Selasa, 9 November, Radio Rusia dalam laporannya menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara dengan utang terbanyak. Utang itu katanya, semakin hari semakin menggunung. Masih menurut sumber yang sama, kondisi perekonomian di AS yang tidak menentu dan krisis yang tak berkesudahan mengisyaratkan bahwa proses kian membengkaknya utang negara super power itu bakal terus berlanjut.

Beberapa waktu lalu, Departemen Keuangan AS dalam laporannya menyatakan, sejak Barack Obama memasuki Gedung Putih dua tahun lalu, jumlah utang pemerintah bertambah 3 triliun USD. Diperkirakan, ketika Obama merampungkan masa tugasnya tahun 2012 nanti, utang AS akan ketambahan lebih dari lima triliun USD. Padahal, George W Bush selama delapan tahun masa jabatannya sebagai Presiden ‘hanya' membebankan 4 triliun USD lebih besar pada utang AS.

Laporan Departemen Keuangan AS menyebutkan bahwa utang yang ditanggung pemerintah AS saat ini sudah melampaui angka 13 triliun USD. Di akhir masa kepresidenan Obama tahun 2012, utang ini akan meningkat menjadi 16 triliun. Jumlah sebesar itu lebih tinggi seratus persen dibanding total produksi nasional bruto AS. November tahun lalu, data resmi departemen Keuangan menunjukkan bahwa utang pemerintah AS saat itu sudah melampaui angka 12 triliun dolar.

Membengkaknya beban utang pemerintah AS menunjukkan defisit anggaran negara yang juga melambung tinggi. Defisit raksasa itu menurut para pengamat disebabkan oleh kebijakan pemerintah Obama dalam dua tahun ini yang berusaha mengatasi krisis ekonomi dengan menyuntikkan dana ke lembaga-lembaga finansial. Salah satu kebijakan yang dijalankan tak lama setelah Obama masuk ke Gedung Putih adalah paket stimulus yang jumlahnya ratusan miliar dolar. Padahal, bulan September 2008 beban utang pemerintah AS sudah melebihi angka 10 triliun dolar.

Siapakah yang paling bertanggung jawab atas kondisi ini? Obama dalam kampanye perebutan kursi kepresidenan menyebut Bush dan pemerintahannya sebagai biang kerok dari lilitan utang yang mencekik AS. Tuduhan itu berulang kali dinyatakan Obama yang akhirnya berhasil mengeruk suara signifikan dan mengantongi tiket ke Gedung Putih.

Richard Haas, Kepala Dewan Hubungan Luar Negeri AS mengenai utang pemerintah federal mengatakan, "Beban utang yang ditanggug pemerintah sudah sampai ke angka sangat fantastis dan tertinggi sepanjang sejarah. AS tidak akan mampu melunasi seluruh utangnya ini." (IRIB/AHF/SL/10/11/2010)


George W. Bush, mantan presiden AS kembali melontarkan pembelaannya atas invasi ke Irak dan kasus penyiksaan para tersangka teroris. Bush dalam sambutan pada acara peluncuran buku memoarnya bertajuk "Decision Point" mengungkapkan bahwa penerapan teknik penyiksaan waterboarding terhadap para tersangka teroris merupakan perintah langsung darinya. Padahal PBB menyebut teknik brutal tersebut sebagai contoh nyata penyiksaan. Bahkan dalam sidang terbaru Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, AS menjadi sasaran kritikan pedas dari berbagai negara lantaran aksi tidak manusiawinya itu.

Ironisnya, di saat Bush mengakui sendiri bahwa dirinyalah yang memerintahkan langsung dilakukannya penyiksaan terhadap para tahanan, delegasi AS dalam sidang tersebut justru menafikan aksi penyiksaan para tersangka teroris di AS. Tentu saja pengakuan Bush tersebut mendapat reaksi keras dari kelompok-kelompok pembela hak asasi manusia.

Press TV dalam laporannya mengungkapkan, aktifis Amnesty Internasional, Steve Ballinger menuturkan, "Penegasan Bush yang menyebut penyiksaan dengan teknik waterboarding merupakan hal yang dibenarkan, merupakan perkara yang salah. Sebab berdasarkan hukum internasional, penyiksaan merupakan aksi ilegal". Senada dengan itu, Dewan Nasional untuk Kebebasan Madani Inggris juga mengecam penekanan Bush untuk menggunakan pelbagai teknik penyiksaan.

Tak kalah panasnya, pembelaan Bush terhadap invasi AS ke Irak juga mendapat kecaman dan kritikan dari banyak kalangan. Dalam buku memoarnya, Bush mengakui bahwa dirinya tetap mendukung dilancarkannya invasi militer ke Irak meski tidak ditemukan juga adanya senjata pemusnah massal di Negeri Kisah 1001 Malam itu. Akibat kebohongan yang diciptakan AS mengenai adanya senjata pemusnah massal di Irak, lebih dari satu juta orang nyawanya melayang sia-sia dan empat juta lainnya terpaksa mengungsi. Tidak hanya itu saja, perang Irak juga menghabiskan dana sekitar 700 miliar dolar dan terbilang sebagai perang termahal kedua di dunia pasca Perang Dunia II. Dalam perang ini, lebih dari 4 ribu tentara AS tewas hingga menjadikannya sebagai perang yang paling banyak memakan korban setelah Perang Vietnam.

Menjelang digelarnya invasi AS ke Irak pada tahun 2003, pemerintah neokons AS, terutama George W Bush berulang kali menyodorkan pelbagai data dan informasi palsu untuk membenarkan rencananya menyerang Irak. Sebagai misal, Bush dalam pidato tahunannya di hadapan Kongres pada Januari 2003 mengklaim bahwa rezim Saddam telah membeli pipa uranium dari Niger. Namun beberapa waktu kemudian, kebohongan Bush itu pun terbongkar.

Dengan diterbitkannya buku memoar Bush ini, publik dunia kembali diingatkan bagaimana bobroknya pemerintahan neokons AS di era Presiden George W. Bush. Sebuah kebobrokan tak termaafkan yang layak untuk menempatkan Bush di kursi pesakitan mahkamah internasional. (IRIB/LV/10/11/2010)

Mantan presiden Amerika Serikat, George W. Bush dan mantan perdana menteri Inggris, Tony Blair, mengaku bahwa Amerika Serikat telah menggunakan teknik penyiksaan waterboarding terhadap para tersangka teroris.

IRNA mengutip laporan Daily Telegraph menyebutkan, Bush juga mengklaim bahwa penggunaan cara penyiksaan seperti itu akan mencegah terjadinya serangan teror terhadap bandara Heatrow dan sebuah markas ekonomi dan dinansial London atau yang terkenal dengan Canary Wharf.

Dalam wawancaranya dengan televisi NBC memperingati perilisan buku memoarnya, Bush mengatakan, "Tiga orang diinterogasi dengan menggunakan teknik waterboarding dan saya meyakini bahwa keputusan tersebut telah menyelamatkan nyawa banyak orang."

Namun Bush menolak jika waterboarding dimasukkan dalam kategori penyiksaan. Menurutnya, waterboarding adalah cara "legal namun susah."

Daily Telegraph menambahkan, Bush mengaku ia telah menginstruksikan penggunaan cara waterboarding terhadap Khaled Sheikh Muhammad, salah satu gembong AlQaeda.

Di sisi lain, pemerintah Inggris menilai waterboarding sebagai salah satu cara penyiksaan dan ilegal.

Bush bersikeras bahwa penggunaan cara interogasi seperti itu telah menggagalkan serangan terhadap markas diplomatik di Amerika Serikat dan di luar negeri, serta di bandara Heatrow dan Canary Wharf di London.

Dalam wawancaranya dengan koran Times, Bush mengapresiasi rekannya Tony Blair dan menyebutnya "Winston Churchill moderen" yang memiliki pemikiran strategis dan bijak.

Bush dan Blair dituding oleh berbagai LSM dan organisasi anti perang internasional telah melakukan kejahatan perang di Irak dan Afghanistan.

Di bagian lain buku memoarnya, Bush menuturkan, "Saya menginstruksikan Pentagon untuk menyiapkan rencana penyerangan terhadap instalasi nuklir Iran."

Dikatakannya bahwa ia juga telah menyusun serangan rahasia terhadap instalasi nuklir Suriah, namun CIA memaksanya mengurungkan niat tersebut.(irib/9/11/2010)

Maliki: McCain! Kami Mampu Bentuk Pemerintahan Sendiri

Perdana Menteri Irak, Nouri al-Maliki menekankan bahwa upaya pembentukan pemerintah baru berjalan sesuai dengan rencana dan tidak terjadi penyimpangan.

Hal ini diungkapkan Maliki saat bertemu dengan delegasi Senat Amerika Serikat (AS) yang dipimpin John McCain. Demikian dilaporkan Fars News mengutip Kantor Penerangan Perdana Menteri Irak Selasa (9/11). Maliki menambahkan, kami berharap dapat membentuk pemerintahan koalisi yang diikuti oleh seluruh kubu politik Irak. Dan kami telah mengungkapkan rencana tersebut dalam perundingan para pemimpin kubu politik yang digelar di kota Arbil.

Menyikapi serangan teroris di Baghdad dan sejumlah wilayah Irak lainnya, Maliki menegaskan bahwa aksi ini ditujukan untuk mencegah terbentuknya pemerintahan baru di Irak. Namun demikian ia menegaskan, kelompok teroris tidak akan berhasil mencapai ambisinya. Dalam pertemuan tersebut juga dibicarakan hubungan antara Irak dan AS serta transformasi terbaru dalam proses politik di negara ini.

Pusat penerangan Kantor Perdana Menteri Irak menyebutkan, delegasi AS dalam pertemuan ini menyatakan dukungannya atas upaya pembentukan pemerintahan baru dan proses poliitk di Irak. Delegasi AS juga menegaskan komitmen Washington terkait penarikan pasukannya dari Irak sesuai jadwal yang ada serta pengaktifan kesepakatan strategis antara kedua negara. (IRIB/Fars/MF/10/11/2010)


Suriah dan Irak menandatangani sejumlah nota kesepahaman mengenai peningkatkan volume perdagangan kedua negara. Kantor berita Kuwait, KUNA melaporkan, Irak dan Suriah kemarin (Ahad,7/11) di akhir pertemuan komisi kolektif kerjasama bilateral di Damaskus menyekapati kerjasama di bidang perdagangan global, hak kepemilikan industri dan perdagangan, peningkatan ekspor, pemuda dan olahraga.

Pejabat kedua negara juga menyepakati komitmen untuk mengokohkan program besar di zona perdagangan bebas dan penerapan programnya, pencabutan pembatasan bea cukai untuk ekspor, serta mengaktifkan perbatasan kawasan untuk menghilangkan masalah masuknya kemoditas kedua negara.

Selain itu, pejabat tinggi Irak dan Suriah juga menegaskan peningkatan kerjasama antarorganisasi perdagangan kedua negara, pertemuan bilateral untuk mengenalkan berbagai produk masing-masing serta peluang investasi kedua negara. (IRIB/PH/SL/8/11/2010)


Meningkatnya kasus pelanggaran hak-hak Muslim dan meluasnya Islamophobia di AS membuat masyarakat Muslim negara itu semakin khawatir. Sebagaimana dilaporkan Press TV, Selasa (9/11) dari Washington, kekhawatiran atas pelanggaran hak-hak sipil umat Islam, termasuk penangkapan ilegal, penahanan dan kekerasan khususnya terhadap para tahanan Muslim mengalami peningkatan.

Lembaga Carnegie Endowment for International Peace baru-baru ini mengadakan sebuah seminar di Washington untuk membahas ketakutan dan kekhawatiran masyarakat Muslim terkait meluasnya Islamophobia di AS.

Ketua pelaksana seminar itu, Profesor John Esposito dari Universitas Georgetown kepada Press TV, mengatakan, "Mayoritas pengacara meyakini bahwa pada prinsipnya Muslim yang menjadi tersangka sebuah kasus tidak diadili dengan adil."

Salah satu contoh penting adalah tudingan yang dialamatkan kepada Dr. Sami al-Arian, seorang dosen di Universitas South Florida. Ia didakwa punya hubungan dengan Jihad Islam Palestina, sebuah kelompok yang masuk ke dalam daftar teroris pemerintah AS.

Tahun 2003, Dr. al-Arian ditangkap atas tuduhan itu kemudian ditahan di sebuah sel personal selama 43 bulan setelah persidangannya. Kemudian pada tahun 2005, hakim Florida membebaskannya dari delapan kasus dan tetap menggantungkan hukumannya pada dua kasus lain. Ia baru benar-benar dibebaskan tahun 2008 dengan status tahanan rumah. Ia menghabiskan waktu 25 bulan untuk menunggu kepastian kasusnya.

Istrinya, Nahla al-Arian mengatakan, "Komunitas Muslim sedang menjadi target penyerangan. Dan hal ini juga berdampak pada anak-anak kami, pada kehidupan sehari-hari kami. Saya tidak tahu kapan hal mengerikan ini akan berakhir."

Kasus Dr. Sami al-Arian hanyalah salah satu dari sekian banyak kasus kekerasan terhadap Muslim di AS. Menurut sejumlah analis, seiring dengan terus meningkatnya Islamophobia, maka hak asasi Muslim akan terus terancam. (IRIB/RM/AR/10/11/2010)


Menanyakan kabar adalah hal pertama yang dilakukan Presiden Amerika Serikat Barack Obama begitu menginjakkan kaki di teras Istana Merdeka, Jakarta, Selasa. Ucapan itu terlontar sesaat setelah dia disambut oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Ibu Ani Yudhoyono di beranda istana.

"Apa kabar," katanya kepada semua orang dalam bahasa Indonesia yang boleh dikatakan fasih.

Tentu saja, pertanyaan itu dijawab serempak, "baik pak". Jawaban itu memang tidak salah, meski pada kenyataannya, rencana penyambutan Obama di kompleks Istana Kepresidenan berubah total akibat hujan.

Lebih jauh lagi, jawaban "baik" itu tidak selaras dengan kenyataan bahwa ratusan nyawa melayang dan ribuan warga Kepulauan Mentawai, Yogyakarta, dan Jawa Tengah terpisah dari kampung halaman karena terpaksa menjadi pengungsi.

"Kabar buruk" tentang perubahan mendadak rangkaian acara kunjungan kenegaraan Presiden Obama terjadi sekitar pukul 16.00 WIB, atau beberapa saat sebelum Obama dan rombongan tiba di Bandara Halim Perdanakusuma. Saat itu, tiba-tiba hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta.

Alhasil, kompleks Istana Kepresidenan diguyur hujan lebat, tepat ketika segala persiapan menyambut kedatangan Presiden Amerika Serikat Barack Obama sedang dilakukan. Akibat hujan, sejumlah perlengkapan yang akan digunakan untuk menyambut Obama di halaman Istana Merdeka basah kuyup.

Panggung kehormatan yang tepat berada di depan istana tak luput dari guyuran air hujan. Sejumlah penyangga kamera televisi yang sudah disiagakan juga basah. Para pekerja istana dan beberapa wartawan nampak sibuk memindahkan peralatan itu ke tempat yang tidak terkena hujan.

Rencananya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyambut Obama dalam upacara resmi kenegaraan di halaman depan Istana Merdeka. Sesudah menggelar pertemuan bilateral, rencananya kedua kepala negara akan menggelar konferensi pers di halaman tengah komplek istana. Untuk itu, panggung berukuran besar dan deretan kursi untuk menampung 300 wartawan telah disiapkan. Lengkap dengan karpet merah tentunya.

Rencana pun gagal total. Upacara penyambutan akhirnya digelar di teras Istana Merdeka. Presiden Yudhoyono, Presiden Obama, Ani Yudhoyono dan Michele Obama beserta puluhan pasukan pengamanan dan wartawan "berjubel" di teras itu.

Panggung "raksasa" dan karpet merah di halaman istana juga basah kuyup dan sia-sia, karena konferensi pers akhirnya digelar di dalam istana. "Kabar buruk" lainnya muncul tepat saat kedua presiden bertukar harapan tentang hubungan baik kedua negara, di tengah hamparan berbagai hidangan jamuan makan malam kenegaraan. Saat itu, gempa mengguncang Tasikmalaya dan daerah sekitarnya, serta membuat warga di daerah itu panik.

Gempa dengan kekuatan cukup besar itu berlangsung beberapa detik namun hampir sebagian besar warga merasakannya dan berhamburan keluar rumah.

Setelah mengunjungi Istiqlal selama 15 menit dan berpidato di Universitas Indonesia selama sekitar 30 menit, Presiden Amerika Serikat Barack Obama meninggalkan Jakarta, pukul 10.49 WIB, dari Lanud Halim Perdanakusumah, Jakarta.

Obama dilepas oleh Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dan Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Patti Jalal.

Mantan senator Illinois ini akan segera menuju Seoul, Korea Selatan, untuk menghadiri KTT G-20 di sana, sekaligus mengadakan pertemuan bilateral dengan pemimpin Korea Selatan.

Istrinya, Ibu Negara Michelle Obama, telah lebih dulu meninggalkan Jakarta dengan pesawat lain. Michelle kabarnya langsung ke Amerika Serikat.

Sekitar pukul 10.49 WIB, pesawat kepresidenan AS, Air Force One, yang membawa Obama tinggal landas dari Lanud Halim Perdanakusumah. (IRIB/Antara/AR/10/11/2010)


Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, Selasa (9/11/2010) dalam kunjungannya ke Indonesia, menilai pembangunan permukiman Zionis oleh Israel sebagai tindakan irasional.

IRNA (10/11/2010) melaporkan, hal itu dikemukakan Obama dalam pertemuannya dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Obama menyatakan prihatin atas perluasan permukiman Zionis namun ia tidak memberikan penjelasan lebih rinci tentang cara untuk mencegah ekspansi Israel.

Menyinggung rencana pembangunan 1.000 unit permukiman Zionis baru oleh Israel, Obama menyatakan, "Aktivitas seperti ini tidak akan positif bagi perundingan damai."

Di bagian lain pernyataannya, Obama menilai Indonesia sebagai pasar potensial produk-produk Amerika Serikat seraya mengatakan, "Kami berupaya untuk memfokuskan perdagangan dengan negara ini (Indonesia)."(irib/10/11/2010)

Beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat, Barack Obama menyatakan bahwa konstruksi permukiman di Baitul Maqdis timur tidak akan membantu perdamaian, Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu menyatakan, "Jerusalem (Baitul Maqdis) bukan permukiman, Jerusalem adalah ibukota negara Israel. Israel tidak melarang diri sendiri untuk membangun gedung apapun di kota yang telah dihuni oleh 800.000 orang."

Netanyahu kembali menegaskan sikapnya menjelang rencana pertemuannya dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Hillary Clinton, besok (11/11/2010) di Washington. Netanyahu menolak segala bentuk kritik dari pihak Amerika Serikat maupun masyarakat internasional terkait pembantunan permukiman di Baitul Maqdis timur.

Menurut Netanyahu, tidak ada hubungan antara proses perdamaian dan pembangunan di Baitul Maqdis, dan tidak ada yang berubah dalam 40 tahun terakhir. (IRIB/MZ/SL/10/11/2010)


Perdana Menteri Kanada, Stephen Harper menyatakan bahwa dalam kondisi apapun dan bagaimana pun juga pihaknya akan tetap mendukung rezim Zionis Israel di kancah politik dunia.

IRNA mengutip laporan CTV Selasa (9/11) menyebutkan, meski mengakui kebenaran protes dan kritikan masyarakat dunia atas pelanggaran HAM oleh rezim Zionis Israel, namun Harper tetap akan bersedia mereaksi seluruh reaksi politik dan kecaman anti-Israel.

Hal itu dikemukakan Harper pada pembukaan konferensi dua hari bertajuk "Anti Semit".

Dikatakannya, "Hal ini bukan hanya karena benar, melainkan juga karena sejarah dan keyakinan para penentang Israel menunjukkan kepada kita bahwa pihak-pihak yang mengancam eksistensi rezim Zionis Israel, dalam jangka waktu panjang juga akan menjadi ancaman bagi kita."

Lebih lanjut Harper menjelaskan, "Sebagai Perdana Menteri Kanada, di segala podium baik di PBB maupun di lembaga negara-negara berbahasa Perancis, atau di berbagai tempat, saya akan tetap mendukung Israel dan saya siap menanggung akibatnya." (IRIB/MZ/SL/10/11/2010)

Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu menegaskan berlanjutnya pembangunan permukiman Zionis di Baitul Maqdis, Palestina. Sebagaimana dilaporkan situs Qudsnet, Netanyahu kemarin (Selasa,9/11) dalam statemennya menandaskan, "Baitul Maqdis bukan sebuah distrik Zionis, tapi merupakan ibukota Israel dan menolak membatasi segala bentuk pembangunan di kota itu."

Keterangan itu dirilis untuk mereaksi kritik masyarakat dunia terhadap rezim penjajah itu setelah mengizinkan pembangunan 1.300 tempat tinggal baru Zionis di wilayah Palestina.

"Israel memandang tidak ada keterkaitan antara proses perdamaian dan kebijakan pembangunan di Baitul Maqdis sejak lebih dari 40 tahun lalu," kata pernyataan itu.

Sejumlah resolusi PBB termasuk resolusi 242 dan 267 mengutuk Israel karena berupaya mengubah demografi dan Yahudisasi kota suci Quds.

Kebijakan standar ganda lembaga-lembaga dunia dan langkah AS memveto sejumlah resolusi PBB terhadap Israel, merupakan faktor paling penting berlanjutnya aksi ilegal Zionis di kawasan. (IRIB/RM/AR/10/11/2010)