New York, IRIB News-Menyusul permintaan Wakil Tetap Republik Islam Iran di PBB, Mohammad Khazaee, teks statemen Pemimpin Besar Republik Islam Iran atau Rahbar, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei, kepada umat Islam dalam mengutuk penistaan atas Alquran, dijadikan sebagai dokumen Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Khazaee dalam wawancaranya dengan IRNA di New York, mengkonfirmasikan berita tersebut seraya menyatakan bahwa pencatatan teks statemen Rahbar sebagai dokumen resmi di PBB itu adalah dalam rangka menggalang perhatian masyarakat dunia terhadap kebenaran sikap Republik Islam Iran dan peringatan atas dampak berbahaya penistaan terhadap kitab suci umat Islam serta akibat dari terlukainya afeksi lebih dari seperempat penduduk bumi.

"Seperti yang dikemukakan oleh Rahbar, keyakinan mazhab, ketauhidan, dan penghormatan terhadap kitab langit adalah faktor terpenting hubungan budaya dan spiritualitas bangsa-bangsa dan umat manusia. Dan Alquran dengan memiliki nilai maarif akhlak, ilahi, dan penghormatannya yang tinggi terhadap para nabi, merupakan yang terdepan dalam hal ini," tambah Khazaee.

Khazaee mengatakan, "Penistaan terhadap Alquran, pada hakikatnya adalah penistaan terhadap seluruh nabi Allah dan agama Ibrahim."

Ditegaskannya pula bahwa aksi menjijikkan tersebut merupakan kelanjutan episode propaganda dan kebengisan kelompok atau pihak-pihak yang menggunakan setiap kesempatan untuk menciptakan perpecahan dan konflik antarpenganut agama dan bangsa-bangsa dunia, yaitu mereka yang mengobarkan api perpecahan antar agama dan etnis antarbangsa-bangsa melalui serangan tragis 11 September 2001. Mereka adalah pihak atau kelompok yang mencari-cari kelanjutan eksistensi mereka di tengah-tengah friksi dan kebencian antarbudaya dan bangsa-bangsa.

Menyinggung penistaan Alquran yang terjadi di Amerika Serikat, Khazaee menegaskan bahwa setelah mendengar rencana pembakaran Alquran, pihaknya langsung melayangkan surat kepada sekretariat Organisasi Konferensi Islam (OKI) di New York dan mengemukakan masalah tersebut di PBB serta menuntut perhatian dan sikap tegas PBB dan umat Islam atas penistaan itu. (IRIB/MZ/AR/16/9/2010)