Menurut Kantor Berita ABNA, Kecintaan kepada Rasulullah SAW dan Ahlulbait menjadi bagian dari sejarah dan budaya masyarakat Indonesia sejak Islam hadir. Kecintaan itu demikian melekat dan mengakar dalam berbagai tradisi Nusantara sehingga melahirkan Islam yang penuh toleransi, menjunjung tinggi keragaman, mengedepankan perdamaian, dan kesediaan mempertahankan harga diri dan kemerdekaan serta membela kaum tertindas.

"Lahir dari kecintaan dan ikatan yang telah mengakar itulah sejak lama masyakarakat Indonesia mengharapkan hadirnya sebuah organisasi kemasyarakatan yang mencerminkan nilai-nilai Ilahi yang diajarkan Rasulullah dan Ahlulbait sucinya di negeri tercinta ini," ucap Ketua Dewan Syura Ahlulbait Indonesia Dr. Umar Shahab, MA., Lc dalam rilis yang dikirimkannya ke beberapa media di Jakarta, Rabu (15/6).

Atas semua alasan itu, kini hadir organisasi kemasyarakatan bernama Ahlulbait Indonesia. Organisasi dideklarasikan di Jakarta, (15/6). Ahlulbait Indonesia diharapkan mampu mengemban fungsi perdamaian yang sangat dirindukan masyarakat. Ormas Ahlulbait Indonesia lahir dari kehendak kuat untuk memperteguh NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

"Ahlulbait Indonesia sepenuhnya yakin bahwa pelbagai krisis yang kita hadapi dewasa ini, merupakan akibat langsung dari terus berlangsungnya segala rupa penindasan, rasisme, fanatisme golongan, sektarianisme, dan tindakan-tindakan anti-kemanusiaan lainnya," ujar Hassan Alaydrus, Ketua Umum DPP Ahlulbait Indonesia.

Menurut Hassan Alaydrus, ajaran Islam menyuruh semua orang untuk bangkit dan berjuang menghapuskan segenap tindakan anti kemanusiaan itu demi memperbaiki kehidupan manusia. Ormas Ahlulbait Indonesia meyakini, kehadirannya diperuntukan bagi keseluruhan rakyat. Ahlulbait Indonesia percaya, deklarasi organisasi hanyalah langkah awal dalam melayani rakyat Indonesia.

"Oleh karena itu, Ahlulbait Indonesia akan berperan aktif bersama dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa," jelas Hassan Alaydrus. Ia menambahkan, persatuan dan kesatuan bangsa tak mungkin terwujud tanpa persatuan umat Islam.

Ahlulbait Indonesia percaya, kebhinekaan Indonesia mengandung pesan kemanusiaan. Karena Islam mengajarkan, perbedaan apapun yang muncul mengandung anugerah dan manifestasi dari Maha Sempurna dan Maha Kaya Ilahi. Perbedaan adalah pelajaran berharga yang dinilai dapat meningkatkan rasa solidaritas kemanusiaan dan kecintaan terhadap Allah SWT.

Maka, dalam deklarasinya, Ahlulbait Indonesia menegaskan, sebagai ormas yang menjadi garda depan menegakkan nilai-nilai akhlakul karimah. "Karena bagaimanapun, nilai-nilai akhlakul karimah adalah syarat mutlak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Hassan Alaydrus.

Sementara itu, Sekjen Ahlulbait Indonesia Drs. Ahmad Hidayat mengatakan, organisasinya berbeda dengan IJABI (Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia), salah satu organisasi Syi’ah yang sebelumnya telah berdiri.

“Kita beda orang dan beda organisasi, namun memiliki kesamaan dalam semangat,“ ujarnya.

Menurut Ahmad Hidayat, sebelumnya, organisasi ini hanyalah berbentuk sebuah yayasan biasa yang bergerak pada bidang sosial, namun setelah perjalanan lima tahun, maka diputuskan menjadi sebuah organisasi.

Meski baru, Hidayat mengklaim, organisasi ini telah memiliki banyak pengikut (jamaah).

“Kalau dihitung-hitung, telah menyebar dari Aceh sampai Papua, “ujarnya.

Deklarasi pembentukan ABI Rabu (15 Juni 2011) malam yang bertempat di Gedung Balai Prajurit Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan tersebut, juga dirangkaikan dengan peringatan “Wiladah Ali Bin Abi Thalib” dan hadir Ust. Muhammad bin Alwi BSA sebagai pemberi ceramah mengenai Imam Ali. Selain itu juga sambutan Ketua Dewan Syura Ahlulbait Indonesia, sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat DPP, dan orasi Sekjen DPP Ahlulbait Indonesia.

mainsource:http://abna.ir/data.asp?lang=12&id=247862

Ormas Baru Berdiri, Ahlulbait Indonesia !

Setelah kemunculan organisasi masa (ormas) Nasional Demokrat (Nasdem) beberapa waktu lalu menarik perhatian publik, muncul lagi ormas Islam bernama Ahlulbait Indonesia. Ormas itu dideklarasikan di Gedung Balai Prajurit Marinir, Cilandak, Jakarta Selatan. Demikian situs vivanews kamis (16/6) melaporkan.

"Bersih dari tindakan anarkis dan terbebas dari terorisme dengan ukhuwah Islamiyah serta menghargai perbedaan dengan semangat kebhinekaanya." kata Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Ahlulbait Indonesia, Ahmad Hidayat.

Ormas ini menurut Ahmad Hidayat, sama halnya dengan Nahdatul Ulama ataupun Muhammadiyah. "Ya ini sama dengan Nahdatul Ulama dan Muhammadyah, kecuali Ahmadiyah tolong bedakan."

Ketua Dewan Syura Ahlulbait Indonesia, Umar Shahab, menjelaskan bahwa ormas Islam ini lahir dari kehendak kuat untuk memperteguh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mencerminkan nilai-nilai Ilahi seperti ajaran Rasulullah serta Ahlulbait sucinya.

"Lahir dari kecintaan dan ikatan yang telah mengakar itulah sejak lama masyakarakat Indonesia mengharapkan hadirnya sebuah organisasi kemasyarakatan yang mencerminkan nilai-nilai Ilahi yang diajarkan Rasulullah dan Ahlulbait sucinya di negeri tercinta ini," kata Umar.

Kehadiran ormas bernama Ahlulbait Indonesia ini diharapkan mampu mengemban fungsi perdamaian yang dirindukan masyarakat. Menurutnya, ormas ini akan berperan aktif bersama dengan organisasi kemasyarakatan Islam lainnya untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa karena persatuan dan kesatuan bangsa tak mungkin terwujud tanpa persatuan umat Islam.

Ahlulbait Indonesia percaya kebhinekaan Indonesia mengandung pesan kemanusiaan. Karena Islam mengajarkan bahwa perbedaan apapun yang muncul mengandung anugerah dan manifestasi dari Kemahasempurnaan dan Kemahakayaan Ilahi. Perbedaan adalah pelajaran berharga yang dinilai dapat meningkatkan rasa solidaritas kemanusiaan dan kecintaan terhadap Allah SWT.

Maka, dalam deklarasinya, Ahlulbait Indonesia menegaskan dirinya sebagai ormas yang menjadi garda depan dalam menegakkan nilai-nilai akhlakul karimah. "Karena bagaimanapun, nilai-nilai akhlakul karimah adalah syarat mutlak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Ketua Umum DPP Ahlulbait Indonesia, Hassan Alaydrus.(IRIB/Vivanews/16/6/2011)

Maraknya Korupsi di Indonesia

Kasus yang muncul dari Partai Demokrat sepertinya tak kunjung habis. Setelah Muhammad Nazaruddin, mantan bendahara umum, partai yang berkuasa ini dihadapkan pada kasus lain. Kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dilaporkan akan memeriksa Muhammad Nasir, anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Demokrat.

Mereaksi hal ini, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustofa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi tidak asal memeriksa Muhammad Nasir hanya karena desas-desus. "Harus ada fakta dan data yang melandasi kenapa dia harus dipanggil," katanya di gedung DPR, Jakarta, Selasa 14 Juni 2011 kemarin.

Menurut dia, partainya belum memperbincangkan dugaan keterlibatan Nasir dalam sejumlah kasus dugaan korupsi yang disebut-sebut juga terkait dengan bekas Bendahara Umum Demokrat, Muhammad Nazaruddin. "Keterlibatannya seperti apa, belum jelas," ucapnya.

Sekretaris Fraksi Demokrat di DPR ini juga menyatakan tak mengetahui kasus dugaan korupsi dalam proyek di Kementerian Pendidikan Nasional. "Kami tak tahu. Yang kami tahu hanya soal wisma atlet itu," ujar Saan.

Namun fraksinya mempersilakan KPK memeriksa Nasir, yang juga anggota Badan Anggaran dan Komisi Hukum DPR. Saan menginginkan KPK menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. "Kami berharap itu tak hanya berdasarkan desakan, tapi ada fakta yang jelas," katanya.

Saan menanggapi desakan sejumlah pegiat antikorupsi yang menginginkan KPK memeriksa Nasir, adik Nazaruddin, dalam kasus suap proyek wisma atlet di Palembang atau dugaan korupsi di Kementerian Pendidikan. "Siapa pun yang dianggap mengetahui atau dekat harus diperiksa," kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi UGM, Zainal Arifin Mochtar, dua hari lalu.

Nasir menolak mengomentari dugaan keterkaitannya dengan kasus Nazaruddin.
Nasir pernah menjadi komisaris dan pemilik saham PT Mahkota Negara dan PT Anugrah Nusantara Jaya, dua perusahaan pemenang tender proyek senilai Rp 142 miliar itu. Nazaruddin-Nasir juga pendiri, pemegang saham, dan pengurus PT Anak Negeri, PT Mahkota Negara, serta PT Anugrah Nusantara.

Pada Jumat pekan lalu, Nazaruddin mangkir dari panggilan KPK sebagai saksi kasus di Kementerian Pendidikan Nasional pada 2007 itu. Ia dipanggil sebagai pemilik PT Anugrah Nusantara. Senin lalu, ia juga tak menghadiri pemeriksaan di KPK dengan alasan masih sakit di Singapura. Sedianya, ia diperiksa sebagai mantan Komisaris PT Anak Negeri dalam kasus dugaan suap Rp 3,2 miliar yang terkait dengan proyek wisma atlet SEA Games XXVI di Jakabaring, Palembang.

KPK melayangkan surat panggilan kedua kepada Nazaruddin pada Senin lalu agar hadir pada Kamis mendatang. "Kemarin surat panggilannya dikirim," kata juru bicara KPK, Johan Budi S.P., kemarin. Surat dialamatkan ke kediaman di Jalan Pejaten Barat, Jakarta Selatan, kelurahan setempat, Sekretariat Jenderal DPR, dan Sekretariat Fraksi Demokrat DPR. Jika Nazar membangkang lagi, KPK bakal mengirim surat panggilan ketiga disertai penjemputan paksa.

Nazaruddin memastikan tak akan hadir. "Kamis, pengacara saya akan hadir di KPK jam 10.00," katanya via pesan pendek tadi malam. Pengacara akan menjelaskan alasan ketidakhadirannya tanpa menyebutkan namanya. Ia mengaku sedang berobat jalan. "Nanti, kalau sudah sembuh total, saya pasti pulang," jawabnya.

Politikus Senayan Terlibat Korupsi Pengadaan Alat Kesehatan

Isu lain dari Indonesia, Kesaksian Kepala Biro Umum Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Ngatiyo Ngayoko, memperkuat dugaan keterlibatan para politikus Senayan dalam kasus korupsi pengadaan alat kesehatan. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin, Ngatiyo mengatakan pernah membelikan tanah tanpa bangunan untuk para anggota Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat periode 2004-2009.

"Saya beli kaveling di Parung, Bogor, atas perintah Soetedjo," kata Ngatiyo saat bersaksi dalam sidang dengan terdakwa Soetedjo Yuwono, bekas Sekretaris Kementerian Koordinator Kesra di zaman Aburizal Bakrie.

Menurut Ngatiyo, tanah itu dijatahkan untuk anggota Fraksi Golkar Imam Supardi dan Achmad Hafiz Zawawi, serta politikus PDI Perjuangan Rudianto Tjen. Tanah dibeli dengan duit hasil pencairan 19 lembar Mandiri Traveler's Cheque (MTC) bernilai total Rp 475 juta.

Mendengar kesaksian Ngatiyo, ketua majelis hakim Tjokorda Rai Suamba langsung bertanya kepada jaksa, "Jadi, ini mau dijadikan terdakwa?" Jaksa penuntut Komisi Pemberantasan Korupsi, Muh Rum, hanya tersenyum dan memilih tidak menjawab.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan pada 31 Mei lalu, Rum juga menyebutkan tujuh politikus Senayan menerima cek suap dari PT Bersaudara, perusahaan rekanan yang ditunjuk Kemenkokesra.

Di samping tiga politikus yang disebut Ngatiyo, Rum menyebutkan Izedrik Emir Moeis (PDI Perjuangan), Hasanudin Said (Demokrat), Musfihin Dahlan (Golkar), dan Marian A. Baramuli (Golkar).

Dari ketujuh politikus itu, tinggal Emir Moeis, Rudianto Tjen, dan Mariani Baramuli yang masih bertahan di DPR. Emir Moeis, kini Ketua Komisi XI DPR, membantah pernah menerima cek suap dalam pengadaan alat kesehatan. "Saya enggak pernah terima apa pun dari Pak Soetedjo, atau yang berkaitan dengan Depkes," kata dia melalui telepon tadi malam.

Menurut Emir, pembahasan proyek alat kesehatan pada 2006 berlangsung di Komisi IX. Saat itu Emir mengaku aktif di Panitia Anggaran DPR. "Saya enggak ikut campur masalah Komisi," ujar dia.

Anggota Komisi II DPR, Mariani Baramuli, juga membantah terlibat. "Saya tidak pernah dikasih," kata Mariani melalui layanan pesan pendek tadi malam.

Bantahan juga datang dari Hafiz Zawawi, yang kini menjadi terdakwa kasus cek pelawat dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. "Itu semua tidak benar," kata Hafiz di sela sidang tadi malam. "Nanti di persidangan akan saya jelaskan."

Sebelumnya, Musfihin Dahlan juga membantah mengenal Soetedjo ataupun PT Bersaudara. "Saya tidak mengerti," kata Musfihin. Dia mengaku sudah menjelaskan kepada KPK bahwa dirinya tak memiliki hubungan dengan Soetedjo.

Kasus yang menjadikan Soetedjo sebagai terdakwa ini bermula dari penunjukan langsung (tanpa tender) PT Bersaudara sebagai penyedia alat kesehatan penanggulangan flu burung pada 2006. PT Bersaudara mendapatkan proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 98,6 miliar, atau Rp 88,3 miliar setelah dipotong pajak. Faktanya, alat kesehatan yang dibeli hanya bernilai Rp 48 miliar. Negara pun diperkirakan merugi sekitar Rp 36,3 miliar. (IRIB/Tempointeraktif/15/6/2011)

Iran: Kami Sedang Mengembangkan Radar Anti-Pesawat Siluman

Seorang komandan militer Iran menyatakan bahwa negaranya tengah mengembangkan teknologi untuk mendeteksi pesawat-pesawat siluman.

Brigadir Jenderal Farzad Esmaili (13/6) mengatakan, "Pangkalan udara Khatam al-Anbiya mampu mendeteksi, mengidentifikasi, mencegat, dan menghadapi berbagai jenis pesawat siluman dan rudal cruise musuh ... di langit Iran."

"Untuk mendeteksi, mengidentifikasi, mencegat dan menghadapi pesawat mata-mata musuh, kami akan mengerahkan seluruh potensi dalam negeri," tambahnya.

Komandan militer itu lebih lanjut menegaskan bahwa bahwa Republik Islam tetap mewaspadai ancaman serangan Israel dan AS.

Menurutnya, "Semakin banyak ancaman, kami akan semakin waspada, dan semakin banyak sanksi, maka akan kami akan semakin maju."

Esmaili menggarisbawahi bahwa moral bangsa Iran, khususnya Angkatan Bersenjata "pada tingkat tertinggi."

"Dengan kasih pertolongan Allah Swt dan berkat ketekunan para ahli lokal, saat ini kami telah mengembangkan radar modern dan sistem rudal, dan kami tidak menemukan masalah dalam hal ini," tegas Esmaili.

Di lain pihak, Komandan Divisi Zona Udara Pasukan Garda Revolusi Islam Iran (Pasdaran), Amir Ali Hajizadeh, sebelumnya menyatakan bahwa Iran telah menembak jatuh banyak pesawat mata-mata super-modern musuh.

Pejabat Pasdaran itu juga menyinggung penembakan jatuh dua pesawat mata-mata Amerika Serikat di perairan Teluk Persia.
(IRIB/MZ/MF/13/6/2011)

Iran, Kirim Monyet ke Luar Angkasa

Iran berencana mengirimkan monyet ke luar angkasa dalam waktu dekat. Rencana tersebut diungkapkan oleh pejabat tertinggi dalam bidang antariksa di Iran. Penerbangan rencananya akan dilakukan di antara 23 Juli 2011 hingga 23 Agustus 2011.

Kapsul seberat 285 kilogram akan membawa seekor monyet ke ketinggian 120 kilometer. Peluncuran akan dilakukan menggunakan roket Kavoshgar-5. "Pengiriman ini langkah awal sebelum mengirimkan manusia pada 2020," kata Hamid Fazeli, kepala Space Organization.

Iran pernah mengirimkan hewan-hewan kecil, seperti tikus, kura-kura, dan cacing, bersama roket Kavoshgar 3 pada tahun 2010.

Peluncuran roket Kavoshgar-5 ini dilakukan setelah pengiriman satelit Rassad-1 ke ketinggian 260 kilometer di atas Bumi. Satelit yang mengorbit bumi 15 kali dalam waktu 24 jam tersebut digunakan untuk mengambil foto planet dan mengirimkan gambar.

Pengiriman satelit oleh Iran-pertama kali pada 2009-menjadi perhatian negara-negara Barat. Mereka khawatir Iran menggunakan proyek luar angkasa dalam rangka mengembangkan senjata nuklir. Tapi, Teheran memastikan tidak ada agenda yang berkaitan dengan nuklir dan ambisi militer berkedok sains.(IRIB/Kompas/PH/18/6/2011)

Lagi, Iran Sukses Ujicoba Rudal Baru

Iran berhasil menguji coba dua sistem pertahanan udara baru buatan dalam negeri, bernama Mersad dan Shahin, seorang jenderal senior Iran mengumumkan.

"Sampel utama rudal Mersad dan Shahin telah dikirim ke Pangkalan Pertahanan Udara Khatam al-Anbiya dan saat ini sedang diuji dan akan diresmikan," kata komandan pangkalan, Jenderal Farzad Esmaili, seperti dikutip IRNA pada hari Ahad (12/6).

Dia menambahkan bahwa rudal Mersad telah berhasil diujicoba dan diserahkan ke pangkalan udara Khatam al-Anbiya oleh industri pertahanan Iran. "Rudal Mersad dan Shahin akan bergabung dengan sistem pertahanan udara Iran," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Esmaili juga menuturkan bahwa sistem radar Iran telah dioptimalkan dan saat ini dalam kondisi prima.

Esmaili sebelumnya mengumumkan bahwa sistem pertahanan udara Mersad mampu memukul sasaran hingga jarak 150 kilometer. Dikatakannya, Iran juga menembakkan dua rudal Shahin, yang mengenai sasaran.

Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah membuat terobosan besar di bidang pertahanan dan mencapai swasembada dalam produksi berbagai peralatan militer. Sejak kemenangan Revolusi Islam pada tahun 1979, negara ini telah memulai kampanye untuk kemandirian dalam industri pertahanan dan meluncurkan proyek-proyek militer.

Prof. William Beeman dalam wawancaranya dengan Press TV mengatakan, Rusia dan Cina sebagai dua anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) senantiasa menolak penerapan sanksi anti Iran. Moskow dan Beijing juga menegaskan bahwa program nuklir Iran sepenuhnya ditujukan untuk kepentingan damai.

"Cina dan Rusia telah menerima bahwa program nuklir Iran untuk kepentingan damai dan tidak mendukung sanksi PBB anti Tehran," ungkap Beeman. Dijelaskannya, dalam beberapa pekan terakhir berbagai laporan soal program nuklir damai Iran telah dirilis, di antaranya adalah laporan Seymour Hersh di majalah New York.

Hersh dalam tulisannya mengingatkan bahwa berdasarkan laporan yang dirilis dinas intelijen AS, Iran tidak berusaha mengembangkan senjata pemusnah massal.

Beeman mengingatkan, laporan ini dan sejumlah laporan serupa yang dicetak di media massa menunjukkan bahwa mereka yang berakal telah menerima program nuklir Iran untuk kepentingan damai dan tidak menyeleweng. "Seluruh klaim yang menyebutkan bahwa Iran berusaha memproduksi senjata massal adalah palsu dan bohong," tegas Beeman. (IRIB/Press TV/MF/17/6/2011)

Khatib Shalat Jum’at Tehran: AS dan Inggris Pelanggar HAM Terbesar Dunia

Ayatollah Sayid Ahmad Khatami di khutbah Jum'atnya hari ini (17/6) di Tehran mengatakan, AS dan Inggris adalah negara pertama dunia yang mencoret MKO dari list kelompok teroris dunia. Hal ini beliau sampaikan menjelang peringatan 30 tahun ledakan Kantor Partai Republik Islam dan gugurnya sejumlah petinggi negara ini oleh aksi Kelompok teroris Mujahidin Khalq (MKO).

Seraya mengisyaratkan gugurnya 12 ribu warga Iran dan 25 ribu warga Irak di tangan MKO, Sayid Ahmad Khatami menambahkan, AS dan Inggris dengan dukungannya kepada MKO menjadi pelanggar terbesar HAM di dunia.

Khatib Shalat Jum'at Tehran menilai kehadiran militer AS di Irak dan Afghanistan disebabkan rasa haus negara ini untuk menjajah negara lain. Ayatollah Ahmad Khatami meminta seluruh bangsa untuk mempertahankan kehormatannya dan mengusir penjajah dari negara mereka.

Ayatollah Ahmad Khatami menambahkan, AS menyatakan kepada Afghanistan bahwa jika menginginkan terciptanya stabilitas maka Kabul harus mengizinkan Washington membuka pangkalannya di negara ini. Di Irak pun AS yang telah berakhir misinya tetap berusaha mempertahankan kehadiran militernya di Baghdad.

Khatib Shalat Jum'at Tehran menilai kejahatan rezim Arab Saudi di Bahrain sangat sadis. "Rezim al-Khalifa dengan dukungan Arab Saudi kian membabi buta, para dokter dan perawat pun mereka tangkap serta adili. Kejahatan ini sangat bertentangan dengan konstelasi internasional," ungkap Khatib Shalat Jum'at Tehran.

Ayatollah Ahmad Khatami juga menilai transformai di Libya sebagai konspirasi Amerika dan Barat. "NATO dengan aksinya membombardir infrastruktur Libya berniat membentuk pemerintahan baru di Tripoli yang bergantung dengan mereka dan menguras minyak di negara ini," tegas Ayatollah Sayid Ahmad Khatami. (IRIB/MF/17/6/2011)