Theresa May dalam wawancaranya dengan Daily Telegraph Ahad (2/10) mengaku menghadapi kesulitan mengenai undang-undang khususnya yang berkaitan dengan kementerian dalam negeri terutama mengenai deportasi para tersangka atau terdakwa asing, karena terjegal alasan hak asasi manusia. Ternyata usulan May tersebut mendapat dukungan kuat dari Perdana Menteri Inggris, David Cameron dan mayoritas anggota partai Konservatif. Pernyataan Mendagri Inggris itu mengemuka bersamaan dengan sidang tahunan partai Konservatif. Sontak isu ini mendapat reaksi luas media massa dan politisi negara ini. Di lain pihak, para aktivis HAM dan sipil Inggris menentang usulan May. Ide May untuk menghapus undang-undang dan ketentuan HAM itu disampaikan setelah beberapa hari lalu pemerintah Inggris dinilai bersalah oleh Pengadilan Tinggi London atas penangkapan terhadap Sheikh Raed Salah, seorang pemimpin muqawama dan tokoh Palestina. Direktur LSM Liberty, Shami Chakrabarti menyebut Mendagri Inggris tidak memahami hak asasi manusia secara utuh, tidak mengherankan jika ia hanya terpaku pada sejumlah aturan HAM semata. Chakrabarti menilai statemen terbaru Mendagri mengenai hak asasi manusia sangat ironis, karena Inggris dikenal sebagai negara yang mengklaim sebagai pendukung demokrasi dan hak asasi manusia dengan mendukung spring Arab. Inggris selama ini mengklaim sebagai negara yang menentukan kebijakan luar negerinya berdasarkan hak asasi manusia. Dengan alasan itulah, Inggris selalu mencampuri urusan internal negara lain atas nama penegakan hak asasi manusia. Inggris melaporkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di berbagai negara dunia. Kini, ketika aturan hak asasi manusia itu merugikan kepentingan dalam negeri Inggris, pejabat teras buru-buru mengusulkan untuk mencabutnya. Di luar itu, para pemantau HAM internasional melaporkan sejumlah pelanggaran hak asasi manusia seperti diskriminasi terhadap warga kulit hitam dan berwarna, kaum minoritas, kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap penganut kristen Katolik Irlandia Utara sebelum penandatanganan nota perdamaian oleh pemerintah Inggris. Selain itu, Inggris juga menerapkan kebijakan anti-teroris yang bisa dengan leluasa menangkap siapa saja yang dicurigai sebagai teroris, tanpa pembuktian fakta. Sekarang ini Inggris sebagai kampium demokrasi menyuarakan pencabutan HAM, karena merugikan kepentingannya.(IRIB/PH/3/10/2011) Sejumlah pemberitaan malah menyebutkan warga berbagai kota di Amerika lainnya tengah bersiap-siap menggelar aksi serupa serta menyerang bank-bank di negara ini. Di sisi lain, dalam kondisi seperti ini pihak yang dituding paling bertanggung jawab atas krisis ekonomi terburuk AS sejak dekade 80-an serta krisis finansial global adalah para pemilik bank Amerika. Berbagai bukti menunjukkan aksi para pemilik bank AS di akhir 90-an dan di awal tahun 2000 menyebabkan munculnya krisis ekonomi tahun 2007-2008. Aksi pemilik bank AS telah merusak ketentuan finansial dan membuat sistem perbankan berada dalam bahaya. Sebagai misal, para pemilik bank AS di tahun 2000 berlomba mengeruk keuntungan di sektor properti yang saat itu tengah marak dan memiliki prospek besar. Tanpa memperhitungkan dampak negatifnya mereka berlomba memberikan kredit dan menanam saham di sektor properti. Namun ketika sektor ini dilanda krisis, maka tak ampun lagi ratusan miliar modal bank AS pun raib. Saat itu di AS terjadi dua peristiwa penting di sektor perekonomian negara Paman Sam ini. Di satu sisi, bank AS untuk menutupi modalnya tak segan-segan menyita rumah warga yang kreditnya bermasalah dan di sisi lain, mereka berlindung ke pemerintah dengan meminta kucuran dana. Dengan demikian manajemen keliru para pemilik bank dan saham di Wall Street berbuntut pada kriris properti di AS. Tercatat ratusan ribu warga AS kemudian kehilangan tempat tinggal, tiga juta rumah disita serta melambungnya utang negara. Poin penting di sini adalah, dalam kondisi seperti ini para direktur dan pimpinan bank selian mendapat gaji besar juga mendapat hadiah ratusan juta dolar. Padahal puluhan juta warga AS kehilangan investasi mereka yang terbatas dan dana pensiun mereka. Di beberapa tahun terakhir ketidakmampuan pemerintah federal AS mengatasi defisit bujet, utang negara dan pelaksanaan program kesejahteraan masyarakat berakar pada kebijakan Gedung Putih yang dengan mudah mengucurkan dana bagi bank negara ini. Sementara itu, ketika pemerintah AS menyaksikan kebangkrutan bank-bank raksasa yang menjadi urat nadi perekonomian negara ini, Washington tak segan-segan mengalokasikan dana jutaan dolar dari hasil pajak ke sektor perbankkan dengan harapan roda perekonomian AS kembali dapat berputar dan terciptalah lapangan pekerjaan baru. Namun seiring dengan berputarnya waktu, terbukti bukan hanya harapan pemerintah gagal terwujud, tapi malah keadaannya lebih parah karena utang bank menjadi utang negara dan pemerintah terancam bangkrut. Melihat kondisi yang terjadi di AS, maka tak pelak munculnya gerakan anti Wall Street dan bank di negara ini bukan hal yang aneh. Bahkan diprediksikan kemarahan warga atas sistem perbankan di AS akan semakin berkobar mengingat berlanjutnya krisis ekonomi di negeri Paman Sam ini. (IRIB/MF/3/10/2011)
Menteri Dalam Negeri Inggris baru-baru ini menyatakan keinginannya untuk mencabut undang-undang dan ketentuan menyangkut hak asasi manusia (HAM) di negara ini.
Partai Liberal Demokrat yang merupakan sekutu partai konservatif menentang usulan Theresa May. Pemimpin Partai Liberal Demokrat menegaskan urgensi menjaga dan mempertahankan ketentuan hak asasi manusia. Gelombang penentangan juga datang dari berbagai NGO yang memperjuangkan hak asasi manusia.Sistem Perbankan AS dan Kegusaran Warga 
Home � Barat , Berita , Israel , Teroris � Ironi Inggris, Kampium HAM akan Cabut Aturan HAM
Ironi Inggris, Kampium HAM akan Cabut Aturan HAM
Posted by Admin on 5:40 PM // 0 comments
0 comments to "Ironi Inggris, Kampium HAM akan Cabut Aturan HAM"