Jaringan penyiaran BBC berusaha menghentikan aktifitas saluran berita berbahasa Inggris milik Iran, Press TV di Afghanistan. BBC menawarkan transaksi yang sangat menggiurkan untuk memotong penyiaran Press TV di negara tersebut.

Rabu (9/6/2010) biro Press TV di Kabul diberitahu bahwa sejumlah karyawan BBC baru-baru ini menghubungi asosiasi jaringan televisi kabel di Herat untuk membujuk mereka melanggar kontrak dengan Press TV dan memblokir semua transmisi program siaran satelitnya.

Langkah sabotase tersebut telah menuai kritik tajam dari tokoh-tokoh media di Iran. Mereka percaya langkah itu ditujukan untuk mendukung upaya AS membatasi kegiatan Press TV di Afghanistan.

Tahun lalu, pasukan militer AS menyita peralatan teknis dari Press TV biro Afghanistan, hanya beberapa hari sebelum Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad melakukan kunjungan ke negara itu.

Laporan lokal menunjukkan bahwa Press TV mulai muncul sebagai sumber berita populer di kalangan masyarakat dan bahkan jurnalis di Afghanistan. Menurut laporan, pejabat dan warga Afghanistan menyambut hangat kehadiran Press-TV sebagai saluran alternatif dan sumber berita yang kredibel semenjak televisi berbahasa Inggris milik Iran itu tersedia pada jaringan TV kabel di Kabul dan berbagai propinsi.

Bahkan dalam sebuah pertemuan pribadi, Presiden Afghanistan Hamid Karzai menyatakan bahwa laporan berita Press TV lebih dapat diandalkan dan mencerahkan daripada sumber berita bahasa Inggris lainnya.(irib/10/6/2010)


Wakil Tetap Brazil di Dewan Keamanan PBB, Maria Luiza Ribeiro menyebut pengesahan resolusi baru anti-Iran di Dewan Keamanan PBB sebagai kesalahan besar. Maria dalam pernyataannya sebelum pengambilan voting Resolusi 1929 di Dewan Keamanan menekankan kembali bahwa Brazil menolak draft resolusi anti-Iran dan menyatakan, "Pengesahan resolusi ini bertentangan dengan upaya sukses yang ditempuh Brazil dan Turki untuk bekerjasama dengan Iran sehingga program nuklir Iran bisa diselesaikan lewat jalur perundingan".

Wakil Tetap Brazil di DK PBB itu mengingatkan, "Deklarasi Tehran yang ditandatangani pada 17 Mei lalu merupakan kesempatan langka yang tidak boleh dilepas begitu saja". Lebih lanjut, Maria Luiza memaparkan bahwa banyak negara, organisasi, dan tokoh terkemuka yang mengakui arti penting Deklarasi Tehran. Ditambahkannya, "Jawaban kelompok Wina (yang terdiri atas AS, Perancis, dan Rusia) atas surat Iran tertanggal 24 Mei yang berisi komitmen Iran terhadap Deklarasi Tehran, telah diterima beberap jam lalu. Namun jawaban itu sama sekali tidak memberikan waktu bagi Iran untuk memberikan jawaban atas pandangan kelompok Wina".

Wakil Tetap Brazil di DK PBB itu menegaskan, "Menurut kami Dewan Keamanan PBB bergerak ke arah yang keliru".(irib/10/6/2010)

Ironis! DK PBB Loloskan Sanksi Baru Anti-Iran

Setelah melalui proses negosiasi panjang selama lima bulan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemarin (Rabu, 9/6) akhirnya mengesahkan Resolusi 1929 berisi sanksi tambahan bagi Iran menyangkut program pengembangan nuklir negara pimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad itu. Sanksi baru ini diloloskan setelah diperlunak dalam perundingan dengan Rusia dan Cina pada hari Selasa (8/6).

Tidak semua anggota Dewan Keamanan setuju terhadap sanksi baru yang diprakarsai oleh AS dan sekutunya itu. Pada pemungutan suara yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, dua dari 15 negara anggota, yakni Brazil dan Turki menolak resolusi sementara Lebanon memilih abstain.

Resolusi ini merupakan resolusi putaran keempat yang dijatuhkan terhadap Iran terkait program nuklirnya dan diklaim sebagai resolusi "yang paling signifikan" dibanding sebelumnya. Namun, Turki dan Brazil menentang resolusi terbaru itu. kedua negara itu mengkritik AS dan sekutunya lantan tidak memberikan kesempatan terhadap implementasi Deklarasi Tehran.

Utusan Tetap Brazil untuk PBB Maria Luiza Ribeiro Viotti mengatakan, "Kami tidak melihat sanksi merupakan alat efektif dalam kasus ini. Sanksi itu hanya akan membuat warga Iran menderita dan menjadi kemenangan bagi pihak-pihak yang memang tidak mau berdialog."

Sementara itu Utusan Tetap Turki untuk PBB Ertugrul Apakan sangat prihatin dengan dijatuhkannya sanksi baru terhadap Iran dan menilai langkah itu hanya akan berdampak negatif.

Iran sebelumnya berupaya menghilangkan kekhawatiran dunia internasional dengan menyetujui satu kesepakatan dengan Turki dan Brasil lewat perilisan Deklrasi Tehran. Berdasarkan kesepakatan itu, Iran sepakat mengirim 1.200 kg uranium berkadar rendah (LEU) ke Turki untuk ditukar dengan bahan bakar reaktor nuklir riset Tehran, yang memproduksi isotop medis untuk pasien kanker.(irib/10/6/2010)


Setelah melalui proses negosiasi panjang selama lima bulan, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemarin (Rabu, 9/6/2010) akhirnya mengesahkan Resolusi 1929 berisi sanksi tambahan bagi Iran menyangkut program pengembangan nuklir negara pimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad itu. Sanksi baru ini diloloskan setelah diperlunak dalam perundingan dengan Rusia dan Cina pada hari Selasa (8/6/2010).

Tidak semua anggota Dewan Keamanan setuju terhadap sanksi baru yang diprakarsai oleh AS dan sekutunya itu. Pada pemungutan suara yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, dua dari 15 negara anggota, yakni Brazil dan Turki menolak resolusi sementara Lebanon memilih abstain.

Resolusi ini merupakan resolusi putaran keempat yang dijatuhkan terhadap Iran terkait program nuklirnya dan diklaim sebagai resolusi "yang paling signifikan" dibanding sebelumnya. Namun, Turki dan Brazil menentang resolusi terbaru itu. kedua negara itu mengkritik AS dan sekutunya lantan tidak memberikan kesempatan terhadap implementasi Deklarasi Tehran.

Utusan Tetap Brazil untuk PBB Maria Luiza Ribeiro Viotti mengatakan, "Kami tidak melihat sanksi merupakan alat efektif dalam kasus ini. Sanksi itu hanya akan membuat warga Iran menderita dan menjadi kemenangan bagi pihak-pihak yang memang tidak mau berdialog."

Sementara itu Utusan Tetap Turki untuk PBB Ertugrul Apakan sangat prihatin dengan dijatuhkannya sanksi baru terhadap Iran dan menilai langkah itu hanya akan berdampak negatif.

Iran sebelumnya berupaya menghilangkan kekhawatiran dunia internasional dengan menyetujui satu kesepakatan dengan Turki dan Brasil lewat perilisan Deklrasi Tehran. Berdasarkan kesepakatan itu, Iran sepakat mengirim 1.200 kg uranium berkadar rendah (LEU) ke Turki untuk ditukar dengan bahan bakar reaktor nuklir riset Tehran, yang memproduksi isotop medis untuk pasien kanke.

Ahmadinejad: Resolusi Anti-Iran Tidak Ada Artinya!

Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad mereaksi keras disahkannya resolusi sanksi tambahan terhadap Iran di Dewan Keamanan PBB. Ahmadinejad menegaskan, "Bagi Bangsa Iran, resolusi tersebut tidak ada artinya". Kantor Berita ISNA melaporkan, Presiden Ahmadinejad di sela-sela lawatannya di Tajikistan menyatakan, "Mereka yang memiliki dan menggunakan bom atom, serta memanfaatkannya untuk mengancam pihak lain, kini mengeluarkan resolusi melawan kami dengan dalih kemungkinan Iran di masa mendatang bakal membuat bom atom".

Sembari menegaskan tidak bernilainya resolusi tersebut, Ahmadinejad menandaskan, "Ranah politik saat ini sudah menjadi ajang penipuan, agresi, dan ekspansionisme. Sebab di ranah ini, akhlak dan cinta telah disingkirkan dari hubungan sosial".

Sebelumnya, Presiden Ahmadinejad memperingatkan bakal menghentikan perundingan soal program nuklir Iran jika AS bersama sekutunya bertekad mengeluarkan sanksi baru terhadap Tehran. Ia juga menegaskan bahwa perilisan sanksi baru tidak akan mengubah kebijakan nuklir Iran.

Sementara itu, mengomentari sanksi tambahan Dewan Keamanan PBB terhadap Iran, Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Manochehr Mottaki yang kini tengah berkunjungan ke Dublin, Irlandia menyatakan, "Langkah semacam itu merupakan kekeliruan. Dan dengan langkah itu, Barat sebenarnya menekan dirinya sendiri".

Seperti diketahui, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Rabu (9/6) mengesahkan Resolusi 1929 berisi sanksi tambahan bagi Iran menyangkut program pengembangan nuklir negara pimpinan Presiden Mahmoud Ahmadinejad itu.

Tidak semua anggota Dewan Keamanan setuju terhadap sanksi baru tersebut sehingga pada pemungutan suara yang berlangsung di Markas Besar PBB, New York, dua dari 15 negara anggota, yakni Brazil dan Turki menolak resolusi sementara Lebanon memilih abstain.

Wakil Tetap Republik Islam Iran di PBB, Mohammad Khazaee menilai resolusi anti-Iran sebagai kesalahan historis Dewan Keamanan PBB. Sebagaimana diberitakan IRNA, Mohammad Khazaee, Rabu malam (9/6) menjelaskan, kinerja Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB)membuktikan bahwa kita masih menghadapi sebuah sistem internasional yang diskriminatif dan tidak adil yang berlandaskan pada hegemoni negara-negara kuat.

Segera setelah disahkannya sanksi tambahan DK PBB terhadap Iran, Khazaee menandaskan, "Penggunaan standar ganda secara sembarangan dan memprihatinkan yang diterapkan DK PBB, suatu hari nanti pasti bakal berakhir". Di tambahkannya, "Di masa itu, sebagian kekuatan anggota Dewan Keamanan harus menjawab pertanyaan sah opini publik dunia soal perilkau keliru mereka di DK PBB"

Sementara itu, Sekretaris Dewan Tertinggi Keamanan Nasional Iran memperingatkan sejumlah negara kuat Dewan Keamanan PBB bahwa pemilihan opsi konfrontasi akan dijawab dengan sikap tegas Iran. Ia menjelaskan, "Jalan konfrontasi dengan bangsa Iran merupakan jalan buntu dan bagi para pelakunya bakal menelan ongkos yang mahal dan kesia-siaan".(irib/10/6/2010)

Ada Sumber Minyak di Lebanon, Israel dan AS Ngiler

Koran Lebanon, Al Safir, dalam laporannya mengungkap adanya cadangan minyak besar dan gas alam di pesisir Lebanon dan upaya Zionis Israel untuk mencuri sumber-sumber minyak itu.

Di tengah maraknya pemberitaan terkait serangan brutal Zionis Israel atas konvoi kapal pengangkut bantuan kemanusiaan ke Gaza, rezim ini juga merancang pencurian atas sumber-sumber minyak dan gas di pesisir perairan Lebanon. Upaya ini juga didukung penuh oleh AS.

Berdasarkan laporan tersebut, sejumlah perusahaan AS bersedia terlibat dalam pencurian sumber-sumber minyak dan gas di kawasan Lebanon. Nobel Energy, disebut-sebut sebagai perusahaan AS yang siap bekerjama dalam mengeruk sumber-sumber minyak di pesisir Lebanon. Menurut laporan tersebut, ada kemungkinan besar bahwa ratusan milyar kubik minyak terdapat di pesisir Lebanon tersebut.

Sejumlah perusahaan minyak Israel dan AS tetap akan mengeruk sumber-sumber minyak dan gas itu tanpa mempedulikan posisinya yang termasuk dalam geografi Lebanon. Padahal Zionis Israel sama sekali tidak mempunyai hak secuil apapun menawarkan perusahaan lain untuk melakukan eksplorasi ilegal.

Upaya pencurian yang sudah dirancang beberapa bulan lalu, dilakukan oleh Zionis Israel bersamaan dengan langkah-langkah destruktif anti-Lebanon. Tentunya, arogansi Israel dan AS mendapat penentangan dari dalam negeri Lebanon. Apalagi pemberitaan adanya sumber minyak dan gas di pesisir Lebanon bukan lagi rahasia umum bagi rakyat negara ini. Untuk itu, masyarakat Lebanon yang gigih melawan Zionis Israel, tidak akan membiarkan rezim ini bertindak sewenang-wenang di wilayah mereka.

Konspirasi kolektif Israel dan AS semakin terkuak di hadapan publik. Rezim Zionis Israel tidak hanya berupaya menduduki sejumlah kawasan seperti Sheba, Kfar Saba dan Ghajar, tapi juga berambisi memperluas ekspansinya hingga kawasan perairan negara ini. AS juga terus mengintervensi urusan internal Lebanon, bahkan memaksa Beirut supaya bersedia menandatangani perjanjian keamanan untuk menguasai instansi-instansi sensitif seperti badan intelijen negara ini.

Pada saat yang sama, Israel terus menyebarkan agen spionase di Lebanon. Intervensi Israel dan AS benar-benar melanggar kedaulatan Lebanon. Di tengah krisis seperti ini, opini umum Lebanon berharap pemerintahnya dan lembaga-lembaga internasional dapat berbuat sesuatu untuk menekan hegemoni Israel dan AS di Timur Tengah yang kian menjadi. (IRIB/AR/RM/9/6/2010)