Seorang pejabat Iran mengatakan, dua unit kapal perang Angkatan Laut Republik Islam Iran tiba di Laut Mediterania setelah melintasi Terusan Suez, Mesir. Kapal itu dijadwalkan bersandar di pelabuhan Latakia, barat Suriah.

Pejabat tersebut kepada IRNA, Selasa (22/2/2011) di Damaskus menuturkan, kapal itu baru akan tiba di pelabuhan Latakia setelah dua hari melayari Laut Mediterania. Kedua kapal ini dijadwalkan menurunkan jangkarnya di Latakia pada Kamis besok.

Dua kapal perang Iran yang dinamakan Alvand dan Kharg, kemarin pagi melintasi Terusan Suez setelah mendapatkan izin resmi dari otorita kawasan itu. Peristiwa ini merupakan yang pertama kali sejak terjadinya Revolusi Islam tahun 1979.

Sebelumnya, Wakil Panglima Angkatan Laut Iran, Laksamana Gholam-Reza Khadem Bigham menginformasikan bahwa Angkatan Laut Iran sebagai kekuatan strategis harus senantiasa hadir di kawasan dan perairan internasional. Ditambahkannya, unit permukaan dan bawah permukaan Angkatan Laut Iran akan dikirim ke Laut Merah dan Mediterania.

Menurutnya, misi kapal-kapal tersebut selain memberikan pendidikan praktis kepada mahasiswa akademi angkatan laut, juga mengidentifikasi kondisi di kawasan.

Alvand dan Kharg, adalah kapal perang dan pendukung operasi dengan bobot masing-masing 1.500 ton dan 33 ribu ton. Kapal perang Kharg mengangkut 250 pelaut dan dapat membawa tiga unit helikopter serta dilengkapi dengan torpedo dan rudal anti-kapal. (IRIB/RM/22/2/2011)


Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran menyuarakan keprihatinan atas laporan tentang perjanjian strategis, yang mungkin terjadi antara Amerika Serikat dan Afghanistan.

Perjanjian itu akan merusak perdamaian, stabilitas dan keamanan di Afghanistan dan kawasan, ujar Jurubicara Departemen Luar Negeri Iran Ramin Mehmanparast dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (22/2).

Pejabat Iran ini juga menegaskan bahwa kesepakatan itu akan memperumit situasi di Afghanistan dan kawasan. Mehmanparast mendesak pemerintah Kabul dan bangsa Afghanistan untuk bersikap hati-hati terkait campur tangan asing dalam urusan internal negara mereka.

Amerika Serikat dilaporkan berencana untuk membangun pangkalan permanen di negara yang dilanda perang itu guna mempertahankan kehadiran pasukannya di Afghanistan, melebihi batas waktu penarikan pada tahun 2014.

Presiden Afghanistan Hamid Karzai belum memberikan batas waktu untuk memfinalisasi kesepakatan dengan Washington, namun mengatakan apapun bentuk kemitraan jangka panjang harus mendapat persetujuan parlemen.

Rencana membangun pangkalan militer permanen AS di Afghanistan pertama kali dimunculkan oleh seorang anggota senior Kongres, Lindsay Graham pada awal Januari 2011. Senator Lindsay Graham mengatakan bahwa pangkalan udara AS di Afghanistan akan menguntungkan Washington dan sekutu Baratnya.

"Kita memiliki pangkalan udara di seluruh dunia dan beberapa pangkalan udara di Afghanistan kemungkinan akan membantu pasukan keamanan negara itu dalam melawan Taliban," kata senator Republik itu.

"Ini akan menjadi sinyal ke Pakistan bahwa Taliban tidak akan pernah kembali. Di Afghanistan mereka dapat mengubah perilakunya. Ini akan memberi pesan ke seluruh wilayah bahwa Afghanistan akan menjadi tempat yang berbeda," tukasnya. (IRIB/RM/23/2/2011)


Rezim Zionis Israel mengkhawatirkan posisinya di kawasan setelah revolusi Mesir menggulingkan Presiden Hosni Mubarak, kata Duta Besar Iran untuk PBB.

Mohammad Khazaei kepada IRNA pada hari Selasa (22/2) mengatakan, selama ini pemerintah Mubarak menjadi pelindung kepentingan Israel dan AS di Timur Tengah. Ditambahkannya, Israel merasa dalam bahaya setelah tumbangnya Mubarak.

Runtuhnya rezim Mubarak membuat Israel takut, karena telah kehilangan sekutu utamanya yang bekerjasama dengan Tel Aviv dalam menekan rakyat Palestina. Selama aksi protes, para demonstran Mesir mendesak pemerintah untuk tidak merusak masa depan legitimasi dengan mengakui Israel.

Menurut Khazaei, masalah hubungan persahabatan Iran dengan pemerintah Mesir selanjutnya akan menjadi salah satu perhatian utama Zionis. Ditandaskannya, AS dan Israel khawatir tentang peran penting Republik Islam Iran dalam transformasi regional dan dunia.

Pada kesempatan itu, Khazaei juga mengkritik pemerintahan Presiden AS Barack Obama karena tidak konsisten dalam menyikapi revolusi di Afrika Utara. "Ketika pemerintah tidak demokratis yang akan runtuh, para pejabat Washington mulai berbicara tentang kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia demi kepentingannya," katanya.

"Sekarang, Gedung Putih harus menjawab mengapa mereka menghabiskan dana milyaran dolar untuk militer Tunisia dan Mesir saat rakyat di negara itu berada dalam situasi ekonomi yang sulit," tegasnya. (IRIB/RM/23/2/2011)