pelanggan maupun kepada masyarakat sekitar yang lebih luas.
Dalam konteks ini, kepemimpinan pelayan bisa dinilai sebagai sebuah filosofi baru kepemimpinan, ketika fokusnya adalah pihak lain di luar lingkaran individu pemimpin itu sendiri (Wicaksono, 2007).
Ulasan Greenleaf itu berakar pada ajaran Kristiani yang mengomunikasikannya dengan kultur Barat, di mana konsep spiritualnya adalah semangat ‘melayani’ seperti terdapat dalam ajaran Kristen. Kehadiran Yesus yang dikisahkan Matius 20: 26-28 dalam Alkitab, misalnya, mengungkapkan bahwa Yesus sebagai pemimpin umat Kristiani datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.
Akar spiritual kepemimpinan pelayan juga didapatkan dalam ajaran Islam, Budha, Hindu, dan agama serta budaya lainnya. Budayawan Jacob Sumardjo mengatakan, kepemimpinan pelayan merupakan hasil kearifan postmodernisme sebagai pertemuan budaya Barat dengan Timur. Dalam Alquran surah Al Anbiya ayat 107, misalnya, menyerukan agar Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia diutus ke dunia untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam dan hadis yang diriwayatkan dari Abu Naim menyerukan sabda Rasulullah SAW: Pemimpin suatu kaum adalah pelayan mereka.
Begitu juga dalam ajaran Budha, Sang Budha diceritakan ‘terus menerus selama 35 tahun hingga akhir hayatnya di usia 80 tahun selalu melayani umat manusia, dunia serta alam semesta’.
Ajaran lain seperti Hindu dan Konghucu tentu memuat ajaran yang sama tentang betapa pentingnya mendorong bertumbuh-kembangnya filosofi kepemimpinan pelayan (Wicaksono, 2007).
Kebutuhan Lokal
Masyarakat Kalsel menjelang 2 Juni 2010 sudah seharusnya berpikir jernih dan kritis dalam melihat figur calon pemimpin daerah. Pilihan politik mesti jatuh pada figur pemimpin pelayan, bukan pemimpin yang hendak dilayani.
Kehadiran pemimpin pelayan merupakan keniscayaan dalam politik lokal Indonesia. Menjadi kebutuhan lokal saat ini dan masa mendatang, sebab di pundaknya digantung nasib rakyat lokal serta penyelenggaraan negara di tingkat lokal yang demokratis. Kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945 serta kejayaan NKRI mesti dibangun dari tingkat lokal.
Untuk itu, desentralisasi diselenggarakan sehingga antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dapat berbagi beban dalam menyelenggarakan kekuasaan negara.
Di tingkat lokal, kepala daerah menjadi tumpuan penyelenggaraan kekuasaan negara serta pelayan rakyat. Realitas itu merupakan alasan klasik kebutuhan kehadiran kepemimpinan pelayan, di mana ia dapat melepaskan diri dari identitas diri dan politik golongan di dalam lingkarannya untuk menyembulkan diri menjadi pemimpin universal.
* Staf pengajar Ilmu Politik Jurusan Sospol Universitas Palangkaraya
0 comments to "Debat Calon Gubernur & Wakil Gubernur "Banjar" Kalimantan Selatan"