Kepala Hubungan Masyarakat Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) Ramazan Sharif menilai wawancara media-media asing dengan para komandan IRGC merupakan rekayasa belaka.

Ramazan Sharif kemarin (Kamis, 26/8) dalam wawancara dengan kantor berita Fars menilai bahwa kutipan media-media asing yang dinisbatkan kepada sejumlah komandan IRGC merupakan hasil rekaan semata. Dijelaskannya, "Seluruh pandangan IRGC disiarkan melalui divisi hubungan masyarakat IRGC".

Lebih lanjut ia menambahkan, "Media-media imperialis mengupayakan pendekatan iranfobia di kalangan negara-negara regional. Padahal kekuatan militer Iran hanya diperuntukkan bagi pertahanan negara dan sama sekali bukan menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan".(irib/27/8/2010)

PBB Makin Penasaran dengan Pembuktian Hizbullah

Daniel Bellemare, Ketua Tim Penuntut PBB yang menyelidiki kasus pembunuhan mantan perdana menteri Lebanon Rafik al-Hariri telah minta Hizbullah untuk menyerahkan lebih banyak informasi mengenai dugaan keterlibatan Israel dalam pembunuhan tersebut.

Dua pekan lalu, Hizbullah mengungkap rekaman video pengamatan udara Israel terhadap rute iring-iringan mobil Hariri sebelum pemboman 2005 yang menewaskan mantan perdana menteri Lebanon itu dan 22 orang lainnya.

Hizbullah lantas menyerahkan dokumen tersebut pada kejaksaan Lebanon, untuk diserahkan kepada Pengadilan Khusus untuk Lebanon yang dibentuk PBB.

Menurut keterangan Kantor Tim Penuntut PBB Daniel Bellemare, dokumen itu memuat enam DVD, namun terbatas pada citra gambar yang ditunjukkan oleh pemimpin Hizbullah pada konferensi pers 9 Agustus lalu.

Sebelumnya, Sekjen Hizbullah Sayid Hasan Nasrallah berjanji akan mengungkap bukti-bukti yang lebih terperinci jika dilakukan "penyelidikan serius". Ia bahkan berjanji bakal memberi pengadilan PBB bukti kuat mengenai aksi seorang agen Israel yang telah memeriksa tempat pembunuhan Hariri sehari sebelum serangan. (IRIB/Antara/27/8/2010)


Pimpinan Faksi Sadr Irak Moqtada Sadr meyakini bahwa rangkaian serangan teroris Rabu lalu (25/8) di berbagai wilayah Irak erat kaitannya dengan penarikan tentara AS dari negara ini.

Moqtada Sadr dalam pernyataan resminya itu mengutuk keras tindakan biadab tersebut dan menyatakan, "Rangkaian ledakan teror ini merupakan dalih bagi penjajah AS untuk menghentikan penarikan palsu militernya dari Irak".

Rentetan serangan bom di pelbagai provinsi di Irak Rabu lalu (24/8) mengakibatkan sedikitnya 70 orang tewas dan mencederai lebih dari 300 lainnya.

Dalam pernyataan tertulisnya yang disebar kepada para wartawan di Najaf, Moqtada Sadr mengungkapkan adanya sejumlah pejabat tinggi dan kelompok Irak yang ingin mempertahankan kehadiran militer AS di Irak hingga 10 tahun mendatang. Mereka mengupayakan terjadinya beragam aksi teror sehingga AS memiliki alasan untuk menghentikan penarikan tentaranya dari Irak.

Seperti diketahui, Kepala Staf Militer Irak Babaker Zibari beberapa waktu lalu mengklaim bahwa kehadiran militer AS masih dibutuhkan hingga 2020 demi menjamin keamanan Irak.(irib/27/8/2010)