Komandan Wilayah I Angkatan Luat Tentara Republik Islam Iran Fariborz Ghaderpanah mengabarkan, kapal perusak Jamaran akan dikirim untuk melaksanakan misi internasionalnya yang pertama. Sebagaimana dikutip IRNA, Fariborz Ghaderpanah, Selasa (23/11) menjelaskan, "27 November nanti, Kapal perusak Jamaran akan bertolak meninggalkan perairan Iran menuju Srilanka untuk menghadiri peringatan 60 tahun pembentukan angkatan laut negara itu".

Jamaran merupakan jenis kapal perusak buatan dalam negeri Iran yang diluncurkan pada Februari lalu. Kapal ini memiliki berat sekitar 14.000 ton diperlengkapi dengan radar modern dan kemampuan perang elektronik. Jamaran merupakan kapal pemburu untuk banyak misi, dapat membawa 120-140 personel di atasnya dan dipersenjatai dengan bermacam rudal anti-kapal dan permukaan ke udara dengan kecepatan tertinggi mencapai 30 knot dan mempunyai sebuah landasan helikopter. Di samping itu, kapal buatan dalam negeri Iran itu juga diperlengkapi dengan torpedo dan meriam angkatan laut modern.

Menurut pengakuan Ghaderpanah, keberhasilan Iran membuat kapal perusak Jamaran telah mengantarkannya ke dalam kelompok negara-negara yang mampu membuat kapal perusak di dunia. Saat ini, para pakar industri pertahanan Iran juga tengah mempersiapkan generasi kedua kapal perusak buatan sendiri.(irib/24/11/2010)

Morales: Kami Berhak Bekerjasama dengan Iran

Presiden Bolivia, Evo Morales menepis peringatan AS untuk menurunkan tingkat kerjasamanya dengan Iran, seraya menekankan bahwa negara Amerika Selatan akan beraliansi dengan negara manapun jika sesuai dengan kepentingannya.

Kantor berita AFP (22/11) melaporkan, pada konferensi para menteri pertahanan regional, Morales mengatakan, "Tidak ada yang akan menghentikan saya dari negosiasi dengan negara manapun."

Menteri Pertahanan Amerika Serikat Robert Gates juga menghadiri konferensi tersebut. Sebelumnya ia memperingatkan negara-negara Amerika Latin atas kerjasama nuklir dengan Teheran.

"Bolivia, di bawah kepemimpinan saya, akan menandatangani kesepakatan dan aliansi dengan semua pihak," tambah presiden Bolivia itu. "Kami berhak, dan kami memiliki budaya dalam dialog."

Bolivia dan Iran memiliki hubungan politik dan ekonomi yang kuat. Iran juga berencana membantu Bolivia membangun pembangkit listrik tenaga nuklir.

Hubungan Iran dan Bolivia melonjak selama pemerintahan Presiden Mahmoud Ahmadinejad.

Pada bulan Agustus 2007, Iran berkomitmen untuk berinvestasi 1,1 milyar euro dalam proyek-proyek pertanian, industri, dan energi, serta dalam berbagai aktivitas kemanusiaan di Bolivia.

Perluasan hubungan antara Iran dan negara-negara Amerika Latin, khususnya Venezuela, Kuba, Nikaragua, dan Bolivia, menimbulkan kekhawatiran di Washington yang selama ini berusaha mengisolasi Tehran karena program nuklirnya. (IRIB/MZ/MF/23/11/2010)


Wakil Presiden Republik Islam Iran Mohammad Reza Rahimi mengatakan, sanksi hasil rekayasa AS di Dewan Keamanan PBB terhadap Iran telah berubah menjadi peluang ekonomi yang besar.

"Sanksi di masa lalu dan saat ini telah mendatangkan keberuntungan dan berkah, karena kami berhasil mengubahnya menjadi peluang ekonomi," kata Rahimi dalam jumpa pers bersama Perdana Menteri Aljazair Ahmed Ouyahia pada hari Selasa (23/11) di Tehran.

"Kami belum dirugikan oleh sanksi. Sebaliknya, skema ini telah mendorong kami untuk mandiri," tegasnya.

"Dalam kondisi seperti ini, kita berhasil menandatangani nota kesepahaman ekonomi dengan negara-negara lain, termasuk Aljazair dan mengambil langkah-langkah ekonomi yang efektif bersama dengan interaksi politik," ujar Rahimi.

Dewan Keamanan PBB memberlakukan putaran keempat sanksi terhadap Tehran pada Juni lalu sebagai hukuman terhadap program nuklir sipil Iran dan upaya negara ini untuk memperkaya uranium bagi reaktor riset Tehran. Langkah itu merupakan upaya yang disengaja oleh Barat untuk mencegah Iran menguasai teknologi nuklir.

AS mensponsori sanksi atas program nuklir damai Iran, padahal negara itu memiliki ribuan hulu ledak nuklir dan menjadi satu-satunya negara yang telah menggunakan senjata atom di masa lalu. (IRIB/RM/PH/23/11/2010)


Kepala Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi menilai bahwa sanksi anti-Iran yang diterapkan selama ini justru merugikan Eropa dan perusahaan-perusahannya. Sebagaimana dikutip Kantor Berita Fars, Alaeddin Boroujerdi, Selasa (23/11) dalam pertemuan dengan Duta Besar Ukraina di Tehran, Alexander Samarsky mengungkapkan bahwa tekanan yang diterapkan terhadap Republik Islam Iran saat ini tidak efektif.

Dijelaskannya, "Sikap mengekor negara-negara Eropa terhadap kebijakan AS atas Iran menyebabkan hilangnya peluang dan potensi luas kerjasama dengan Iran di berbagai bidang, terutama ekonomi".

Mengomentari soal peningkatan hubungan bilateral Iran dan Ukraina, Boroujerdi menandaskan, "Seluruh peluang dan kemampuan kedua negara di berbagai bidang harus dimanfaatkan terutama di sektor industri dan ekonomi guna memperkuat hubungan persahabatan kedua belah pihak".

Senada dengan Boroujerdi, Dubes Ukraina di Tehran juga menilai penting penguatan kerjasama bilateral. "Ukraina menghendaki penguatan dan perluasan kerjasama industri dan ekonomi antar kedua negara".

Seraya mengkritik kebijakan standar ganda sejumlah negara yang mengklaim dirinya sebagai pembela hak asasi manusia, Samarsky menegaskan, "Pelanggaran hak asasi manusia di negara-negara yang mengklaim dirinya sebagai pejuang HAM jauh lebih banyak ketimbang negara lain".(irib/24/11/2010)

Kementerian Luar Negeri Gambia mengumumkan bahwa pemerintah memutuskan seluruh kerjasamanya dengan Republik Islam Iran.

Kementerian Luar Negeri Gambia dalam statemennya kemarin (22/11) menyatakan, "Pemerintah Gambia meminta semua warga negara Iran yang mewakili kepentingan pemerintah Iran di Gambia untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam dari tanggal yang telah ditetapkan melalui pemberitahuan yang disampaikan kepada pemerintah Iran."

Gambia tidak memberikan penjelasan apapun soal alasan pemutusan hubungannya dengan Republik Islam Iran.

Presiden Gambia Yahya Jammeh mengambil alih kekuasaan dalam kudeta militer tak berdarah pada bulan Juli 1994, dan telah terpilih sebagai presiden dua tahun kemudian pada bulan September 1996. Kini tengah menjabat untuk ketiga kalinya pasca pemilu pada tahun 2006. (IRIB/MZ/MF/23/11/2010)


Gambia telah memutuskan hubungan diplomatik dengan Republik Islam Iran atas tekanan AS. Washington juga berusaha untuk merusak hubungan antara Iran dan negara-negara Afrika, kata Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Alaeddin Boroujerdi.

"Langkah itu diambil di bawah tekanan AS dan sejalan dengan kebijakan untuk merusak hubungan Iran dengan berbagai negara, termasuk negara-negara Afrika," tambahnya seperti dilaporkan IRNA hari ini (Selasa,23/11).

Menurut Boroujerdi, sejak menjabat sebagai Presiden Iran, Ahmadinejad telah menerapkan kebijakan untuk memperluas hubungan dengan negara-negara Afrika. Ditambahkannya, bagaimana pun Iran tidak memiliki hubungan tingkat tinggi dengan Gambia.

Pada hari Senin, Kementerian Luar Negeri Gambia dalam sebuah statemennya menyatakan bahwa negara itu telah memutuskan semua hubungan ekonomi, politik dan diplomatik dengan Iran dan menetapkan batas waktu 48 jam bagi para pejabat pemerintah Iran untuk meninggalkan Gambia.

"Semua program dan proyek yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah Republik Islam Iran telah dibatalkan," tambah pernyataan itu.

"Pemerintah Gambia dengan ini meminta semua warga negara Iran yang mewakili kepentingan pemerintah Iran di Gambia untuk meninggalkan negara itu dalam waktu 48 jam dari tanggal efektif ditetapkan melalui pemberitahuan yang dikeluarkan kepada pemerintah Tehran," demikian antara lain isi pernyataan Kementerian Luar Negeri Gambia.

Namun Kementerian Luar Negeri Gambia tak memberi alasan mengenai tindakan tersebut.(IRIB/RM/PH/23/11/2010)