Holbrooke mengklaim bahwa AS kebingungan di kawasan dalam memenuhi janjinya. Demikian dilaporkan ISNA mengutip VOA Senin (15/11). Ia menandaskan, Amerika harus menarik pasukannya dari Afghanistan secara bertahap hingga 2014. Perubahan ini dibarengi dengan penarikan bertahap pasukan asing di Afghanistan mulai Januari mendatang dan berakhir tahun 2014.
Pernyataan Holbrooke dirilis di saat Koran Washington Post melaporkan hasil wawancara dengan Presiden Afghanistan Hamid Karzai yang menyeru AS untuk mengurangi keganasannya di negara ini. Karzai menuntut penghentian operasi malam pasukan komando AS.
Sementara itu, menurut laporan Reuters, Holbrooke menolak jika penyerahan kontrol keamanan dari NATO ke pemerintah Afghanistan dimaknai sebagai penarikan pasukan organisasi ini dan AS dari Kabul. Menurutnya tahun 2014 sebagai batas akhir penarikan pasukan NATO dari Kabul tidak seperti peristiwa 1989 di mana pasukan Uni Soviet mundur dari Afghanistan. Ia mengklaim AS tidak akan mengulang kesalahan dengan meninggalkan kawasan.
Ia tetap menekankan pendudukan di Afghanistan akan tetap dilanjutkan. Holbrooke mengatakan, seperti berita yang beredar, AS akan mengumumkan penyerahan kontrol keamanan kepada pemerintah Kabul yang diprediksikan akan dimulai pertengahan 2011 dan berakhir 2014. Ditandaskannya, AS akan mengumumkan hal ini dalam KTT NATO di Lisbon mendatang. Sepertinya sikap Washington ini akibat desakan negara-negara Eropa yang mengirim pasukannya di Afghanistan. Gedung Putih dalam hal ini masih berusaha mempertahankan koalisinya dan dengan terpaksa mengumumkan jadwal penarikan pasukan asing dari Kabul.
Karuan saja sikap AS ini mengundang beragam reaksi baik dari dalam maupun negara-negara anggota NATO. Sebagian anggota NATO menyambut gembira berita ini, namun sebagian lain menyikapinya sebagai kekalahan mereka terhadap milisi Taliban. Dari sinilah kita saksikan kubu Republik AS dan para komando NATO bersikeras melanjutkan perang di Afghanistan. Sementara itu, korban dari pasukan AS dan NATO di Afghanistan saat ini telah mencapai 650 orang. Kondisi ini juga membuat Presiden AS, Barack Obama dan pemimpin Eropa mengalami ujian berat. Sampai-sampai sejumlah pengamat menyebut kebijakan keliru Washington di Afghanistan sebagai sebab kekalahan kubu Demokrat dalam pemilu sela baru-baru ini.
Di sisi lain, pendudukan Afghanistan yang telah mendekati satu dekade bukannya mampu memperbaiki kondisi Kabul, malah membuat negara ini kian semrawut. Sejatinya pernyataan Holbrooke soal pelanjutan pendudukan Afghanistan adalah bentuk pengulangan kesalahan Gedung Putih yang menelan biaya lebih besar ketimbang penarikan pasukan AS dari Kabul. Karena bertambahnya korban di pihak pasukan NATO dan AS malah membuat Taliban optimis dan semangat untuk melanjutkan perang. Sementara itu, kita bakal menyaksikan fiksi baru di KTT NATO Lisbon mengingat sikap sejumlah petinggi AS yang bersikeras untuk melanjutkan perang di Afghanistan dan negara-negara yang mengirimkan pasukan ke Kabul. Kita tunggu saja /hasilnya ! (IRIB/MF/17/11/2010)
Lembaga KPU Mesir berada di bawah pengawasan Departemen Dalam Negeri negara ini. Sebelumnya, lembaga ini mencoret nama empat kandidat yang berafiliasi ke gerakan Ikhwanul Muslimin di Provinsi Iskandariah dari daftar calon pemilu legislatif. Sebagian laporan yang ada malah menyebutkan Partai Demokratik Nasional, partai penguasa menyuap KPU Mesir agar mencoret nama Hossein Mohammad Ibrahim, kandidat pro Ikhwanul Muslimin dari daftar calon legislatif di daerah pemilihan kota Iskandariah.
Sejak gerakan Ikhwanul Muslimin mengumumkan akan ikut dalam pemilu legislatif Mesir, pemerintah Kairo dengan pelbagai alasan berusaha mencegah hadirnya anggota gerakan ini. Serangkaian batasan diberlakukan guna menolak atau menghapus kehadiran calon dari Ikhwanul Muslimin. Pengacara Ikhwanul Muslimin menyatakan bahwa hanya dalam beberapa pekan terakhir, lebih dari 500 anggota gerakan ini yang ditahan oleh pemerintah.
Sekalipun ditekan dan dibatasi gerak-geriknya, ternyata gerakan Ikhwanul Muslimin berhasil mencalonkan lebih dari 200 kandidat dalam pemilu legislatif 28 November mendatang. Namun Departemen Dalam Negeri Mesir tidak tinggal diam dan hanya mengakui 134 dari calon Ikhwanul Muslimin yang dinilai memiliki syarat untuk dipilih. Sementara pada saat yang sama, seluruh kandidat yang dicalonkan partai penguasa diloloskan oleh Depdagri Mesir.
Berdasarkan pengalaman, pemerintah Mesir sangat mengkhawatirkan terulangnya kejadian pemilu sebelumnya. Pemilu yang diselenggarakan pada 2005 lalu itu ternyata mencatat hasil yang diluar dugaan pemerintah. Karena dalam pemilu legislatif itu, seperlima dari calon legislatif yang didukung Ikhwanul Muslimin berhasil meraih kursi parlemen. Padahal semua tahu pemerintah telah mengeluarkan larangan kegiatan kelompok ini.
Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin menyatakan harapannya bahwa anggota-anggotanya akan mengikuti pemilu ini secara independen dan memprediksikan akan merebut 30 persen dari 508 kursi yang diperebutkan. Pemerintah juga telah menugaskan pihak kepolisian Mesir agar sebisa mungkin mencegah para anggota Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam pemilu.
Namun tampaknya langkah-langkah yang diambil pemerintah hingga saat ini tidak efektif. Karena pemimpin Ikhwanul Muslimin telah menegaskan akan berpartisipasi aktif dalam pemilu kali ini. Tujuan keikutsertaan mereka dalam pemilu disebutkan untuk mengeluarkan Mesir dari kebuntuan politik negara ini. Semoga... (IRIB/SL/MF/16/11/2010)
Pengalaman menunjukkan bahwa Barat sebenarnya tak punya kepedulian terhadap HAM. Sebab, di mata Barat, HAM tak lebih dari sebuah isu yang bisa dimanfaatkan untuk menekan negara-negara lain. Artinya, ketika berbicara HAM dan menyusun piagam HAM, Barat sebenarnya hanya ingin memaksakan apa yang dimaukannya kepada pihak lain. Padahal, bisa dikata bahwa tanpa piagam itupun, masing-masing bangsa dan negara pasti punya ketentuan dalam menghormati hak-hak asasi manusia yang sesuai dengan keyakinan, agama, adat dan tradisinya. Karena itu, banyak poin yang hendak dipaksakan Barat kepada masyarakat dunia berkenaan dengan HAM justeru bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang dianut oleh berbagai bangsa. Akibatnya, yang muncul ada pertentangan antara Barat dengan kebanyakan negara yang menilai aturan HAM yang dipatok Barat tidak sesuai. Barat sendiri masih harus menjawab berbagai persoalan HAM khususnya berhubungan dengan politisasi masalah ini.
Iran adalah salah satu negara yang menjadi korban laporan tak sehat dan nir fakta tentang kondisi HAM. Pelanggaran HAM oleh Iran adalah tuduhan yang selalu tertulis dalam laporan HAM versi Barat. Kasus paling anyar yang diangkat Barat dengan media-media massanya adalah vonis mati yang dijatuhkan pengadilan Iran terhadap Nyonya Sakineh Mohammadi Ashtiani dalam kasus perzinaan dan pembunuhan. Republik Islam Iran lewat para pejabat terkaitnya menegaskan bahwa hukum negara ini disadur dari ajaran suci agama Islam yang sangat menghormati martabat dan kemuliaan insani, tanpa membedakan warna kulit, ras dan bahasa.
Di saat yang sama, negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat (AS) justeru terlibat dalam praktik pelanggaran HAM dalam bentuknya yang paling buruk. Tanpa rasa segan dan malu sedikitpun, Barat malah berbangga karena membela semua sepak terjang rezim Zionis Israel yang melakukan kejahatan dan kekejaman paling brutal terhadap rakyat Palestina. Gaza, sebuah kawasan padat penduduk diblokade dari segala penjuru oleh rezim Zionis. Satu setengah juta warga Palestina di kawasan itu tak ubahnya bagai hidup di sebuah penjara raksasa. Tapi tak ada suara protes yang terdengar dari Barat. Di Irak dan Afghanistan, lebih dari satu juta nyawa melayang. Ratusan ribu orang cacat. Kerusakan nampak disana sini. Untuk membantai warga yang tak berdosa, Barat khususnya AS tak hanya menggunakan senjata-senjata konvensional. Uranium yang diperlemah pun digunakan. Dulu hal yang sama juga digunakan AS di Balkan. Menurut banyak sumber, kisah Vietnam jauh lebih tragis.
Dengan segudang pelanggaran HAM dalam bentuknya yang terburuk, amat menggelikan atau bahkan menyedihkan jika Barat masih merasa sebagai pembela HAM dan menuduh pihak-pihak lain sebagai pelanggar HAM. (IRIB/AHF/SL/16/11/2010)
Hal ini disampaikan Ashkenazi usai pertemuannya dengan anggota kabinet dan petinggi militer Kanada. Ia menandaskan, jika ICC menuding sejumlah anggota Hizbullah terlibat dalam teror Hariri maka terdapat kemungkinan kelompok muqawama ini akan melakukan kudeta di Lebanon. Menurutnya, militer Lebanon secara sembunyi-sembunyi membantu Hizbullah.
Di sisi lain, Sekjen Hizbullah Sayid Hasan Nasrullah Jum'at lalu dalam pernyataannya menuding aktivitas ICC telah tercemar dan lebih memiliki muatan politik. "Selama ICC enggan menyelidiki kesaksian bohong para saksi palsu maka keputusan lembaga ini tidak memiliki kekuatan dan tidak akan membuat Hizbullah khawatir," ungkap Sayid Hasan Nasrullah.
Menyikapi kemungkinan serangan Israel terhadap Lebanon, Sayid Hasan Nasrullah mengungkapkan, kemungkinan ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat karena Tel Aviv tengah dililit krisis internal. Oleh karena itu Israel belum siap untuk menggelar perang baru terhadap Lebanon. Menyimak proses pengadilan kasus teror Hariri kita saksikan bahwa ICC tidak berusaha mencari pelaku utama yaitu Israel, karena dalam hal ini yang diuntungkan dari kasus ini adalah Tel Aviv. Namun sebaliknya ICC malah berupaya menuding Hizbullah. Oleh karena itu dapat dinilai bahwa sandiwara pengadilan Hariri ditujukan untuk menghapus muqawama di kawasan khusunya pasca kekalahan Israel dalam perang 33 hari di Lebanon.
Dalam perjalanannya, pertama-tama ICC menuding Suriah sebagai pelaku teror Hariri, namun setelah menyatakan Damaskus tidak telibat dalam kasus ini, ICC menggiring opini publik ke arah Hizbullah. Hal ini ditujukan untuk merusak citra Hizbullah di kawasan. Pengadilan khusus menangani kasus teror Hariri dibentuk untuk menyelidiki pelaku teror ini dan setelah lima tahun melakukan penyelidikan rencananya dalam beberapa pekan depan pengadilan ini akan merilis keputusan pertamanya.
Sementara itu, kini terbongkar berita yang menyebut bahwa ICC dalam keputusannya ini menuding Hizbullah sebagai pelaku. Menyusul dimensi politik dari aktivitas ICC, berbagai kubu, kelompok, tokoh dan rakyat Lebanon menuntut pembekuan aktivitas pengadilan ini. Di sisi lain, Barat, Amerika Serikat (AS) dan Israel yang tengah kebingungan tetap bersikeras untuk melanjutkan proses pengadilan Hariri. Kini kita tunggu saja perkembangan berikutnya, apakah ICC tetap berani menuding Hizbullah sebagai pelaku teror Hariri atau tidak dan apa reaksi muqawama serta Israel ? (IRIB/MF/17/11/2010)
0 comments to "Amerika Serikat : Negara Bermuka Dua ??? hingga berita Israel Tuding Hizbullah Ingin Kudeta Beirut"