Merasa sebagai yang pihak terkuat membuat AS lupa diri. Ketika Dewan Hak Asasi Manusia PBB mempermasalahkan pelanggaran HAM yang dilakukan negara itu, Asisten Menteri Luar Negeri AS bidang HAM dan demokrasi, Michael Posner di sidang Dewan HAM di Jenewa mengatakan, "Kami bangga dengan apa yang kami dapatkan dan kami tidak puas dengannya. Kami akan terus menindaklanjuti kebijakan kami dan menunjukkan bahwa undang-undang kami sangat adil."

Koran the Guardian yang mengutip pernyataan asisten Menlu AS itu menulis, AS bersikeras membela kebijakannya. Bahkan, penasihat hukum Departemen Luar Negeri AS Harold Koh di Dewan HAM mengatakan, "Tak ada keraguan bahwa AS tidak pernah dan tidak akan melakukan penyiksaan. Terkait Irak, Afghanistan dan Guantanamo, kami sudah melakukan ratusan penyelidikan tentang tuduhan perlakuan buruk terhadap para tahanan."

Harold Koh juga membela serangan pesawat tempur tanpa awak ke wilayah Pakistan dan Yaman dengan menyebutnya sebagai operasi dengan sasaran yang sangat berharga. "Operasi ini sejalan dengan seluruh hukum HAM dan ditujukan untuk menegakkan hukum internasional," katanya lagi.

Entah apa yang ada di benak para petinggi AS. Mungkinkah mereka menganggap masyarakat dunia sudah sedemikian bodoh sehingga tak bisa memahami arti HAM, atau justru mereka yang sedemikian pandir sehingga menyamakan pembantaian warga sipil, penyiksaan dan penistaan kehormatan jutaan orang sebagai tindakan yang sesuai dengan HAM. Gambar-gambar yang tersebar di seluruh dunia memperlihatkan dengan jelas pelanggaran HAM dalam skala luas oleh pemerintah AS baik di dalam maupun di luar negeri. Bahkan, bisa dikatakan tak ada orang berakal yang meragukan terjadinya pelanggaran HAM oleh AS.

Para petinggi AS semestinya sadar bahwa negara-negara sekutunya sendiri mengakui AS telah melakukan banyak pelanggaran HAM. Australia, Jerman dan Inggris misalnya. Ketiga negara sekutu AS ini di sidang HAM mendesak Washington untuk menghapuskan hukuman mati atau, paling tidak, menangguhkannya. Sementara wakil dari Prancis menuntut Presiden Barack Obama untuk menepati janji yang diucapkannya tahun 2009 dan menutup kamp tahanan Guantanamo, penjara mengerikan yang saat ini dihuni oleh 217 tersangka teroris. Masih ada banyak lagi kisah pelanggaran HAM yang dilakukan AS, seperti skandal penjara Abu Ghraib di Baghdad, penjara Begram di Afghanistan dan penjara-penjara rahasia di berbagai negara termasuk di Eropa.

Langkah Dewan HAM PBB mempermasalahkan pelanggaran HAM oleh AS patut diapresiasi. Langkah ini meski terlambat tapi bisa dianggap sebagai awal dari runtuhnya wibawa AS sebagai negara super power, atau mungkin saja, hal ini menjadi pertanda akan kemarahan dunia yang sudah memuncak terhadap kesewenang-wenangan AS. (IRIB/AHF/SL/7/11/2010)


Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad mengatakan, "Para pelindung hak asasi manusia, kebebasan dan demokrasi saat ini dulunya adalah negara-negara imperialis dan memberlakukan perbudakan." Hal ini disampaikan Ahmadinejad saat menerima Mustafa Osman Ismail, Utusan Khusus Presiden Sudan Ahad hari ini (07/11/2010).

"Sistem hegemoni selalu berusaha menciptakan bangsa-bangsa di dunia agar tetap miskin, lemah dan di bawah kekuasaannya. Mereka menciptakan segala bentuk alasan untuk mencegah kemajuan dan kekuasaan bangsa-bangsa independen," ungkap Ahmadinejad.

Ahmadinejad menyinggung konspirasi musuh untuk menciptakan perselisihan dan perpecahaan di antara negara-negara independen. Menurutnya, negara-negara imperialis tidak pernah memberikan kesempatan diadakannya referendum di Palestina, bahkan di negara mereka. Sementara mereka tampak begitu getol melakukannya di negara-negara independen seperti Sudan.

Tidak cukup itu, mereka bahkan merencanakan konspirasi. Untuk itu harus ada upaya-upaya untuk menghadapi konspirasi ini dan satu lagi, muqawama!

Presiden Republik Islam menegaskan bahwa sistem hegemoni yang ada tengah menuju kehancurannya.

"Kini kekuatan-kekuatan hegemoni di seluruh dunia, bahkan di dalam negaranya sendiri menghadapi banyak masalah dan tidak mampu menyelesaikannya," ujar Ahmadinejad.

Ahmadinejad kemudian menjelaskan betapa sistem hegemoni saat ini tidak mampu memaksakan kehendaknya pada bangsa-bangsa yang ada. Bila kita tegar dan percaya diri dalam menghadapi kekuatan-kekuatan hegemoni, mereka tidak akan mampu berbuat apa-apa.

Utusan Khusus Presiden Sudan dalam pertemuan ini menjelaskan bahwa hubungan Tehran-Khartoum berlandaskan tujuan iman dan akidah. Dikatakannya, "Kini bangsa Iran lewat muqawama dan kemajuan membanggakan yang diraihnya di bidang sains telah menjadi model dan acuan terkait resistensi, kerja keras bagi negara-negara independen dunia." (IRIB/SL/PH/7/11/2010)


Ketua parlemen Republik Islam Iran Ali Larijani menilai upaya memperluas hubungan dengan negara-negara sahabat di Afrika, khususnya Sudan merupakan prinsip kebijakan Iran. Demikian dikutip oleh kantor berita ISNA hari ini (Ahad, 07/11/2010).

Ali Larijani Sabtu kemarin (06/11/2010) saat bertemu dengan Mustafa Osman Ismail, Utusan Khusus Presiden Sudan di Tehran, menyinggung peran menonjol parlemen Iran dan Sudan dalam memperkokoh fondasi persahabatan dan kerjasama bilateral.

"Parlemen Republik Islam Iran mendukung perluasan kerjasama dua negara di tingkat regional dan internasional," tandas Larijani.

Ketua Parlemen Iran juga menjelaskan akar permusuhan Amerika dan Barat terhadap negara-negara independen dan revolusioner seperti Iran dan Sudan. Larijani mengatakan, "Para musuh dua negara ini tetap melanjutkan politik arogansinya yang anti kepentingan masyarakat negara-negara independen. Satu-satunya cara menghadapi imperialisme dan arogansi mereka adalah muqawama."

Larijani di bagian lain pernyataannya menegaskan pentingnya persatuan dan solidaritas Islam antara negara-negara dunia Islam. "Republik Islam Iran sejak kemenangan Revolusi Islam hingga kini menilai persatuan dan kesamaan persepsi negara-negara Islam merupakan rahasia besar kebahagiaan umat Islam sedunia."

Utusan Khusus Presiden Sudan dalam pertemuan itu menekankan pentingnya memperkuat hubungan dan kerjasama negaranya dengan Republik Islam Iran terkait transformasi regional dan internasional dan adanya keinginan politik para pejabat tinggi Sudan untuk memperluas hubungan dengan Iran di pelbagai bidang termasuk politik, ekonomi dan budaya.(IRIB/SL/RM/7/11/2010)

George Yeo, Menteri Luar Negeri Singapura menyatakan, sanksi negara-negara Barat atas Tehran tidak bisa menghentikan pembangunan ekonomi Iran.

Yeo dalam pertemuan dengan Menteri Perdagangan Iran, Mehdi Ghazanfari hari ini (Ahad,7/11/2010) di Tehran mengatakan, pembangunan Iran di berbagai sektor ekonomi, industri dan peningkatan hubungan perdagangan dengan negara lain menunjukan bahwa Iran sedang bergerak ke arah kemajuan.

Seraya mengungkapkan keseriusan Singapura meningkatkan hubungan perdagangan dengan Tehran, Yeo menegaskan, Singapura ingin menjadi mitra yang baik bagi Iran.

Sementara itu, Menteri Pedagangan Iran menyebut Singapura sebagai negara perdagangan, seraya mengatakan, Kini volume perdagangan negara ini dengan Iran mencapai $1,2 milyar.

Bensin, alumunium, produk olahan migas, hidro karbon gas, butylene, isomers, karpet dan komoditas lainnya merupakan produk ekspor Iran ke Singapura. (IRIB/PH/SL/7/11/2010)


Barat dan Amerika Serikat (AS) saat ini tidak memiliki banyak pilihan. Hal ini ditegaskan Sekretaris Tinggi Dewan Keamanan Nasional Iran, Saeed Jalili saat bertemu dengan Utusan khusus pemerintah Sudan, Mustafa Ismail. Demikian dilaporkan IRNA Ahad (7/11/2010).

Dalam pertemuan tersebut Jalili memuji muqawama bangsa Sudan selama satu dekade. "Di dunia modern tengah terbentuk model stragegi baru yaitu muqawama berbagai bangsa menghadapi kekuatan arogan dunia, khususnya AS," ungkap Jalili.

Jalili menandaskan, saat ini setiap negara yang memilih muqawama sebagai strateginya kian kuat.

Mustafa Ismail dalam kesempatan itu menilai intervensi AS dan Rezim Zionis Israel sebagai faktor utama instabilitas keamanan di selatan dan barat Sudan. (IRIB/IRNA/MF/8/11/2010)