Keterlibatan Saudi atas Pembunuhan Ulama Sunni di Iran
|
Menurut Kantor Berita ABNA, Hakim Pengadilan Zahedan, Mohammad Marzieh menyatakan beberapa orang telah mengaku terlibat dalam kasus pembunuhan ulama Sunni Iran awal tahun lalu.Gerakan Wahabi Arab Saudi dilaporkan telah mengelontorkan dana sebanyak 500.000 dolar AS untuk pembunuhan Molavi Jangi Zehi. Dugaan tersebut berdasarkan kesaksian dua orang yang telah diciduk pihak kepolisian Iran dan memberikan pengakuan mengenai adanya kucuran dana tersebut.
Jangi Zehi seorang tokoh ulama kharismatik Sunni yang memberikan dukungan dan pernyataan kesetiaannya terhadap Republik Islam Iran. Beliau juga bahkan sering mengecam Wahabi berkenaan permusuhannya terhadap Iran dan Syiah. Beliau menjabat Imam Shalat Jum'at. Awal tahun lalu, sehabis memimpin shalat Ashar di masjid dan dalam perjalanan pulang ke rumahnya, peluru tajam telah merenggut nyawanya. Beliau dibunuh oleh sekelompok teroris di selatan kota Rask.
Ulama Sunni tersebut dikenal sebagai tokoh yang sering menyuarakan kekesalannya atas keterlibatan Riyadh dan Manama berkenaan dengan kondisi umat Sunni di Iran. Beliau membantah keras bahwa Sunni di Iran dizalimi dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintahan Iran yang Syiah.
Sebelum pembunuhan ulama tersebut, Jangi Zeghi telah beberapa kali menerima ancaman dari pihak musuh untuk menghentikan kecaman-kecamannya termasuk anjurannya kepada komunitas Sunni di Iran untuk tetap terlibat dalam Pemilu bahkan menyebutnya keikutsertaan dalam pemilu adalah salah satu kewajiban agama.
Ulama Sunni tersebut juga telah memainkan peranan yang penting dalam memperluaskan ide persatuan Sunni-Syiah di kalangan masyarakat Ahlu Sunnah Wal Jamaah.
Pihak Kepolisian Iran pada 11 April lalu telah berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan. Hasil penyidikan kepolisian pun menyebut bahwa Organisasi Mujahedin-e Khalq (MKO) turut terlibat dalam kasus tersebut dengan bantuan Saudi.
Bangsa Iran Semakin Optimis Menyongsong Masa Depan
|
Menurut Kantor Berita ABNA, dinukil dari Fars News yang melaporkan (23/5) dalam menyambut bulan Rajab dan peringatan hari kelahiran Imam Muhammad Baqir as yang tahun ini bertepatan dengan peringatan pembebasan kota Khorramshahr, yang berlangsung di Universitas Imam Husein as, Panglima Tinggi Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran, Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei menyatakan, bangsa Iran dalam dekade kemajuan dan keadilan melanjutkan perjalanannya dengan gerak lebih cepat menuju perkembangan lebih besar dan dan realisasi keadilan, sementara front zalim dan adidaya dunia bertentangan dengan penampilan lahiriyah, mereka semakin lemah dan menuju kehancurannya.
Di depan para mahasiswa fakultas militer dan calon perwira di universitas tersebut, Rahbar menegaskan, "Kemuliaan dan kekokohan yang terus meningkat bangsa Iran merupakan hasil dari ketabahan dan perjuangan di jalan baiat ilahi. Ditegaskan beliau bahwa bangsa Iran semakin optimis menyongsong masa depan sementara ufuk-ufuk masa depan juga tersenyum kepada bangsa ini.
"Para pemuda membanggakan Iran yang negara ini adalah milik mereka, harus meneruskan kemajuan bangsa ini sehingga cita-cita keunggulan umat Islam dapat terwujud," tegas beliau.
Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran ini menambahkan bahwa jalan menuju puncak-puncak kebahagiaan telah terbuka berkat pengorbanan dan perjuangan generasi dulu seraya menyatakan, "Terbukanya jalan tersebut bukan berarti tidak ada kesulitan atau kerja keras karena dituntut komitmen dan perjuangan untuk melanjutkan jalan tersebut."
Seraya mengapresiasi perjuangan yang telah ditunjukkan Angkatan Bersenjata Iran baik Pasdaran dan militer di jalan ini, Rahbar menegaskan bahwa di era Perang Pertahanan Suci, angkatan bersenjata telah mewariskan berbagai pengalaman sangat berharga yang harus selalu digunakan dan dijadikan penerang jalan menuju masa depan.
Terdapat Unsur Politik Terkait Penggabungan Bahrain ke Arab Saudi
|
Menurut Kantor Berita ABNA, Muqtada Shadr Pemimpin besar Revolusi Shadr perihal isu penggabungan Bahrain ke Arab Saudi mengemukakan, "Penggabungan antar kepemerintahan harus didasari dengan persetujuan rakyat mereka sehingga tidak akan menunjukkan unsur politik."
Beliau menambahkan, "Penggabungan antar Bahrain dan Arab Saudi yang terjadi tanpa sepertujuan rakyatnya akan menyebabkan aksi kesinambungan terkait penggabungan dengan bangsa lain, langkah ini menunjukkan akhir yang tidak baik. Jika penggabungan ini terjadi seharusnya dilakukan untuk perlindungan dan pemberian hak bukannya menindas warga dan mematikan kobaran kontroversi mereka."
Muqtada Shadr menanggapi pertanyaan tertulis salah seorang pendukungnya seraya berkata, "Penggabungan antar pemerintahan merupakan suatu kehendak dan memiliki syarat yang mana salah satu syaratnya adalah persetujuan rakyat, aksi ini tidaklah memadai jika hanya disetujui oleh oknum pemerintah semata."
Beliau menambahkan, "Jika warga pemerintahannya tidak setuju maka sudah pasti ia tidak berhak memimpin siapapun."
Pemimpin besar Revolusi Shadr mengemukakan bahwa panggabungan (antar bangsa) seharusnya terjadi untuk melindungi kemerdekaan antar dua pihak bangsa atau beberapa kepemerintahan yang bersatu, sebab perpaduan dan peleburan kewarganegaraan sesungguhnya merupakan jenis aksi politik hukum.
Segala jenis penggabungan harus terjadi atas dasar pemberian hak dan perlindungan atasnya seperti perjuangan melawan penjajah dan penjajahan bukan untuk penindasan warga dan mematikan suara serta kontroversi mereka yang telah terjadi di tengah Bahrain.
Ditendang Aparat Ali Khalifah. Bocah Bahrain Koma
|
Menurut Kantor Berita ABNA, video Janjoli yang telah diedarkan hari ini menampilkan beberapa aparat rezim Ali Khalifah kawasan “’Aali” yang setelah menjebak salah seorang bocah berpakaian sekolah membuatnya menjadi sasaran penyiksaan terkeji.
Kekejian aksi ini telah menyebabkan tubuh bocah tersebut tersungkur koma.
Setelah bocah tersebut tidak sadarkan diri aparat Ali Khalifah memindahkannya ke tempat yang tidak diketahui.
Karena alasan inilah aparat militer Ali Khalifah hari Kamis kemarin mengkategorikan Abdullah Yusuf Samahiji seorang bocah 15 tahun tersebut sebagai salah seorang pembelot aturan dan melarangnya kembali ke tengah masyarakat serta tidak diperkenankan menemui keluarganya.
Masyarakat Ulufaq menyatakan bahwa rezim Ali Khalifah sejak dimulainya revolusi Bahrain telah menahan lebih dari 500 bocah bahkan kini terdapat 50 bocah diantaranya telah dijerumuskan ke jeruji penjara.
Penahanan bocah-bocah Bahrain ini tidaklah sesuai dengan perundang-undangan internasional terkait usia mereka yang terlampau muda untuk diadili ke dalam penjara secara hukum.
Bahrain Bukan Asupan yang Mudah Ditelan Kerongkongan Arab Saudi
|
Menurut Kantor Berita ABNA, Husain Ali Shahriyari perwakilan Zahedan pada sidang terbuka Senin dalam pernyataannya tertuju Larijan, "Seperti yang anda ketahui hingga tahun 1340 (Kalender Iran) dulu Bahrain merupakan provinsi ke 14 Iran tetapi amat disayangkan akibat pengkhianatan SYah dan pengesahan MPR Bahrain menjadi negara mandiri."Lanjutnya, "Jika ada sesuatu yang terjadi dengan Bahrain, maka yang memiliki hak adalah republik Islam Iran bukan Arab Saudi."
Pimpinan Komisi Kesehatan dan Pengobatan memanaskan sidang, "Konspirasi Ali Khalifah dan Arab Saudi harus diperangi."
Shahriyari menyatakan, "Yang kami nantikan adalah Pimpinan politik luar negeri sepatutnya bersungguh-sungguh menindaklanjuti aksi ini."
Larijani, ketua majelis memperingatkan, "Bahrain bukan asupan sederhana yang mudah ditelan kerongkongan Arab Saudi dan dimanfaatkan begitu saja."
Beliau mendefinisikan kebangkitan tersebut sebagai pembentukan Bahrain seraya berkata, "Perbuatan bangsa Badui saat ini memberikan pengaruh buruk di negara tersebut dan merasuki berbagai perkara."
Menghadapi Aksi Demonstrasi, Bahrain Langgar HAM
|
Menurut Kantor Berita ABNA, Komite Pembelaan HAM Internasional dalam laporannya menyebutkan telah terjadi berbagai bentuk pelanggaran berat terhadap HAM dan kemanusiaan di Bahrain.Laporan Komite tersebut menyebutkan, "Pelanggaran HAM di Bahrain dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, pemenjaraan tanpa prosedur, pengrusakan masjid, pembredelan pers, pemecatan pegawai dan perawat serta pembunuhan karakter mahasiswa dan tokoh-tokoh ulama.
Komite Pembelaan HAM dalam pernyataan resminya yang disiarkan Al Jazirah tersebut menambahkan, "Rezim Bahrain juga telah melanggar berbagai bentuk aturan Internasional karenanya berbagai lembaga internasional diminta untuk secara tegas menekan rezim Bahrain untuk segera menghentikan segala bentuk kezaliman dan kejahatan kemanusiaannya."
Selain itu Komite tersebut juga mengecam keterlibatan Arab Saudi dalam urusan internal Bahrain yang telah mengirimkan pasukan keamanan yang juga tidak terbukti banyak melakukan kejahatan kemanusiaan termasuk merubuhkan masjid-masjid dan membakar Al-Qur'an.
Waspadai Dua Musuh Berbahaya, Kubu Arogansi dan Hawa Nafsu!
|
Pemimpin Besar Revolusi Islam menyebut apa yang dilakukan para pejuang di medan perang sebagai langkah yang berhasil, sangat besar dan mengagumkan. Beliau menambahkan, "Sebagai orang-orang yang di masa Perang Pertahanan Suci mengemban tugas dan tanggung jawab yang penting dan vital, Anda sekalian harus menyadari bahwa setelah merampungkan jihad kecil (Jihad Asghar), tiba giliran untuk masuk ke jihad besar (Jihad Akbar) yang berkali lipat lebih sulit dan lebih berat."
Membandingkan dua macam jihad ini seraya menjelaskan kriteria masing-masing, Ayatollah al-Udzma Khamenei menandaskan, "Di tengah situasi negara kita saat ini, jika Anda teguh memegang prinsip dan nilai suci dan menjaga ketaqwaan di semua bidang aktivitas politik, sosial, ekonomi, dan budaya, maka yang Anda lakukan akan memiliki nilai yang lebih tinggi."
Rahbar dalam kaitan ini menjelaskan, "Hari ini kita menghadapi dua musuh. Pertama, kubu arogansi yang jahat dan kedua hawa nafsu yang ada pada diri kita. Ketika seseorang dengan menjaga taqwanya bisa melangkah dan mengambil keputusan, kesempatan untuk meraih ketinggian spiritual dan kemajuan materi akan semakin terbuka."
Ayatollah al-Udzma Khamenei mengingatkan tentang ketaqwaan dan menyatakan bahwa meninggalkan dosa adalah satu keharusan bagi perjalanan spiritual menuju Allah. Beliau mengatakan, "Setengah perjalanan bisa dilalui dengan cara menjauhi dosa. Tentunya, dampak dosa bagi mereka yang memegang tanggung jawab politik, eksekutif, tabligh dan keagamaan lebih luas berkali lipat dibanding kelompok lain."
Seraya menyinggung bahwa perilaku yang benar dari para pejabat negara akan meresep ke tengah masyarakat, Rahbar menambahkan, "Dengan keteguhan dan langkah yang benar , kita terus mendorong rakyat. Tentunya kita juga harus menyadari bahwa kelesuan dan kelemahan sebagian orang tak akan bisa mengganggu dan menyimpangkan gerak langkah bangsa Iran."
Di akhir pembicaraan, Pemimpin Besar Revolusi Islam menegaskan, "Perjalanan yang sudah dirintis oleh revolusi Islam akan terus berlanjut. Anda semua sudah menyaksikan bahwa di tengah gerakan umum bangsa Iran, ketika sebagian orang melepas tanggung jawab maka para pemuda dengan semangat yang tinggi segera mengambil alih tanggung jawab itu. Dan, insya Allah gerakan ini akan terus berlanjut sampai tujuan."
Umat Islam Dimanapun Saling Melindungi Satu Sama Lain
|
Menurut Kantor Berita ABNA, Hujjatul Islam Muhammad Akhtari Senin (14/5), dalam ucapan penutup Konferensi Risalah Dunia Islam menegaskan bahwa pertemuan tersebut bukanlah untuk menerangkan kedudukan resmi Republik Islam Iran. "Ketika masalah-masalah terjadi di seluruh dunia, agama Islam akan melakukan hal yang sesuai dengan dasar prinsip hak asasi manusia dan demokrasi selagi tidak bertentangan dengan neraca timbangan hukum syar'i dan ushul Islam. Dengan berasaskan prinsip ini, dasar tidak masuk campur dalam urusan dalam negeri negara lain dapat diterima sistem dan pemerintahan Islam."Beliau menambahkan, "Dan Republik Islam Iran telah melakukan sesuai prinsip Islam. Karenanya Iran menuntut agar semua pihak mengormati hak-hak publik, kemerdekaan negara dan kebebasan bangsa lain. Republik Islam juga menganggap umat Islam sebagai umat yang satu, yang jika salah satu diserang atau disakiti maka yang lain wajib untuk membantu."
Hujjatul Islam Akhtari menerangkan bahwa hari ini Amerika Serikat melibatkan diri dalam kebanyakan kawasan dunia demi menjaga kepentingannya. Kata beliau, "Prinsip demokrasi dan hak asasi manusia melalui pengaruh dan kekuasaan dunia telah dibuat sebagai sebuah sistem dan hanya merekalah yang boleh mewujudkan keamanan serta perdamaian. Mereka masuk campur dalam urusan politik, sistem dan budaya negara lain dengan memanfaatkan prinsip tersebut."
Tambah beliau lagi, "Umat Islam adalah umat yang satu, setiap orang Islam mempunyai tanggungjawab terhadap muslim yang lain. Jika Islam dalam bahaya di bagian belahan bumi yang lain, maka membelanya adalah tanggungjawab para ulama, umat Islam dan seluruh bangsa yang merdeka di dunia."
Hujjatul Islam Akhtari menambahkan, "Memberi petunjuk, pedoman, menetapkan hukum dan menerangkan syariat bukanlah bermaksud masuk campur dalam urusan negara-negara dan masyarakat lain. Sebagaimana individu-individu boleh menyuarakan hak berasaskan prinsip kebebasan, seperti itu juga Islam dan hakim syar'i boleh memberi izin secara bebas kepada umat Islam agar dapat menerangkan hukum-hukum dan syariat."
Beliau dalam penjelasan selanjutnya menyebutkan, "Ketika sebahagian negara-negara bertindak seperti menyakiti umat Islam, meruntuhkan masjid dan melukai sensitivititas umat Islam, maka kaum muslimin juga dikatakan boleh mempunyai hak untuk bertindak menghadapi masalah ini."
Merujuk kepada sebagian pihak rezim dikawasan yang bergantung kepada pengaruh negara-negara adidaya dan sedang melakukan penindasan, Hujjatul Islam menegaskan keyakinannya bahwa diantara mereka kelak akan ada yang jatuh. Beliau menambahkan, "Pihak rezim hendaklah tahu bahwa mereka tidak akan mampu berhasil memaksakan kehendak dihadapan rakyat yang berada di atas jalan agama. Ini disebabkan Islam dan janji Allah akan menjadi kenyataan. Kebangkitan Islam hanyalah sebagian kecil daripada janji ini."
Pimpinan Majma' Ahlul Bait dipenghujung sambutannya menjelaskan, "Pihak pemerintah semua negara perlu sadar betapa bernilainya memberi perhatian terhadap kehendak rakyat. Mereka sepatutnya seiring dengan kehendak rakyat, selama itu tidak bertentangan dengan syariat agama."
0 comments to "Yaman yang Sunni dan Bahrain yang Syi'ah di PIMPIN "WAHABI"...Benarkah???"