PELAIHARI - Panasnya masalah batas wilayah ternyata tidak hanya dialami dua negara bertetangga Indonesia-Malaysia, tetapi di Kalsel juga terjadi. Bahkan, kasus di provinsi ini makin pelik, sepelik kasus Indonesia-Malaysia.

Bahkan, sekarang sudah merugikan masyarakat yang tinggal diperbatasan itu. Pemkab Tanahlaut (Tala) membangun sekolah dasar ditentang Pemkab Banjar. Bahkan, Pemkab Banjar menurunkan pasukannya untuk menggagalkan pembangunan fasilitas umum tersebut.

Nah, keinginan Pemkab Banjar itu ternyata ditolak Pemkab Tala dan tetap meneruskan pembangunan gedung SD di Kampung Sungaitabuk Dusun Imban Desa Bentokdarat Kecamatan Batibati sulit dipenuhi.

"Pembangunan gedung SD itu dalam rangka mencerdaskan masyarakat. Keberadaannya sangat diperlukan warga. Jadi, tidak mungkin pekerjaan dihentikan," kata Kepala Dinas Pendidikan Tanahlaut H Hasbullah Mahlan, Minggu (29/8).

Seperti diwartakan, pekan tadi Pemkab Banjar untuk kedua kalinya melalui personel Pol PP-nya datang ke lokasi pembangunan gedung SD itu dan meminta para pekerja menghentikan pekerjaan.

Langkah Pemkab Banjar itu sontak mengejutkan Pemkab Tala. Pasalnya beberapa waktu lalu telah ada pembicaraan dengan para petinggi kedua daerah dan pembangunan gedung SD tidak dipersoalkan.

Hasbullah mengatakan begitu dia mendengar khabar tersebut, ia langsung melaporkannya kepada Sekda. Dia juga telah menyampaikan permasalahan tersebut kepada Bupati.

"Pak Bupati sudah mengutarakan persoalan itu kepada Pak gubernur. Intinya Pak bupati meminta pemprov segera menyelesaikan masalah tata batas antara Tala-Banjar dan mengenai pembangunan gedung SD Pak bupati memohon agar tetap diperkenankan diteruskan karena sangat diperlukan warga Sungaitabuk," kata Hasbullah.

Permohonan Bupati Tala itu diamini Gubernur Rudy Ariffin. Bupati Tala meminta bantuan Gubernur untuk menjelaskan hal itu kepada Bupati Banjar.

Sementara itu sebagaimana ditegaskan Kabid Binwas Satpol PP Banjar Anto Setiawan, pihaknya mengancam akan melakukan pembongkaran jika Tala tetap meneruskan pekerjaan pembagunan di wilayah yang masih dalam sengketa tersebut.

Dasar penghentian tersebut, karena lokasi lahan yang dibangun untuk gedung sekolah masih status quo belum ada keputusan dari Mendagri tentang wilayah tersebut.

Bahkan Pemkab Banjar mengklaim pembangunan SD itu merupakan wilayah Banjar tepatnya di Dusun Sungai Tabuk RT 2 Desa Kiram, Kecamatan Karang Intan.