Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas) menentukan empat syarat sebelum kelompok ini menandatangani rekonsiliasi nasional Palestina. Seperti dilaporkan Kantor Berita Fars mengutip sumber-sumber Palestina, masalah pemilu dan jaminan tidak adanya kecurangan, jatah menteri dalam negeri, penempatan 3.000 pasukan Hamas di Jalur Gaza dan pengawasan jalur penyeberangan merupakan syarat yang diajukan Hamas dan Fatah harus mematuhi syarat tersebut.
Juru bicara Jihad Islam, Dawud Syahab menyatakan, Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas dalam pertemuan terbarunya dengan wartawan Rezim Zionis Israel di Ramallah menyatakan bahwa Hamas menerima prakarsa peta jalan dengan catatan Fatah bersedia bergabung dalam upaya rekonsiliasi nasional. (IRIB/Fars/MF/9/7/2010)
Di Tengah Krisis Ekonomi Global, D8 Tingkatkan Sektor Investasi
Para pemimpin Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D8 menekankan peningkatan kerjasama di segala bidang antar anggota.
Para peserta KTT D8 ke tujuh di Abuja, Nigeria Kamis (8/7) di akhri sidang mereka menyebut kerjasama anggota kelompok ini sebagai teladan keberhasilan kerjasama blok selatan.
Dalam statemen tersebut Republik Islam Iran mengajukan usulan pembentukan ikatan investor D8 dan hal ini mendapat persetujuan seluruh anggota. Para pemimpin D8 menilai penting partisipasi aktif sektor swasta di bidang investasi antara sesama anggota guna memperkokoh kerjasama ekonomi.
Mereka juga menekankan peningkatan kerjasama dan upaya kolektif mengingat dampak serius krisis finansial dan ekonomi global. Statemen KTT D8 juga menekankan peran penting pajak dan perbankkan Islam dalam meningkatkan sektor perdagangan dan investasi. Tak hanya itu, pembentukan asosiasi perkapalan antar anggota menjadi perhatian khusus KTT D8.
Sementara itu, Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad yang juga hadir dalam KTT ini dalam pidatonya menandaskan, D-8 bisa memainkan peran aktif dalam membangun sistem dan tatanan dunia baru yang berlandaskan keadilan, persahabatan dan perdamaian.
Seraya menyinggung kekacauan yang ada di dunia saat ini yang dibarengi dengan ketidakpuasan umum, Presiden Ahmadinejad memaparkan usulan menggelar konferensi para menteri perekonomian dan gubernur bank sentral negara-negara anggota kelompok D-8 untuk menyusun sistem ekonomi yang sesuai dengan berlandaskan pada ajaran dan pemikiran agama.(IRIB/MF/9/7/2010)
Ikhwanul Muslimin Mesir mendukung program reformasi politik di negara ini yang dicetuskan Mantan Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Mohammad Elbaradei. Menurut laporan Koran al-Qods al-Arabi, Ketua Ikhwanul Muslimin, Mohammed Badie Kamis (8/7) meminta anggotanya dan rakyat Mesir bergabung dalam program pengumpulan tanda tangan guna mendukung organisasi reformasi nasional.
Organisasi ini dibentuk oleh Elbaradei dengan tujuan merombak tatanan politik di Mesir. Menurut sumber ini, kubu oposisi Mesir meningkatkan upayanya untuk mengadakan perubahan di tubuh pemerintah. Mereka menuding Presiden Hosni Mubarak berusaha mengubah garis politik negara ini menjadi sistem kerajaan. (IRIB/al-qods al-arabi/MF/9/7/2010)
Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad mengatakan, "Kelompok D-8 bisa menjadi teladan bagi jalinan kerjasama yang konstruktif antara negara-negara sahabat." Ahmadinejad mengatakan hal itu dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi kelompok D-8 ketujuh yang berlangsung di Abuja Nigeria, hari ini (8/7). Ahmadinejad juga menyebut D-8 bisa memainkan peran aktif dalam membangun sistem dan tatanan dunia baru yang berlandaskan keadilan, persahabatan dan perdamaian. Seraya menyinggung kekacauan yang ada di dunia saat ini yang dibarengi dengan ketidakpuasan umum, Presiden Ahmadinejad memaparkan usulan menggelar konferensi para menteri perekonomian dan gubernur bank sentral negara-negara anggota kelompok D-8 untuk menyusun sistem ekonomi yang sesuai dengan berlandaskan pada ajaran dan pemikiran agama.
Ahmadinejad menjelaskan kemajuan pesat yang dicapai Iran di berbagai bidang meliputi sains, teknologi, pertanian, kedokteran dan industri. Iran, katanya, siap berbagi pengalaman dengan negara-negara D-8. (IRIB/AHF/SL/8/7/2010)
Pemerintah Thailand memperingatkan timbulnya kembali kerusuhan di negara ini jika kondisi darurat dihapus. Seperti dilansir AFP dari Bangkok, Wakil perdana menteri Thailand, Suthep Thaugsuban Kamis (8/7) seraya mengkonfirmasikan berita tersebut mengatakan, jika kondisi darurat dicabut maka ditakutkan kerusuhan yang ditimbulkan kelompok oposisi akan berkobar kembali.
Ia menambahkan, meski kondisi darurat diberlakukan, namun kelompok baju merah terus melanjutkan penentangan mereka terhadap pemerintah dan raja meski hal ini dilakukan dalam skala yang lebih kecil.
Di sisi lain pemerintah Thailand tidak mengindahkan tuntutan organisasi hak asasi manusia dan kubu oposisi untuk mencabut kondisi darurat, malah Bangkok meningkatkan kondisi ini disejumlah daerah.
Seraya menekankan dilanjutkannya kondisi darurat di Thailand, Thaugsuban menandaskan, jika kondisi darurat dicabut maka kelompok baju merah akan melanjutkan serta meningkatkan penentangan mereka terhadap pemerintah.
Aksi demo besar-besaran kelompok baju merah yang menjadi pendukung mantan perdana menteri Taksin Shinawatra di beberapa bulan lalu berubah menjadi kerusuhan berdarah dan menelan korban jiwa. (IRIB/AFP/MF/9/7/2010)
Dalam pertemuan itu Ban Ki-moon mengatakan, "PBB harus diberi wewenang dan kebebasan yang lebih besar untuk mempercepat dan memudahkan proses pemberian bantuan kepada warga Gaza."
Pertemuan itu juga mengangkat topik perundingan damai antara Israel dan Otorita Palestina serta insiden serangan pasukan komando Zionis terhadap konvoi bantuan kemanusiaan ke Gaza beberapa waktu lalu. Belum ada laporan rinci mengenai pertemuan Sekjen PBB dan PM Israel. (IRIB/AHF/SL/8/7/2010)
0 comments to "Hamas menerima prakarsa peta jalan dengan catatan Fatah bersedia bergabung dalam upaya rekonsiliasi nasional"