BANJARMASIN - Tepuk tangan menggema dari dalam ruang sidang DPRD Banjarmasin saat Wali Kota Banjarmasin, Muhidin mengusulkan agar lima persen dari keuntungan pengusaha walet agar disumbangkan kepada masyarakat sekitar.

Ide wali kota yang disampaikan dalam sidang paripurna DPRD Kota Banjarmasin, ternyata mendapat sambutan positif dari anggota dewan yang hadir, Selasa (4/1).

Muhidin lebih lanjut mengharapkan usulnya itu bisa dibuatkan payung hukumnya, peraturan daerah (Perda). Setelah perda, dia pun berencakan membuat peraturan wali kota (Perwali).

"Pengusaha walet semacam membayar retribusi lima persen dari keuntungannya untuk masyarakat sekitar. Pengelolaannya bisa melalui ketua RT masing-masing," katanya.

Dia mengatakan, dengan demikian masyarakat tidak mendengar bunyi burung walet saja, tetapi juga mendapat kontribusi dari retribusi tersebut.

"Jika masyarakat di sekitarnya kalangan berada, maka tidak berlaku itu. Tetapi itu untuk masyarakat yang tidak mampu," ujarnya.

Secara tegas dia mengaku tidak segan-segan memberi sanksi bagi pengusaha yang mengabaikan. "Silakan saja kalau pengusaha mau menentang, kami pun tak segan-segan mencabut izinnya. Ruko sarang walet milik siapapun, punya Ketua DPRD kah, atau milik wali kota kah, tetap bayar retribusi lima persen," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Tata Kota (Distako), Hamdi mengaku akan membentuk panitia khusus, terdiri dari dinas pertanian, badan lingkungan hidup, bappeko, bagian hukum, dan asisten dua Pemko.

Mereka juga melibatkan anggota DPRD Kota, dan asosiasi pengusaha walet di Kota Seribu Sungai ini untuk menetapkan mekanismenya. Dia mencontohkan, seperti bentu bantuan apa yang pengusaha berikan kepada masyarakat nantinya.

"Bentuk kontribusinya kepada masyarakat berupa apa. Sarang yang ada di kawasan pertokoan dan pasar nanti, bantuannya ke warga bagaimana," jelasnya.

Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Banjarmasin, Priyo Eko Wusono mengatakan, di Banjarmasin terdapat lebih dari 252 titik sarang burung walet.

(has/nn)