Oleh: Hertasning Ikhlas

SOEHARTO, seorang bekas presiden kedua di republik berumur 63 tahun ini telah menutup usia. Dalam setiap kematian, kita yang hidup acapkali mengambil banyak pelajaran. Apatah lagi Soeharto.

Riuh rendah episode akhir hidupnya, penguburannya dan perlakuan apa yang harus diambil setelah kematiannya telah menjelaskan kepada kita yang hidup bahwa 32 tahun umur kekuasaan bukan hanya terlalu lama, tetapi mewariskan kegamangan dan ironisme yang kompleks. Bahkan untuk dimengerti di era reformasi sebagai antitesa atas 32 tahun itu.

Seperti manusia pada umumnya, Soeharto punya sisi buruk dan baik. Tak begitu salah jika sebagai pribadi orang mau memaafkan dirinya bila sebelumnya ia memang memohon itu. Karena laku maaf biasanya terbit setelah pengakuan dan penginsyafan. Sebagaimana layak kita berikan pada kematian manusia lain seperti pemulung, buruh kasar atau orang-orang yang nasibnya tidak sebesar dan sepenting Soeharto.

Tapi sayangnya Soeharto yang kita tahu bersama, tidak hanya berdimensi pribadi. Hidupnya yang lain telah bersama kita sebagai mantan kepala negara. Status yang membuatnya terikat dalam dengan hukum sosial yang berimplikasi bukan hanya pada masa lalu dan masa kini, tetapi pada sejarah masa depan bangsa.

Memaafkan di wilayah itu, tidak lagi berurusan dengan pribadi Soeharto yang jasadnya telah tertanam istimewa ala raja. Melainkan kepada apa yang pernah dilakukannya. Soal mengapa dan dengan cara apa ia berkuasa demikian lama dan bagaimana ia memperlakukan rakyat dengan kekuasaannya?

Sampai di sini kegamangan dan ironi itu merasuki pilihan rasional kita. Dimulai dari permainan media dan keinginan banyak pihak yang dimotori Golkar untuk "memaksa" kita melupakan dosa sosial Soeharto dan membuatnya menjadi pahlawan.

Gegap-gempita liputan sakit dan meninggalnya Soeharto memancarkan ironi. Obsesi berlebihan pada orang besar, pada raja-raja, orang kaya dan terkenal. Sebaliknya bersikap gampangan terhadap orang-orang kecil dan tertindas. Media cenderung sibuk mengurusi orang terkenal, seraya kehilangan empati para orang kebanyakan. Krisis tempe dan meninggalnya TKI di Arab yang jatuh di saat bersamaan hanya menjadi liputan sambil lalu.

Berita Soeharto yang sangat banyak itu, secara umum, lack of perspective. Lebih banyak trivia ketimbang hal-hal yang penting.

Dalam liputan media, juga terlalu banyak pernyataan tentang kesan-kesan sekilas ketimbang renungan mendalam, sehingga pelajaran yang dipetik pun akan misleading atau terlalu sedikit.

Untuk seorang yang telah berkuasa lebih dari 30 tahun wajar sekali ada begitu banyak perhatian dan kesan terhadap Soeharto. Tetapi benarkah Soeharto juga sedemikian berjasanya bagi hidup kita hingga layak dielukan sebagai pahlawan?

Soeharto dielukan kembali jasanya belakangan dengan berbagai argumen, antara lain sebagai Bapak Pembangunan. Bahkan dengan memakai argumen Bapak Pembangunan sekalipun amat mudah untuk mengatakan semua alasan itu hanyalah mitos.

Seorang teman mengatakan bahwa Kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) mengibarkan bendera setengah tiang karena Soeharto berjasa membangun kampus itu.

Saya bilang kepada dia, IPB tidak dibangun oleh Soeharto. IPB dibangun pada masa Soeharto. Uang yang dipakai adalah uang rakyat, termasuk uang dan jerih-payah para petani yang miskin sampai sekarang dan tidak pernah bersekolah di IPB (bukan uang dari kantong Soeharto sendiri).

Ini hanya sekadar contoh. Ada banyak orang yang mengatakan Soeharto berjasa karena ini, atau berjasa karena itu, tanpa sadar bahwa Soeharto adalah sekadar presiden, yang semestinya dipilih secara demokratis untuk melakukan tugas publik: membangun sekolah, puskesmas, bendungan. Dia bukan bapak, bukan pula Sinterklas.

Jika seseorang berkuasa cukup lama wajar saja ada banyak sekolah, jembatan, dan puskesmas dibangun pada masanya. Tapi, benarkah itu jasa dia?

Dalam tiga abad kolonialisme Belanda dibangun banyak jembatan, bendungan, jaringan kereta api, teropong bintang, serta sekolah seperti ITB dan UI, yang bertahan sampai sekarang. Apakah dengan begitu Kolonial Belanda berjasa, sama seperti Soeharto?

Banyak orang lupa bahwa Soeharto adalah presiden. Seseorang yang dipilih untuk bekerja mengurus hajat rakyat. Sudah semestinya ia melakukan apa yang kita anggap jasa besar itu. Bukan Soeharto yang membayar ongkos puskemas, jalan, sekolah, dan listrik itu, melainkan uang rakyat kebanyakan yang sehari-harinya hidup dalam bayang-bayang lapar.

Pada zaman Soeharto, jaringan kereta api, angkutan massal yang murah dan hemat energi itu, justru menyusut, bukannya bertambah. Apalagi jika kita tahu, banyak hal dari itu dibangun dengan utang yang harus dibayar oleh generasi kini (kita-kita sekarang) dan generasi anak-cucu kita. Ini soal yang konkret dan penting, tapi jarang diliput media.

Pandangan bawah-sadar bahwa dia seorang "bapak" telah mengecoh banyak orang. "Bapak-bangsa" biasa dipakai untuk menerjemahkan "the founding-fathers" --orang-orang yang melahirkan negara.

Orang-orang seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Ki Hajar Dewantara, Agus Salim, dan Tjokroaminoto (bahkan Tan Malaka) pantas disebut "bapak bangsa". Tapi, Soeharto?

Ketika diterapkan kepada Soeharto, kata "bapak bangsa" cenderung berkonotasi feodalistik ketimbang "orang-orang yang berjasa mendirikan republik."

Jika ada yang pernah membaca "The Rise of Capital" (Richard Robisson) dan "Erzat Capitalism" (Yoshihara Kunio) di situ ada banyak cerita tentang betapa dekatnya Soeharto dengan pengusaha. Soeharto sendiri, dan kerabatnya, memang pengusaha.

Soeharto sudah berdagang dengan Liem Soei Liong sejak menjadi panglima militer di awal kemerdekaan.Secara keliru Soeharto dianggap berhasil dengan swasembada pangan. Padahal meski ketika itu pangan surplus, petani tetap hidup miskin karena ditekan untuk melayani tumbuhnya industrialisasi yang menyempitkan lahan.

Petani tetap miskin dan makin miskin, dengan luas lahan makin kecil karena tiadanya program land-reform yang menyeluruh (ide land-reform sering dipandang keliru sebagai ide ke kiri-kirian/ komunis). Kini ide pertanian itu makin bertambah buruk dengan keluarnya UU Penanaman Modal Asing (PMA) yang makin menjual lahan kita secara grosir dengan waktu yang lama.

Di suatu talk show di sebuah stasiun tv berita, Amien Rais menyindir dan mengingatkan wapres Jusuf Kalla akan UU PMA yang kebablasan dan pro asing ini. Tapi satu hal yang Amien Rais lupa, partainya dan Didiek J Rachbini sebagai kadernyalah salah satu yang menggodok dan menelurkan UU itu. Bukan hanya sedikit lunak pada Soeharto, amnesia politik Amien Rais bahkan terjadi terlalu pendek dengan melupakan apa yang dilakukan partainya sendiri.

Di banyak negeri, pertanian menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi, tapi, di Indonesia ia menjadi simbol keroposnya bangunan ekonomi secara keseluruhan. Jika pertanian Indonesia sangat hebat pada era Soeharto, kenapa fondasi pertanian itu ikut roboh bersama robohnya Soeharto? Tidakkah ini berarti pembangunan pertanian kala itu juga bersifat semu serta keropos?

Swasembada sudah keropos sebelum robohnya Soeharto. Bahkan diteruskan dengan janji revitalisasi pertanian SBY yang tinggal menjadi lips service. Untuk seseorang yang berkuasa terlalu lama, Soeharto bahkan terlalu sedikit melakukan sesuatu seraya membawa banyak kerusakan tak terperikan.

Pemerintahan Soehartolah yang telah menghamburkan uang hasil penjualan minyak pada era 1970-1980an, dan menumpuk utang luar negeri dalam jumlah besar, yang dampaknya bisa kita rasakan sampai sekarang.

Di era Soeharto, Bank Dunia memasukkan Indonesia dalam kategori "negeri berpendapatan rendah dengan beban utang sangat berat" (SILIC--Severely Indebted Low-Income Countries). Kita sekelas dengan banyak negeri Afrika sekarang. Di era itu pula kita pertama kali memiliki utang dalam negeri menemani utang luar negeri.

Dengan uang minyak dan utang segunung, siapa saja (tak mesti Soeharto) bisa membangun banyak sekolah, pasar dan puskesmas. Pemerintahan yang tak sekorup seperti rezim itu bahkan sebenarnya tidak hanya bisa membangun lebih banyak lagi fasilitas sosial dan ekonomi, melainkan juga membangun kualitas sosial-ekonomi masyarakatnya- -fondasi ekonomi-sosial yang lebih berkelanjutan. Artinya, jasa Soeharto di sini, jika ada, terlalu kecil dibanding kerusakannya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era itu yang mencapai angka gemilang 7% sering disebut-sebut pula oleh lembaga pemberi utang dunia, terutama oleh World Bank, sebagai "The Asian Miracle"--salah satu keajaiban Asia. Tapi, ini terbukti keropos. Bahkan World Bank sendiri belakangan mengakui pepujian itu prematur.

Jika Indonesia demikian hebat, kenapa negeri ini bisa menderita dampak terparah dari Krisis Asia 1997? Kenapa dia sulit bangun, sementara banyak negeri seperti Thailand dan Korea Selatan mudah bangkit dari krisis?

World Bank juga belakangan menulis dalam laporannya, bahwa rezim Orde Baru telah mengkorup sekitar 30% dari utang yang mereka kucurkan ke Indonesia. Kini rakyat Indonesialah yang harus menanggung totalitasnya.

Koreksi dari World Bank itu datang sudah terlambat (setelah krisis 1997). Dulu, Pemerintahan Soeharto adalah anak emas lembaga keuangan itu dan World Bank menyimpan kritik karena memiliki kepentingannya sendiri.

World Bank royal memanjakan Indonesia dengan utang, karena setidaknya dua alasan. Pertama, mereka berharap memperoleh bunga bank (pemerintah Indonesia sangat setia membayar bunga utang seraya tak peduli kemiskinan rakyatnya) dan menghidupi pejabat bank itu dengan gaya hidupnya yang mewah.

Kedua, Rezim Soeharto dipandang aset dalam memerangi komunisme--Bank Dunia yang pada dasarnya mewakili kepentingan negeri kapitalis Barat membantu dan memanjakan rezim ini bahkan meski tahu ini rezim yang korup dan brutal.

Ketika krisis mendera pada 1997, banyak bisnis dan bank bangkrut. IMF menganjurkan resep yang belakangan terbukti salah seperti mereka akui dalam laporan pasca-1997. Anjuran IMF tertera dalam Letter of Intent (LOI) yang diteken oleh Soeharto, yang pada dasarnya merupakan bentuk "penyerahan total negeri ini".

Pada ketika itulah, Soeharto sebenarnya telah menjadi jenderal yang kalah perang, justru bukan di medan pertempuran melainkan di medan ekonomi, yang belum lama sebelumnya dia dielu-elukan sebagai kampiun.

Di eranya pula liberalisasi perbankan pada era Soeharto (1988), yang didukung oleh World Bank dan IMF, telah berakibat fatal. Banyak bank bermunculan dimiliki oleh para kroni dan kerabat Cendana. Korupsi merajalela. Mereka menarik dana masyarakat dan menginvestasikannya pada banyak bisnis spekulatif, padat modal dan inefisien yang notabene mengeruk uang negara.

Praktek ekonomi rente ini memunculkan prahara BLBI, ketika kita turut menanggung beban bank-bank yang bangkrut, menjamin nasabah bank yang dilikuidasi dan membayar bunga obligasi rekap sampai sekarang yang jumlahnya bisa mencapai ratusan triliun rupiah (30-40% anggaran negara).

Ada segudang fakta mitos Soeharto lainnya yang kira-kira cukup membuat kita menahan diri untuk perlu bersikap berlebihan dengan menglorifikasi Soeharto. Ingatan publik yang saat ini bergumul dengan hidup sehari-hari yang sulit memang paling mudah dikecoh oleh pabrikasi citra yang dibangun media dan elit Orba di Golkar. Tapi sejarah tidak pernah lupa.

Seorang bisa menjadi diktator karena kita rakyat kebanyakan dan para wartawan sukarela memberi dia peluang jadi diktator. Menjadi raja yang tidak bisa salah. King can do no wrong. Dalam kasus Soeharto, kita memberi peluang dalam waktu yang sangat-sangat lama.(IRIB/PH/19/6/2011)