Kawasan Timur Tengah dalam satu tahun terakhir menghadapi perubahan besar. Sejumlah penguasa despotik boneka Barat digulingkan rakyatnya sendiri. Dan kondisi dewasa ini mengubah konstelasi politik di kawasan. Revolusi rakyat di Tunisia berhasil menggulingkan Ben Ali yang korup. Tidak lama kemudian, Hosni Mubarak tumbang. Gelombang perlawanan rakyat Arab itu juga melanda Libya. Diktator Libya, Muammar Gaddafi mati secara mengenaskan di tangan revolusioner negara kaya minyak di Afrika Utara itu.

Terang saja, fenomena baru itu menyulut ketakutan akut bagi AS dan Eropa. Betapa tidak, revolusi Arab memicu gelombang banjir tuntutan rakyat yang menghendaki terbentuknya pemerintahan Islam pasca tumbangnya rezim diktator sebagai boneka Barat.

Kebangkitan Islam dalam satu tahun terakhir merupakan kondisi khusus dan bersejarah di kawasan. Salah satu karakteristik bersama yang dimiliki Ben Ali, Mubarak serta Saleh adalah hubungan dekat para diktator Arab itu dengan negara-negara Barat, terutama AS. Hasil nyata dari tergulingnya para diktator itu adalah terancamnya hubungan luar negeri yang telah terbangun begitu erat antara rezim-rezim despotik Arab di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara dengan Barat.

Tentu saja transformasi itu mengancam eksistensi rezim Zionis di kawasan. Sejak awal gelombang kebangkitan Islam mengalir deras, AS berupaya memainkan perannya di kawasan demi kepentingan Gedung Putih. Meskipun AS dan sekutunya di Eropa melakukan berbagai cara untuk memalingkan rakyat kawasan dari kebangkitan Islam, namun fakta menunjukkan bahwa pemilu yang digelar secara demokratis justru dimenangkan oleh kubu Islam. Contoh nyata dari peristiwa ini adalah Tunisia dan Mesir.

AS dan negara-negara Eropa yang didukung rezim-rezim Arab yang menjadi boneka AS berupaya memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi kawasan Afrika Utara dan Timur Tengah demi kepentingan mereka masing-masing. Salah satu yang mereka lakukan adalah menggulingkan pemerintahan Bashar Assad.

Suriah secara kontras berbeda dengan seluruh rezim-rezim despotik Arab yang digulingkan rakyatnya sendiri. Sebab Damaskus selama ini merupakan negara yang berada di garis depan melawan rezim Zionis. Washington dan sekutunya di kawasan menyulut kerusuhan berdarah di negara itu dengan alasan mendukung demokratisasi dan hak asasi manusia.

Sungguh ironis, para penguasa Arab yang mengklaim sebagai pengusung demokratisasi di Suriah tergolong negara-negara yang tidak memperdulikan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia.

Arab Saudi bersama Qatar yang menyuarakan kebebasan di Suriah berupaya mengarahkan Liga Arab sebagai eksekutor kebijakan AS untuk memicu kekacauan di Suriah atas nama demokratisasi. Lalu mengapa AS dan negara-negara Eropa tidak pernah mempersoalkan demokratisasi di Bahrain dan Yaman ? Padahal di negara-negara Arab itu terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia, sebagaimana dilaporkan berulangkali oleh organisasi hak asasi manusia internasional. Terang saja mereka bukan pembela hak asasi manusia sejati, karena yang penting Washington dan sekutunya adalah mengamankan kepentingan dua rezim diktator Arab itu.

Apakah sistem kerajaan di Maroko yang menyampaikan  draf mengenai Suriah di Dewan Keamanan termasuk demokratis ? Pada kenyataannya tidak. Lalu mengapa negara yang tidak demokratis menuntut demokratisasi di Suriah yang selama ini menjadi negara yang konsisten mendukung perlawanan Islam Palestina dan Hizbullah Lebanon.

Pada tahun 2006 dan 2009, Washington mengira rezim Zionis bisa menghancurkan Hizbullah dan Hamas. Namun nyatanya alih-alih Israel berhasil mewujudkan tujuannya, Tel Aviv menghadapi kekalahan getir yang paling menyakitkan dalam sejarah berdirinya rezim agresor itu.

Kini, AS dan sekutunya mengira bisa melumpuhkan Suriah dengan menyulut perang etnis di negara Arab itu. Untuk mewujudkan ambisinya menumbangkan pemerintahan Damaskus, sejumlah negara Arab seperti Qatar, Maroko dan Yordania mendukung AS. Amat disayangkan, pemerintah Turki yang mengklaim sebagai pendukung muqawama Islam Palestina menghadapi rezim Zionis justru mengamini dikte Washington memperkeruh kondisi di Suriah.

Sekitar 10 bulan konspirasi Arab dan Barat di Suriah hingga kini tidak membuahkan hasil sebagaimana yang mereka bayangkan sebelumnya. Setelah gagal menerapkan berbagai cara untuk melumpuhkan pemerintahan Assad, aksi terbaru koalisi Arab-Barat adalah mendorong keluarnya resolusi baru anti-Suriah di Dewan Keamanan PBB.

Namun konspirasi busuk itu membentur dinding akibat penentangan Rusia dan Cina. Barat dan Liga Arab serta kubu oposisi Suriah tampak panik menghadapi manuver Rusia dan Cina. Dua negara ini menggunakan hak veto dalam menggagalkan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB yang diajukan Maroko, Sabtu malam (4/2/2012).

Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton dengan nada mengancam mengatakan, Rusia dan Cina akan menjadi pihak yang bertanggung jawab terkait keadaan di Suriah. Terkait hal ini, Robert Fisk, analis koran The Independent menulis, Kita tidak pernah mendengar AS menyatakan statemennya mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Israel. Pemerintah AS selama 60 tahun berdirinya rezim ilegal Zionis senantiasa memveto resolusi anti-Israel di PBB. Resolusi terakhir Dewan Keamanan PBB mengenai pembantaian yang dilakukan rezim Zionis dalam penyerangan ke Lebanon pada tahun 2006.

Rusia pernah melakukan kesalahan di Libya dengan mendukung zona larangan terbang di negara Afrika Utara itu. Setelah Gaddafi terguling, Barat tidak memberikan satupun peran kepada Moskow di Libya. Dan kini Rusia menyadari kekeliruan itu dan tidak akan mengulanginya di Suriah. Sementara itu, AS dan sekutu semakin kehilangan pengaruhnya di dunia terutama di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara.(IRIB Indonesia)

Emir Qatar, Syeikh Hamad bin Khalifah al-Tsani, yang dalam beberapa waktu terakhir tampil pro-aktif dalam mendukung penggulingan banyak pemerintahan di kawasan khususnya menyangkut Damaskus, kini dia harus menghadapi makar dari perdana menterinya sendiri yang mendapat dukungan dari al-Saud. Perdana Menteri Qatar, Syeikh Hamad bin Jasem, dengan dukungan dari al-Saud berusaha menyingikirkan Emir Qatar.

Berdasarkan sejumlah sumber dekat dengan keluarga kerajaan al-Tsani di Qatar, muncul friksi hebat antara Emir, Perdana Menteri, dan Menteri Luar Negeri Qatar. Sedemikian hebat friksi tersebut sehingga para anggota keluarga kerajaan al-Tsani juga terpaksa terjun ke kancah perselisihan .

Api friksi itu semakin menyala ketika Perdana Menteri Qatar, Hamad bin Jasem, berkunjung ke New York guna menghadiri sidang di Dewan Keamanan Suriah membahas ratifikasi resolusi anti-Suriah. Saat itu, Tamim bin Hamad, putra mahkota  Qatar beraksi untuk menunjukkan bahwa dirinya tengah menangani masalah-masalah negara dan dengan demikian Ham bin Jasem, sebagai perdana menteri merasa dirinya tersingkirkan.

Putra mahkota Qatar itu bertemu dengan Ketua Biro Politik Gerakan Muqawama Islam Palestina (Hamas), Khaled Meshal di Amman, ibukota Jordan. Setelah kepulangan Bin Jasem dari New York, putra mahkota Qatar kembali mengejutkan banyak pihak dengan menghadiri perundingan antara Khaled Meshal dan Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas, di Amman. Bahkan pada kesempatan yang sama, Tamim bin Hamad juga menjadi sanksi penandatanganan kesepekatan damai antara Hamas dan Fatah.

Sumber ini menekankan bahwa emir dan keluarga kerajaan Qatar, mencurigai gerak-gerik Perdana Menteri Hamad bin Jasem. Apalagi setelah sumber-sumber mereka di Arab Saudi melaporkan bahwa para pejabat keamanan Arab Saudi bekerjasama dengan Hamad bin Jasem untuk mengubah struktur kepemimpinan di Riyadh dan Doha.

Di lain pihak, sumber-sumber dekat dengan Emir Qatar menyatakan bahwa Emir sangat mengkhawatirkan gerak-gerik perdana menterinya yang didukung oleh sejumlah panglima militer untuk menggulingkan kekuasaan Emir dan putra mahkota. Oleh karena itu, guna mengantisipasi segala bentuk kudeta, putra mahkota langsung tampil pro-aktif di kancah politik regional dan internasional. Strategi itu diharapkan dapat memperkecil pengaruh dan peran Hamad bin Jasem di kedua kancah tersebut.

Dengan dukungan dinas keamanan Amerika Serikat dan Israel, Hamad bin Jasem memiliki peluang besar untuk menyingkirkan Emir Qatar baik dari kancah politik dalam negeri maupun luar negeri. (IRIB Indonesia/MZ)

Suriah dan Iran, menjadi dua nama yang saat ini paling akrab di telinga opini publik dunia dalam beberapa waktu terakhir. Berbeda dengan Iran yang boleh dikata telah terbiasa menghadapi propaganda dan makar musuh sejak kemenangan Revolusi Islam, untuk Suriah, instabilitas di dalam negeri akibat propaganda musuh yang tengah bergulir saat ini, mungkin ujian tersulit bagi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Amerika Serikat, Israel, Barat, dan sejumlah negara Arab mengerahkan kekuatan penuh media massa mereka guna merangkul opini publik dan berbagai negara agar seiring dengan langkah mereka dalam merongrong pemerintahan Suriah. Setelah veto terhadap resolusi anti-Suriah di Dewan Keamanan PBB oleh Rusia dan Cina, Barat dan sebagian negara Arab belum jera dan merintis kembali upaya mereka menyudutkan Suriah.

Amerika Serikat juga menyatakan tidak kapok dengan veto Rusia dan Cina. Amerika Serikat akan mengirim wakil menteri luar negerinya ke Brazil untuk menyelaraskan kebijakan negara itu dengan politik Gedung Putih terkait Timur Tengah khususnya tentang Suriah dan Iran. Kunjungan tersebut menurut rencana akan digelar akhir bulan ini.

Dari Eropa, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, Kamis (9/2) meminta para pejabat Rusia dan Cina untuk memahami kondisi di Suriah dan mendukung resolusi di Dewan Keamanan.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Inggris, William Hague, dalam pernyatan terbarunya mengakui bantuan kepada kelompok-kelompok bersenjata Suriah dalam upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar al-Assad.

Bahkan Suriah tidak luput dari pengkhianatan negara-negara jirannya. Berdasarkan laporan terbaru dari Debka File (Israel), pasukan khusus Qatar dan Inggris sudah berada di kota Homs untuk memberikan pelatihan kepada kelompok-kelompok teroris bersenjata yang menebar instabilitas guna menggulingkan kekuasaan Bashar al-Assad. Pasukan khusus itu memberikan pelatihan taktik kepada para perusuh Suriah.

Turki dan Lebanon merupakan dua gerbang masuk utama bagi kelompok-kelompok teroris dan suplai persenjataan mereka. Kota Homs, menjadi tujuan utama para perusuh dan penyelundup senjata karena memiliki banyak jalur aman dari perbatasan Lebanon utara.

Liga Arab dikabarkan telah menggandeng Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ban Ki-moon untuk membantu langkah-langkah yang diupayakan Liga Arab terhadap Suriah. Tidak hanya itu, Liga Arab kini juga melakukan pendekatan persuasif dengan pihak Rusia dan Cina guna menggalang dukungan dari keduanya pada ratifikasi resolusi Dewan anti-Suriah, di masa mendatang.

Babak Baru Serangan ke Suriah

Sampainya berkas Suriah ke meja Dewan Keamanan PBB, membuka babak baru agitasi dan makar anti-Suriah. Kini pembahasannya bukan lagi siapa yang bertanggung jawab dalam instabilitas di Suriah, seperti yang diacu oleh tim pengawas Liga Arab. Melainkan upaya dan langkah-langkah untuk menggulingkan pemerintahan Bashar al-Assad. Oleh karena itu, pada proses selanjutnya, Damaskus harus memfokuskan seluruh upayanya untuk memulihkan keamanan di dalam negeri di samping terus aktif di kancah politik global guna menangkis propaganda dan serangan diplomatik anti-Suriah. (IRIB Indonesia/MZ)

Rezim Zionis Israel mengklaim telah berhasil melakukan uji coba sistem anti-rudal balistik yang telah di upgrade bersamaAmerika Serikat di atas Laut Mediterania.

Israel menyatakan, tes yang dilakukan padaJumat (10/2) sebagai tonggak utama dalam pengembangan sistem pertahananterhadap rudal jarak menengah yang dapat ditembakkan dari negara-negara seperti Iran.

Menurut sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Israel yang dirilis pada Jumat, sistem pertahanan yang disebut "Blue Sparrow" ditembakkan oleh pesawat perang Israel

"Tes ini dilakukan pada Jumat bersama dengan Badan Pertahanan Rudal AS," kata Yair Ramati, seorang pejabat militer Israel.

Pernyataan itu menambahkan bahwa tes menunjukkan "Sistem Senjata Panah" dan Sistem Pertahanan Rudal Balistik AS dapat bekerja sama.

Sistem Rudal Panah merupakan proyek  yang didanai bersama oleh AS dan Israel dan diluncurkan pada tahun 1988.

Uji coba itu dilakukan di tengah retorika perang pemerintah rezim Zinois terhadap Iran atas tuduhan bahwa Tehran sedang berusaha mengembangkan program nuklirnya untuk tujuan militer.

Di sisi lain, Iran menyatakan akan memberikan jawaban yang menghancurkan terhadap setiap serangan militer terhadap negara itu. (IRIB Indonesia/RA/PH)

Arab Saudi dilaporkan terus mendorong resolusi PBB terhadap Suriah. Hal itu dilakukan satu pekan setelah teks yang sama diveto oleh Rusia dan Cina di Dewan Keamanan PBB (DK PBB).

Para diplomat mengatakan bahwa Arab Saudi pada Jumat (10/2) mengedarkan rancangan resolusi baru di Majelis Umum PBB. Draf yang dirancang Saudi itu juga menyerukan Presiden Suriah Bashar Assad untuk menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya, sebuah skenario yang didukung oleh Liga Arab.

Seorang diplomat mengatakan, "Draft yang didukung Saudi itu mendesak Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon untuk menunjuk utusan khusus ke Suriah."

Kepala HAM PBB Navi Pillay diharapkan berperan lebih dalam sidang soal Suriah pada Senin mendatang ketika 193 negaramembahas kerusuhan di negara Arab itu.

Para diplomat mengatakan, sidang tidak akan menempatkan resolusi itu dalam pemungutan suara pada hari Senin, tetapi mungkin akan dilakukan voting pada pekan depan.

Suriah menolak draf dukungan Arab tersebut dan menilainya sebagai campur tangan nyata dalam urusan internal Suriah dan melanggar kedaulatannya.

Suriah telah mengalami kerusuhan sejak pertengahan Maret tahun lalu dan banyak orang telah kehilangan nyawa dalam aksi kekerasan itu.

Barat dan oposisi Suriah menuduh pemerintah membunuh demonstran. Tetapi Damaskus menyebut penjahat, penyabot dan kelompok teroris bersenjata yang mendapat dukungan asing dan diatur dari luar sebagai dalang kerusuhan yang terjadi. (IRIB Indonesia/RA/PH)

Kanal 10 televisi Rezim Zionis Israel melaporkan permintaan kubu anti pemerintah Suriah kepada Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu untuk membantu mereka menumbangkan kekuasaan Bashar Assad.

Seperti dilaporkan al-Alam mengutip situs Hiwar wa Tajdid, kanal 10 televisi Israel menyiarkan statemen kubu anti Damaskus yang meminta Netanyahu membantu mereka menggulingkan pemerintahan Assad.

Statemen berbahasa Inggris tersebut ditujukan langsung kepada Netanyahu. Dalam statemen itu, Khalid yang mengaku sebagai wakil dari kubu anti Suriah meminta Netanyahu mendukung aksi mereka karena hal ini menguntungkan Tel Aviv sebab pemerintahan Bashar Assad musuh bersama meerka serta bekerjasama dengan Iran, Hizbullah Lebanon dan Hamas. Selain itu kebijakan Assad selama ini menguntungkan Syiah.

Masih menurut statemen ini, jika pemerintahan Suriah terus berdiri maka ancaman Iran untuk menghancurkan Israel akan terealisasi.

Kubu anti Assad dalam aksinya meminta bantuan kepada Arab Saudi, Qatar, Turki, Liga Arab dan sejumlah negara Barat khususnya Amerika Serikat, Perancis dan Inggris. Tak lupa pula mereka memprovokasi Israel. (IRIB Indonesia/MF)