Cabut Subsidi, Perlukah Indonesia Meniru Iran?-

Hari-hari ini Iran kembali menjadi sorotan setelah Sabtu tengah malam Presiden Mahmoud Ahmadinejad secara resmi mencabut subsidi bahan bakar. Jika sebelum undang-undang subsidi terarah dilaksanakan bensin bersubsidi bisa dibeli dengan harga seribu rial perliter, sekarang harga bensin melambung menjadi 7000 rial perliter. Pemerintah memang masih memberi bantuan bensin kepada para pemiliki kendaraan bermotor lewat kartu khusus pompa bensin dengan harga perliter 4000 rial. Program ekonomi ini yang layak disebut agenda raksasa untuk mereformasi kondisi perekonomian Iran dimaksudkan supaya dana subsidi bahan bakar yang dikucurkan pemerintah tidak dinikmati sebagian besarnya oleh orang-orang kaya, tapi tersalurkan kepada masyarakat menengah ke bawah yang memang layak dibantu.

Kondisi serupa sebenarnya juga dialami Indonesia. Media Indonesia hari ini dalam kolom editorialnya mengangkat masalah ini dengan diawali pertanyaan yang menjengkelkan, yaitu mengapa perdebatan soal subsidi, khususnya subsidi bahan bakar minyak (BBM), seperti lingkaran setan yang tidak ada putusnya? Sebagian jawabannya juga tak kalah menjengkelkan: karena pemangku kepentingan di negeri ini terlalu takut untuk tidak populer.

Setiap pembatasan subsidi, apalagi pemangkasan, mengandung risiko politik. Risiko itu bisa berupa kritik amat tajam dengan tuduhan pemerintah tidak prorakyat. Tapi, bukankah pemimpin dipilih untuk berani menanggung risiko? Bukankah demi kesejahteraan rakyat dalam jangka panjang, seberat apa pun tantangan mesti dihadapi?

Sebagian besar elite politik sudah mafhum bahwa subsidi BBM di negeri ini dari waktu ke waktu terus membebani anggaran negara. Di APBN 2011, misalnya, subsidi BBM dipatok lebih dari Rp95 triliun, atau memakan hampir 10% anggaran negara.

Masih bisa dimaklumi jika subsidi itu jatuh ke tangan yang berhak. Akan tetapi, kenyataannya subsidi itu justru mengalir ke kantong-kantong mereka yang mampu. Lebih dari 50% subsidi premium, contohnya, dikonsumsi mobil pribadi.

Kendati sudah mengetahui buruknya distribusi dana subsidi, penyelenggara negara ini tidak punya nyali yang cukup untuk menghentikannya. Kegamangan terus menghantui sehingga ongkos yang mesti ditanggung pun kian membengkak.

Fakta paling nyata dari kegamangan itu ialah rencana pemberlakuan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Ide yang ditawarkan sejak awal 2008 itu hingga kini terus mulur-mungkret.

Pada awal 2010, ide tersebut kembali diwacanakan, bahkan pelaksanaannya sempat hendak diujicobakan pada Juni 2010. Juni terlewati, waktu pembatasan pun digeser ke Oktober. Eh, meleset juga. Lalu, diwacanakan lagi bakal dilakukan mulai 1 Januari 2011 untuk wilayah Jabodetabek. Tapi, buruknya persiapan dan perencanaan membuat target waktu tersebut pun lagi-lagi tak tercapai.

Komisi VII DPR yang membidangi energi meminta pemerintah mematangkan konsep pembatasan tersebut dan membawanya kembali ke DPR Januari nanti. Target pelaksanaan pembatasan pun mulur lagi ke akhir kuartal pertama 2011. Karena terus molor, target pengurangan subsidi pun gagal diraih. Semula, dengan asumsi mulai Januari ini konsumsi BBM bersubsidi di Jabodetabek sudah bisa dibatasi lalu disusul seluruh Jawa-Bali pada pertengahan 2011, kuota BBM bersubsidi bisa dihemat 4 juta kiloliter, atau senilai Rp8 triliun.

Namun, serangkaian kegamangan membuat target penghematan itu meleset, bahkan amat mungkin cuma bisa dihemat 1 juta kiloliter atau setara Rp2 triliun. Lalu, muncullah berbagai saran alternatif, seperti mengapa tidak ada keberanian untuk menaikkan harga BBM secara bertahap?

Toh, dengan menaikkan Rp300 per liter, misalnya, subsidi bisa berkurang mencapai Rp10 triliun. Lalu, akhir tahun depan dinaikkan lagi bertahap hingga mencapai harga keekonomian. Bukankah kita sudah memiliki pengalaman memutus ketergantungan BBM bersubsidi dengan mengonversi minyak tanah ke gas? Dalam kurun tiga tahun, sejak 2007, konversi itu mampu mengurangi subsidi hingga Rp21,38 triliun.