Pangeran Walid bin Talal bin Abdul Aziz Al Saud yang juga pemilik 7% jaringan media News Corporation, hari Rabu (20/7/2011) menyatakan dukungannya atas Rupert Murdoch yang terkena skandal penyadapan telepon yang dalam beberapa hari terakhir ini menjadi isu kontroversial.

"Saya mendukung sidang dengar pendapat yang berlangsung di Parlemen Inggris, Saya yakin bahwa sidang ini sangat urgen sekali untuk membahas skandal oleh buletin mingguan The News of the World, " jelas pangeran Walid bin Talal.

"Murdoch dan putranya yang bernama James telah menjawab dengan jujur semua pertanyaan yang dilontarkan para anggota parlemen. Saya sudah 20 tahun mengenal Murdoch, dan kira-kira 5 tahun lalu, saya mengenal anaknya. Oleh sebab itu, saya mengumumkan dukungan saya terhadap keduanya."

Rupert Murdoch adalah seorang Yahudi Zionis yang menjadi raja media di dunia. Ia juga disebut sebagai sosok yang mempunyai peran besar di balik politik Inggris dan AS. Selain itu, Murdoch terhitung sebagai pelobi kuat Zionis Israel di Inggris dan AS.

Pada hari Senin (18/7/2011), mayat mantan jurnalis mingguan News Of The World, Sean Hoare, terkapar di rumahnya. Wartawan itu diduga terlibat dalam skandal yang berhubungan dengan jaringan media milik Rupert Murdoch.

Hoare yang berumur 47 tahun menuding Mantan Pemred News Of The World, Andy Coulson, terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Hoare secara terbuka menuduh News of the World telah menyadap telepon dan menggunakan "pinging", sebuah metode untuk melacak telepon seluler seseorang dengan menggunakan teknologi yang seharusnya hanya polisi dan pejabat keamanan yang bisa mengaksesnya, demikian menurut laporan New York Times. Hoare adalah salah satu dari beberapa sumber yang mengizinkan namanya ditulis ketika berbicara dengan Times tahun lalu untuk sebuah laporan investigasi tentang tuduhan penyadapan telepon oleh tabloid Inggris, News of The World, itu.

Pada hari Ahad (17/7/2011), Kepala Polisi Metropolitan Inggris Paul Stephenson mengundurkan diri setelah dirinya dituduh memiliki hubungan dengan News of the World, media cetak milik Rupert Murdoch yang ditutup sehubungan dengan skandal penyadapan telepon. Stephenson dikecam karena dirinya mempekerjakan Neil Wallis, mantan Wakil Redaktur News of the World yang ditanyai oleh polisi lantaran menyelidiki penyadapan telepon, sebagai penasehat komunikasi. (IRIB/Farsnews/RA/AR/21/7/2011)



Upaya Perdana Menteri Mesir Essam Sharaf membentuk kabinet baru terus mendapat penentangan dan protes dari rakyat. Para revolusioner Mesir yang telah berhasil menggulingkan Hosni Mubarak menginginkan perubahan mendasar dalam politik negara ini.

Oleh karena itu, protes rakyat Mesir terus berlanjut ketika Essam Sharaf akan melakukan pengangkatan sumpah pasca pembentukan kabinet barunya di hadapan Muhammad Husein Tantawi, Ketua Dewan Tinggi Militer. Dalam hal ini, rakyat Mesir dengan berhimpun dan berdemonstrasi di bundaran Tahrir Kairo menyuarakan kehendak mereka supaya sesegera mungkin diberlakukan perbaikan politik dan diakhirinya kekuasaan Dewan Tinggi Militer Mesir.

Para aktivis revolusi Mesir mengancam akan terus melanjutkan protes sehingga kekuasaan Dewan Tinggi Militer diserahkan dan terbentuk pemerintahan demokratik dan sipil. Pemrotes Mesir juga menginginkan penyingkiran para pejabat kaki tangan rezim Hosni Mubarak serta pengadilan atas diri mereka.

Para demonstran yang berkumpul di bundaran Tahrir turut meneriakkan slogan anti Dewan Tinggi Militer. Mereka menuntut pengunduran Muhammad Husein Tantawi dan pengadilan atas diktator Mesir, Hosni Mubarak dan mereka yang terlibat dalam pembunuhan rakyat saat terjadinya revolusi.

Selepas tumbangnya rezim Hosni Mubarak, Dewan Tinggi Militer memegang tampuk kekuasaan. Banyak rakyat Mesir percaya bahwa Dewan Tinggi Militer berusaha untuk menyimpangkan rakyat dari tujuan revolusi yang sebenarnya. Kelambanan pemerintahan Essam Sharaf dan Dewan Tinggi Militer Mesir dalam menggelar pengadilan dan penetapan hukuman atas pemimpin rezim yang lalu serta kaki tangannya membentuk gelombang revolusi baru di Mesir.

Kelambanan proses penyidikan berkas-berkas pejabat rezim lalu terutama Hosni Mubarak dan putra-putranya, Jamal dan Ala', telah menimbulkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintahan militer Mesir. Adanya kekhawatiran seperti ini dalam masyarakat Mesir menyebabkan munculnya friksi antara kelompok dan organisasi rakyat dengan Dewan Tinggi Militer dan pemerintahan Essam Sharaf.

Dalam kondisi seperti ini, perubahan kabinet Mesir bukan saja tak memenuhi tuntutan rakyat Mesir yang menginginkan perubahan mendasar politik, bahkan semakin menyulut gelora aksi demonstrasi rakyat di Mesir.(irib/22//2011)

Perdana Menteri rezim Zionis Israel, Benyamin Netanyahu menggulirkan usulan baru kepada Otorita Ramallah mengenai kesiapan Tel Aviv untuk memulai kembali perundingan damai dengan Palestina.

Menyikapi tawaran ini, Juru Bicara gerakan Fatah Rabu (20/7) dalam statemennya menyatakan bahwa perundingan damai tidak akan bermakna selama rezim Israel masih melanjutkan pembangunan distrik Zionis dan perampasan tanah Palestina. Usama al-Qawasmi mengatakan, "Perdamaian akan terwujud ketika rezim Zionis mengakui hak-hak bangsa Palestina sesuai dengan ketentuan internasional dan mengakhiri kebijakan diskriminatifnya terhadap bangsa Palestina."

Perundingan damai antara Otorita Ramallah dan rezim Zionis dibekukan selama satu tahun terakhir, karena Israel melanggar komitmennya dengan melanjutkan pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat Sungai Jordan.

Bersamaan dengan pembangunan distrik ilegal yang mendapat dukungan membabi buta dari negara-negara Barat terutama AS itu, Israel gencar melakukan berbagai cara untuk menjegal pengakuan resmi negara merdeka Palestina di PBB.

Usulan Israel untuk memulai kembali perundingan damai dengan Otorita Ramallah mengemuka di saat rezim Zionis meningkatkan kebijakan ekspansionismenya di wilayah Palestina. Semua ini membuktikan bahwa perundingan damai yang sering didengung-dengungkan oleh para pejabat teras Tel Aviv, hanyalah sarana untuk mengelabui bangsa Palestina.

Sejarah membuktikan bahwa perundingan damai yang selama ini dilakukan antara Otorita Ramallah dan Israel hanya diperalat oleh Israel untuk meraih poin dari pemimpin Ramallah untuk melanjutkan kebijakan brutalnya dan memberangus perjuangan rakyat Palestina. Dengan cara itu, Israel mendapat legitimasi untuk meningkatkan pembantaian terhadap bangsa Palestina dan penjarahan tanah air mereka.

Sejatinya, rezim Zionis menggunakan perundingan damai sebagai alat untuk mengalihkan opini publik dunia atas berbagai kejahatan yang dilakukan rezim brutal itu. Pasalnya, aksi brutal rezim Zionis atas bangsa Palestina memicu gelombang protes keras dari aktivis hak asasi manusia dan publik dunia.

Agenda atas berdirinya negara merdeka Palestina secara resmi akan digulirkan pada sidang majelis Umum PBB pada September 2011 mendatang. Menyikapi rencana ini, Israel menempuh berbagai cara untuk menggagalkan upaya tersebut. Tidak hanya itu, Tel Aviv juga mulai menyulut friksi baru di kalangan faksi-faksi Palestina. Israel baru-baru ini kebakaran jenggot manyaksikan semakin mesranya hubungan dua kubu terbesar Palestina; Hamas dan Fatah.

Salah satu cara yang dilakukan Israel untuk memecah-belah persatuan bangsa Palestina adalah menggulirkan usulan perundingan dengan Fatah yang memegang kepemimpinan Otorita Ramallah.(IRIB/PH/21/7/2011)

Ayatollah Sayyid Ahmad Khatami dalam khotbah shalat Jumat Tehran hari ini memuji sikap rakyat Mesir yang anti rezim Zionis Israel. Dalam khotbahnya, Khatami menyinggung partisipasi luas rakyat Mesir di bundaran Tahrir Kairo seraya menyebutnya sebagai bukti semangat rakyat Mesir untuk mempertahankan revolusi yang telah mereka lahirkan.

Khatami mengatakan, rakyat Mesir menuntut pengadilan atas para pejabat yang telah melakukan kejahatan di era rezim Mubarak.

Mengenai pesan yang dikirim AS kepada pemerintahan transisi tentang penghentian bantuan kepada Kairo jika Mesir mengambil kebijakan anti Israel, Khatib Jum'at Tehran menegaskan, AS sangat mengkhawatirkan bahaya yang mengancam kepentingan Israel di Mesir.

Ayatollah Khatami menyinggung perkembangan di Bahrain seraya mengatakan, perjuangan rakyat di negara ini melawan kerakusan rezim Al Khalifa yang menjawab tunututan rakyat dangan peluru, layak dipuji.

Di bagian lain pembicaraannya Khatib Jumat Tehran mengangkat masalah kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza yang dibajak oleh tentara Zionis. Khatami menambahkan, aksi ini adalah satu lagi noktah hitam rezim Zionis yang tidak mendapat reaksi apapun dari lembaga-lembaga internasional.

Menurutnya, lembaga-lembaga internasional itu telah kehilangan kredebilitas mereka karena kebergantungannya kepada kekuatan-kekuatan adidaya dunia. (IRIB/AHF/22/7/2011)


Massa Revolusioner Mesir menyatakan akan melanjutkan aksi protes terbuka sampai Dewan Tinggi Militer melepaskan kekuasaan dan terbentuknya pemerintahan pilihan rakyat.

Press TV melaporkan, para demonstran mendesak Dewan Tinggi Militer yang saat ini memegang kekuasaan di Mesir untuk segera menyingkirkan kaki tangan rezim Hosni Mubarak dari pemerintahan transisi dan menyeret mereka ke pengadilan.

Tuntutan rakyat untuk menyingkirkan seluruh anasir rezim Mubarak dan mengadili mereka dengan tuduhan korupsi dan pengkhianatan sampai saat ini belum dipenuhi oleh Dewan Tinggi Militer. Dewan ini menerima mandat kekuasaan pada tanggal 11 Februari 2011 lewat pesan tertulis Presiden terguling Hosni Mubarak yang dibacakan oleh wakilnya Omar Suleiman. Dalam pesan tertulis itu Mubarak menyatakan mundur dari kekuasaan dan menyerahkan kendali negara kepada Dewan Tinggi Militer yang dipimpin jenderal Hossein Tantawi.

Kamis kemarin, pemerntahan baru Mesir secara resmi telah memulai tugasnya di tengah penolakan rakyat yang memprotes adanya anasir rezim lama dalam pemerintahan baru. Dikatakan bahwa setengah dari anggota kabinet PM Essam Sharaf adalah orang-orang lama yang pernah menjabat di pemerintahan Hosni Mubarak.

Hari ini, kubu revolusi mengajak rakyat Mesir untuk menggelar demonstrasi besar-besaran di hari yang mereka sebut ‘Jum'at Penentu'. Mereka mengecam tindakan pihak-pihak asing terutama Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel yang berusaha melemahkan gerakan revolusi rakyat Mesir. (IRIB/AHF/22/7/2011)