Arab Saudi Bersiaga Penuh Antisipasi Demonstrasi
Situs Pemberitaan Al Rasheed melaporkan. Pasukan keamanan Arab Saudi dalam bersiaga penuh guna mengantisipasi kemungkinan aksi demo di negaranya, kesiagaan ini tidak ada batas waktu ditentukan untuk wilayah timur yang kaya minyak. Wilayah timur Arab Saudi disebut-sebut sebagai daerah yang rawan aksi unjuk rasa. Untuk itu, pasukan keamanan mulai dikerahkan di wilayah timur Arab Saudi.Arab Saudi saat ini benar-benar ketakutan menyusul lengsernya rezim Ben Ali di Tunisia dan Mubarak di Mesir. Revolusi rakyat di dua negara ini menjadi momok tersendiri bagi kerajaan Arab Saudi. Apalagi beberapa hari terakhir ini diberitakan kondisi fisik Raja Arab Saudi yang kian memburuk, bahkan sumber pemberitaaan tertentu melaporkan bahwa Raja Abdullah bin Abdul Aziz meninggal dunia di Maroko. Simpang siur pemberitaan kondisi fisik Raja Abdullah membuat pemerintah Arab Saudi mengerahkan pasukan di titik-titik daerah sensitif.
Departemen Dalam Negeri Arab Saudi menyatakan bahwa 50 persen pasukan keamanan negara ini dikerahkan di wilayah timur yang juga kaya minyak. Belum lama ini, masyarakat Arab Saudi menggelar aksi unjuk rasa yang memprotes layanan pemerintah atas daerah-daerah yang terkena banjir.
Beberapa waktu lalu, polisi Arab Saudi juga menangkap 50 perempuan yang menuntut pembebasan para tahanan yang dipenjara tanpa prosedur pengadilan. Menurut laporan tersebut, para tahanan itu dijebloskan ke penjara dengan alasan terlibat dalam gerakan Al-Qaedah. Situs Al-Rasheed juga melaporkan bahawa para pejabat keamanan Arab Saudi mengeluarkan instruksi untuk mengontrol ketat para pemuda. Selasa lalu, sebuah partai oposisi di Arab Saudi medeklarasikan eksistensinya dan menuntut pembatasan wewenang raja di negara ini.
(IRIB/INN/AR/SL)
mainsource:http://konspirasi.com/peristiwa/arab-saudi-bersiaga-penuh-antisipasi-demonstrasi/
Militer Mesir Picu Emosi Rakyat Patuhi Perjanjian Camp David.
Militer Mesir yang kini berkuasa di Mesir memancing emosi rakyat karena pernyataan nomor 4 yang menegaskan tetap menjaga perjanjian Camp David. Menyusul pernyataan militer tersebut, sumber-sumber pemberitaaan melaporkan kontak telepon Menteri Pertahanan Zionis Israel, Ehud Barak, dengan Ketua Dewan Tinggi Militer Mesir, Mohammad Hossein Tantawi yang kini memegang kendali pemerintah setelah Mubarak lengser.
Setelah Mubarak menyatakan mundur dan menyerahkan wewenanya ke militer, Tel Aviv langsung mengontak Tantawi yang juga Ketua Dewan Tinggi Militer Mesir. Juru Bicara Militer Zionis Israel hari Ahad (13/2) menyatakan bahwa Ehud Barak melakukan pembicaran via telepon dengan Tantawi.
Sebelumnya, PressTV melaporkan, Dewan Tinggi Militer Mesir mengeluarkan statemen nomor 4 yang isinya menegaskan berlakunya semua perjanjian internasional Mesir, termasuk perjanjian Camp David. Menyusul pernyataan militer tersebut, Perdana Menteri Zionis Israel, Benyamin Netanyahu merasa lega dan menyambut baik keputusan Dewan Tinggi Militer Mesir. Netanyahu dalam rapat kabinetnya hari Ahad (14/2) mengatakan, “Mesir selama bertahun-tahun mengakui legalitas perjanjian Camp David. Perjanjian ini menjadi tolok ukur perdamaian dan stabilitas bagi kedua negara dan bahkan kawasan.”
Sementara itu, masyarakat revolusioner Mesir menolak keras statemen militer dan menganggapnya sebagai kebijakan yang melanjutkan arogansi rezim Mubarak. Untuk itu, para pengunjuk rasa di Mesir tetap melanjutkan aksi demo mereka haingga semua tuntutan mereka tercapai.
Pada tahun 1979, Mesir adalah negara pertama yang menandatangani perjanjian perdamaian dengan Zionis Israel melalui mediasi AS. Perjanjian Perdamaian Camp David ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih yang diselenggarakan untuk ‘perdamaian’ di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memimpin perundingan rahasia yang berlangsung selama 12 hari antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian ini dinamai Camp David karena pertemuan antarpemimpin Mesir dan Zionis Israel dilakukan di tempat peristirahatan para presiden AS, Camp David di Frederick County, Maryland. Perjanjian ini kemudian melahirkan Perjanjian Damai Israel-Mesir pada tahun 1979.
Saat Jubir Militer Zionis Israel mengumumkan pembicaraan Ehud Barak dengan Tantawi, para pendemo di Bundaran Tahrir tengah bentrok dengan pasukan militer Mesir. Para pendemo bersikeras tetap berada di bundaran selama militer Mesir tidak memenuhi janjinya untuk menyerahkan pemerintah ke rakyat dan menerapkan politik demokratis.
Sebelumnya, militer Mesir berjanii akan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah yang dipilih oleh rakyat. Namun hingga kini, para pejabat militer belum menentukan agenda untuk merealisasikan janjinya. Hingga kini, ribuan para pendemo masih berada di jalan-jalan guna menuntut semua keinginannya.
(IRIB/AR/SL)
Muammar Gaddafi: Rakyat Palestina Harus Bersatu Lawan Israel
Pemimpin Libya Muammar Gaddafi menyerukan agar pengungsi Palestina harus memanfaatkan gelombang pemberontakan rakyat terhadap rezim di Timur Tengah. Rakyat Palestina harus menggelar aksi massa di perbatasan Israel, sampai Israel menyerah pada tuntutan mereka, katanya pada hari Minggu kemarin (13/2).
Gaddafi dihormati di banyak bagian dunia Arab atas kritikannya tanpa kompromi terhadap Israel dan pemimpin Arab yang berurusan dengan negara Yahudi, meskipun beberapa rakyat di wilayah tersebut menolak inisiatif tersebut dan menyebutnya tidak realistis.
Ia memberikan pidato besar pertama sejak pemberontakan rakyat di negara tetangga Mesir yang telah memaksa Presiden Hosni Mubarak untuk mengundurkan diri, suatu peristiwa yang semakin menjalar di dunia Arab dan mendorong spekulasi bahwa pemerintah Arab lainnya juga bisa digulingkan.
“Armada kapal harus membawa rakyat Palestina … dan menunggu sampai masalah Palestina teratasi,” Gaddafi mengatakan di televisi negara. “Ini adalah waktunya revolusi rakyat.”
“Kita perlu menciptakan masalah bagi dunia. Ini bukanlah deklarasi perang. Ini adalah panggilan untuk perdamaian,” katanya dalam pidato yang diberikan untuk menandai kelahiran Nabi Muhammad.
Dia juga mengatakan: “Semua negara-negara Arab yang memiliki hubungan dengan Israel adalah rezim pengecut.”
Gaddafi juga mengeluarkan seruan ke negara-negara Muslim untuk bergabung melawan kekuatan Barat. Dia mengatakan dunia ini dibagi menjadi putih, yang menunjukkan Amerika Serikat, Eropa dan sekutu-sekutu mereka, dan hijau untuk dunia Muslim.
“Warna putih telah memutuskan untuk menyingkirkan warna hijau,” kata Gaddafi. “Negara-negara ini harus bersatu melawan warna putih karena semua negara-negara putih adalah musuh Islam.”
Ia mengatakan tindak kekerasan yang dilakukan oleh jaringan Al Qaidah Usamah Bin Ladin telah melanggar Islam karena mereka membunuh orang tidak berdosa. Namun dia mengatakan ada penjelasan politik bagi munculnya Islam militan.
“Mengapa gerakan ini muncul? Terlepas dari perilakunya, dalam analisis saya gerakan ini muncul sebagai tanggapan terhadap arogansi Amerika terhadap negara Islam dan dalam menanggapi hegemoni barat atas dunia Islam,” kata Gaddafi.
“Ini merupakan tanggapan terhadap penguasaan mereka di dunia Islam, pengabdian para penguasa di dunia Islam kepada mereka, serta arogansi dari Eropa dan Amerika Serikat,” katanya.(fq/reu)
eramuslim
Israel Khawatir Aliansi Timur-Tengah Baru Setelah Mubarak Lengser
Setiap pergejolak yang terjadi di Timur Tengah selama tiga dekade ini, rezim Mesir tampaknya menjadi yang paling kuat dalam dukungan terhadap rezim Zionis. Gesekan dalam hubungan antara Tel Aviv dan Kairo sangat jarang, meskipun terkadang berat, tetapi tidak merusak fondasi aliansi strategis yang diciptakan oleh perjanjian perdamaian Israel – Mesir. Para pemimpin Israel tahu bahwa sayap kiri mereka aman saat mereka pergi berperang, membangun pemukiman dan menegosiasikan perdamaian dilain pihak.
Pengunduran diri Mubarak mengikuti 18 hari protes di Mesir menghadirkan di era baru ketidakpastian bagi seluruh kawasan, dan untuk Israel pada khususnya. Pemerintahan panjang dari pemimpin Mesir itu bukanlah sesuatu yang tidak biasa untuk Timur Tengah. Hafez Assad Syiria memimpin selama 30 tahun, seperti Mubarak di Mesir, Raja Hussein dan Yasser Arafat memerintah selama 40 tahun. Tapi ketika mereka turun dari panggung, warisan mereka aman. Hussein dan Assad mewariskan kendali kepada anak-anak mereka, dan Arafat digantikan oleh wakil veterannya, Mahmoud Abbas. Inilah sebabnya mengapa perubahan penjaga di Yordania, Syiria dan Otoritas Palestina dianggap oleh Israel sebagai alami, tidak membangkitkan kekhawatiran khusus.
Tapi ini bukan situasi di Mesir saat ini. Mubarak terlempar keluar, sebelum dia bisa mempersiapkan salah seorang pembantu dekatnya atau anaknya untuk mengambil alih sebagai presiden. Komandan Tentara yang mengambil alih berusaha menenangkan masyarakat Mesir dan masyarakat internasional dengan janji bahwa mereka tidak memiliki niat untuk mendirikan junta baru di Kairo, melainkan, rencana untuk melanjutkan untuk mentransfer kekuasaan kepada pemerintah sipil melalui pemilihan umum yang bebas. Tapi ada tidak satupun, termasuk para jenderal di Dewan Agung pasukan bersenjata, yang tahu bagaimana dan kapan transisi rezim akan dilakukan. Sejarah mengajarkan kita bahwa setelah revolusi, dibutuhkan beberapa tahun sebelum pertikaian dalam negeri baru itu stabil.
Ketidakpastian ini mengganggu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Reaksinya selama hari-hari pertama revolusi merupakan kegelisahan mendalam bahwa perjanjian damai dengan Mesir mungkin runtuh. Dia mencoba mencegah turunnya Mubarak selama mungkin, tetapi tidak berhasil, dan pada hari Sabtu ia memuji pengumuman militer Mesir bahwa semua perjanjian internasional akan dihormati, termasuk perjanjian perdamaian dengan Israel.
Netanyahu takut kemungkinan bahwa Mesir akan menjadi republik Islam, bermusuhan dengan Israel – semacam sebuah Iran baru, tetapi lebih dekat secara fisik. Ia berharap ini tidak terjadi dan bahwa Mesir akan mengikuti jejak Turki, melestarikan ikatan formal dengan Israel, kedutaan, hubungan udara dan perdagangan, bahkan ketika mengekspresikan kritik kuat dari perlakuan rezm itu kepada Palestina.
Skenario kasus yang terbaik, dalam pandangannya, bahkan jika sangat tidak mungkin terjadi, adalah bahwa Mesir akan menjadi seperti Turki sebelum era Erdogan: sebuah negara yang pro-Amerika, dikontrol oleh militer.
Netanyahu berbagi dengan Mubarak akan kekhawatiran tentang kekuatan tumbuh Iran. Mesir memainkan peran kunci dalam Sunni, “moderat,” sumbu, yang berbaris di samping Israel dan Amerika Serikat terhadap ‘musuh’ mereka Mahmoud Ahmadinejad dan sekutunya di Libanon, Syiria dan Jalur Gaza.
Jatuhnya rezim di Kairo tidak mengubah logika strategis. Kaum revolusioner di Tahrir Square yang termotivasi oleh kebanggaan nasional Mesir dan bukan oleh adorasi mereka pada Revolusi seperti di Iran. Siapa pun yang mengantikan Mubarak akan ingin mengikuti garis ini, bahkan meningkatkan nasionalisme Mesir, dan tidak mengubah Mesir menjadi satelit Iran. Meskipun demikian, ini tidak berarti bahwa penerus Mubarak akan mendorong Israel untuk menyerang instalasi nuklir Iran.
Sebaliknya: mereka akan mendengarkan opini publik Arab, yang menentang perang pendahuluan terhadap Iran. Israel akan merasa sulit untuk mengambil tindakan jauh ke timur ketika tidak bisa mengandalkan perjanjian diam-diam pada tindakannya di perbatasan barat. Tanpa Mubarak tidak ada serangan Israel terhadap Iran. Penggantinya akan memofokuskan pemerintah pada kemarahan massa, jika mereka melihat dia sebagai kolaborator dalam operasi tersebut.
Siapa pun yang menentang pemogokan, atau takut konsekuensinya – meskipun mereka tampaknya mendukung, seperti Netanyahu dan Menteri Pertahanan Ehud Barak – kini memiliki alasan utama. Kami ingin menyerang Iran, mereka akan menulis dalam memoar mereka, tetapi kami tidak bisa karena revolusi di Mesir.
Seperti yang Ehud Olmert katakan bahwa ia hampir membuat perdamaian, mereka akan mengatakan bahwa mereka nyaris berperang. Turunnya Mubarak menghalangi Israel melakukan perang. Hal ini tampaknya telah menjadi kontribusi terakhirnya untuk stabilitas regional. (iw/hz)
suaramedia
0 comments to "Rakyat Mesir wajib Patuhi Perjanjian Camp David..?????"