Muhammad Ghuneim, wakil anggota Ikhwanul Muslimin Mesir di Inggris mengkonfimasikan eskalasi penangkapan kelompok oposisi oleh pemerintah Mesir.

Muhammad Ghuneim mengatakan, pasca pengumuman keikutsertaan Ikhwanul Muslimin dalam pemilu legislatif pada 28 November mendatang, polisi Mesir melakukan aksi penangkapan besar-besaran terhadap anggota kelompok ini.

"Mengingat kinerja pemerintah Mesir saat ini, tampaknya pemilu tidak akan berjalan sehat. Pemilu hanya dijadikan sebagai kendaraan politik untuk mewujudkan ambisi partai berkuasa," tegas Ghuneim dalam wawancara dengan PressTV kemarin (Kamis,18/11).

Menjelang penyelenggaraan pemilu legislatif, polisi Mesir menangkap lebih dari 600 anggota Ikhwanul Muslimin. Kelompok ini adalah rival terbesar pemerintahan Presiden Mesir, Hosni Mubarak dalam pemilu mendatang.(IRIB/PH/AHF/19/11/2010)

Jelang Pemilu, Mesir Tangkap Anggota Oposisi

Seorang anggota senior Ikhwanul Muslimin mengatakan pasukan keamanan Mesir telah menangkap lebih dari 600 anggotanya menjelang pemilu parlemen bulan ini. Mohammed Mursi menuturkan, polisi melancarkan aksi kekerasan terhadap anggota Ikhwanul Muslimin setelah mereka mengumumkan rencananya untuk berpartisipasi dalam pemilu. Ditambahkannya, sekitar 250 anggota organisasi ini masih ditahan oleh pihak keamanan.

"Penangkapan masih terus berlanjut. Mereka pergi untuk berkampanye dan mendapat pelecehan lalu ditangkap dan kemudian dibebaskan dalam beberapa hari berikutnya," ujar Mursi selaku pemimpin kampanye Ikhwanul Muslimin kemarin (Selasa,16/11).

Ikhwanul Muslimin sebagai gerakan oposisi terbesar di negara itu menerjunkan 134 kandidat dalam pemilihan parlemen pada 28 November ini. Gerakan ini mendaftarkan mereka sebagai calon independen dalam pemilu. Calon independen Ikhwanul Muslimin memenangkan hampir seperlima dari kursi parlemen Mesir pada pemilihan umum tahun 2005 lalu.

Pemerintah Kairo menuding kelompok tersebut berupaya mengambil alih kekuasaan dan telah melakukan serangkaian perubahan undang-undang guna membatasi langkah Ikhwanul Muslimin terlibat kegiatan politik.

Meski undang-undang membatasi langkah mereka, namun gerakan ini terus memainkan peran penting dalam kancah politik Mesir.

Mereaksi transformasi terkini di negara itu, tokoh oposisi terkemuka Mesir dan mantan Dirjen Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Mohammad Elbaradei menyatakan bahwa Kairo tidak akan mampu mempertahankan sistem yang semakin otoriter ini.

"Rezim ini semakin tidak populer dan semakin dibenci," ujar ElBaradei. "Ini tidak akan bertahan dalam waktu lama, perubahan akan datang," tambahnya. (IRIB/Press TV/RM/17/11/2010)


Langkah pemerintah Kairo baru-baru ini yang menekan aktivitas pemilu gerakan Ikhwanul Muslimin direaksi keras oleh gerakan ini. Ikhwanul Muslimin dalam reaksinya menuding pemerintah Mesir tengah berusaha membatasi gerakan mereka. Mereka juga memprotes sikap Komite Pemilihan Umum Mesir (KPU) yang secara sepihak menghapus nama para kandidat yang berafiliasi dengan gerakan ini.

Lembaga KPU Mesir berada di bawah pengawasan Departemen Dalam Negeri negara ini. Sebelumnya, lembaga ini mencoret nama empat kandidat yang berafiliasi ke gerakan Ikhwanul Muslimin di Provinsi Iskandariah dari daftar calon pemilu legislatif. Sebagian laporan yang ada malah menyebutkan Partai Demokratik Nasional, partai penguasa menyuap KPU Mesir agar mencoret nama Hossein Mohammad Ibrahim, kandidat pro Ikhwanul Muslimin dari daftar calon legislatif di daerah pemilihan kota Iskandariah.

Sejak gerakan Ikhwanul Muslimin mengumumkan akan ikut dalam pemilu legislatif Mesir, pemerintah Kairo dengan pelbagai alasan berusaha mencegah hadirnya anggota gerakan ini. Serangkaian batasan diberlakukan guna menolak atau menghapus kehadiran calon dari Ikhwanul Muslimin. Pengacara Ikhwanul Muslimin menyatakan bahwa hanya dalam beberapa pekan terakhir, lebih dari 500 anggota gerakan ini yang ditahan oleh pemerintah.

Sekalipun ditekan dan dibatasi gerak-geriknya, ternyata gerakan Ikhwanul Muslimin berhasil mencalonkan lebih dari 200 kandidat dalam pemilu legislatif 28 November mendatang. Namun Departemen Dalam Negeri Mesir tidak tinggal diam dan hanya mengakui 134 dari calon Ikhwanul Muslimin yang dinilai memiliki syarat untuk dipilih. Sementara pada saat yang sama, seluruh kandidat yang dicalonkan partai penguasa diloloskan oleh Depdagri Mesir.

Berdasarkan pengalaman, pemerintah Mesir sangat mengkhawatirkan terulangnya kejadian pemilu sebelumnya. Pemilu yang diselenggarakan pada 2005 lalu itu ternyata mencatat hasil yang diluar dugaan pemerintah. Karena dalam pemilu legislatif itu, seperlima dari calon legislatif yang didukung Ikhwanul Muslimin berhasil meraih kursi parlemen. Padahal semua tahu pemerintah telah mengeluarkan larangan kegiatan kelompok ini.

Di sisi lain, Ikhwanul Muslimin menyatakan harapannya bahwa anggota-anggotanya akan mengikuti pemilu ini secara independen dan memprediksikan akan merebut 30 persen dari 508 kursi yang diperebutkan. Pemerintah juga telah menugaskan pihak kepolisian Mesir agar sebisa mungkin mencegah para anggota Ikhwanul Muslimin ikut serta dalam pemilu.

Namun tampaknya langkah-langkah yang diambil pemerintah hingga saat ini tidak efektif. Karena pemimpin Ikhwanul Muslimin telah menegaskan akan berpartisipasi aktif dalam pemilu kali ini. Tujuan keikutsertaan mereka dalam pemilu disebutkan untuk mengeluarkan Mesir dari kebuntuan politik negara ini. Semoga... (IRIB/SL/MF/16/11/2010)


Kubu berkuasa Mesir mengusulkan pembentuk Dewan Juri untuk menyelesaikan friksi internal terkait pemilu parlemen.

Sumber-sumber Mesir melaporkan, untuk menyelesaikan friksi terkait kandidat kubu berkuasa untuk bersaing dalam pemilu parlemen akan dibentuk Dewan Juri yang menggantikan Dewan Pemilu.

Menurut sumber ini, sejumlah tokoh tua kubu berkuasa pimpinan Safwat Sharif mengusulkan kepada Hosni Mubarak untuk membentuk Dewan Juri atau Mandat untuk menggantikan Dewan Pemilu.

Sementara itu, usulan pembentukan Dewan Juri pun mendapat penentangan dari tubuh kubu berkuasa sendiri. (IRIB/MF/SL/13/11/2010)


Seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan pemilu parlemen Mesir, pemerintah Kairo juga semakin mempersulit kebijakannya terhadap kelompok oposisi. Masalah ini telah mengundang reaksi berbagai pihak sampai-sampai Amnesti Internasional mengkritik keras kebijakan pemerintah Mesir. Mereka juga menuntut pembebasan anggota kelompok oposisi sebelum digelarnya pemilu parlemen pada November ini.

Beberapa waktu lalu, pemerintah Kairo menerapkan kebijakan represif untuk menekan dan menangkap para anggota kelompok oposisi. Gerakan Ikhwanul Muslimin menyatakan akan berpartisipasi dalam pemilu sebelum seluruh sayap oposisi mendapat ancaman dari pemerintah Kairo.

Pemimpin Ikhawanul Muslimin, Muhammad Badi mengkonfirmasikan penangkapan 250 anggotanya pada Oktober ini. Hanya dalam satu pekan lalu, 75 anggota Ikhwanul Muslimin yang terlibat dalam kampanye untuk kandidat-kandidat gerakan in telah ditangkap. Saat ini Ikhawanul Muslimin merupakan rival terpenting Partai Demokratik Nasional (NDP), partai yang berkuasa di Mesir.

Meski aktivitas Ikhwanul Muslimin telah dilarang di negara itu, namun gerakan itu dengan melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial, mampu mempertahankan eksistensinya dalam beberapa dekade lalu.

Ikhwanul Muslimin juga termasuk salah satu gerakan politik dan Islam yang paling mengakar di Mesir. Sepanjang aktivitasnya selama 80 tahun lalu, gerakan ini mampu membangun basis massa yang kuat di tengah rakyat Mesir.

Dalam pertarungan pemilu legislatif lalu, meski para Ikhwanul Muslimin dilarang terlibat aktivitas politik, tapi para kader organisasi ini tetap mengambil bagian dalam pemilu sebagai kandidat independen. Mereka berhasil meraih seperlima kursi di parlemen Mesir.

Pada pemilu legislatif kali ini, Ikhwanul Muslimin mengumumkan tekadnya untuk meraih sepertiga kursi di parlemen. Organisasi ini akan menerjunkan 200 kandidatnya untuk ikut dalam pemilu bulan November itu.

Saat ini popularitas Ikhwanul Muslimin di tengah rakyat Mesir sangat tinggi. Masalah ini tentu saja mengkhawatirkan penguasa Mesir. Oleh karena itu pemerintah Kairo melalui kebijakan represifnya, berupaya menekan para kelompok oposisi. Tapi dampak kebijakan itu malah merugikan pemerintah, karena selain meningkatkan protes publik terhadap kebijakan represif pemerintah Kairo, juga menambah daya tari kalangan muda kepada sayap-sayap politik yang memperjungakan reformasi dan perubahan di negara itu. (IRIB/RM/SL/30/10/2010)


Kabinet keamanan rezim Zionis Israel telah memutuskan untuk memulai pembangunan tembok besar sepanjang perbatasan timur Mesir dalam waktu dekat guna mencegah masuknya imigran ilegal.

Kantor PM Benyamin Netanyahu dalam sebuah statemen pada hari Rabu (27/10) menyatakan bahwa tembok pembatas sepanjang 250 kilometer akan dibangun pada November mendatang dengan biaya sekitar 365 juta dolar.

"Masalah penyusup ilegal di sepanjang perbatasan barat daya merupakan ancaman," tegas Netanyahu.

"Saya ingin melihat hasil nyata tentang dimulainya pembangunan tembok itu dalam beberapa pekan mendatang," tambahnya.

Para pejabat Israel mengklaim tembok pembatas akan memblokir rute transit utama bagi para imigran gelap, pencari suaka dan penyelundup narkotika dari perbatasan Mesir.

Sebelumnya, pembangunan tembok rasis di Tepi Barat oleh Israel memicu kecaman dari Palestina dan masyarakat internasional. (IRIB/RM/PH/28/10/2010)