Demonstrasi dan pemogokan terbaru di Perancis dan sejumlah negara Eropa menunjukkan ekonomi di wilayah ini berada di pusaran krisis. Negara-negara Eropa menghadapi ancaman politik dan sosial dalam mengatasi krisis tersebut. Pasalnya, demonstrasi dan pemogokan yang terjadi di Paris dan sejumlah kota lainnya menjadi gerakan protes kolektif yang mengancam incumbent. Buruh, pegawai negeri dan warga dari berbagai strata sosial membanjiri jalan-jalan utama di negara ini memprotes reformasi sistem pensiun. Pemerintah Paris menggunakan kekerasan dengan mengerahkan polisi anti huru-hara untuk membubarkan demontrasi tersebut.

Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy Kamis (21/10/2010) di televisi Perancis mengatakan, "Kita adalah pelopor demokrasi. Untuk itu tidak akan mengijinkan sebagian orang mengancam keamanan publik untuk menekankan ambisinya kepada masyarakat dengan membakar mobil di jalanan." Kalimat ini meluncur dari mulut Sarkozy sebagai upayanya untuk menjustifikasi pembukaan kembali pengilangan minyak di tenggara Paris. Sejak pekan lalu, pemogokan di pengilangan ini menyebabkan terhambatnya distribusi bensin di negara parameter mode dunia itu. Pemogokan tersebut menyebabkan antrian panjang di berbagai pom bensin Perancis.

Sementara itu media massa dan partai sayap kiri Perancis menilai instruksi Sarkozy itu sebagai hak seorang presiden untuk melanggengkan kekuasaannya. Para pemimpin serikat buruh mengingatkan bahwa sejumlah oknum memanfaatkan demontrasi dengan membakar tong sampah, mobil serta mengganggu keamanan dan ketertiban publik. Ketika kubu sayap kanan memanfaatkan kekuasaannya untuk membubarkan demonstrasi, polling terbaru menyebutkan bahwa 70 persen warga Perancis mendukung demonstrasi menentang kebijakan terbaru pemerintahan Sarkozy.

Di saat Sarkozy menggunakan kekuasaannya guna membubarkan demonstrasi demi membungkam tuntutan warganya, wakil dari kubu sayap kanan di Senat Perancis meratifikasi draf reformasi undang-undang pensiun. Sebanyak 177 orang senator menyetujui draf reformasi undang-undang tersebut, sedangkan 153 lainnya menolak. Berdasarkan ketentuan ini, usia pensiun dari 60 menjadi 62 tahun. Selain itu, buruh dan karyawan tidak bisa memanfaatkan hak pensiun penuh sebelum usia 67 tahun. Sebelumnya, draf ini telah disetujui Majelis Nasional Perancis. Penerapan kebijakan ini akan menghemat anggaran belanja negara sebesar 70 milyar euro hingga tahun 2030.

Tampaknya, ratifikasi draf reformasi sistem pensiun terbilang sebagai kemenangan bagi Sarkozy, namun ratifikasi di Senat hingga penerapan ketentuan ini masih harus menempuh jalan berliku. Dijadwalkan pekan depan akan dibentuk komisi independen yang dibentuk dari dua dewan di parlemen guna membahas isi draf kontroversial itu.

Isi draf reformasi undang-undang pensiun harus melalui dua dewan tersebut. Untuk itu, kubu penentang draf ini bisa memanfaatkan waktu yang ada saat ini untuk mengajukan dakwaaannya di Mahkamah Konstitusi Perancis mengenai masalah kontrversial itu. Pandangan rakyat Perancis mengenai program reformasi beraneka ragam. Para buruh dan serikat buruh serta pegawai negeri Perancis menilai draf reformasi sistem pensiun hanya didukung oleh sebagai kecil warga negara ini, dan dampaknya merugikan rakyat jelata.

Partai sosialis Perancis sebagai kubu oposisi menyerukan kepada publik negara ini untuk turun ke jalan menentang draf kebijakan pensiun. Martine Aubry, Pemimpin Partai Sosialis Perancis menuding Sarkozy tidak mengindahkan prinsip demokrasi di negara ini. Aubry menuturkan, Partai Sosialis Perancis mendukung keputusan serikat buruh melanjutkan unjuk rasa menyikapi pelecehan terhadap demokrasi. Ditegaskannya, saat ini kita melihat kebobrokan politik di masyarakat Perancis, dan kita pun menyaksikan kebusukan terang-terangan di tubuh pemerintahan negara ini.

Marie-Ségolène Royal, rival Sarkozy dalam pilpres tahun 2007 mengkritik ratifikasi draf reformasi undang-undang pensiun, sembari mengecam pengerahan petugas keamanan oleh pemerintah Paris untuk meredam unjuk rasa warga. Partai Sosialis Perancis membutuhkan dukungan buruh dan serikat buruh untuk memenangi pemilu presiden 2012 mendatang. Pemogokan dan demonstrasi di Perancis memiliki sejarah panjang. Contohnya, gerakan protes mahasiswa pada tahun 1968, dari gerakan profesi menjadi gerakan mahasiswa. Pada tahun 1969, gerakan masif itu akhirnya mampu menggulingkan presiden ketika itu.

Rangkaian aksi unjuk rasa dan pemogokan menentang kebijakan ekonomi pemerintah Perancis, dan aksi protes meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi di negara ini secara berturut-turut pernah mengguncang negeri menara Eiffel itu pada tahun 1995,1997, 2003, 2005, 2006, 2007 dan 2009. Pada tahun 1995,1997, 2003 dan 2006, terjadi aksi unjuk rasa menentang paket ekonomi pemerintah yang telah diratifikasi oleh dua majelis Perancis. Unjuk rasa tersebut menyebabkan pemerintah terpaksa mencabut undang-undang tersebut.

Menyusul kelanjutan unjuk rasa dan aksi mogok serikat buruh, Alain Juppé, Perdana Menteri Perancis ketika itu mundur dari jabatannya, dan Presiden Jacques René Chirac terpaksa menggelar pemilu dini sebagai sarana kemenangan bagi kelompok sosialis. Dengan demikian, Istana Élysée terpaksa membentuk pemerintahan koalisi nasional dengan pimpinan partai sosialis.

Kini, Sarkozy tidak bisa menyebut ratifikasi reformasi undang-undang pensiun di Dewan Nasional dan Senat Perancis sebagai sebuah keputusan final di hadapan serikat buruh negara ini. Pengalaman membuktikan bahwa unjuk rasa terhadap draf undang-undang pensiun di Perancis menjadi tuntutan kolektif publik terhadap kondisi politik dan ekonomi pemerintah Paris. Kericuhan pada tahun 2005 yang dipicu oleh tewasnya dua orang remaja kulit hitam di tangan polisi, sontak menjadi aksi protes masif bernuansa rasisme terhadap imigran di negara ini. Saat ini pun, kelompok penentang kebijakan Sarkozy datang dari kalangan remaja Perancis yang belum mencapai usia pemilih sah.

Aksi keputusan pemerintah Paris menaikkan usia pensiun memicu ketidakpuasan masyarakat di negara ini. Kini, keputusan Sarkozy kian mempertajam kesenjangan sosial di Perancis. Alienasi di kalangan imigran dan warga Perancis keturunan semakin membuncah dengan meningkatnya krisis finansial yang mempersulit kehidupan ekonomi lapisan bawah.

Kebijakan Sarkozy hingga kini gagal mendongkrak tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemulihan ekonomi di negara ini. Dengan demikian kebijakan presiden Perancis, di antaranya reformasi undang-undang pensiun semakin meningkatkan protes warga negara ini.

Sejatinya kubu oposisi yang membanjiri jalananan Perancis baru-baru ini bukan hanya menentang kebijakan ekonomi Sarkozy. Lebih dari itu, mereka menentang metode pengelolaan negara di bidang politik, keamanan dan ekonomi. Tidak mengherankan jika demonstrasi terhadap draf kenaikan usia pensiun juga di lakukan oleh para siswa negara ini.(IRIB/PH/SL/25/10/2010)

Dalam 12 Hari, Perancis Merugi Empat Milyar Euro

Protes dan aksi mogok di Perancis telah memasuki hari ke-12 dan hingga kini diperkirakan kerugian telah mencapai empat milyar euro.

INN melaporkan, di sisi lain protes dan aksi mogok tersebut juga menimbulkan berbagai kendala di bidang politik dan sosial bagi pemerintah Presiden Perancis, Nicolas Sarkozy.

Televisi TU 1 melaporkan, "Demo dan mogok itu setiap harinya menimbulkan kerugian antara 200 hingga 400 juta euro terhadap perekonomian Perancis dan jika kondisi ini berlanjut, sektor ekonomi negara ini akan menghadapi berbagai kendala baru."

Menteri Tenaga Kerja Perancis, Eric Woerth, meminta warga untuk kembali ke pekerjaan mereka dan mulai beraktivitas seraya mengatakan, "Berlanjutnya kondisi saat ni akan mencoreng citra perekonomian Perancis di kancah internasional."

Namun di pihak lain, berbagai serikat kerja memperingatkan pemerintah Sarkozy jika draf perubahan usia pensiun dilaksanakan, maka protes dan demo akan terus berlanjut. (IRIB/MZ/SL/25/10/2010)

Tidak Tanggung-Tangung, Polisi Perancis Tangkap 2200 Pendemo

Polisi Perancis sejak 10 hari lalu hingga hari ini, sudah menangkap 2200 pengunjuk rasa yang diklaim sebagai penentang kebijakan pemerintah dan perusak. Koran Le Parisien, edisi terbarunya menulis, jumlah pengunjuk rasa yang ditangkap terus bertambah. Hari Kamis (21/10), polisi menangkap 266 pendemo, sedangkan 191 orang dari mereka dijebloskan dalam tahanan sementara.
Laporan itu juga menyebutkan bahwa sejak terjadinya demonstrasi besar-besaran di Perancis, sepuluh hari lalu, 72 polisi dinyatakan cidera.
Dilaporkan pula, sejumlah serikat pekerja di Perancis menyatakan Jumat (22/10) akan melanjutkan aksi mogok selama dua hari lagi sebagai protes terhadap diberlakukannya reformasi pensiun di Senat.

Para pekerja tersebut bertekad akan terus berjuang walaupun reformasi pensiun tersebut telah menjadi undang-undang permanen. Enam serikat pekerja utama di Perancis mengatakan akan melakukan aksi protes kembali untuk kali ke-7 pada 28 Oktober dan kali ke-8 pada 6 November mendatang. Pemerintahan Sarkozy terpaksa mengambil langkah khusus untuk mempercepat penyetujuan RUU reformasi melalui Senat, Jumat (22/10) untuk mengakhiri kebuntuan kesepakatan dengan serikat pekerja.

Sementara itu, Jumat (22/10) pagi, polisi Perancis berhasil mengakhiri blokade terhadap depot minyak utama Total Grandpuits dekat Paris yang telah diblokir pendemo selama 10 hari.

Kilang minyak ini merupakan satu dari 12 fasilitas utama di negara tersebut yang telah ditutup oleh peserta aksi mogok menentang kebijakan pemerintah menaikkan usia pensiun. (IRIB/Farsnews/AR/23/10/2010)

Presiden Perancis Nicolas Sarkozy seakan tak peduli dengan kian maraknya aksi demo yang menentang keputusan pemerintah menaikkan usia pensiun. Reuters melaporkan, Kamis kemarin, Sarkozy mengecam keras aksi yang disebutnya penyanderaan ekonomi di sela-sela unjuk rasa umum menentang undang-undang baru pensiun. Sumber di parlemen Perancis menyatakan, pemerintah telah memutuskan untuk melaksanakan undang-undang baru pensiun dan telah mendesak parlemen agar secepatnya menyelesaikan pembahasan draf tersebut untuk bisa disahkan hari Jum'at. (IRIB/AHF/LV/22/10/2010)

Ketegangan dan krisis di Perancis masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Seiring dengan aksi mogok yang dilakukan berbagai serikat buruh di negara itu, sektor permiyakan Perancis juga bergabung menentang kebijakan pemerintah terkait undang-undang pensiun baru. Aksi mogok kerja yang dilakukan pekerja di 12 kilang minyak Perancis, menyeret negara itu mengalami krisis kelangkaan bahan bakar. Dilaporkan bahwa di dua kota Provinsi Normandy Utara, pemerintah setempat terpaksa memberlakukan aturan pembatasan penjualan bahan bakar. Krisis bahan bakar juga terjadi di berbagai kota lainnya di negara itu.

Menteri Energi dan Lingkungan Hidup Jean-Louis Borloo mengatakan, para pekerja kilang minyak memblokade 14 gudang penyimpanan bahan bakar dan sedang berusaha untuk mengepung gudang-gudang bahan bakar lainnya di Perancis.

Di saat kondisi yang masih tidak menentu perusahaan perminyakan Petroplus mengumumkan rencananya menutup salah satu kilang minyaknya.

Seperti diberitakan AFP kilang minyak Reichstett yang terletak di dekat Strasbourg akan segera ditutup dan diubah fungsi menjadi gudang olahan yang siap kirim. Dengan ditutupnya kilang minyak tersebut sebanyak 253 lapangan kerja akan hilang dan hanya 15 lapangan kerja yang masih bisa beroperasi. Keputusan itu ditentang keras oleh serikat pekerja dan berbagai forum kubu Kanan dan Kiri Perancis. (IRIB/AHF/LV/22/10/2010)


Kemarahan warga atas kebijakan pemerintah Perancis mengubah ketentuan pensiun, terus berlanjut di berbagai kota negara ini.

Rabu (20/10/2010) demonstran sempat memblokir jalan utama menuju salah satu dari dua terminal di bandara Orly di Paris. Aksi blokade itu membuat banyak penumpang terlantar dan memaksa mereka untuk menyeret koper mereka dengan berjalan kaki menuju terminal.

Pejabat bandara memperingatkan bahwa para penumpang menghadapi "kesulitan serius mengakses bandara."

Serikat buruh transportasi CGT mengatakan juga memblokir akses ke Bandar Udara Internasional Toulouse Blagnac. Serikat tersebut juga merencanakan menggelar protes di bandara Charles de Gaulle, bandara terbesar di Perancis, yang terletak di utara kota Paris.

Aksi protes terus berlanjut meski Presiden Nicolas Sarkozy telah memberikan peringatan bahwa aparat akan menindak keras para pembuat onar.

Menteri Dalam Negeri Prancis Brice Hortefeux mengecam protes warga atas rencana reformasi pemerintah terhadap ketentuan pensiun. Ia bahkan berjanji akan menindak keras para "preman" yang memprotes pemerintah.

Setelah berbulan-bulan berdemonstrasi damai, dalam beberapa hari terakhir aksi unjuk rasa cenderung anarkis. Aparat polisi Perancis menggunakan gas air mata dan peluru plastik untuk membubarkan para demonstran.(irib/21/10/2010)


Divisi kajian politik dan internasional Kementerian Luar Negeri Iran hari ini (Senin,25/10/2010) membuka seminar membahas kondisi hak asasi manusia (HAM) di AS.

Sebagaimana dilaporkan kantor berita Fars, seminar itu akan membahas pendekatan pemerintah AS terkait aturan dan standar HAM, kondisi negara itu dalam menjaga hak-hak sipil, politik, ekonomi, budaya dan sosial serta menyoroti kondisi penduduk asli dan kelompok minoritas di AS.

Seminar tersebut juga akan mengangkat masalah Islamophobia dan pelanggaran HAM di luar wilayah AS, serta dukungan negara itu terhadap rezim Zionis Israel dan kelompok-kelompok teroris. (IRIB/RM/PH/25/10/2010)