Jakarta – Kontroversi pernyataan tokoh agama tentang kebohongan rezim SBY berujung pada penyerangan figur pribadi. Serangan di antaranya disuarakan kelompok yang menamakan diri Gerakan Anti Din Syamsuddin atau Gadis.

Serangan disampaikan kelompok Gadis dengan membentangkan spanduk untuk Din Syamsuddin, Selasa (18/1), di sejumlah area publik di Jakarta. Satu di antaranya terpasang di depan gedung DPR/MPR Jakarta. Din yang turut dalam penyusunan pernyataan sikap yang berjudul kebohongan rezim SBY dituduh sebagai provokator yang berkedok tokoh agama.

Beberapa isi tulisan spanduk itu antara lain, “Din Syamsuddin Segeralah Bertaubat Kembali Ke Jalan yang benar”, “Kami Sudah Muak Dengan Povokasi Din Syamsuddin” dan “Din Provokator Berkedok Tokoh Agama/Intelektual”.

Sebelumnya, serangan yang bersifat pribadi terhadap Din juga telah dilakukan politisi Partai Golkar yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad.

Menurut Fadel, dengan turut dalam penyusunan pernyataan sikap berjudul kebohongan rezim SBY, Din tidak layak disebut sebagai intelektual. Fadel bahkan menyebut Din Syamsuddin sebagai tokoh antagonis.

Sementara Din Syamsuddin mebantah sejumlah serangan yang bersifat pribadi terhadap dirinya dan para tokoh agama lainnya terkait kritikan untuk pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ia mengaku menerima banyak serangan menyusul pernyataan sikap para tokoh lintas agama untuk pemerintahan SBY itu. Bahkan, secara pribadi, dirinya dituding sebagai provokator.

Menurut Din, pandangan itu sangat keliru. Sikap dan pandangan para tokoh agama, baik secara lisan maupun tertulis, adalah sikap dan pernyataan bersama. Dan itu murni dilandasi rasa tanggung jawab para tokoh agama terhadap kelangsungan bangsa dan negara ini.

Selain itu, Din menambahkan ada juga gerakan anti dirinya mengatasnamakan Gadis (Gerakan Anti Din Syamsuddin) yang menyebarkan spanduk dan pamflet anti Din Syamsuddin yang bertuliskan “Din Provokator”, dan berbagai spanduk lainnya.

“Saya dianggap ingin memakzulkan pemerintah dengan gerakan tokoh lintas agama. Padahal saya tidak setuju dengan pemakzulan. Itu tidak baik dan jangan kaitkan gerakan tokoh lintas agama dengan pemakzulan,” ucap Din, yang mengaku juga menyampaikan masalah ini ke SBY saat pertemuan kemarin malam. [mtr/kn]

sumber:Posted by K@barNet pada 19/01/2011

Kasus Gayus, SBY ‘JEBAK’ Boediono

JAKARTA – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan 12 instruksinya (Inpres) terkait penanganan kasus Gayus. SBY menunjuk Wakil Presiden, Boediono, sebagai penanggungjawab dalam penanganan kasus Gayus. Penunjukkan ini hanya akan menjebak Boediono saja.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Desmon Junaedi Mahesa, menilai penunjukkan Wakil Presiden, Boediono, sebagai penanggungjawab dalam kasus, Gayus H Tambunan, oleh Presiden hanyalah untuk meminjam tangan Boediono saja.

“Jangan-jangan ini cuma pinjam tangan Boediono saja, kalau (Inpres) ini tidak jalan yang disalah-salahkan itu Boediono, karena tidak mampu melakukan koordinasi dengan baik,” ujar Desmon kepada Waspada Online, tadi siang.

Desmon menyebutkan, langkah SBY yang menjadikan Boediono sebagai leading sector dalam penanganan kasus Gayus, tak ubahnya menjadikan Boediono sebagai alat “cuci tangan” SBY.

Lebih lanjut Desmon menyebutkan, penunjukkan Boediono sebagai penanggungjawab kasus hukum jelas akan menimbulkan persoalan dalam hal koordinasi dengan aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan maupun KPK.

Kasus Century yang menimpa Boediono menjadi penyebabnya. “Orang yang tersandera dengan kasus Bank Century, tiba-tiba menjadi leading sector dalam penegakan hukum, ada ewuh pekewuh gak,” ujarnya.

Terkait dengan substansi 12 Inpres itu, Desmond mempertanyakan tentang batas waktu penanganan kasus Gayus, serta tidak ada punishment bagi aparat penegak hukum jika gagal dalam penanganannya.

“Ada gak di dalam Inpres itu sanksi? Tidak ada sanksi terhadap Kapolri, Kejaksaan kalau tidak bisa menjalankan (Inpres, red) ini,” ujarnya.

Senada dengan itu, analis politik dari Universitas Sumatera Utara (USU), Ahmad Taufan Damanik, mengatakan penunjukkan Boediono merupakan bentuk “lepas tangan” SBY dalam tanggungjawabnya sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jika Boediono tidak berhasil dalam menangani kasus ini, masyarakat tidak akan menyalahkannya.

“Yang dituntut masyarakat saat ini adalah SBY langsung yang bertanggungjawab dan memimpin pengungkapan kasus besar ini. Bukannya malah dilimpahkan kepada orang lain seperti ini,” ungkap Taufan Damanik kepada Waspada Online, tadi malam.

Selain itu, lanjut Taufan, Boediono sendiri sudah tidak punya kredibilitas dalam menangani kasus hukum. Karena ia sendiri terjerat kasus Century yang hingga saat ini belum tuntas.

Tidak hanya dalam masalah hukum, menurut Taufan, Boediono secara tidak langsung sudah “tidak dianggap” sebagai wakil presiden. Ini dikarenakan kiprahnya yang tidak terlihat sejak pertama dia menjabat sebagai wakil presiden.

Selain itu image beliau juga telah habis tergerus dalam kasus Century, sehingga saat ini ia dianggap tidak memiliki kredibilitas sama sekali.

“Orang yang sudah tidak memiliki kredibilitas, mau memimpin apapun tidak akan berhasil. Dan kalau dilihat satu tahun belakangan ini, Indonesia seperti hanya memiliki satu presiden saja, karena Boediono sudah tidak dianggap,” kata Taufan.

Terkait pemberian tenggat waktu dan sanksi terhadap lembaga penegak hukum dalam menangani kasus mafia peradilan ini, menurut Taufan, ini menjadi keharusan untuk diterapkan.

Karena, menurutnya, dengan tenggat waktu dan sanksi yang diberikan, mereka akan berusaha semaksimal mungkin dan menimbulkan kejelasan dan jalan terang bagi terungkapnya kasus ini. “Beri tenggat waktu satu bulan, jika tidak berhasil copot saja. Buat apa dipertahankan jika tidak berguna untuk negeri ini,” pungkasnya. [WASPADA]

sumber:Posted by K@barNet pada 19/01/2011

Kenapa SBY Pilih Kasus Gayus, Bukan Skandal Century?

Instruksi Presiden terkait dengan kasus Bank Century dinilai menunjukkan kegamangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Mantan anggota Pansus Angket DPR terkait kasus Bank Century, Rommahurmuziy (Rommy), mengatakan, kegamangan itu bisa jadi disebabkan keterkaitan Wakil Presiden Boediono dengan kasus tersebut. Boediono, yang pernah menjabat Gubernur Bank Indonesia, termasuk dalam salah satu pejabat yang dalam rekomendasi DPR disebut diduga melakukan pelanggaran dalam pengucuran dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Hal inilah, menurut Rommy, yang membuat tone instruksi kasus Bank Century berbeda dengan instruksi untuk kasus Gayus.

“Saya memang mencermati dengan saksama instruksi itu. Ada beberapa catatan penting. Dalam kasus Gayus, ada perintah untuk sinergi dengan PPATK dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Tetapi, untuk kasus Century tidak ada. Saya melihat, ini mungkin karena ada kegamangan Presiden terkait posisi Pak Boediono,” kata Rommy, Selasa (18/1/2011).

Jika diperintahkan sinergi dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, kemungkinan, ada ketidakenakan Presiden jika Boediono diperiksa Satgas. “Itu manusiawi. Sebagai institusi, Satgas kan ad hoc. Bagaimana jika nanti memeriksa Boediono. Lebih baik jika hanya ditangani oleh KPK atau Kejaksaan Agung,” ujarnya.

Meski demikian, ia cukup optimistis dengan tindak lanjut penanganan kasus yang sempat “menggoncang” dunia politik tahun 2010 tersebut. DPR sendiri, dikatakan Rommy, harus turut merespons instruksi presiden dengan menyeimbangi kinerja Tim Pengawas Century yang masa kerjanya diperpanjang hingga tahun 2011 ini.

Kasus Gayus Mainan Baru Presiden SBY

Penuntasan kasus Gayus lewat Instruksi Presiden SBY diduga demi menutupi isu skandal Century yang kembali mencuat ke permukaan. Sebab DPR sedang mengumpulkan tanda tangan untuk Hak Menyatakan Pendapat terkait kasus bank yang berdampak sistemik dan merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun itu.

“Saya mempunyai pandangan kasus Gayus ini dipakai untuk menutupi isu Century yang kembali muncul setelah adanya wacana Hak Menyatakan Pendapat di DPR,” ujar peneliti Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) UGM Hifdzil Alim di Jakarta, Senin (17/1/2011).

Keseriusan SBY untuk menuntaskan kasus Gayus mulai terlihat dengan diadakannya rapat dadakan di Bandara Halim Perdanakusuma pada 14 Januari lalu dan rapat terbatas bidang hukum, politik dan keamanan pada hari ini. Namun ada pula yang menduga keseriusan SBY itu dibalut oleh kepentingan politik terselubung.

Tak hanya untuk menutupi kasus Century yang bergaung dari DPR, kasus Gayus dinilai Hifdzil menjadi momentum yang tepat untuk dipakai menangkis tudingan bohong yang dialamatkan padanya oleh sejumlah tokoh lintas agama baru-baru ini.

Tudingan bohong yang dialamatkan para tokoh lintas agama kepada SBY dinilai Hifdzil sebagai pukulan telak yang memalukan baginya. Sehingga SBY merasa perlu untuk menangkis citra buruk tersebut dengan menunjukkan keseriusannya terhadap kasus hukum yang menjadi perhatian publik.

Namun, Hifdzil melanjutkan, keseriusan SBY dalam penuntasan kasus Gayus masih menjadi tanda tanya besar mengingat eratnya kasus ini dikaitkan dengan mitra politiknya di Setgab Koalisi. Kasus Gayus kerap dihubung-hubungkan dengan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie sejak tiga perusahaannya disebut mantan pegawai Dirjen Pajak itu dalam persidangan.

“Makanya SBY harus perintahkan, bukan minta polisi untuk mengungkap siapa yang berada di baliknya. Biar SBY nggak terkesan memakai kasus ini untuk menutupi isu Century dan bisa melakukan sangkalan terhadap tuduhan tokoh-tokoh agama,” tutup Hifdzil. [Rima News]

sumber:Posted by K@barNet pada 19/01/2011

Rakyat Dimiskinkan Oleh Sistem Kapitalisme Neoliberal

JAKARTA – Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi menilai silaturahim, pertemuan tokoh lintas agama di Istana sangat baik. Karena tidak ada silaturahim yang tidak baik.

“Tapi kalau niatnya menyelesaikan masalah bangsa yang berat-berat, masih jauh panggang dari apinya,” ujar Kiai Hasyim di Jakarta, Selasa (18/1).

Karenanya, menurut pengasu Pondok Pesantren Al-Hikam, Indonesia sudah terlanjur menjadi ‘tricky country’ yang penuh trik-trik, siasat, pengalihan masalah dan rekayasa. Sehingga, sesungguhnya hampir tidak ada masalah berat yang diselesaikan, kecuali seperti diselesaikan sebagai spektrum dari politik pencitraan.

“Inpres yang banyak sehubungan dengan protes lintas agama, masih harus dilihat apakah dijalankan atau tidak,” katanya.

Jadi menurutnya, bukan masalah pertemuan di istana itu terbuka atau tertutup. Dikatakannya, keterbukaan pun bukan menjadi jaminan satu-satunya. Pembahasan terbuka tentang century oleh DPR RI selama dua bulan non-stop melalui TV yang bermula semangat melalui jargon “marilah kita buka seterang terangnya” berakhir dengan kalimat “marilah kita tutup segelap-gelapnya” dan semua anggota parlemen mengamininya.

“Gayus yang sesungguhnya masalah pajak bergeser ke masalah pasport. Rakyat tidak mungkin mampu berbuat yang berarti, karena dimiskinkan oleh sistem kapitalisme liberal yang absolut sehingga ada ketergantungan absolut pada kekuasaan dan pemegang uang,” katanya.

Menurut dia, demokrasi dalam kondisi ini, menurutnya, akan menjadi industri. “Kita lihat saja apakah yang hadir di istana pemuka agama atau pengurus agama. Pemuka agama tidak lagi perlu kamasyhuran karena tujuannya hanya keluhuran sedangkan kapasitas pengurus perkumpulan agama, isi ranselnya masih anekarasa,” tambahnya.

Namun, apresiasi harus tetap kita sampaikan ke pertemuan istana, karena tokoh agama berkewajiban menyampaikan, manis atau pahit. “Sebaiknya umat wait and see, sambil melihat seterusnya,” pungkasnya. [Rima News]

sumber:Posted by K@barNet pada 19/01/2011