Home , , , , , , , , , , , � BBM = Benar Benar Membohongi rakyat, Kwik Kian Gie pun "Angkat Bicara : Pemerintah Berbohong !!!!!" Nasehat Imam: Jangan Terlalu Mengurus Kalau Ingin Punya Teman

BBM = Benar Benar Membohongi rakyat, Kwik Kian Gie pun "Angkat Bicara : Pemerintah Berbohong !!!!!" Nasehat Imam: Jangan Terlalu Mengurus Kalau Ingin Punya Teman


Kwik Kian Gie Telanjangi Kebohongan Pemerintah


Jakarta – Pemerintah sudah berbohong karena bersembunyi di balik dalih penyelamatan APBN demi menaikkan harga BBM bersubsidi. Demikian sekali lagi ditegaskan ekonom senior Kwik Kian Gie kala jumpa pers di kantornya Jalan Taman Tanah Abang 3 nomor 31, Jakarta, Rabu siang ( Posted by KabarNet pada 28/03/2012 )
“Saya sudah lama berbicara soal ini. Sebenarnya APBN itu tidak jebol, pemerintah masih mempunyai kelebihan uang sebesar Rp 97,955 triliun, dengan asumsi bahwa penerimaan PPh Migas itu Rp 60,9 triliun,” tegas Kwik.
Dia merinci lagi. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor migas mencapai Rp 159,4719 triliun. Sehingga kalau ditotal penerimaan negara dari migas Rp 220,3875 triliun. Tapi menurut Kwik pemerintah menyebut ada pengeluaran yang dinamakan dengan subsidi. Untuk subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah itu Rp 123,599 triliun. Pemerintah juga lakukan pengeluaran yang dinamakan transfer ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil migas Rp 32,276 triliun. “Jadi, total pengeluaran pemerintah itu Rp 155,875 triliun, sehingga surplusnya tinggal Rp 64,511 triliun,” lanjut ekonom yang pernah menjabat Menko Ekuin itu.
Tetapi menurut dia, dana bagi hasil migas ke daerah itu adalah bagian dari pemasukan pemerintah dan sesuatu yang dikeluarkan untuk pemerintahan daerah sehingga angka Rp 32,276 itu bagian dari surplus, jadi total surplus sebenarnya yang diterima pemerintah adalah Rp 96,787 triliun. “Data yang saya miliki ini tidak fiktif. Saya berbicara nota keuangan Kementerian Keuangan tahun anggaran 2012 yang hitungannya persis dengan saya. Kalau pemerintah mengatakan bahwa tidak menaikkan BBM APBN kita akan jebol, itu bohong,” papar Kwik.
Dan kalau pemerintah memprogramkan kenaikan BBM bersubsidi itu untuk menambah pemasukan keuangan negara, seharusnya pemerintah berkata apa adanya. “Bicara saja seperti ini ke rakyat, ‘Begini loh rakyat, kita punya surplus 96,787 triliun tetapi kami ingin menambah pemasukan dengan lakukan kenaikan BBM bersubsidi’,” tutur Kwik.
“Kalau pemerintah berbicara seperti itu saya rasa rakyat akan mengerti. Tapi sekali lagi akan jadi pertanyaan untuk apa kenaikan pemasukan itu? Pemerintah harus transparan untuk apa kenaikan itu, jangan ditutupi,” imbuhnya tegas.
Pertamina memperoleh hasil penjualan 63 miliar liter BBM premium dengan asumsi harga Rp 4500. Kalau dikalikan totalnya Rp 283,500 triliun. Tetapi pemerintah masih harus impor dari pasar internasional dengan nilai Rp 149,887 triliun. Pertamina pun masih membeli dari pemerintah Rp 224,546 triliun.
“Jadi Pertamina keluarkan uang untuk 63 miliar liter itu per satu liter Rp 566, jadi totalnya Rp 35,658 triliun sehingga jumlah pengeluaran Pertamina Rp 410,091 triliun. Karena Pertamina kekurangan uang Rp 126,591 triliun maka dibayarkan pemerintah, inilah yang disebut subsidi. Namun pemerintah memperoleh hasil penjualan ke Pertamina Rp 224,546 triliun,” paparnya lagi.
Jadi Kwik menemukan bahwa pemerintah tetap kelebihan uang sebesar Rp 97,955 triliun. Menurut pendapatnya, pemerintah tidak perlu menaikkan harga BBM karena risiko yang lebih besar. Apalagi selama ini sudah ada surplus. “Kata siapa kita jebol? Ini baru pemasukan dari migas, belum pemasukan dari sektor lain,” katanya sambil menunjukkan nota keuangan Kemenkeu.
Dari sisi daya beli masyarakat, Kwik menyarankan pemerintah berpikir lagi bahwa harga BBM Rp 4500 per liter adalah angka yang sudah bisa diterima masyarakat. Belum lagi, harga sembako sudah naik sebelum BBM naik.
“Pemerintah malah mengurangi daya beli masyarakat. Angka itu (Rp 4500) cukup dan sudah diterima masyarakat. Saya sudah lama bicara soal ini dan dianggap omong kosong, saya sekarang buktikan dan berharap DPR mau melihat kenyataan ini bahwa tidak ada APBN jebol,” ucapnya. [KbrNet/RMOL/ald]

Demokrat: Kepala Daerah Demo Adalah Pembangkang

Posted by KabarNet pada 28/03/2012
Jakarta – KabarNet: Pembangkang! Itulah predikat yang disematkan oleh pimpinan Partai Demokrat ke jidat para kepala daerah yang menentang rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Sebagai pengusung Pemerintahan SBY-Boediono, Partai Demokrat tidak dapat menerima kalau sampai ada kepala daerah ikut serta bersama rakyat dalam unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM. Keikut-sertaan kepada daerah dalam aksi unjuk rasa menentang rencana kenaikan harga BBM, menurut Partai Demokrat adalah bentuk pembangkangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Demikian disampaikan Ketua DPP Partai Demokrat Didi Irawadi Syamsuddin, Selasa (27/3/2012).
Dalam aksi unjuk rasa besar besaran menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat di hampir seluruh Indonesia pada 27/3/2012 kemarin, tercatat ada beberapa kepala daerah yang ikut serta bergabung bersama rakyat daerahnya masing-masing dan menyampaikan orasi penentangan dalam unjuk rasa tersebut. Antara lain terlihat Wakil Walikota Surabaya Bambang Dwi Hartono, Walikota Solo Joko Widodo (Joko Wi), Wakil Walikota Solo, Hadi Rudyatmo. Bupati Bangkalan Fuad Amin Imron, dan lain lain. Bahkan Wakil Walikota Solo Hadi Rudyatmo, memimpin langsung unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Sementara di Bali, meski tak ikut berunjuk rasa turun ke jalan bersama rakyat Bali, Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, secara terang-terangan mendukung aksi unjuk rasa rakyat di daerah Bali dan mengeluarkan pernyataan bahwa sebenarnya tak ada rakyat Indonesia yang setuju atas rencana pemerintah  menaikkan harga BBM.
Tindakan sejumlah kepada daerah tersebut membuat berang petinggi partai Demokrat. Ketua DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsuddin, menandaskan bahwa semua kepala daerah mulai bupati hingga gubernur, dengan latar belakang partai politik apapun, seharusnya patuh dan taat pada kebijakan pemerintah pusat. Kepatuhan kepala daerah itu juga harus dilakukan dengan bentuk menjalankan segala macam kebijakan pemerintah pusat, termasuk kebijakan rencana kenaikan harga BBM.
Selanjutnya Didi mengatakan, bahwa sebagaimana tercantum dalam amanat konstitusi, kepala daerah adalah bagian dari pemerintah pusat. Jadi, seluruh kepala daerah harus patuh dan menjalankan kebijakan pemerintah pusat. “Tidak boleh ada negara dalam negara,” ujar Didi.

Didi Irawadi yang juga putra Menkum-HAM Amir Syamsuddin ini mengingatkan, ketika kader parpol tertentu menjabat sebagai kepala daerah, maka orang tersebut sudah menjadi milik negara. “Jadi, tidak ada lagi urusan yang semata-mata hanya untuk kepentingan  partainya. Lebih-lebih lagi ikut-ikutan turun ke jalan, berdemo menentang kebijakan pemerintah pusat. Apalagi kalau ikut memobilisasi massa turun ke jalan, jelas ini adalah pembangkangan terhadap jabatan yang disandangnya,” cetusnya kesal pada hari Selasa (27/3/2012).

Sementara itu pengamat Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin, menilai demonstrasi menolak kenaikan harga BBM yang dilakukan oleh sejumlah kepala daerah bukanlah bentuk pembangkangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. “Belum sampai pada tahap pembangkangan. Tapi ini wujud partisipasi daerah secara informal guna penyampaian aspirasi masyarakat daerah,” ujarnya.
Irman juga tidak melihat aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah kepala daerah itu dalam kaca mata sah atau tidak. Meski dalam kacamata ketata-negaraan demonstrasi kepala daerah merupakan sesuatu yang tidak lazim. “Fenomena ketata-negaraan yang tidak lazim harus menjadi perhatian yang disikapi bijak oleh pusat,” pungkasnya. [KbrNet/adl]

Gamawan Fauzi Pernah Tolak Kenaikan BBM

Posted by KabarNet pada 28/03/2012
Jakarta – KabarNet: Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menilai para kepala daerah yang menolak rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tidak elok dan menyalahi etika. Bahkan, kalau sudah ada keputusan resmi harga BBM naik, Gamawan mengancam akan memecat kepala daerah itu bila tetap menolak. Beberapa kepala daerah yang menolak kenaikan harga BBM adalah Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo, Wakil Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono, dan Bupati Bangkalan Fuad Amin.
Sikap Gamawan itu memang tegas. Tapi, Gamawan tampaknya lupa bahwa dirinya juga pernah melakukan hal yang sama saat menjabat gubernur Sumatera Barat.
Dalam dokumentasi yang dimiliki Rakyat Merdeka, Gamawan Fauzi bahkan menandatangi surat penolakan kenaikan harga BBM yang disodorkan aktivis mahasiwa. Bersama Gamawan, Wakil Ketua DPRD Sumbar saat itu, Masful, juga turut menandatangani. “Kami atas nama masyarakat Sumbar, setelah mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amanat) menyatakan sikap menolak kenaikan BBM. Demikian pernyataan sikap kami,” begitu salah satu kalimat dalam surat penolakan yang dibacakan Gamawan saat itu.
Setelah ditandatangani Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Masful, pernyataan itu difax langsung ke Presiden SBY. Surat penolakan BBM tersebut dibaca Gamawan di hadapan 7.500 mahasiswa dari sejumlah elemen, seperti BEM Unand, BEM UNP, BEM IAIN, BEM STAIPIQ, KAMMI Sumbar, HMI Cabang Padang, IMM Sumbar, PII Sumbar, Forkas Sumbar, dan KMPD.
Kejadian itu berlangsung di halaman kantor Gubernur Sumbar, Padang, pada Kamis 29 September 2005. Saat itu pemerintah SBY akan menaikkan harga BBM per 1 Oktober 2005.
Tak salah jika saat demo anti kenaikan BBM saat ini, Ketua DPP PDIP Ribka Diah Tjiptaning menuding Gamawan Fauzi sebagai kutu loncat. “Memang Gamawan itu siapa? Berani-berani pecat Walikota. Dia itu kutu loncat,” kata Ribka saat ditemui di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa, 27/03/12).
Begitu juga dengan Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo, yang mengatakan, pernyataan Gamawan Fauzi tersebut hanya untuk mencari muka (carmuk) di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, sebagai pembantu Presiden, bila akan mengambil langkah, akan lebih baik jika melakukan konsolidasi yakni dengan mengumpulkan kepala daerah dan lain sebagainya. “Mendagri hanya mencari muka di depan SBY. Saya ketemu dengan gubernur sebelum ini. Gubernur ini ditawari menteri, saya tidak tahu menteri apa, kalau kalian ingin dana kompensasi penaikan BBM silahkan ajukan program. Tapi ngomongnya lisan, ini ngomong apa, jadi negeri ini negeri lisan, negeri autopilot itu betul”, katanya. [KbrNet/RMOL]
SUMATERA BARAT
Gubernur Ikut Teken Penolakan
Kamis, 29-September-2005, 23:45:40 WIB
Rakyat Merdeka. Masyarakat Sumatera Barat juga menolak kenaikan harga BBM. Penolakan itu dicantumkan secara tertulis. Penolakan secara tertulis disampaikan Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat (Amanat). Setelah ditandatangani Gubernur Sumbar, Gamawan Fauzi, dan Wakil Ketua DPRD Sumbar, Masful, pernyataan itu difax langsung ke Presiden SBY.
Surat penolakan BBM itu juga dibacakan Gamawan di hadapan 7.500 mahasiswa dasri sejumlah elemen, seperti BEM Unand, BEM UNP, BEM IAIN, BEM STAIPIQ, KAMMI Sumbar, HMI Cabang Padang, IMM Sumbar, PII Sumbar, Forkas Sumbar, dan KMPD di halaman kantor Gubernur Sumbar, Kamis (29/9).
“Kami atas nama masyarakat Sumbar, setelah mendengarkan aspirasi yang disampaikan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa dan Rakyat (Amanat) menyatakan sikap menolak kenaikan BBM. Demikian pernyataan sikap kami,” demikian kalimat yang dibacakan Gamawan.
Gamawan yang didampingi sejumlah pejabat teras di lingkungan Pemprov Sumbar, anggota DPRD Sumbar, Sekretaris Komisi A Yul Akhyarli Sastra, Bachtul dan Hendri Irawan (Keduanya anggota Komisi D), dan Ketua Komisi C Fetri Oktri Hardi, serta Wakil Ketua DPRD Sumbar Masful, mengharapkan pernyataan masyarakat Sumbar ini dapat menjadi bahan pertimbangan Presiden.
“Bila pemerintah tetap menaikan harga BBM, kita akan mengupayakan langkah-langkah yang terkoordinir secara baik. Salah-satunya dengan mengatur penerapan tarif angkutan sesuai dengan main aturan yang akan kita dibicarakan dalam waktu dekat. Tentunya, akan mempertimbangkan asas manfaat bagi pihak pengusaha transportasi dan masyarakat selaku konsumen,” tukas bekas bupati Kabupaten Solok ini.
Di tengah situasi seperti ini, Gamawan menegaskan Sumatera Barat dalam keadaan kondusif. Dia minta agar semua pihak dapat mempertahankannya, dan tidak panik. Menurut dia, kenaikan harga BBM dipicu kepanikan yang terjadi menjelang tanggal 1 Oktober. PT Pertamina, sebutnya, siap menyuplai 1.100 ton BBM , menjelang 1 Oktober Pertamina telah menyatakan kesediaan mensuplay 1.500 ton BBM tiap hari untuk Sumbar.
Aksi ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Amanat sempat melumpuhkan Padang. Menariknya, sejumlah anggota DPRD Sumbar ikut berbaur dengan demonstran. Dalam demonstrasi tanmpak Sekretaris Komisi, A Yul Akhyarli Sastra, Ketua Komisi C, Fetris Oktri Hardi, serta anggota Komisi D, Bachtul dan Hendri Irawan.
“Jangankan untuk turun ke jalan, membubuhkan tanda tangan darah pun kita akan siap. Kebijakan SBY ini tidaklah akan menyelesaikan persoalan, begitu pun dengan upaya pemberian subsidi kepada masyarakat. Bukanya membuat masyarakat terkurangi bebannya, malahan akan memperberat beban masyarakat. Kita akan komit memperjuangkan aspirasi masyarakat ini,” kata Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini.
Setelah orasi di depan gedung DPRD Sumbar, massa bergerak dengan pengawalan ketat sekitar 460 polisi. Dari kantor DPRD mereka, long march menuju Ulak Karang, Lolong, Jalan Juanda, Jalan Veteran. Di persimpangan kantor BPN Padang, massa sempat terpecah akibat hujan lebat. rdo/padang ekspres. Rakyat Merdeka

Ruhut: PKS Itu Pengkhianat

Posted by KabarNet pada 28/03/2012
JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan telah mengirimkan surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait penolakan kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
Sekjen PKS Anis Matta mengaku dalam surat kepada Presiden SBY itu, PKS mencantumkan berbagai solusi lain untuk tidak menaikan harga BBM. Salah satunya penghematan belanja pegawai. Namun, sikap PKS itu menuai kritikan dari partai politik anggota sekertariat gabungan koalisi pendukung pemerintah. Sikap PKS dinilai tak seirama dengan Pemerintah.
Terkait hal itu, Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, partai Demokrat akan tetap membiarkan PKS dan takkan mengeluarkannya dari Setgab Koalisi. “Kami takkan mengeluarkan mereka, biar saja mereka seperti dipenjara, kami sudah cape,” kata Ruhut, seperti dikutip okezone.com.
Menurut Ruhut, rakyat Indonesia sudah cerdas dan bisa menilai PKS. “PKS itu pengkhianat, rakyat tahu itu. Di dunia manapun, hanya PKS saja yang menyatakan partai koalisi tapi bersikap oposisi dan ini harus masuk Rekor MURI (Museum Rekor Indonesia). Karena tak ada satupun partai di dunia ini yang mengaku koalisi tapi oposisi,” tandas anggota Komisi hukum DPR itu.
Ruhut mengatakan, PKS takkan dikeluarkan dari Koalisi. “Kalau Dikeluarkan mereka akan dikasihani, mau mencari belas kasihan, jadi buat apa, kami biarkan saja, biar PKS tersandera,” katanya. [KbrNet/okezone.com]

Demo Tolak Kenaikan BBM Ricuh

Posted by KabarNet pada 27/03/2012

Jakarta – KabarNet: Unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, berakhir ricuh (Selasa, 27/3). Ratusan massa dari Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) terlibat bentrok dengan aparat keamanan. Di tengah hujan, aksi lempar batu pun terjadi.

Pengunjuk rasa tetap bertahan meskipun hujan lebat beberapa kali mengguyur kawasan Istana. Kemacetan panjang terjadi di sekitar lokasi demo, terutama di Jalan Medan Merdeka Utara karena pendemo melakukan aksi di badan jalan. Antrian kendaraan tampak mengular sejak kantor Kementerian Dalam Negeri hingga ke depan Istana. Kemacetan terjadi sejak menjelang pukul 13.00 WIB, saat rombongan pengunjuk rasa tiba.
Sebelumnya, aksi dari Konami ini terdiri dari dua kloter. Kericuhan terjadi, setelah mahasiswa yang datang belakangan tiba. Mereka berasal dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Pamulang, Institut Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, (IISIP), Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), dan Forum Jabar.
Nampak ribuan kader PDI Perjuangan menyemut di depan Istana Negara. Mereka menuntut Presiden SBY membatalkan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) per 1 April mendatang.
Leo, salah seorang orator aksi, dalam orasi politiknya menegaskan apabila Presiden SBY tetap menaikan harga konsumsi BBM, maka ribuan massa dari partai oposisi ini meminta agar presiden SBY turun dari Jabatannya. “Kalau harga BBM tetap dinaikkan, maka kita meminta SBY-Boediono mundur dari jabatannya,” seru dia di atas mobil komando di depan Istana Negara, Jakarta (Selasa, 27/3).
Di tempat yang sama, Jeppri F Silalahi selaku Sekretaris Departemen Tenaga Kerja DPP PDI Perjuangan sekaligus Humas Aksi mengatakan, apa yang diaspirasikan para orator di atas mobil komando aksi tersebut merupakan sebuah ancaman dari para kader PDI Perjuangan lainnya yang kecewa kepada kebijakan pemerintah tersebut. “Pada dasarnya kami hanya meminta agar pemerintah membatalkan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, namun bila ada massa kita yang menyatakan seperti itu, maka itu merupakan kekesalan hatinya saja terhadap pemerintah,” tandasnya.
Dalam aksi ini, dua orang mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) ditangkap polisi. Kedua mahasiswa ini ditangkap saat terjadi kericuhan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara. Mereka diduga sebagai provokator dalam aksi yang berakhir rusuh ini.
Sementara itu di depan Stasiun Gambir Jakarta Pusat terjadi bentrokan antara ratusan aparat kepolisian dengan sekitar 1000 orang mahasiswa dari belasan kampus. Tampak juga puluhan anggota TNI yang berada di lokasi kericuhan.
Bentrokan diawali penghadangan barisan aparat polisi terhadap long march mahasiswa yang sejak siang tadi sudah bergerak dari arah Salemba menuju Istana Kepresidenan di Medan Merdeka Utara.
Terdengar lebih dari lima tembakan gas air mata ke arah demonstran yang memicu kemarahan massa yang kemudian membalas tembakan dengan lemparan batu dan benda lainnya ke arah polisi yang semua berpakaian lengkap anti huru hara.
Diperkirakan belasan mahasiswa menjadi korban bentrokan dengan ratusan aparat kepolisian yang menghadang long march mereka di kawasan Gambir, saat mereka hendak berbelok ke arah Istana Negara. Sekitar delapan ambulans tampak lalu lalang sejak pecah benturan massa. Tidak henti-henti ambulans mengangkuti korban yang luka-luka dari barisan mahasiswa.
Sementara suasana begitu mencekam di kawasan Gambir, tembakan gas air mata terus terdengar di udara dan mengakibatkan tidak hanya demonstran yang terkena efeknya tapi juga wartawan dan warga serta pedagang kaki lima. Warga yang ketakutan mencari tempat aman dan hampir semua pot tanaman yang berdiri di pinggir jalan pecah.
Arus lalu lintas total terblokir akibat bentrokan itu dan warga lebih memilih berdiri di tempat yang aman. Sedangkan aparat polisi dan TNI tampak terus bertambah.
Sebelumnya diberitakan, ribuan mahasiswa terus bergerak menuju Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Mereka bergerak dari depan kantor LBH, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat beberapa waktu lalu. Mereka mengklaim berasal dari 128 kampus di 21 provinsi yang tergabung dalam aliansi Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia.
35 Demonstran Ditangkap
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan kepolisian menangkap 35 orang di sekitar Monas, Jakarta Pusat terkait aksi unjuk rasa yang berujung pada bentrok. “Ada 35 orang. 34 Demonstran dan 1 maling helm,” kata Kasat Reskrim Polres Jakpus AKBP Hengki Haryadi, Selasa (27/3/2012).
Selain itu, ada juga 12 demonstran lainnya yang dibawa ke RSCM dan RSPAD untuk dirawat. Konami bersama PMI bahu-membahu mengevakuasi demonstran. Yang terparah, ada demonstran yang mengalami patah tangan akibat pukulan polisi. Ada juga, lanjut Hendra, yang kakinya terkilir. “Ada anggota kami yang pelipisnya sobek, dan sebagaian sesak kena gas air mata dan luka pukul,” beber Hendra. “Yang ketangkap 27 orang,” tandasnya.
Sekitar 8 mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) terkena peluru karet saat bentrok dengan aparat kepolisian di wilayah Gambir, Jakarta Pusat. Salah satu mahasiswa Konami, Purba mengatakan 8 mahasiswa itu kini dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. “Ada 8 orang yang kena tembak salah satunya kena di bagian kepala,” kata Purba, Selasa (27/3/2012).
Berdasarkan pemantauan, di kawasan Stasiun Gambir, Selasa (27/3) sore, polisi secara terus menerus menembakan gas air mata ke arah demonstran. Akibatnya, sebanyak dua mahasiswa terkena tembakan dari aparat kepolisian. “Polisi terus menembaki kami. Ada dua kawan kami yang kena tembak, tapi tidak tahu mereka dibawa kemana,” ujar salah satu mahasiswa yang tergabung di Konami, Setiawan Abdulah.
Sebelumnya, mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa (Konami) bentrok dengan aparat kepolisian di depan stasiun Gambir. Konami hendak berunjuk rasa di depan Istana Merdeka untuk menyuarakan penolakan terhadap penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) “Yang jelas mereka sudah anarkis, karena itu kita amankan. Kita masih mendata berapa banyak yang merupakan mahasiswa,” kata Rikwanto saat ditemui di Monas.
Ia mengatakan, sekelompok massa dicurigai membawa barang-barang yang tidak selayaknya dibawa dalam aksi unjuk rasa. Setelah menerima informasi, pihak kepolisian lantas melakukan pencegahan di depan stasiun Gambir. “Mereka menolak diperiksa dan mulai memprovokasi. Ada fasilitas umum yang dirusak. Kepolisian meminta mereka membubarkan diri tapi tidak mau, jadinya dibubarkan dengan paksa,” kata Rikwanto.
Aparat keamanan yang terdiri dari pihak Kepolisian dan TNI akan terus disiagakan hingga 5 April mendatang. Jumlah aparat keamanan yang diturunkan untuk mengamankan wilayah sekitar Monas berjumlah 1500 personil. [KbrNet/DTC/RMOL - Foto: Media Indonesia]

PDI-P: Gamawan itu Kutu Loncat + Carmuk

Posted by KabarNet pada 27/03/2012

“Memang Gamawan itu siapa? Berani-berani pecat Walikota. Dia itu kutu loncat,”

Jakarta – KabarNet: Pernyataan Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi yang mengancam kepala daerah jika mereka menolak keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM mendapat kecaman dari berbagai pihak. Gamawan Fauzi yang memberikan surat peringatan kepada kepala daerah yang menolak kenaikan harga bahan bakar minyak dinilai tidak bisa dilakukan. Apalagi, Mendagri juga mengancam akan memberikan tindakan tegas jika protes kepala daerah terus berlanjut pascapengesahan APBN-P.

Salah satu kepala daerah yang tetap ikut unjuk rasa menolak penaikan harga BBM adalah walikota dan wakil walikota Solo, Joko Widodo (Jokowi) dan FX Hadi Rudyatmo (Rudy). “Memang Gamawan itu siapa? Berani-berani pecat Walikota. Dia itu kutu loncat,” kata Ketua DPP PDIP Ribka Diah Tjiptaning saat ditemui di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, hari ini.
Ia mengatakan, Jokowi dan Rudy dipilih langsung oleh rakyat dan mendapatkan 91 persen suara. “Gamawan tdk berhak memecat dia, karena itu pilihan dari rakyat,” kata Ribka. Gamawan sendiri mengaku masih memantau dukungan kepala daerah terhadap penolakan BBM. Jika penolakan ini berlanjut hingga pengesahan APBNP, ia tak segan untuk melakukan sanksi tegas berupa pemecatan. Menurutnya, ketidaksetujuan ini termasuk pelanggaran sumpah jabatan kepala daerah. “Kalau Presiden bisa memecat dia (Gamawan), karena dipilih oleh presiden. Kalau kepala daerah itu kan suara rakyat,” ujar Ketua Komisi IX DPR RI tersebut.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Ganjar Pranowo, Ganjar Pranowo mengatakan, sikap mendagri ini merupakan cerminan sikap politik pada masa Orde Baru. “Cara represi yang dulu persis dilakukan pada era Soeharto. Kayaknya mendagri perlu merenung sedikit. Kalau dia melarang, undang-undang apa yang dia pakai. Gertakan ini hanya memancing provokasi, pak mendagri untuk urusan ini tidak usah pasang badan deh,” tegas Ganjar kepada wartawan di DPR, Jakarta, Selasa (27/03/2012).
Menurut dia, Gamawan Fauzi memberikan pernyataan tersebut hanya untuk mencari muka (carmuk) di depan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, sebagai pembantu Presiden, bila akan mengambil langkah, akan lebih baik jika melakukan konsolidasi yakni dengan mengumpulkan kepala daerah dan lain sebagainya.
Ganjar mengaku belum lama ini ia bertemu dengan beberapa gubernur. Dalam kesempatan itu, beberapa gubernur mengakui ditawari seorang menteri kompensasi dari penaikan harga BBM. Namun, hal itu dilakukan secara lisan, tidak dalam bentuk perintah resmi atau melalui kebijakan. “Mendagri hanya mencari muka di depan SBY. Saya ketemu dengan gubernur sebelum ini. Gubernur ini ditawari menteri, saya tidak tahu menteri apa, kalau kalian ingin dana kompensasi penaikan BBM silahkan ajukan program. Tapi ngomongnya lisan, ini ngomong apa, jadi negeri ini negeri lisan, negeri autopilot itu betul.”
“Pak Mendagri tolong dong hati-hati. Kalau anda mau bicara bisa memecat bagi gubernur dan wali kota seenaknya hanya karena berbeda pendapat pada pemerintah, maka atur dulu dalam sebuah undang-undang. Mungkin juga tidak perlu ada pemilihan-pemilihan di tingkat daerah. Dan itu artinya harus merubah konstitusi. Saya tidak mengerti itu pikiran pak mendagri ini,” tambah politikus PDI Perjuangan tersebut.
Ganjar melanjutkan, sikap mendagri yang mengancam kepala daerah tersebut tidaklah berdasar. Menurutnya, yang bisa menurunkan jabatan kepala daerah adalah rakyat, itu pun harus melalui proses impeachment di tingkat DPRD. “Saya kira dia orang yang tidak paham. Kalau dia dipilih oleh rakyat, maka yang boleh menghentikan itu rakyat. Kalau yang menghentikan rakyat, maka harus ada proses impeachment di DPRD. Proses impeachment itu harus dilalui dimana letak pelanggaran bupati, wali kota, gubernur dalam konteks ini,” jelasnya.
Seperti diketahui, beberapa kepala daerah dari PDI Perjuangan kemarin memimpin aksi unjuk rasa menentang kenaikan harga BBM. Antara lain, Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH. [KbrNet/Waspada]

Asing di Balik Kenaikan BBM

Posted by KabarNet pada 27/03/2012

Jakarta – Asing mendesak Indonesia meninggalkan subsidi dan lebih fokus kepada program memenuhi target pertumbuhan ekonomi jangka menengah sekaligus mengurangi kemiskinan.

Pasca pengajuan APBN-Perubahan yang mencakup kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pemerintah dan DPR didesak untuk memilih tunduk kepada perintah konstitusi atau pihak asing.
“Dengan melepaskan bidang energi yang merupakan hajat hidup orang banyak kepada mekanisme pasar, maka itu bertentangan dengan konstitusi,” tutur pengamat ekonomi pembangunan, Ichsanuddin Noorsy, dalam keterangan persnya di Jakarta.
Dia mengatakan, kenaikan BBM tak sesuai dengan pasal 33 ayat 2 dan 3 UUD 1945 yang menetapkan cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara, dan kekayaan alam digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
“Sementara di sisi lain, pemerintah sudah terikat program reformasi sektor energi yang dijanjikan kepada IMF melalui letter of intent, kepada USAID, Bank Dunia dan ADB melalui loan agreement,” kata dia.
Sebagai informasi, kata Ichsanuddin, Sekjen OECD Angel Guria, pada 1 November 2010 saat menjumpai petinggi Indonesia, menyatakan sudah saatnya Indonesia meninggalkan mekanisme subsidi yang tidak efisien, terutama subsidi energi.
Indonesia didesak lebih fokus kepada program untuk memenuhi target pertumbuhan ekonomi jangka menengah sekaligus mengurangi kemiskinan. Alasannya, Guria menegaskan, dengan pertumbuhan ekonomi ketiga tertinggi di G-20, Indonesia layak memenuhi komitmennya untuk mencabut subsidi BBM. ”Jadi sekarang mau tunduk kepada keinginan asing atau aturan Konstitusi? Silahkan Pemerintah dan DPR memilih,” tegasnya.
Padahal, lanjutnya, di tengah rencana mengurangi subsidi BBM yang saat ini sekitar Rp 120-an trilliun per tahun, pembayaran bunga utang Indonesia pertahunnya sudah Rp 170-an trilliun. Utang itu berasal dari beban bunga penjualan obligasi yang lebih tinggi dibanding BI Rate.
Bahkan untuk Global Mutual Fund bermata uang dolar AS, obligasi pemerintah dijual dengan imbal hasil 10,5 persen untuk tenor lima tahun dan 11,75 persen untuk tenor 10 tahun. Di saat yang sama Federal rate AS hanya 0,25 persen.
“Bayangkan, siapa sebenarnya yang sedang disubsidi pemerintah melalui penjualan obligasi seperti ini. Mana yang lebih besar, mensubsidi bangsa sendiri melalui harga BBM atau mensubsidi orang-orang kaya karena imbal hasil obligasi yang saking tingginya?” tandas dia.
Dia meminta, pemerintah dan DPR menghitung ulang uang pajak masyarakat. “Efek ganda kebijakan seperti itu adalah tersulutnya sumbu keresahan sosial politik,” tutur Ichsanuddin.
Ichsanuddin juga menjelaskan, usulan kenaikan harga BBM merupakan kesalahan pemerintah dan DPR menetapkan target harga minyak internasional dan nilai tukar. Akibatnya, pemerintah keluar dari opsi awal mempertahankan kuota subsidi sebanyak 40 juta kilo liter (KL), dan dari jumlah itu 2,5 juta kilo liter tidak dicairkan.
Menurut dia, hal ini menjadi masalah ketika pemerintah menerapkan harga pasar, namun di sisi lain pemerintah tidak menerapkan strategi bagaimana masyarakat mempunyai pendapatan pasar. Akibatnya, kenaikan harga BBM dan harga barang tak diikuti kenaikan pendapatan masyarakat.[KbrNet/BeritaSatu]



Rakyat vs Tentara, Kalau Demo BBM Anarkis

Posted by KabarNet pada 09/03/2012
Jakarta – KabarNet: Tarik ulur antara Pemerintah Rezim Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) yang berencana akan segera menaikkan harga BBM, melawan mayoritas Rakyat Indonesia yang menentang langkah tersebut, makin hari semakin memanas. Aksi-aksi demonstrasi di kota-kota besar dari sejumlah elemen masyarakat yang menentang rencana pemerintah itu terjadi hampir setiap hari, dengan ekskalasi yang makin lama semakin meluas ke seluruh daerah. Bahkan sejumlah elemen mahasiswa dan buruh sudah mengancam akan mengerahkan massa lebih besar kalau Rezim SBY tetap ngotot akan menaikkan harga BBM pada 1 April mendatang. Pemerintah Rezim SBY meminta agar demontrasi dilakukan secara tertib, kalau sampai terjadi anarkisme… pemerintah mengancam akan mengerahkan tentara untuk menghadapi rakyat pengunjuk rasa!
Ancaman pemerintah Rezim SBY tersebut dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Djoko Suyanto, yang mengatakan dengan tegas bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) akan dikerahkan untuk menghadapi para pengunjuk rasa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). “Tentara itu back up, bisa di markas masing-masing, lihat eskalasinya,” ujar Djoko Suyanto kepada para wartawan dari berbagai media, di halaman Istana Negara, Jakarta, pada hari Kamis (8/3/2012).
Sejauh ini, TNI tidak pernah mau ikut campur dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa. Para demontran biasanya cukup dihadapi oleh satuan Polri yang memang bertugas untuk pengamanan. Bahkan Almarhum Presiden Suharto yang terkenal sangat berkuasa dalam era kepemimpinannya, tidak mengerahkan Angkatan Bersenjata untuk menghadapi rakyat dalam peristiwa unjuk rasa mahasiswa besar-besaran di gedung DPR yang menuntut Suharto mundur. Bahkan TNI yang memang tugas utamanya menjaga keamanan negara dari ‘ancaman pihak asing’, saat itu, tetap independen dan tidak berpihak, sekalipun rakyat dan mahasiswa sudah menduduki gedung DPR dan akhirnya memaksa Suharto untuk lengser dari jabatannya.
Akan tetapi Joko Suyanto berpendapat lain. Pengerahan TNI, menurutnya, bisa saja dikerahkan jika unjuk rasa mengarah ke anarkis dan mengganggu situasi negara. Namun apabila berlangsung tertib sesuai aturan dan Kepolisian masih mampu menjaga keamanan negara, maka TNI tidak akan diterjunkan. “Apa enggak boleh ikut bantu, kalau eskalasinya sampai memang harus dibutuhkan?” tandas Djoko Suyanto menjawab pertanyaan wartawan.


TNI sebagai pasukan tempur yang dilengkapi dengan senjata lengkap dibentuk untuk tugas-tugas pengamanan negara menghadapi ancaman dari pihak asing, bukan untuk menghadapi rakyat, apapun alasannya. Kita semua berharap agar rentetan unjuk rasa yang pasti akan terjadi di hari-hari mendatang ini berlangsung tertib dan jauh dari anarkisme. Kita pun masih merasa yakin atas profesionalisme satuan-satuan Polri untuk menjaga ketertiban aksi unjuk rasa, sehingga Polri tidak perlu “diremehkan kredibilitasnya” dengan mengundang pasukan tempur TNI.
Semoga saja TNI kita tetap solid, profesional, dan independen, sehingga tidak mau diadu domba dengan rakyat, dan sampai mengarahkan moncong senjata tempurnya ke arah rakyat Indonesia yang justru harus dibela oleh TNI. [KbrNet/adl]

Kritik Presiden, Kolonel Adjie Ditegur

Posted by KabarNet pada 06/09/2010
Jakarta – Markas Besar TNI Angkatan Udara memberi teguran kepada Kolonel Adjie Suradji karena menulis opini di Harian Kompas hari ini (6/9). “Dia ditegur karena menuliskan anggota TNI Angkatan Udara di bawah namanya,” kata Kepala Dinas Penerangan Umum Marsekal Pertama Bambang Samoedro lewat sambungan telepon.
Adjie menulis artikel berjudul “Pemimpin, Keberanian, dan Perubahan” di rubrik opini Harian Kompas. Tulisan itu memuat kritik Adjie terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY, begitu Adjie menyebut Ppresiden Yudhoyono, dianggap lemah memberantas kasus korupsi yang sudah menjadi warisan abadi negeri.
SBY yang memiliki modal 60 persen suara dukungan rakyat, tulis Adjie, ternyata tidak memiliki keberanian memberantas korupsi. Ia juga mempertanyakan komitmen Panglima Tertinggi Indonesia itu dalam menghadapi perubahan-perubahan. Dan, ia menyebut SBY sebagai pemimpin yang konsisten menjaga pencitraan ketimbang berani mengambil resiko.
Bambang menilai tidak sepantasnya seorang anggota TNI menyampaikan kritik langsung seperti ini. Pencantuman anggota TNI AU, membuat seolah-olah opini itu adalah representasi dari semua prajurit di Angkatan Udara. Tindakan seperti itu sama sekali tidak dibenarkan di TNI. “Ini sudah pelanggaran kode etik,” katanya.
Tapi Bambang juga tidak menjamin Adjie tidak diberi sanksi jika tidak menuliskan statusnya sebagai anggota TNI Angkatan Udara. Meski Bambang menyebut “boleh” jika menulis opini, perkara substansi juga tidak boleh sembarangan. “Kalau tidak sesuai, resiko tanggung sendiri,” katanya.
Sejauh ini pejabat TNI Angkatan Udara baru menerapkan sanksi teguran lisan kepada Adjie. Bambang menyebut mereka masih menelusuri motif Adjie menulis opini itu. Sejauh ini, Adjie yang berstatus sebagai perwira menengah di staf operasional Markas Besar TNI Angkatan Udara itu, kata Bambang, sedang menghadapi masalah hukum di Pengadilan Militer. “Dia ditempatkan sebagai Pamen non job karena melakukan kesalahan terkait tugasnya,” kata Bambang tanpa mau merinci kesalahan dimaksud. Source

Kritik SBY, Adjie Suradji Akan Diberi Sanksi

Pertamakalinya anggota TNI aktif membuat tulisan opini di media massa yang berisi kritikan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Tulisan yang dimuat di Harian Umum Nasional, Kompas, Senin 6 September 2010 itu berjudul: Pemimpin, Keberanian dan Perubahan.
Dalam tulisan itu Adjie menguraikan karakter kepemimpinan enam presiden di Indonesia. Dan juga, tentu saja kepemimpinan SBY. Lantaran mengkritik presiden, yang juga adalah panglina tertinggi TNI itu, Adjie yang adalah anggota TNI Angkatan Udara itu terancam sanksi disiplin.
Berikut penggalan-penggalan tulisan Adjie Suradji.
“Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ‘Bersama Kita Bisa’ (2004) dan ‘Lanjutkan’ (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.”
“…SBY yang dipilih 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya..”
“..Dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi..”
Kepala Dinas Penerangan TNI AU akan memberikan teguran atau sanksi kepada Ajie. “Memang pasti ada. Sudah ada teguran karena ini masalah etika,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AU Marsekal Pertama Bambang Samudro kepada VIVAnews, Senin 6 September 2010. Menurut Bambang, pendapat Adjie merupakan opini pribadi. Dan “Ini pertama kali seorang anggota TNI AU kritik presiden,” kata dia. [vivaNews]

Artikel Kolonel Adjie Suradji

Oleh: Kolonel Adjie Suradji [Anggota TNI AU]

Pemimpin, Keberanian dan Perubahan

TERDAPAT DUA JENIS PEMIMPIN CERDAS, YAITU PEMIMPIN CERDAS SAJA DAN PEMIMPIN CERDAS YANG BISA MEMBAWA PERUBAHAN.

Untuk menciptakan perubahan (dalam arti positif), tidak diperlukan pemimpin sangat cerdas sebab kadang kala kecerdasan justru dapat menghambat keberanian. Keberanian jadi satu faktor penting dalam kepemimpinan berkarakter, termasuk keberanian mengambil keputusan dan menghadapi risiko. Kepemimpinan berkarakter risk taker bertentangan dengan ciri-ciri kepemimpinan populis. Pemimpin populis tidak berani mengambil risiko, bekerja menggunakan uang, kekuasaan, dan politik populis atau pencitraan lain.
Indonesia sudah memiliki lima mantan presiden dan tiap presiden menghasilkan perubahannya sendiri-sendiri. Soekarno membawa perubahan besar bagi bangsa ini. Disusul Soeharto, Habibie, Gus Dur, dan Megawati.
Soekarno barangkali telah dilupakan orang, tetapi tidak dengan sebutan Proklamator. Soeharto dengan Bapak Pembangunan dan perbaikan kehidupan sosial ekonomi rakyat. Habibie dengan teknologinya. Gus Dur dengan pluralisme dan egaliterismenya. Megawati sebagai peletak dasar demokrasi, ratu demokrasi, karena dari lima mantan RI-1, ia yang mengakhiri masa jabatan tanpa kekisruhan. Yang lain, betapapun besar jasanya bagi bangsa dan negara, ada saja yang membuat mereka lengser secara tidak elegan.
Sayang, hingga presiden keenam (SBY), ada hal buruk yang tampaknya belum berubah, yaitu perilaku korup para elite negeri ini. Akankah korupsi jadi warisan abadi? Saatnya SBY menjawab. Slogan yang diusung dalam kampanye politik, isu ”Bersama Kita Bisa” (2004) dan ”Lanjutkan” (2009), seharusnya bisa diimplementasikan secara proporsional.
Artinya, apabila pemerintahan SBY berniat memberantas korupsi, seharusnya fiat justitia pereat mundus—hendaklah hukum ditegakkan—walaupun dunia harus binasa (Ferdinand I, 1503-1564). Bukan cukup memperkuat hukum (KPK, MK, Pengadilan Tipikor, KY, hingga Satgas Pemberantasan Mafia), korupsi pun hilang. Tepatnya, seolah-olah hilang. Realitasnya, hukum dengan segala perkuatannya di negara yang disebut Indonesia ini hanya mampu membuat berbagai ketentuan hukum, tetapi tak mampu menegakkan.
Quid leges sine moribus (Roma)—apa artinya hukum jika tak disertai moralitas? Apa artinya hukum dengan sedemikian banyak perkuatannya jika moral pejabatnya rendah, berakhlak buruk, dan bermental pencuri, pembohong, dan pemalas?
Keberanian
Meminjam teori Bill Newman tentang elemen penting kepemimpinan, yang membedakan seorang pemimpin sejati dengan seorang manajer biasa adalah keberanian (The 10 Law of Leadership). Keberanian harus didasarkan pada pandangan yang diyakini benar tanpa keraguan dan bersedia menerima risiko apa pun. Seorang pemimpin tanpa keberanian bukan pemimpin sejati. Keberanian dapat timbul dari komitmen visi dan bersandar penuh pada keyakinan atas kebenaran yang diperjuangkan.
Keberanian muncul dari kepribadian kuat, sementara keraguan datang dari kepribadian yang goyah. Kalau keberanian lebih mempertimbangkan aspek kepentingan keselamatan di luar diri pemimpin—kepentingan rakyat—keraguan lebih mementingkan aspek keselamatan diri pemimpin itu sendiri.
Korelasinya dengan keberanian memberantas korupsi, SBY yang dipilih lebih dari 60 persen rakyat kenyataannya masih memimpin seperti sebagaimana para pemimpin yang dulu pernah memimpinnya.
Memang, secara alamiah, individu atau organisasi umumnya akan bersikap konservatif atau tak ingin berubah ketika sedang berada di posisi puncak dan situasi menyenangkan. Namun, dalam konteks korupsi yang kian menggurita, tersisa pertanyaan, apakah SBY hingga 2014 mampu membawa negeri ini betul-betul terbebas dari korupsi?
Pertanyaan lebih substansial: apakah SBY tetap pada komitmen perubahan? Atau justru ide perubahan yang dicanangkan (2004) hanya tinggal slogan kampanye karena ketidaksiapan menerima risiko-risiko perubahan? Terakhir, apakah SBY dapat dipandang sebagai pemimpin yang memiliki tipe kepemimpinan konsisten dalam pengertian teguh dengan karakter dirinya, berani mengambil keputusan berisiko, atau justru menjalankan kepemimpinan populis dengan segala pencitraannya?
Indonesia perlu pemimpin visioner. Pemimpin dengan impian besar, berani membayar harga, dan efektif, dengan birokrasi yang lentur. Tidak ada pemimpin tanpa visi dan tidak ada visi tanpa kesadaran akan perubahan. Perubahan adalah hal tak terelakkan. Sebab, setiap individu, organisasi, dan bangsa yang tumbuh akan selalu ditandai oleh perubahan- perubahan signifikan. Di dunia ini telah lahir beberapa pemimpin negara yang berkarakter dan membawa perubahan bagi negerinya, berani mengambil keputusan berisiko demi menyejahterakan rakyatnya. Mereka adalah Presiden Evo Morales (Bolivia), Ahmadinejad (Iran), dan Hugo Chavez (Venezuela).
Indonesia harus bisa lebih baik. Oleh karena itu, semoga di sisa waktu kepemimpinannya—dengan jargon reformasi gelombang kedua—SBY bisa memberikan iluminasi (pencerahan),artinya pencanangan pemberantasan korupsi bukan sekadar retorika politik untuk menjaga komitmen dalam membangun citranya. Kita berharap, kasus BLBI, Lapindo, Bank Century, dan perilaku penyelenggara negara yang suka mencuri, berbohong, dan malas tidak akan menjadi warisan abadi negeri ini. Sekali lagi, seluruh rakyat Indonesia tetap berharap agar Presiden SBY bisa membawa perubahan signifikan bagi negeri ini. Sumber: KOMPAS.COM [06/ 09/ 2010]

Kolonel Adjie Dinilai Tentara Cerdas

Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, menilai Perwira Menengah TNI AU, Kolonel Adjie Suradji, sebagai sosok tentara yang cerdas. “Ini dapat dilihat dari tulisannya yang mempunyai wawasan cukup luas mengenai kepemimpinan,” kata Hasanuddin.
Adjie Suradji adalah seorang perwira yang ditegur pimpinan Markas Besar TNI AU karena menulis opini di Harian Kompas, Senin, 6 September lalu. Melalui karya tulis, Adjie mengritik Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai lemah dalam memberantas korupsi di tanah air. Menurut Adji, SBY yang mendapat dukungan mayoritas rakyat Indonesia, ternyata kurang berani memberantas kasus korupsi.
Hasanuddin menilai tulisan Adjie kritis dan sistematis. Dia menduga Adjie sebenarnya sudah dapat menganalisis dampaknya, termasuk sanksi yang bakal didapat dari atasan. Menurut Hasanuddin, tidak mungkin kalau Adjie sampai tidak tahu aturan yang berlaku dalam disiplin militer. Hasanuddin juga menilai, keberanian Adjie mengoreksi atasan sebagaimana dilakukan tentara aktif, merupakan kejadian yang baru pertama kalinya terjadi di Indonesia. “Ini pertama kali terjadi. Bisa jadi dia sudah terlalu terkekang dan tidak sabar, sehingga ditulis di publik,” ujarnya. Hanya saja, di institusi TNI berlaku aturan yang tidak membolehkan anggota mengoreksi atasan, apalagi disampaikan secara terbuka ke publik.
“Ya, kalau dia mau menulis opini pribadi, seharusnya disamarkan dan tidak ditulis identitasnya,” imbuhnya. [WASPADA]

Nasehat Imam: Jangan Terlalu Mengurus Kalau Ingin Punya Teman


Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dalam pelajaran fikih untuk program mujtahidnya, menjelaskan poin-poin penting akhlak dengan menyebutkan dua riwayat. Riwayat pertama;

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَعالی لَيَحْفَظُ مَنْ يَحْفَظُ صَدِيقَه»

Diriwayatkan dari Imam Ja'far as-Shadiq as, "Allah Swt akan menjaga orang yang menjaga temannya."

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُفَتِّشِ النَّاسَ فَتَبْقَى بِلَا صَدِيق» (1)

"Jangan kalian terlalu mengurusi orang lain, karena nanti kalian tidak akan mempunyai teman."

Rahbar mengatakan, "Maksud dari menjaga teman yang disebutkan dalam hadis bukan menjaga secara fisik saja -mungkin saja itu salah satu di antaranya- melainkan juga kehormatannya, kepribadiannya, dan juga arah perjalanannya. Maka Allah Swt akan menjaga orang-orang yang menjaga temannya."

"Hubungan persaudaraan, keakraban, dan persahabatan, termasuk salah satu masalah yang sangat diperhatikan dalam Islam. Coba kalian perhatikan dan menjaga mereka, maka Allah Swt sebagai imbalannya akan menjaga kalian."

"Menjaga teman bukan berarti kita juga harus membela perbuatan salah dan dosanya, seperti yang dilakukan dalam sebuah partai dan golongan bahwa jika seseorang melakukan kesalahan, maka anggota lain harus membelanya karena satu gerakan atau satu partai. Yang dimaksud bukan itu. Karena yang demikian itu sama artinya dengan menyusahkan dan menyesatkan teman. Akan tetapi yang dimaksud adalah menjaga kehormatan seorang mukmin yaitu saudara seiman.  Ini penjelasan satu riwayat."

"Adapun riwayat berikutnya juga disebutkan dalam Ushul al-Kafi bahwa Imam Shadiq as mengimbau kita untuk tidak terlalu mengurusi apa yang dilakukan orang lain, seperti mencari-cari kesalahannya. Karena jika kita melakukannya, maka kita tidak akan mempunyai teman."

"Pada intinya, setiap orang memiliki aib. Dan jika kita ingin menelusuri aib orang lain maka kita akan dijauhi dan tidak memiliki teman. (IRIB Indonesia/MZ)
1-        شافی، صفحه 652




Bos Bodoh

Posted by KabarNet pada 28/03/2012
Orang PINTAR biasanya banyak ide, bahkan mungkin telalu banyak ide, sehingga tidak satupun yang menjadi kenyataan. Sedangkan orang BODOH mungkin hanya punya satu ide dan satu itulah yang menjadi pilihan usahanya.
Orang BODOH biasanya lebih berani dibanding orang PINTAR, kenapa? Karena orang BODOH sering tidak berpikir panjang atau banyak pertimbangan. Dia nothing to lose. Sebaliknya, orang PINTAR telalu banyak pertimbangan.
Sebagian besar orang PINTAR sangat PINTAR menganalisis. Setiap satu ide bisnis, dianalisis dengan sangat lengkap, mulai dari modal, untung rugi sampai break event point. Orang BODOH tidak pandai menganalisis, sehingga lebih cepat memulai usaha.
Orang BODOH sulit dapat kerja, akhirnya berbisnis. Agar bisnisnya berhasil, tentu dia harus rekrut orang PINTAR. Walhasil boss-nya orang PINTAR adalah orang BODOH.
Orang BODOH sering melakukan kesalahan, maka dia rekrut orang PINTAR yang
tidak pernah salah untuk memperbaiki yang salah. Walhasil orang BODOH memerintahkan orang PINTAR untuk keperluan orang BODOH.
Orang PINTAR belajar untuk mendapatkan ijazah untuk selanjutnya mencari kerja. Orang BODOH berpikir secepatnya mendapatkan uang untuk membayari proposal yang diajukan orang PINTAR.
Orang BODOH tidak bisa membuat teks pidato, maka dia menyuruh orang PINTAR untuk membuatnya. Orang BODOH kayaknya susah untuk lulus sekolah hukum (SH). oleh karena itu orang BODOH memerintahkan orang PINTAR untuk membuat undang-undangnya orang BODOH.
Orang BODOH biasanya jago cuap-cuap jual omongan, sementara itu orang PINTAR percaya. Tapi selanjutnya orang PINTAR menyesal karena telah mempercayai orang BODOH. Tapi toh saat itu orang BODOH sudah ada di atas.
Orang BODOH berpikir pendek untuk memutuskan sesuatu yang dipikirkan panjang-panjang oleh orang PINTAR. Walhasil orang orang PINTAR menjadi staf-nya orang BODOH.
Saat bisnis orang BODOH mengalami kelesuan, dia PHK orang-orang PINTAR yang berkerja. Tapi orang-orang PINTAR DEMO. Walhasil orang-orang PINTAR
‘meratap-ratap’ kepada orang BODOH agar tetap diberikan pekerjaan.
Tapi saat bisnis orang BODOH maju, orang PINTAR akan menghabiskan waktu untuk bekerja keras dengan hati senang, sementara orang BODOH menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan keluarganya.
Mata orang BODOH selalu mencari apa yang bisa di jadikan duit. Mata orang PINTAR selalu mencari kolom lowongan perkerjaan.
Buktinya, Bill Gate, Dell, Henry Ford, Thomas Alfa Edison, Tommy Suharto, Liem Siu Liong Adalah orang-orang yang tidak pernah dapat S1, tapi kemudian menjadi kaya raya. Ribuan orang-orang PINTAR bekerja untuk mereka. Dan puluhan ribu jiwa keluarga orang PINTAR bergantung pada orang BODOH.
PERTANYAANYA :
Mendingan jadi orang PINTAR atau orang BODOH ?
Pintaraan mana antara orang PINTAR atau orang BODOH ?
Mana yang lebih mulia antara orang PINTAR atau orang BODOH ?
Mana yang lebih susah, orang PINTAR atau orang BODOH ?
KESIMPULAN:
Jangan lama-lama jadi orang PINTAR, lama-lama tidak sadar bahwa dirinya telah DIBODOHI oleh orang BODOH.
Jadilah orang BODOH yang PINTAR dari pada jadi orang PINTAR yang BODOH.
Kata kuncinya adalah RESIKO dan BERUSAHA, karena orang BODOH perpikir pendek maka dia bilang resikonya kecil, selanjutnya dia berusaha agar resiko betul-betul kecil. Orang PINTAR perpikir panjang maka dia bilang resikonya besar untuk selanjutnya dia tidak akan berusaha mengambil resiko tersebut.
Sumber: Tidak Jelas

Tanggapan to “Bos Bodoh”


  1. Bacrut berkata

    ijin share ya bos..:D
    mantab jali

  2. Tan Panama berkata

    semua manusia/orang karena sejak dolahirkan sudah punya otak, disebur atau masuk kuadran PINTAR. Terlebih karena punya ijazah akademis. masih masuk kuadran PINTAR.
    Bagi mereka yang bisa memberi nilai tambah, bekerja melebihi standard minimal, menghasilkan ide yang bermanfaat, mengembangkan pengembangan dan usaha baru ….. baru bisa masuk kuadran PINTAR-PINTAR.

  3. Tan Panama berkata

    Semua manusia/orang karena sejak dilahirkan sudah punya otak, disebut atau masuk kuadran PINTAR. Terlebih karena punya ijazah akademis, namun masih masuk kuadran PINTAR.
    Bagi mereka yang bisa memberi nilai tambah, bekerja melebihi standard minimal, menghasilkan ide yang bermanfaat, mengembangkan pengembangan dan usaha baru ….. baru bisa masuk kuadran PINTAR-PINTAR.

  4. Mercusuar berkata

    Tapi sayang anda lupa darimana asal kekayaan atau kedudukan yang diperoleh orang bodoh. Jika ada orang bodoh tanpa asap tanpa api bisa duduk di atas itu pasti cuma karena 2 hal, yakni warisan atau kecelakaan. Setelah beberapa waktu, hasil kerja orang bodoh pun akan terlihat bedanya dengan orang pintar, yakni keputusan yang salah. Dengan kesalahan itu, maka orang bodoh akan membawa usaha yang sudah maju menjadi ambruk. Jadi kesimpulannya, walaupun orang bodoh lebih berani dalam mengambil keputusan, namun masa kejayaan kedudukannya tidak akan berlangsung lama kecuali selalu ditopang oleh orang-2 pintar. jadi sebenarnya orang bodohlah yang tegan tung pada orang pintar dan bukan sebaliknya.

  5. Anonymous berkata

    Jadi KabarNet ingin jadi orang bodoh?

  6. Penonton berkata

    Kayaknya Kabarnet ingin jadi orang yang tidak bisa dibodohi oleh orang yang pintar dan sebaliknya tidak dipintari oleh orang yang bodoh, he, he, he, hee ….


0 comments to "BBM = Benar Benar Membohongi rakyat, Kwik Kian Gie pun "Angkat Bicara : Pemerintah Berbohong !!!!!" Nasehat Imam: Jangan Terlalu Mengurus Kalau Ingin Punya Teman"

Leave a comment