Aktivitas Gunung Merapi terus meningkat. Kini, zona aman bagi warga sekitar Gunung Merapi diperluas tidak lagi pada titik maksimum 15 kilometer.

Staf Khusus Presiden Bidang Penanganan Bencana dan Sosial, Andi Arief, Kamis (4/11) mengatakan radius aman diperluas menjadi 20 kilometer.

Ini merupakan perluasan kedua radius aman bagi Merapi. Awalnya, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementerian ESDM menetapkan area aman mencapai batas 10 kilometer. Selanjutnya diperluas lagi menjadi 15 kilometer karena letusan dan luncuran awan panas yang besar dibanding letusan pertama pada 26 Oktober lalu.

Peningkatan aktivitas Merapi terjadi menjelang tengah malam atau dini hari Jumat. Peningkatan aktivitas Merapi ditandai dengan adanya suara gemuruh menggelegar yang tidak kunjung berhenti.

Suara gemuruh itu dibenarkan Said, mahasiswa IAIN Sunan Kalijaga yang berada di Jalan kaliurang km 5,7 DIY.

Saat dihubungi Radio Melayu IRIB pukul 3.00 WIB, Said mengungkapkan adanya hujan batu yang menguyur Yogyakarta.

Setelah suara gemuruh yang tiada henti dan guyuran hujan deras, lereng Merapi kini dihujani krikil.

Batu berukuran kecil itu menghujam seputar lereng Merapi setelah sebelumnya terdengar gemuruh kencang. Hujan krikil terjadi sekitar pukul 00.45 WIB, Jumat dini hari.

Gemuruh menggelegar itu membuat panik warga Yogyakarta yang tumpah ruah di jalan-jalan utama seperti Kaliurang, Ring Road Utara dan Gejayan.

Jumat dini hari, lalu lintas tiga jalan sangat cukup padat. Kepadatan terlihat terutama oleh sepeda motor, mobil, dan truk.

Mobil truk terlihat turun dari kawasan Kaliurang atas menuju Ring Road Utara. Warga yang panik akibat gemuruh keras itu langsung memadati jalan dan berusaha untuk mencari tempat yang aman.

Dilaporkan hujan pasir halus cukup deras mengguyur wilayah Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta. Di sebagian wilayah Kabupaten Sleman listrik padam sejak pukul 00.50 WIB.

Sebelumnya, saat dentuman keras terjadi sempat terlihat bola api merah di pucuk Merapi.

Sementara itu, BPPTK meminta masyarakat tidak panik dan dan terpengaruh dengan isu yang beredar mengatasnamakan instansi tertentu mengenai aktivitas Gunung Merapi dan tetap mengikuti arahan dari pemerintah daerah setempat yang selalu berkoordinasi dengan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi.

BPPTK juga memastikan tidak ada aktivitas penduduk di daerah rawan bencana III, khususnya yang bermukim di sekitar alur sungai (ancaman bahaya awanpanas dan lahar) yang berhulu di Gunung Merapi sektor Tenggara, Selatan, Barat Daya, Barat dan Baratlaut dalam jarak 15 km dari puncak Gunung Merapi meliputi, Kali Woro, Kali Gendol, Kali Kuning, Kali Boyong, Kali Bedog, Kali Bebeng, Kali Krasak, dan Kali Senowo.(IRIB/Antara/Vivanews/PH/5/11/2010)

Terdengar Dentuman Keras di Sleman, Tanah Bergetar

Guncangan dan sekitarnya disertai dentuman keras dirasakan masyarakat Sleman dan sekitarnya, Kamis (4/10). Dentuman terjadi selama beberapa kali. Adanya guncangan sempat membuat panik warga.

Dalam pengamatan Republika di daerah Pakem, Sleman, warga umumnya merasakan getaran gempa beberapa saat. "Tadi sempat goyang. Seperti gempa. Guncangan terjadi sekitar lima detik," kata Andika, penjaga warnet di daerah Pakem.

Kondisi makin mencekan, karena Merapi digutur hujan. Warga mengkhawatirkan bunyi dentuman berasal dari letusan Merapi.

Hingga kini suasana di sekitar Merapi masih diguyur hujan deras. Belum bisa dipastikan aktifitas Merapi karena kondisi tertutup kabut dan awan pekat. Dari siaran radio yang diterima Republika dilaporkan, aliran sungai di Kali Gendol volumenya makin meningkat. Warga yang tunggal di sekitar bantaran kali diimbau untuk segera mengungsi. (Republika/irib/4/11/2010)


Gunung Merapimemuntahkan asap dan awan panas. Awan itu membubung tinggi hingga terlihat di Deles, Klaten, Jawa Tengah, Kamis (4/11/2010). Ini adalah letusan terbesar dibandingkan erupsi pada 26 Oktober.

Ketinggian asap dari puncak gunung teraktif di Indonesia itu diperkirakan mencapai empat kilometer. Hujan abu cenderung mengarah ke Kabupaten Magelang.

Tadi malam juga terlihat lontaran batu pijar sehingga semua petugas pos pengamatan Gunung Merapi ditarik mengingat bahaya yang terjadi. Batas terjauh luncuran awan pada hari Rabu adalah sekitar sembilan kilometer ke arah Kali Gendol.

Petugas di Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memperluas radius aman dari 10 kilometer menjadi 15 kilometer bagi penduduk terhadap ancaman bahaya awan panas erupsi Gunung Merapi.

Perluasan radius aman tersebut cukup signifikan mengingat jauhnya jarak luncur yang bisa dicapai awan panas. Pada erupsi eksplosif 26 Oktober 2010, jarak luncur terjauh yang bisa dicapai oleh awan panas mencapai 7,5 km dengan durasi sekitar 33 menit.

Menyusul seriusnya bencana alam yang terjadi di nusantara, Yayasan Dana Mustadhafin menyalurkan bantuan kemanusian untuk korban bencana Gunung Merapi Jawa Tengah dan Pulau Mentawai Sumatra Barat . Semua pihak yang berkeinginan menyisihkan bantuan dananya untuk korban bencana, dapat mengirimkan ke rekening BCA 3753024111 atas nama Yayasan
Dana Mustadhafin. (IRIB/Kompas/ AR/4/11/2010)


Harga penawaran saham perdana (initial public offering/IPO) Krakatau Steel (KS) Rp 850 per lembar memanaskan lantai Senayan. Harga tersebut dianggap terlalu murah sehingga berpotensi merugikan negara. Mulai muncul wacana untuk menggulirkan hak interpelasi kalau pemerintah tidak bisa menjelaskan secara gamblang

F-PAN DPR mendorong DPR menggunakan hak interpelasi kepada pemerintah, terkait penjualan saham PT Krakatau Stel (PT KS) yang dinilai terlalu murah. Pemerintah diminta untuk memberikan penjelaskan semua hal yang terkait dengan penetapan harga saham tersebut.

Hal ini dikatakan Sekretaris F-PAN Teguh Juwarno di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/11). Menurut Teguh, penjelasan dari pemerintah itu penting dilakukan agar permasalahan itu tidak menjadi berlarut-larut.

Jika pemerintah tidak mampu memberikan penjelasan secara tuntas, maka wajar jangan salahkan DPR jika mengajukan hak interpelasi. Kami akan mendorong harus ada hak mempertanyakan, dan itu akan dipakai. Kami sudah sampaikan ke teman-teman di komisi VI harus mengambil inisiatif itu sesuai konstitusi, tegas dia.

Menurut dia, banyak pengamat maupun pelaku pasar modal yang mempertanyakan rendahnya harga saham KS yang jauh di bawah harga pasar dunia. Terutama untuk kategori perusahaan-perusahaan baja. Apalagi ada indikasi kepentingan parpol yang mengincar rente di balik proses IPO KS. "Ini menjadi pertanyaan besar yang mesti dicari tahu, siapa prime investor yang keberatan kalau harganya dinaikkan," tegasnya

Hak interpelasi adalah hak anggota DPR untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban kepada pemerintah mengenai kebijakannya dalam suatu bidang. Hak ini diatur secara legal dalam konstitusi.

Dia menjelaskan, sudah banyak pengamat maupun pelaku pasar modal yang mempertanyakan mengapa penetapan harga saham dari PT KS jauh di bawah pasaran dunia, khususnya terkait dengan baja.

Ini menjadi pertanyaan besar yang mesti dicari tahu, siapa Prime Investor yang merasa keberatan kalau harganya dinaikkan, telisik Teguh

Dikatakan dia, Ketua Umum Partainya, Hatta Rajasa, yang juga menjabat Menko Perekonomian, telah memerintahkan kepada Menneg BUMN untuk membuka kembali dokumen keputusan penetapan harga saham PT KS. Kita ingin penetapan itu berdasarkan pada nilai kelayakan pada saham tersebut, kata dia.

Sementara itu, Ketua DPR Marzuki Alie menyarankan kepada komisi VI dan komisi XI untuk memanggil Direksi PT KS dan juga Menneg BUMN, Mustafa Abubakar, selaku pelaku pengawasan. "Saya sarankan komisi terkait silakan pangil direksi KS dan juga Menneg BUMN yang mengawasi right issue Kratakau Steel", ucap dia.

Dia menjelaskan, persetujuan DPR terkait dengan harga saham itu harus sesuai dengan prosedural. Agar memenuhi peraturan dan perundangan yang berlaku. Right issue itu prosesnya ke DPR, diputuskan oleh pimpinan setelah konsultasi dengan Komisi XI dan Komisi VI. Jadi, sifatnya DPR hanya prosedural untuk memenuhi peraturan dan perudang-undangan, jelas Marzuki.

Adapun Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin mengatakan, rencana proses penawaran saham perdana (IPO) PT KS perlu terus dimonitor dan diawasi. Menurut dia, hal itu bukan karena didasari prasangka buruk, tetapi lebih kepada prinsip kehati-hatian.

Mengingat perusahaan tersebut tergolong blue chip. Harga penawaran saham yang terkesan rendah, maka perlu adanya penjelasan mengapa demikian, ujar dia.

Menurut Didi, DPR perlu membentuk panitia kerja atau bahkan pansus untuk melihat berbagai aspek mengenai layak tidaknya perusahaan itu dijual. Dirinya berharap, agar tidak ada hal-hal yang merugikan dan akal-akalan dalam proses penawaran saham KS itu. (JPNN, Harian Pelita/irib/4/11/2010)