BANJARMASIN - Hampir tiap kelurahan di Kota Banjarmasin terdapat kawasan kumuh. Berdasarkan data dari Dinas Pekerjaan Umum, pada 2011 terdeteksi 26 kawasan kumuh di dua puluh enam kelurahan.

Di Kota Banjarmasin ada 50 kelurahan. Selain terdapat 26 kawasan kumuh, 18 kelurahan digolongkan masuk kategori kumuh berat.
Di antaranya adalah Kelurahan Pelambuan, Basirih, Rawasari dan Kelayan Selatan.

Berdasar data, pada 2010 juga terjadi peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat terdapat 24 kawasan kumuh di 24 kelurahan, dan 12 kelurahan masuk kategori kumuh berat.

"Salah satu penyebab peningkatan jumlah kawasan kumuh itu karena pada 2010 ada standar penilaian untuk kawasan tersebut. Peningkatan kawasan kumuh juga bisa akibat terkendalanya dana," kata Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kota Banjarmasin, Husni Erizal, Rabu (12/1).

Pada 2011, dinas PU Kota Banjarmasin menyiapkan lima kelurahan untuk ditingkatnya statusnya dari kumuh menjadi tidak kumuh. Lima kelurahan itu adalah Pelambuan, Kelayan Selatan, Pekapuran Laut, Surgi Mufti dan Kebun Bunga.

Anggaran untuk peningkatan status lima kelurahan itu mencapai Rp 97 miliar. Pemko Banjarmasin mengganggarkan Rp 4,5 miliar. Selebihnya bantuan dari dana APBN.

Kepala Dinas PU Kota Banjarmasin Nurul Fajar Desira menambahkan, penataan Banjarmasin akan mencontoh Jakarta pada era 1970an. Pemko meluncurkan program Mohammad Husni Thamrin (MHT) satu dan dua.

"Kini daerah kumuh jauh mengalami perkembangan. Mulai dari jalan lingkungannya yang tertata apik dan drainasenya yang berfungsi," kata Fajar.

Menurut Fajar, program MHT sangat memungkinkan dan strategis diterapkan di kota yang memiliki luas sekitar 97 kilometer persegi ini. Untuk pembiayaan, menurut Fajar dari pemerintha pusat.

Sementara itu, meskipun terjadi peningkatan jumlah kawasan kumuh, Kota Banjarmasin meraih penghargaan juara kedua Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah Bidang (PKPDB) PU. Banjarmasin hanya kalah dari Kota Balikpapan yang meraih juara pertama.

Direktur Penataan Bangunan Lingkungan dari Kementerian PU, Guratno Hartono mengatakan, pihaknya selalu dihadapkan pada keterbatasan anggaran. Menjadi tugas dan kewajiban daerah agar bisa menyinergikan anggaran daerah dengan anggaran pusat.

Menurut Guratno, Banjarmasin menuju kota Metropolitan, tentu wajib hukumnya mendapatkan dana APBN. Banyak program cipta karya yang bisa diakses, salah satunya pengurangan kawasan kumuh.

"Banjarmasin meraih juara dua bukan karena mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang juara pertama. Tetapi karena tantangan tahun ini lebih besar dan kota-kota lain mengalami peningkatan," ucap Guratno.


(has)