Foto:tribunnews.com
BANJARMASIN - Tes calon pegawai negeri sipil (CPNS) bakal digelar secara serentak se-Kalimantan Selatan, besok. Di Banjarmasin ribuan peserta seleksi bakal memperebutkan 222 formasi yang tersedia.
Guna menjamin kelancaran dan dipatuhinya peraturan, Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan pelatihan (BKD Diklat) Banjarmasin, akan mengawasi ketat seleksi ini.
Menurut Kasubbid Formasi dan Seleksi, Ahmad Syauqi, pserta tidak boleh menggunakan alat komunikasi selama tes berlangsung. Lanjut Syauqi, telepon seluler (ponsel) peserta harus dikumpulkan ke pengawas. Mengenai aturannya, harus dimatikan atau tidak, lalu dikumpulkan dimana tergantung pada arahan pengawas.
Peserta juga dilarang membawa alat hitung seperti kalkulator. "Untuk soal hitungan, mereka bisa menghitung atau mencorat-coret di bagian kertas yang kosong. Jadi, menghitungnya manual saja," imbuhnya.
Syauqi menambahkan jika peserta hanya dibolehkan membawa peralatan tulis untuk tes, seperti pensil 2B, penggaris, penghapus dan pulpen. Pensil 2B untuk menjawab soal, pulpen untuk mengisi absen dan penggaris untuk menjawab soal jika diperlukan. Sedangkan pakaian peserta yang bebas, pantas dan rapi.
Selain itu panitia hanya memberikan toleransi 30 menit bagi peserta yang terlambat datang. Toleransi tersebut merupakan kebijakan yang ditentukan oleh masing-masing daerah. Jika telat datang melebihi batas waktu itu di tahap pertama tes, maka peserta bersangkutan otomatis dinyatakan gugur tes. "Kalau telat seperti itu, terpaksa harus ikut tes tahun depan lagi," ucap Syauqi ketika ditemui di kantornya, Jumat (26/11) siang.
Bagi mereka yang terlambat ini, tidak ada penambahan waktu ujian. Jika di aturan ujian selama dua jam, mereka juga tetap mengerjakan sesuai waktu yang ditentukan itu.
Para peserta juga diberikan nomor ujian. Menurut salah satu staf BKD Diklat Banjarmasin, Alfian, penomoran peserta ujian berdasarkan aturan yang berlaku. Misalnya dua angka di depan adalah kode Banjarmasin yaitu 71. Lalu angka ketiga merupakan kode jabatan. Angka satu untuk guru, dua untuk tenaga kesehatan dan tiga untuk tenaga teknis.
"Selanjutnya, dua angka berikutnya adalah kode strata pendidikan, yaitu 02 untuk diploma II dan III dan 03 untuk S1 dan S2. Sedangkan empat digit terakhir merupakan nomor urut pendaftaran peserta," katanya.
Sementara tempat pelaksanaan ujian berada di tiga sekolah di lingkungan Komplek Mulawarman telah disiapkan panitia. Ketiga sekolah itu adalah SMPN 1, SMAN 1, dan SMKN 1 Banjarmasin. Sengaja ditempatkan di satu wilayah untuk memudahkan pelaksanaan tes.
(nn)
Foto:kompas.com
BANJARMASIN- Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, Dr. H. Sulistiyo, M.Pd, mengatakan satu juta guru honorer di Indonesia dizalimi pemerintah karena penghasilan tidak sesuai dengan beban kerjanya.
"Dalam bahasa agama mereka itu dizalimi. Bayangkan mereka bekerja satu bulan penuh, dengan beban kerja melebihi guru pegawai negeri sipil (PNS) tetapi dibayar hanya dua ratus ribu per bulan," katanya usai menggelar seminar terkait Hari Guru ke-17 dan Ulang Tahun Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) ke-65, di Mataram, Jumat petang.
Pernyataan tersebut mengomentari berbagai pandangan miring terhadap guru-guru yang memperoleh tunjangan sertifikasi, sehingga tingkat kesejahteraannya meningkat, namun belum menunjukkan profesionalitas sebagai tenaga pendidik.
Ia mengakui memang para guru berstatus PNS yang sudah disertifikasi belum memiliki profesionalitas sesuai dengan harapan meskipun sudah memperoleh tunjangan. Namun, jumlah guru yang memperoleh tunjangan masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah guru termasuk guru honorer di Indonesia.
Menurut Sulistiyo, profesionalitas guru yang belum mengalami perubahan meskipun kesejahteraan meningkat, sebagai akibat dari potret pembinaan guru di masa lalu.
"Jadi hari ini dapat tunjangan. Tapi jangan harap besok guru sudah profesional," ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya telah meminta kepada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) melakukan reposisi atau perubahan pembinaan kepada para guru dengan meningkatkan empat kompetensi para guru, yaitu kompetensi profesi, pedagogik, sosial dan kepribadian.
"Kompetensi para guru ibarat skala yang memiliki dua angka berbeda yakni angka 100 dan 0. Ada guru yang mampu mencapai skala 100, ada juga yang berada di posisi 0. Perlu ada tahapan untuk melakukan perubahan," katanya.
Pada kesempatan itu juga Sulistiyo menanggapi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 28/2010 tentang Mutasi Kepala Sekolah, menjadi kewenangan Kementerian Pendidikan Nasional, hanya khusus berlaku bagi kepala sekolah. Padahal para guru juga rentan menjadi korban politik terutama pascapemilihan kepala daerah.
Menurut dia, mutasi para guru jangan lagi bernuansa hukuman. Kepala daerah seyogyanya melakukan mutasi sebagai sebuah pembinaan kepada para guru untuk meningkatkan profesionalitas.
"Makanya kemarin saya sempat menggugat Wali Kota Bima, karena melakukan mutasi terhadap kepala sekolah dan guru yang nuansanya politis," kata Sulistiyo menambahkan.
0 comments to "BESOK TES calon PNS, jangan kada ingatlah buhan Banjar!!!!"