Tarik-menarik antara Amerika Serikat dan Israel menyangkut serangan ke Republik Islam Iran tampaknya semakin intensif. Para pejabat Washingon dan Tel Aviv tidak mampu lagi menyembunyikan perselisihan mereka dengan basa-basi diplomatik.

Indikasi yang paling mencolok terkait perbedaan mereka dapat disaksikan dari pernyataan Jenderal Martin Dempsey, Kepala Staf Gabungan AS. Dia baru-baru ini mengatakan dalam sebuah konferensi pers di London bahwa dirinya tidak ingin terlibat jika Israel memilih menyerang Iran. Dempsey pun memandang, bila Israel melangsungkan serangan itu, maka hal tersebut dianggap sebagai tindakan ilegal.

Harian Yediot Ahronoth menilai sikap Demspsey itu menunjukkan tajamnya friksi antara pejabat Israel dan Amerika.

Jenderal AS ini berpendapat bahwa serangan Israel hanya akan menunda pengembangan program nuklir Iran, tapi tidak akan menghancurkan itu sepenuhnya.

Ini adalah pukulan terbaru bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan kabinetnya. Meski demikian, Menteri Peperangan Israel Ehud Barak dan mereka yang pro-aksi militer, percaya serangan ke Iran sebelum negara itu mencapai kemampuan nuklir akan memiliki konsekuensi lebih sedikit daripada ketika mereka menguasai nuklir.

Iran membantah keras tudungan Barat soal pengembangan senjata nuklir. Pemimpin Besar Revolusi Islam Iran Ayatullah al-Udzma Sayid Ali Khamenei dengan tegas menyatakan haram hukumnya mengembangkan atau memproduksi senjata pembunuh massal tersebut.

Berbagai laporan intelijen AS sampai sekarang gagal menemukan bukti pengalihan program nuklir sipil Iran ke aspek militer. Namun, Israel menegaskan ambisi Iran memperoleh senjata nuklir dalam upaya untuk membentuk sebuah front bersatu melawan Republik Islam. Rezim Zionis itu tidak memiliki alasan rasional untuk membenarkan serangan militer terhadap Iran. Jenderal Dempsey bahkan menegaskan bahwa laporan intelijen tidak menjelaskan ambisi Tehran.

AS menegaskan prinsipnya untuk mempertahankan sanksi ekonomi terhadap Iran dan percaya bahwa serangan Israel akan menghancurkan aliansi internasional yang telah dibangun oleh Washington untuk menekan Tehran. AS mendesak Israel memberi waktu lebih lama untuk berdiplomasi dengan Iran dan mempertahankan sanksi internasional atas Tehran.

Ketua Komite Intelijen DPR AS Mike Rogers mengatakan, Tel Aviv berpikir bahwa mereka akan mampu meyakinkan Washington untuk bergabung dalam serangan militer ke Iran setelah pemilu November.

Menurut Yedioth Ahronoth, Netanyahu mengkritik tajam kebijakan lunak Presiden Barack Obama terhadap Iran. Dia mengatakan, "Obama dan orang-orangnya justru menekan kita untuk tidak menyerang fasilitas nuklir Iran."

Netanyahu akan berbicara mengenai bahaya program nuklir Iran dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, September mendatang. Namun belum jelas apakah ia akan bertemu dengan Obama selama kunjungan ke Negeri Paman Sam pada 27-30 September. Pertemuan terakhir Netanyahu dan Obama terjadi pada Maret lalu di Gedung Putih.

Sebenarnya, masalah antara AS dan Israel tidak berhubungan dengan waktu kemungkinan serangan. Tapi ini berkaitan dengan perkiraan konsekuensi dari perang yang akan menyebar ke luar Timur Tengah.

Di pihak lain, Tehran telah mengeluarkan peringatan keras bahwa jika Tel Aviv membuat kesalahan dengan melancarkan serangan terhadap Iran, maka hal itu akan berarti kehancuran bagi Israel. (IRIB Indonesia/RM)

Seorang komandan senior militer Suriah menyatakan pasukan militer Suriah akan membersihkan kota Aleppo dari pemberontak dalam waktu 10 hari.

Pejabat militer yang menjadi panglima militer di Aleppo itu menegaskan bahwa bahwa mereka telah memfokuskan upaya pengamanan dua wilayah kunci Salahuddin dan Saif al-Dawla.

Dikatakannya bahwa wilayah Salahuddin dikontrol secara parsial oleh kelompok pemberontak parsial sejak 9 Agustus, dan pertempuran masih berlanjut di Saif al-Dawla.

Pejabat militer itu menjelaskan bahwa setelah dua wilayah di bawah kontrol penuh militer, maka wilayah lain dengan mudah akan dibersihkan dari para pemberontak yang tersisa.

Militer Suriah menyatakan sekitar 7.000 teroris telah menyusup Aleppo, 2000 di antaranya tewas bulan lalu.(IRIB Indonesia/MZ)

Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Habibullah Sayyari mengatakan bahwa pasukan angkatan laut Iran mengontrol penuh informasi intelijen pergerakan kapal perang AS di Teluk Persia.

"Kami memantau semua pergerakan kapal perang AS dan mengontrol informasi kegiatan mereka," kata Sayyari pada hari Selasa (4/9).

"Kehadiran kapal perang AS di perairan bebas Teluk Persia dan Laut Oman sesuai dengan hukum internasional namun kami tidak mengizinkan AS memasuki perairan teritorial kami," tegasnya.

Menyinggung fenomena bajak laut Somalia di Laut Merah, Sayyari mengatakan bahwa negara-negara Barat berusaha menjustifikasi kehadiran mereka dengan menciptakan ketidakamanan di wilayah tersebut.

"Fenomena perompakan laut itu menguntungkan negara-negara AS dan Barat karena perusahaan asuransi yang berbasis di AS dan Inggris melipatgandakan dana asurani di kawasan rawan itu," tambah Sayyari.

Meski patroli kapal-kapal internasional, para perompak Somalia hingga kini telah membajak puluhan kapal dalam beberapa tahun terakhir dan telah mengeruk puluhan juta dolar uang tebusan.

Namun armada Angkatan Laut Iran berhasil menggagalkan serangan baik terhadap kapal tanker Iran dan asing selama misinya di perairan internasional.

Sejalan dengan upaya internasional melawan pembajakan, Angkatan Laut Iran telah melakukan patroli di bajak laut yang dipenuhi Teluk Aden sejak November 2008 dalam rangka mengawal kapal-kapal pedagang dan tanker minyak milik atau disewa oleh Iran atau negara lain.(IRIB Indonesia/MZ)

Rusia mengecam ancaman dari kelompok pemberontak di Suriah untuk menyerang bandara sipil di ibukota Suriah, Damaskus dan di Aleppo.

Dalam sebuah statemen tegas Senin (3/9), Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan "keprihatinan yang mendalam" atas pernyataan yang dirilis oleh pemberontak Suriah mengancam akan menyerang bandara sipil Damaskus dan Aleppo pada Selasa (4/9).

"Di Moskow kami memprihatinkan laporan yang tersebar di media bahwa Pasukan Bebas Suriah (FSA) akan mulai menyerang bandara sipil internasional Damaskus dan Aleppo sebagai target militer," demikian disebutkan pernyataan tersebut.

"Kami berpendapat bahwa ancaman tersebut tidak dapat ditolerir. Ini merupakan pelanggaran nyata terhadap ketentuan internasional, khususnya Konvensi Chicago tahun 1944 menyangkut penerbangan sipil internasional."

Kementerian Luar Negeri Rusia menilai ancaman itu tidak berbeda dengan aksi terorisme. "Pernyataan terbaru oleh Pasukan Bebas Suriah pada dasarnya menegaskan bahwa terorisme berubah menjadi sebuah metode pokok aktivitas."

Rusia mengimbau dialog dan penyelesaian diplomatik antara pemerintah Suriah dan oposisi, serta menentang intervensi asing di negara yang dilanda krisis.

Rusia bersama dengan Cina memveto resolusi yang didukung Barat pada bulan Juli lalu, yang menyerukan sanksi baru terhadap pemerintah Suriah di bawah Pasal Ketujuh dalam Piagam PBB.

Sumber-sumber militer Mesir mengkonfirmasikan dimulainya manuver militer bersama angkatan udara negara ini dan Amerika Serikat yang akan berlangsung selama 10 hari mendatang di Mesir.

Fars News mengutip laporan koran el-Youm el-Sabe (4/9) menyebutkan, "Angkatan Udara Mesir hari ini (Selasa) memulai manuver militer bersama dengan Angkatan Udara Amerika Serikat selama 10 hari mendatang."

Sejumlah skuardon Angkatan Udara Amerika Serikat telah tiba di pangkalan udara Genaklis, Mesir. Tujuan pelaksanaan manuver tersebut adalah peningkatan kerjasama kolektif angkatan udara kedua negara dan mengevaluasi koordinasi operasional pasukan dalam melaksanakan operasi. (IRIB Indonesia/MZ)

Cina dan India sepakat mengaktifkan kembali manuver militer bersama setelah tertangguhkan selama empat tahun. Demikian ungkap Menteri Pertahanan India AK Antony.

"Kami telah memutuskannya (untuk memulai latihan militer)," kata Antony kepada para wartawan setelah pertemuannya dengan timpalannya dari Cina, Liang Guanglie di ibukota India, New Delhi, Selasa (4/9).

New Delhi dan Beijing menangguhkan manuver militer kolektif mereka sejak tahun 2008 setelah serangkaian friksi diplomatik.

"Kami membahas banyak masalah terkait situasi di Asia Selatan, Asia-Pasifik dan kami telah menyelesaikan banyak isu," kata Antony, mengacu pada topik yang dibahas selama pertemuan.

"Kami melakukan diskusi jujur ​​dan dari hati ke hati terakit semua masalah ... termasuk kawasan perbatasan," tambahnya.

Kedua negara terlibat konflik bersenjata di perbatasan Himalaya yang disengketakan pada tahun 1962, dan sejak itu digelar 14 putaran perundingan menyelesaikan sengketa teritorial mereka.

Menteri Pertahanan Cina juga menegaskan bahwa kedua negara telah sepakat meningkatkan kerjasama militer.

"Kami telah mencapai kesepakatan di bidang kunjungan tingkat tinggi dan pertukaran personil, keamanan maritim ... dan kerjasama antara angkatan laut kedua negara," kata Guanglie. "

Guanglie tiba di India pada hari Ahad (2/9) dalam kunjungan empat-hari, yang merupakan kunjungan pertama di tingkat ini dalam delapan tahun terakhir.(IRIB Indonesia/MZ)

Amerika Serikat hampir mencapai kesepakatan dengan pemerintah baru Mesir untuk menghapus sebagian utang negara itu dari total 3,2 miliar dolar, para pejabat AS mengatakan, Senin (3/9), seperti dikutip IRNA.

Pembahasan masalah tersebut adalah negosiasi besar pertama antara pemerintahan Obama dan para pemimpin baru Mesir yang terpilih secara demokratis.

Pemerintahan Obama sebelumnya telah berkomitmen untuk menghapus 1 miliar dolar dari total utang Mesir, meskipun Kairo telah meminta penghapusan semua utang.

Para pejabat AS berada di Kairo sejak pekan lalu untuk membahas masalah tersebut dan sebuah keputusan akhir diharapkan akan diumumkan bulan ini, menurut pejabat AS yang berbicara tentang syarat anonim.

Mesir sedang menghadapi kemiskinan parah, kenaikan inflasi dan lonjakan angka pengangguran. Presiden Muhammad Mursi mengatakan bahwa prioritas pertamanya adalah untuk menghidupkan kembali perekonomian Mesir.

Delegasi Amerika yang tiba di Mesir pekan lalu, mendorong Mesir untuk memberlakukan liberalisasi pasar dan langkah-langkah lain yang akan membuat lebih mudah untuk melakukan bisnis di negara itu.

Sebuah delegasi perdagangan AS juga dijadwalkan akan tiba akhir pekan ini di Kairo, dengan perwakilan lebih dari 40 perusahaan Amerika untuk melihat peluang investasi di negara itu. (IRIB Indonesia/RM)

Maraknya aksi protes rakyat, partai politik dan sejumlah besar anggota parlemen Yordania kian membuat kondisi negara ini semakin krisis. Rakyat menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Fayez al-Tarawneh. Di sisi lain, kenaikan harga bensin juga menambah keruwetan di Yordania. Warga meminta pemerintah memperhatikan masalah ini.

Sementara itu, pemerintah Yordania mengatakan kenaikan harga BBM tidak dapat dihindari, dengan alasan bahwa subsidi BBM yang mahal telah menyebabkan defisit anggaran yang merajalela. Adapun warga tetap menyalahkan pihak istana dan korupsi sebagai alasan sebenarnya di balik krisis ekonomi Yordania.

Demonstrasi Sabtu (1/9) malam, yang diselenggarakan oleh Ikhwanul Muslimin, adalah pukulan yang terbesar untuk negara dalam beberapa bulan terakhir. Rakyat Yordania telah mengadakan aksi protes sejak Januari 2011, menyerukan reformasi politik, pengalihan kekuasaan raja kepada rakyat dan memberantas korupsi.

Aktivis Yordania mengatakan bahwa pasukan keamanan telah menangkap setidaknya 35 orang selama tiga bulan terakhir untuk apa yang mereka sebut mengkritik Raja Abdullah II, sebuah tuduhan serius di negeri ini, berpotensi menyebabkan seseorang dapat di ganjar sebanyak tiga tahun di balik jeruji besi. Sejak demonstrasi dimulai, Raja Yordania telah memecat dua perdana menteri untuk menenangkan para pengunjuk rasa.

Maraknya aksi demo dalam beberapa hari terakhir, khususnya protes luas anggota parlemen atas keputusan pemerintah menaikkan harga BBM memaksa Abdul Karim Doghmi, ketua parlemen negara ini membatalkan sidang parlemen pada hari Ahad (2/9).

Melihat eskalasi protes rakyat Raja Abdullah II menginstruksikan Fayez al-Tarawneh menangguhkan rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Berbagai indikasi menunjukkan bahwa krisis di Yordania kian parah. Saat ini Yordania memiliki hutang sekitar 21 miliar dolar dan defisit anggaran sekitar 4 miliar dolar.

Untuk mengatasi defisit anggaran belanja, Yordania terpaksa menerapkan kebijakan penghematan ekonomi di samping menaikkan beberapa kali lipat harga BBM. Saat ini Amman berencana menaikkan harga BBM sekitar 10 persen, padahal sebelumnya pemerintah telah menaikkan harga BBM sebesar 20 persen.

Bersamaan dengan gelombang Kebangkitan Islam di kawasan, Yordania juga tak lepas dari imbas gelombang ini. Rakyat Amman menuntut reformasi politik dan ekonomi serta memerangi praktek korupsi. Alih-alih memenuhi tuntutan rakyat, Amman berusaha meredam protes rakyat dengan melakukan reformasi bayangan dan simbolis.

Sepertinya kali ini, pemerintah Amman bakal menghadapi krisis yang lebih parah. Pasalnya kali ini yang protes bukan hanya warga sipil, namun partai politik dan anggota parlemen pun turut bergabung dengan rakyat memprotes kenaikan harga bahan bakar. (IRIB Indonesia/MF)

Pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi Gerakan Non-Blok (GNB) Ke-16 di Tehran, para pejabat tinggi keamanan rezim Zionis Israel, Amerika Serikat, Arab Saudi dan Turki menggelar sidang tertutup.

Fars News (4/9) mengutip jurnal mingguan al-Manar terbitan Palestina, ketika KTT GNB berlangsung di Tehran, para pejabat tinggi intelijen Israel, AS, Arab Saudi dan Turki menggelar sidang tertutup di markas intelijen dan keamanan Turki. 

Pertemuan rahasia ini berlangsung selama enam jam dan dalam prosesnya dilakukan kontak telpon dengan Doha dan Paris.

Menurut sejumlah sumber terpercaya, dalam sidang rahasia itu, ditekankan masalah peningkatan jumlah antek-antek takfiri yang beraktivitas di Suriah sementara Libya, Yaman, Pakistan  dan Lebanon difokuskan sebagai negara-negara penyuplai antek-antek tersebut.

Pada pertemuan itu, Bandar bin Sultan, Ketua Dinas Intelijen Arab Saudi, mendukung peningkatan dukungan finansial Arab Saudi untuk membeli persenjataan dari rezim Zionis dan penyelundupannya untuk kelompok-kelompok teroris bersenjata melalui perbatasan Lebanon dan Turki.

Para peserta pertemuan ini kembali membahas berbagai propaganda dan perencanaan terorisme baru dalam menggulingkan pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad. Termasuk di antara kesepakatan dalam pertemuan itu adalah peningkatan bombardir kawasan permukiman di berbagai kota Suriah, eskalasi operasi penculikan warga Suriah, serta melimpahkan tuduhan kepada pemerintah Suriah karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan dengan menggunakan persenjataan moderen untuk menumpas protes rakyatnya.

Sumber-sumber itu menyebutkan bahwa para peserta pertemuan juga menekankan peningkatan aktivitas spionase dan intelijen di perbatasan antara Turki dan Suriah serta perekrutan para pengungsi Suriah di Turki untuk terlibat dalam operasi tersebut.

Bandar bin Sultan pada kesempatan yang sama juga mengusulkan peningkatan aksi pengeboman di Irak sehingga dengan cara ini diharapkan pemerintah Baghdad menghentikan dukungannya kepada pemerintahan Bashar al-Assad.

Dia juga menyinggung pembentukan pusat-pusat pelatihan baru di Arab Saudi yang menyediakan program pendidikan militer kepada para teroris dalam aksi mereka di Irak dan Suriah.

Bandar bin Sultan menjadi pihak yang paling agresif dalam sidang tersebut dan bahkan mengusulkan perluasan operasi para teroris hingga ke Lebanon dan penetapan pangkalan rahasia di berbagai wilayah negara itu, dalam melawan Hizbullah. Diharapkan rencana ini dapat mempersiapkan serangan Israel ke Lebanon.

Namun di sisi lain, Bandar bin Sultan juga mengungkapkan kekhawatiran para pejabat Saudi atas perlawanan dan resistensi warga Suriah serta keberhasilan berkelanjutan militer Suriah dalam membersihkan berbagai wilayahnya dari keberadaan kelompok bersenjata.

Pejabat intelijen Saudi ini juga menegaskan bahwa kegagalan misi di Suriah akan berdampak buruk pada kepentingan Amerika Serikat, Israel dan rezim-rezim Arab di kawasan Teluk Persia. 

Pasca sidang rahasia ini, Bandar bin Sultan langsung terbang menuju Paris dengan menggunakan pesawat pribadinya adapun pejabat keamanan Zionis bersama seorang perwira Turki bergerak menuju wilayah perbatasan antara Turki dan Suriah ke sebuah pusat komando operasi kelompok-kelompok bersenjata di Suriah yang dibangun dengan dana dari Qatar.(IRIB Indonesia/MZ)

Republik Islam Iran dewasa ini menjadi pelopor kebangkitan, persatuan dan kehormatan bangsa dunia. Bangsa-bangsa dunia yang menuntut independensi dan keadilan di benua Asia serta Afrika secara sadar mulai memusatkan perhatiannya ke Iran. Bangsa-bangsa ini menyadari bahwa Revolusi Islam menjadi inspirasi bagi kebangkitan lain di dunia untuk mendobrak ketidakadilan yang tengah berlangsung. Sementara itu, dari segi transformasi internasional, ideologi Republik Islam Iran di kancah internasional dapat menjadi teladan bagi bagi Gerakan Non Blok (GNB) untuk berkiprah dan menjadi kekuatan dunia.

Tak diragukan lagi bahwa mengingat besarnya anggota yang dimiliki GNB dan mencakup dua pertiga negara dunia, organisasi ini sangat layak untuk menjadi kekuatan internasional dengan prinsip-prinsip dasar tidak berpihak (netral). Di sisi lain, Republik Islam Iran bertekad mengupayakan GNB menjadi kekuatan dunia yang memainkan peran signifikan. Iran sendiri yang dibentuk berdasarkan doktrin pendiri Republik Islam, Imam Khomeini "tidak Timur dan tidak Barat" sebenarnya sangat dekat dengan ideologi GNB.

Republik Islam Iran pada tahun 1979 setelah kemenangan Revolusi Islam dan di KTT GNB ke 6 di Havana secara resmi menjadi anggota organisasi ini. Iran yang bergabung dengan Pakta Militer Baghdad, tidak dapat menghadiri KTT GNB pertama di Belgrad pada tahun 1961. Sejak saat itu keanggotaan Iran di GNB tidak pernah disinggung. Tahun 1979 setelah kemenangan Revolusi Islam, tumbangnya rezim Shah Palevi, bubarnya Pakta Cento dan menyusul kebijakan baru luar negeri Iran, keanggotaan Tehran di GNB mulai dibahas secara serius. Isidoro Malmierca Peoli, Menteri Luar Negeri Kuba waktu itu menyatakan bahwa setelah menyaksikan kebijakan baru luar negeri Iran, negara ini diterima secara resmi menjadi anggota GNB.

Partisipasi Iran di organisasi ini senantiasa aktif. Upaya-upaya Iran selama menjadi anggota GNB adalah melontarkan isu Palestina, menentang kekerasan antar-mazhab dan rasisme, meminta dibukanya pasar negara-negara utara bagi ekspor negara-negara selatan. Sebaliknya GNB sangat aktif membela hak legal nuklir sipil Iran di Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Di sidang Dewan Gubernur IAEA yang membahas aktivitas nuklir Iran, GNB dalam sikapnya berulang kali meminta Dewan ini untuk menjahui pemanfaatan represi. GNB juga meminta IAEA teliti dalam mengkaji kondisi senjata seluruh negara anggota.

Secara global dapat dikatakan keanggotaan Iran di GNB mampu membuat organisasi ini semakin mengarah ke peran internasional, khususnya Iran bersama Kuba, Malaysia dan Afrika Selatan menempati urutan keempat negara-negara pelopor kebijakan netral. Sejak bergabung dengan GNB, Iran senantiasa menekankan direalisasikannya misi organisasi.

Sikap serius Iran tercermin dalam setiap statemen dan pidato pejabat resmi negara ini di setiap KTT GNB. Para petinggi Iran menyeru ditingkatkannya peran GNB di kancah internasional guna merealisasikan kesetaraan hukum di tingkat internasional. Dengan dasar ini Iran meyakini perlu diadakan reformasi di prinsip-prinsip dasar GNB guna menyempurnakan filsafat eksistensi organisasi ini, khususnya mengingat tuntutan dan transformasi dunia modern. Iran mengharapkan GNB bergerak ke arah positif, menggapai peran internasional serta memimpin dunia.

Iran juga memiliki keinginan, di masa mendatang GNB akan semakin kuat dengan menggalang kerjasama budaya dan politik sesama anggota, mengaktifkan perangkat organisasi, menseriusi kapasitas besar politik dan meninjau ulang tujuan serta struktur Dewan Keamanan PBB serta mengupayakan keanggotaan tetap di Dewan Keamanan berdasarkan asas keadilan.

Para pengamat menilai keharusan independensi politik mewajibkan negara-negara anggota GNB untuk menjahui kekuatan arogan dunia. Dan sebaliknya GNB harus aktif berpartisipasi dalam membentuk struktur dan sistem baru sehingga proses satu kutub kekuatan besar dunia di kancah internasional dapat dibendung atau setidaknya dikurangi.

Usulan Ayatullah Shahroudi, mantan Ketua Mahkamah Agung Iran untuk menciptakan rancangan bagi pembentukan struktur hukum dan peradilan oleh GNB dapat berpengaruh langsung bagi nasib dan masa depan organisasi ini. Oleh karena itu, untuk menyimak peran dan posisi GNB terlebih dahulu harus dibahas kemampuan dan kapasitas politik, ekonomi dan budaya serta identitas negara-negara anggota sehingga akan berpengaruh pada kemajuan tujuan kolektif GNB dan gerakan organisasi ini di bidang perdamaian dan keamanan, independensi serta terbebas dari pengaruh kekuatan besar dunia.

Menurut para pengamat, Iran sebagai pemain aktif dan penting internasional di GNB dapat memainkan peran dan memberikan pengaruh bagi terealisasinya ide-ide penggerak ke arah kemajuan di organisasi ini. Iran telah melakukan berbagai langkah penting untuk merealisasikan perubahan hubungan ekonomi dan politik internasional. Upaya Iran ini sangat sesuai dengan tujuan dan misi negara-negara anggota Gerakan Non Blok.

Republik Islam Iran sejak menjadi anggota GNB hingga kini senantiasa berupaya merealisasikan misi organisasi ini dan memainkan peran penting dalam memajukan misi dan cita-cita GNB dalam menolak pengaruh kekuatan besar dunia serta memerangi ketidakadilan di sistem internasional. Pengalaman gemilang Iran sebagai salah satu anggota GNB dalam menentang pengaruh kekuatan imperialis dunia membuat para anggota sepakat menunjuk Iran sebagai ketua periodik GNB selanjutnya setelah Mesir.

Kepemimpinan Iran di GNB untuk tiga tahun mendatang akan diserahkan Mesir di KTT GNB ke 16 di Tehran. Terdapat harapan bahwa dengan kepemimpinan Iran, GNB akan semakin aktif dan dapat memainkan peran lebih besar di tingkat internasional. Salah satu kebijakan luar negeri Iran adalah memperluas hubungan dengan negara-negara independen. Oleh karena itu, Iran sebagai ketua periodik baru GNB dan organisasi terbesar kedua dunia setelah PBB dapat memainkan peran signifikan dalam memimpin organiasasi ini. Sekali lagi KTT GNB ke 16 di Tehran merupakan kesempatan emas untuk merealisasikan misi dan cita-cita Gerakan Non Blok.

Dapat disimpulkan bahwa dewasa ini setelah beberapa dekade dari pembentukan Gerakan Non Blok dan terealisasinya kerjasama serta partisipasi negara-negara anggota di berbagai bidang politik, ekonomi dan budaya mulai terasa kebutuhan bahwa GNB harus meningkatkan perannya di kancah internasional untuk mencegah petualangan dan arogansi kekuatan arogan dunia sehingga organisasi ini dapat tampil lebih memuaskan di transformasi dunia.

Sementara itu, kehadiran pemimpin dan perwakilan lebih dari 120 negara dunia beserta negara pengamat, tamu dan organisasi internasional di KTT GNB Tehran dapat menjadi titik tolak untuk membuat Barat dan sekutu kawasannya semakin pasif serta menjadi simbol kemajuan kekuatan regional dan internasional Iran di hubungan internasional.

Kehadiran para pemimpin dunia dan perwakilan organisasi internasional di Tehran dari sisi ekonomi juga patut untuk diperhatikan. Hal ini dapat menjadi jembatan baru bagi Iran untuk meruntuhkan sanksi ekonomi serta menggagalkan Barat mencapai ambisinya. Iran dapat memanfaatkan momen ini dengan melakukan berbagai lobi ekonomi serta meningkatkan volume hubungannya khususnya dengan negara-negara yang baru mengalami perubahan dengan menjalin berbagai kontrak. Dengan demikian diharapkan Iran akan mencapai puncak ekonomi dan kemajuan. (IRIB Indonesia)

Salah satu masalah paling mendasar dalam media adalah validitas informasi. Belakangan ini sejumlah media mainstream melancarkan kampanye hitam melalui pemberitaan bohong yang disiarkan ke seluruh dunia. Media Amerika Serikat, Foreign Policy mengungkapkan bahwa dua jaringan televisi Arab, Aljazeera dan Al Arabiya menuding televisi nasional Suriah menutupi kenyataan sebenarnya yang terjadi sejak meletusnya konflik di negara itu. Namun kini faktanya, tudingan tersebut justru dilakukan oleh Aljazeera dan Al Arabiya yang memberitakan kebohongan di Suriah.

Kebohongan Aljazeera terungkap dari dalam dengan keluarnya sejumlah staf dan jurnalis yang tidak tahan dengan kebohongan media Qatar itu. Bulan Mei lalu, Aljazeera diguncang eksodus staf dan jurnalisnya akibat begitu banyak kebohongan media massa itu dalam melansir berita terutama di Libya, Suriah, Bahrain, Saudi. Mereka tidak tahan lagi dengan kebijakan Aljazeera yang menjadi corong propaganda perang, bukannya mewartakan kejadian sesungguhnya.

Aljazeera menjadi corong ambisi perang Emir Qatar di Timur Tengah. Dan dunia jurnalistik kehilangan kepercayaan terhadap Aljazeera yang kini tidak jauh berbeda dengan CNN, Fox News dan BBC.

Rusia Today pada 12 Maret 2012 lalu, melalui Paula Slier mengabarkan bahwa biro Aljazeera di Beirut mengundurkan diri pekan lalu. Mereka adalah Managing Director Hassan Shaaban. Ini lanjutan dari pengunduran diri Staff Ali Hashem, Ghassan ben Jaddo, dan Afshin Rattansi. Alasannya adalah penolakan Aljazeera menayangkan video gempuran pemberontak Suriah. Selain itu menolak menayangkan berita pembantaian yang dilakukan pemerintah Bahrain terhadap rakyatnya sendiri, dan penolakan Emir Qatar atas hasil Referendum Suriah. Dari sinilah Aljazeera terlihat sangat bias.

Seorang wartawan dan produser program televisi Aljazeera menyatakan mengundurkan diri setelah pidato Sekjen Gerakan Muqawama Islam Lebanon (Hizbullah) soal standar ganda Arab terhadap Suriah. Mousa Ahmad menyatakan bahwa aksinya adalah dalam rangka mendukung Suriah.

Televisi Aljazeera Qatar yang menerapkan kebijakan konfrontatif terhadap Suriah, kembali diprotes oleh karyawannya sendiri yang menentang metode pemberitaan tendensiusnya. Mousa Ahmad bergabung dengan Aljazeera sejak tahun 2009 dan Ahad (4/3) menyatakan berhenti dari stasiun tersebut.

Setelah mendengar pidato Sayid Nasrullah, Mousa Ahmad menyerahkan surat pengunduran dirinya. Ahmad mengatakan, "Arab telah memberi banyak kesempatan kepada rezim Zionis Israel hingga sekarang, akan tetapi mereka tidak memberikan kesempatan sedikitpun kepada Suriah dan bahkan menekankan intervensi militer."

Dalam wawancaranya dengan koran al-Akhbar, Mousa Ahmad mengecam politik Aljazeera terhadap Suriah. Ahmad menuturkan, "Di stasiun televisi itu tidak ada tempat untuk orang moderat. Dengan cara halal atau haram Aljazeera ingin menggulingkan pemerintahan Suriah. Aljazeera adalah lengan politik dan media provokatif. Saya menyaksikan boikot pemberitaan tentang referendum di Suriah, akan tetapi sebaliknya mereka memfokuskan pada perkembangan di Baba Amr, seakan wilayah tersebut adalah tempat suci."

Perubahan watak Aljazeera dibenarkan oleh aktivis Don Debar dan blogger Ted Rall. Kondisi ini mulai terasa sejak April 2011, ketika Emir Qatar mengambil penuh kendali profesional Aljazeera. Perubahan kian mencolok setelah Direktur Aljazeera Wardah Khandar undur diri September 2011 setelah mengabdi 7 tahun.

Sumber lain mengatakan bahwa perubahan arah Aljazeera berkat lobi menteri luar negeri Amerika Hillary Clinton. Amerika menghendaki agar Aljazeera sama seperti corong propaganda perang Barat semacam CNN, BBC dan Fox News. Usulan Washington itu diamini oleh Emir Qatar Syekh Hamad bin Khalifa al Thani. Dan sejak itu Emir menyerukan propaganda perang media sesuai dikte Amerika.

Pada 14 Maret 2012, Veterans Today dari Amerika melalui Stephen Lendman mencatat beberapa kejadian penting terkait sejarah Aljazeera yang agresif menghasut kerusuhan di Libya, Suriah dan Iran. Hal ini sejalan dengan agenda Amerika-Inggris-Israel. Segala upaya dan ajakan damai ditolak melalui Aljazeera yang menyuarakan dikte Emir Qatar.

Ironisnya Sekjen dan Utusan PBB ikut terjebak dalam perangkap mesin propaganda perang media. Mereka menyarankan intervensi asing di Suriah sebagaimana di Libya, tanpa menyinggung sama sekali aksi kerusuhan yang dilakukan pemberontak. Mereka juga tidak melihat kenyataan melalui berita SANA  bahwa ribuan rakyat Suriah di Damaskus menolak intervensi asing.Tidak hanya itu mereka juga menyangkal bukti bukti keterlibatan perusuh asing yang menyusup ke Suriah atas restu komandan NATO.

TV Global Research dari Kanada membahas masalah yang sama yang diangkat oleh Rusia Today. Seperti biasanya Hanya mainstream media Barat yang tutup mulut. Sangat disayangkan jaringan TV Aljazeera yang menjangkau 50 juta pemirsa di seluruh dunia hancur reputasi gara-gara melayani ambisi pribadi Emir Qatar.

Sebelumnya kebohongan juga dilakukan media mainstream semacam BBC yang tertangkap basah melakukan penipuan berita foto. Di situsnya tertanggal 27 Mei, BBC memuat foto mayat-mayat dan diklaimnya sebagai korban pembantaian massal di di Houla. Tentu saja, yang dituduh sebagai pembantai adalah tentara Suriah. Padahal berbagai fakta menunjukkan bahwa yang menjadi korban pembantaian itu adalah orang-orang pro pemerintah. Kedua, secara logika saja, tidak ada keuntungan yang didapat Assad dengan membantai massal warganya sendiri. Keuntungan dari peristiwa ini justru didapat oleh pihak oposisi.

Kebohongan BBC terungkap setelah fotografer asli foto tersebut protes dan memberitahu bahwa itu adalah foto korban pembunuhan massal di Irak tahun 2003. BBC mencabut begitu saja foto itu, tanpa  minta maaf. Sementara foto itu sudah terlanjur disebarluaskan ke seluruh dunia, dan sudah diposting ulang pula oleh banyak orang. Tujuan utama dari aksi pembantaian massal yang sangat kejam ini adalah agar PBB menyetujui  ‘humanitarian intervention' dalam bentuk pengiriman pasukan perang internasional ke Suriah untuk menggulingkan Assad, sebagaimana yang sudah terjadi di Libya. (IRIB Indonesia/PH)

Menteri Luar Negeri Suriah, Walid al-Mouallem Selasa (4/9) menekankan bahwa kebijakan dan sikap Damaskus adalah menghentikan aksi kekerasan yang dipicu oleh berbagai pihak di negara ini.

Saat menerima kunjungan sejawatnya dari Filipina, Alberto del Rosario, al-Mouallem menjelaskan transformasi terbaru di negaranya. "Damaskus menuntut dihentikannya intervensi asing di urusan internalnya dan juga mengharap dialog menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak untuk membentuk Suriah baru segera dimulai," tandas al-Mouallem.

Menlu Suriah seraya mengisyaratkan dampak negatif dari intervensi asing di negaranya khususnya oleh negara-negara tertentu dengan mengirim senjata, dana dan memberi tempat berlindung bagi kelompok teroris, menuntut diakhirinya dukungan tersebut.

Sementara itu, Alberto del Rosario di pertemuan tersebut menekankan bahwa Manila akan terus melanjutkan dukungannya terhadap Suriah di tingkat internasional hingga negara ini berhasil melewati masa krisis saat ini.

Alberto del Rosario selanjutnya menekankan urgensitas penyelesaian krisis Suriah melalui jalur diplomatik dan damai dengan memperhatikan tuntutan rakyat serta menjaga keamanan dan stabilitas Suriah. (IRIB Indonesia/MF)

Krisis ekonomi telah memaksa Perdana Menteri Inggris, David Cameroan merombak kabinetnya.

Seperti dilaporkan Press TV, ini merupakan hal pertama sejak dua tahun terakhir di mana Cameron terpaksa melakukan reshuffle kabinet akibat krisis ekonomi serta menurunnya popularitas pemerintahannya.

Cameron berjanji dengan perombakan kabinet, ia akan memberikan angin segar bagi perekonomian Inggris yang tengah sakit. Namun demikian meski banyak ketidakpuasan terhadap Menteri Keuangan, George Osborne, David Cameron masih tetap mempertahankannya di kabinet.

William Hague, menteri keuangan dan Theresa May, menteri dalam negeri juga tetap dipertahankan Cameron di pemerintahannya.

Para pengamat menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Cameron sekedar sandiwara dan simbolis serta penipuan publik, karena yang dituntut oleh rakyat tidak diperhatikan.

Sementara itu, jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa 60 persen warga Inggris menilai kinerja Cameron tidak memuaskan. (IRIB Indonesia/MF)

Barakat Al-Farra, duta besar Pemerintah Otorita Ramallah di Kairo Selasa (4/9) menyatakan, Mahmoud Abbas, pemimpin Otorita Ramallah dan Muhammad Mursi, presiden Mesir  hari Kamis (6/9) akan bertemu di Kairo serta membahas isu Palestina dan hubungan kedua pihak.

Menurut laporan Kantor Berita Xinhua dari Kairo, Barakat Al-Farra kepada wartawan mengatakan, Abbas Rabu sore (5/9) akan tiba di Kairo melakukan lawatan dua hari ke negara ini. Abbas nantinya dijadwalkan bertemu dengan para menlu Arab dan membicarakan transformasi Palestina serta hasil terbaru faktor kematian Yasser Arafat, mantan ketua Otorita Ramallah.

Ditambahkanya, Abbas Kamis siang akan bertemu dengan Muhammad Mursi dan membicarakan perkembangan Palestina serta hubungan bilateral. Al-Farra menekankan urgensitas kunjungan Abbas ke Kairo dan pertemuannya dengan para menlu Arab serta presiden Mesir.

Apalagi menurut al-Farra lawatan ini dilakukan sebelum sidang Majelis Umum PBB dan di mana Abbas nantinya dijadwalkan akan menyampaikan pidato serta menuntut dibentuknya negara independen Palestina sesuai perbatasan tahun 1967 dengan ibukota Baitul Maqdis.

Palestina setelah perundingan damai dengan Israel mengalami jalan buntu, secara tersirat tahun ini di Majelis Umum PBB akan menuntut peningkatan posisi Palestina. Sementara itu, Amerika Serikat dan Rezim Zionis Israel menolak keras permintaan Palestina.

Perundingan damai antara Palestina dan Israel dihentikan sejak Oktober 2010 akibat friksi terkait pembangunan distrik Zionis di kawasan Palestina pendudukan. (IRIB Indonesia/MF)

Sejumlah penasehat Barack Obama, presiden Amerika Serikat meminta dirinya untuk meningkatkan represi terhadap Republik Islam Iran demi menujukkan loyalitasnya terhadap Rezim Zionis Israel serta menarik simpati Lobi Zionis di pilpres mendatang.

Menurut laporan Mehrnews mengutip Koran Jerusalem Post, cetakan Israel, Obama berencana meningkatkan represi militer terhadap Iran demi menarik simpati Lobi Zionis di ambang pilpres Amerika Serikat.

Menurut koran ini, rencana Obama untuk menekan Irak meliputi eskalsi latihan militer di Teluk Persia, penempatan sistem anti rudal canggih lebih banyak di kawasan Timur Tengah dan represi lebih besar di sumber devisa Iran (minyak).

Pemerintah Obama juga akan memberikan jaminan kepada petinggi Israel bahwa Tehran tidak melangkah ke arah produksi senjata nuklir dengan menentukan garis merah bagi program nuklir Iran. Hal ini sebagai jawaban Obama terhadap permintaan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu kepada Amerika beberapa hari lalu.

Mayoritas pengamat menilai ancaman Netanyahu terhadap Iran beberapa pekan terakhir sebagai permainan politik sang perdana menteri Israel ini demi menutupi kendala politik dan ekonomi yang dihadapinya. Selain itu, hal ini juga dinilai sebagai permintaan upeti dari Amerika, khususnya menjelang pemilihan presiden di negara adi daya ini. Dengan demikian, Netanyahu akan memperoleh konsesi lebih besar lagi dari Barack Obama.

Koran Jerusalem Post mengutip Koran Times menulis, sejumlah penasehat Obama meminta sang presiden melakukan langkah-langkah lebih keras lagi terhadap Iran demi meraih dukungan Lobi Zionis Amerika di pilpres mendatang. Dengan langkah ini seolah-olah Obama menyatakan kepada petinggi Israel siap untuk melakukan agresi militer ke Iran.

Koran Maariv edisi (Selasa 4/9) juga mengkonfirmasikan kesediaan petinggi Amerika memberikan senjata super canggih kepada Rezim Zionis. (IRIB Indonesia/MF)

Ayatullah Hossein Nouri Hamedani, seorang marji taqlid Iran, menyinggung persatuan Kristen (muharrib), Salafi dan Zionis dalam melawan Syiah dan pemerintahan Republik Islam seraya mengatakan, "Pemerintahan ini, sampai sekarang dengan selamat melalui berbagai krisis dan rintangan dengan kepemimpinan Rahbar."

Ayatullah Hamedani, Selasa (4/9) dalam pertemuan beliau dengan Ketua Dewan Tinggi Islam Irak, Hujjatul Islam Sayid Ammar Hakim mengatakan, "Segitiga Kristen, Salafi dan Zionis sekarang bersatu menghadapi umat Syiah dan pemerintahan Islam, sedemikian rupa sehingga kini kita menyaksikan Perang Ahzab kontemporer anti-Republik Islam Iran. Namun berkat bimbingan dan kepemimpinan Rahbar Revolusi Islam, Republik Islam Iran hingga kini berhasil melalui berbagai krisis dan rintangan dengan selamat."(IRIB Indonesia/MZ)

Ayatullah Ja'far Sobhani Selasa sore (4/9) dalam pertemuannya dengan Ketua Dewan Tinggi Islam Irak, Hujjatul Islam Sayid Ammar Hakim mengatakan, "Muncul perbedaan etnis dan kelompok di Irak dan kita harus melakukan sesuatu untuk menghapus perbedaan tersebut mewujudkan ketenangan di Irak."

Ayatullah Sobhani mengharapkan peningkatan level pemikiran umat Syiah di Irak dan mengatakan, "Kita harus terdepan dalam mencerdaskan umat dan jangan sampai kita ada yang tertinggal."

Menyinggung serangan budaya terhadap kalangan muda oleh kekuatan imperialis, Ayatullah Sobhani menegaskan bahwa harus ditingkatkan upaya untuk meningkatkan kewaspadaan para pemuda.

Menurut Ayatullah Sobhani, saat ini ada dua bahaya besar yang mengancam Irak, pertama perluasan kristenisasi di wilayah utara dan penyebaran paham wahabisme di selatan Irak.

Lebih lanjut dijelaskannya, "Sayang sekali, sekarang kekuatan kolonialis Barat sedang menarget para pemuda dengan meningkatkan upaya kristenisasi dan para ulama dan tokoh kebudayaan dalam masyarakat Irak harus mencegah propaganda tersebut."

Sebelum pertemuan dengan Ayatullah Sobhani, Hujjatul Islam Sayid Ammar Hakim berkunjung ke kediaman Ayatullah Golpaygani dan berdialog dengan keluarga beliau.

Dalam kunjungannya selama sehari ke Qom, Iran, Sayid Ammar Hakim bertemu dengan Ayatullah Mousavi Ardabili, Ayatullah Makarim Shirazi, Ayatullah Safi Golpaygani, Ayatullah Vahid Khorasani, Ayatullah Sayid Sadeq Shirazi, Ayatullah Alavi Boroujerdi, dan sejumlah ulama Qom. (IRIB Indonesia/MZ)