Kawasan Kumuh di Banjarmasin

Di tengah pembangunan pesat sebuah kota, tidak melulu dampak positif yang dihasilkan. Sejumlah masalah baru justru timbul, di antaranya kesenjangan antara pertambahan penduduk dengan pemenuhan kebutuhan akan pemukiman yang layak yang ujungnya mengakibatkan munculnya kawasan kumuh.

NAZAT FITRIAH, Banjarmasin

Hal ini pula yang terjadi di Banjarmasin. Kota yang tengah berkembang menuju kota metropolitan ini pun terus berbenah demi mewujudkan pemukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, produktif, dan harmonis bagi penduduknya.
Dalam penyelenggaraan National Side Event World Town Planning Day (WTPD) atau Hari Tata Ruang Dunia 2010 yang dihadiri dua orang menteri baru-baru ini, Pemerintah Kota Banjarmasin telah mengajukan proposal terkait rencana penanganan kawasan kumuh kepada pemerintah pusat.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Banjarmasin, Ir H Nurul Fajar Desira CES mengungkapkan, ada sekitar 24 kawasan kumuh di Banjarmasin yang memerlukan penanganan. Namun, pada tahun ini pihaknya baru mengusulkan penanganan untuk lima kawasan yang sudah siap dari segi perencanaannya.

“Untuk bidang cipta karya, yang kami usulkan adalah penanganan untuk lima kawasan kumuh, dimana untuk penataan kawasan itu diperlukan dana sekitar Rp 79 miliar. Totalnya sebenarnya ada 24 kawasan kumuh, tapi yang kami usulkan baru lima, karena itu yang perencanaannya sudah ada,” ujarnya.

Dijelaskannya, lima kawasan prioritas tersebut adalah
Kelurahan Pelambuan, Surgi Mufti, Kelayan Selatan, Kebun Bunga, dan Pekapuran Laut.

Luas kawasan kumuh seluruhnya mencapai 156,53 Ha, terluas berada di Kelurahan Surgi Mufti.
Di Kelurahan Surgi Mufti, kekumuhan umumnya terjadi karena bercampurnya kawasan perdagangan jasa dengan hunian pekerja, jarak antar bangunan yang sangat rapat, serta sanitasi dan akses jalan yang buruk, terutama di RT 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, dan 31.

Sedangkan di Kelurahan Pelambuan yang merupakan kawasan terpadat di Kecamatan Banjarmasin Barat, kekumuhan disebabkan oleh beberapa hal, antara lain pola bangunan rumah tinggal yang sebagian besar berorientasi pada sungai yang sangat beragam, drainase yang buruk karena tertutupnya aliran-aliran sungai kecil oleh bangunan, kurangnya kesadaran masyarakatnya untuk membuang sampah pada tempatnya, serta sebagian besar masih buang air di sungai karena tidak memiliki WC.

Sementara di Kelurahan Kelayan Selatan, kawasan yang masuk dalam perencanaan penataan adalah RT 01, 02, 03, 04, 05, 07, dan 12 yang merupakan kawasan pemukiman dengan kepadatan tingkat tinggi. Saking padatnya, hampir tidak tersisa lagi ruang untuk pekarangan maupun ruang terbukah hijau (RTH). Selain itu, akses jalan juga rusak dan drainase tidak berfungsi karena tersumbat sampah serta tertutupnya aliran-aliran sungai oleh pemukiman.

Masalah kepadatan bangunan juga dialami oleh Kelurahan Kebun Bunga. Kepadatan ini telah menyebabkan rawan bahaya kebakaran dan munculnya berbagai jenis penyakit. Di kawasan ini juga minim daerah resapan sehingga kerap terjadi banjir atau genangan jika musim hujan. Selain itu, pembuangan limbah rumah tangga ke sungai serta penggunaan badan sungai sebagai tempat tinggal telah menyebabkan sungai tercemar dan menyempit.
Terakhir di Kelurahan Pekapuran Laut, permasalahan tak jauh-jauh dari sampah, buruknya drainase, serta kurangnya RTH. ***(radarbanjarmasinonline)