KEJADIAN itu terulang lagi di Banua. Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya bensin, kembali langka. Ditambah byarpetnya aliran listrik, penderitaan masyarakat pun serasa makin lengkap.

Langkanya BBM di Kalsel terjadi hampir tiap tahun. Dan, alasan dari Pertamina hampir selalu sama, keterlambatan distribusi akibat tanker yang telat datang.

Sementara aliran listrik yang tidak stabil sudah jadi ‘makanan’ sehari-hari masyarakat. Saking seringnya, orang-orang merasa capek untuk ‘teriak’ tentang buruknya layanan perusahaan listrik negara itu.

Sungguh ironis, negeri yang disebut-sebut memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, krisis energi selalu terulang terjadi. Kalsel sebagai salah satu penghasil batu bara terbesar di Indonesia, juga tak luput dari krisis energi ini.

Apakah mereka yang duduk di tataran pengambil kebijakan tidak pernah memikirkan, kenapa kejadian BBM langka selalu berulang? Kenapa listrik byarpet terlalu sering terjadi? Apakah tidak ada antisipasi jangka pendek dan jangka panjang?

Parahnya, kelangkaan BBM dan aliran listrik yang tidak lancar terjadi menjelang pesta demokrasi rakyat Kalsel, Pemilukada pada 2 Juni 2010. Pada kondisi yang rawan seperti pemilukada seharusnya dua kebutuhan masyarakat itu tercukupi. Sebab, sedikit saja percikan rasa tidak puas di masyarakat, sangat rentan membawa ekses negatif.

Seringkali hak masyarakat diabaikan. Akibat terlalu sering terjadi serta masyarakat yang acuh dianggap tidak mempermasalahkan, bensin sulit didapat dianggap kejadian normal. Listrik byarpet, ya karena memang seperti itu kelistrikan di Indonesia. Jika terpola demikian, permasalahan listrik dan BBM tiada kunjung beres.

Ditambah lagi enggannya Pertamina dan PLN untuk terbuka tentang permasalahan yang ada, masalah distribusi BBM dan kelistrikan bagai labirin tak berujung. Masyarakat pun bertanya-tanya, kapan bisa menikmati listrik tanpa byarpet atau distribusi BBM lancar dan minim gangguan.

Selain pembenahan hal teknis, dua perusahaan milik negara itu juga harus lebih terbuka. Informasi yang menyangkut kepentingan orang banyak cepatlah disampaikan. Kalau sekiranya distribusi BBM bakal tersendat, segera umumkan ke masyarakat berikut solusinya. Ketika ada masalah di pembangkit dan terpaksa dilakukan pemadaman bergilir, segera beritahu masyarakat agar bisa melakukan antisipasi.

Manfaatkan media sebagai penyambung lidah ke masyarakat. Jadi, tidak hanya kejelekan, keburukan yang terekspose, tapi juga program dan rencana kerja untuk mengatasi masalah. Dulu, ketika akan melakukan pemadaman bergilir, PLN selalu mengumumkan di media. Kini, pemadaman dulu baru berbicara di media setelah masyarakat heboh.

Tidak bisa dioperasikannya PLTD Seberang Barito akibat teknisi asal China dideportasi adalah satu contoh kurangnya keterbukaan informasi. Media tahu ada kejadian itu dari pihak lain, bukan dari PLN!

Sejak 1 Mei 2010, Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan. Di era yang serba terbuka ini, keinginan masyarakat untuk memperoleh keterbukaan informasi makin tinggi. Apalagi menyangkut pelayanan terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh badan publik.

Semua lembaga pelayanan publik harus makin transparan dan informasi harus dibuka sebesar-besarnya dengan pengecualian hal-hal yang menyangkut keamanan negara, hak privat dan yang diatur oleh undang-undang.

Kalau pelayanan saja tidak baik ditambah kurang terbuka pada masyarakat, lebih baik serahkan saja pada lembaga atau swasta yang lebih mumpuni. (*b.post)