Kemlu Panggil Dubes Saudi di Jakarta

"Kami ingin menyampaikan kecaman pemerintah Indonesia atas kelalaian pemerintah Arab Saudi yang tidak memberitahukan perwakilan kami tentang pelaksanaan hukum tersebut," kata Marty pada rapat kerja di Komisi I DPR RI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin.

Marty mengatakan, Indonesia bukanlah negara pertama yang warga negaranya dieksekusi mati tanpa pemberitahuan. India dan Nigeria, kata Marty, juga telah menerima perlakuan tersebut. "Hal ini menjadi sesuatu yang dikeluhkan berbagai negara," katanya.

Ditambahkan, perwakilan negara asing di Arab Saudi sering mendapatkan hambatan ketika hendak memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang tersandung kasus hukum di negara tersebut. Atas masalah ini, Marty juga mengatakan, pemerintah RI akan mencari peluang untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan perwakilan Indonesia di luar negeri terkait pemberian perlindungan hukum terhadap warga negaranya.

Ia juga mengusulkan adanya tim terpadu yang terdiri dari perwakilan pemerintah, kelompok masyarakat madani, aparat penegak hukum, dan DPR untuk duduk bersama guna menyikapi kasus-kasus yang dihadapi WNI.

Hal ini disampaikan Marty kepada para wartawan sebelum mengikuti rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (20/6/2011). "Sudah ditarik," ujar Menlu singkat.

Ia menambahkan, Kementerian akan meminta penjelasan terkait kasus eksekusi tersebut. Kemlu akan bertemu dengan Dubes Gatot di Jakarta pada Senin sore ini. Sampai saat ini, pemerintah belum mengirimkan nota protes terkait kasus Ruyati.

Dalam konteks diplomatik, penarikan Dubes merupakan salah satu bentuk protes keras suatu negara terhadap negara penempatan dubes tersebut berada.

Secara terpisah, Menteri Hukum dan HAM RI Patrialis Akbar di Padang, Sumatera Barat, Minggu (19/6/2011) menyatakan, Indonesia akan melayangkan protes terhadap pemerintah Arab Saudi terkait hukum pancung terhadap Ruyati.

Menurut Patrialis, pihaknya sudah mengupayakan advokasi terhadap Ruyati. Ia datang langsung ke Arab Saudi bersama Dirjen Keimigrasian dan Dirjen Administrasi hukum pada 13 April 2011.

Saat itu, tuturnya, pihaknya sudah membicarakan dengan Menteri Kehakiman Arab Saudi dan Wakil Ketua Komisi HAM Arab Saudi, serta pejabat setingkat Menteri Dalam Negeri minta untuk tidak diterapkan hukuman pancung.

Salah satu kabel yang dikirim dari Tel Aviv pada Maret 2009, mengacu pada pertemuan antara Asisten Menteri Luar Negeri AS Urusan Timur Dekat, Jeffrey Feltman dan Deputi Menteri Luar Negeri Bidang Timur Tengah, Yacov Hadas-Handelsman, harian Mesir, al-Masry al-Youm melaporkan pada Selasa (14/6).

Pertemuan, yang melibatkan para pejabat tinggi Israel lainnya, membahas masalah hubungan Tel Aviv dengan negara-negara Teluk Persia dan situasi di Lebanon, Suriah, Mesir dan Iran.

Pada kesempatan itu, Hadas-Handelsman mengaku memiliki komunikasi rahasia dengan Arab Saudi melalui berbagai saluran. Ditambahkannya, hubungan antara Qatar dan Israel bahkan terpengaruh oleh keyakinan Doha bahwa Tel Aviv mempertahankan hubungan rahasia dan kuat dengan Riyadh.

Saudi selalu berhati-hati untuk tidak memiliki komunikasi langsung dan terbuka atau hubungan dengan Israel karena posisinya di dunia Muslim. Namun, pada tahun 2002, Saudi memperpanjang sebuah inisiatif yang akan menormalkan hubungan dengan Israel dengan syarat penarikan pasukan Zionis ke perbatasan tahun 1967 dan mengakhiri konflik Israel-Palestina.

Inisiatif itu ditegaskan kembali pada tahun 2007, namun tidak ada kemajuan yang dicapai.