Inilah Jumlah Pelanggaran Israel atas Teritorial Lebanon

Israel melanggar kedaulatan dan integritas teritorial Lebanon ribuan kali di tahun 2012, yang merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB.

Belum genap setahun, Israel telah melanggar kedaulatan Lebanon sebanyak 3.400 kali melalui udara, laut dan darat.

Pelanggaran yang paling sering dilakukan Israel adalah memasuki zona udara Lebanon dengan menggunakan jet tempur dan drone.

Pasca agresi militer Israel terhadap Lebanon tahun 2006 lalu, total pelanggaran rezim Zionis terhadap negara Arab itu melebihi 20.000 kali. Dengan jumlah tersebut, Israel melakukan pelanggaran rata-rata lebih dari sembilan kali per hari.

Lebanon telah mengajukan gugatan ke PBB, dan menyajikan dokumen yang berkaitan dengan pelanggaran Israel tersebut. Tapi Israel hingga kini masih melanggar ketentuan PBB dan terus memasuki zona wilayah udara Lebanon.

"Pelanggaran Israel yang terus-menerus merupakan bukti yang jelas dari sifat bermusuhan Israel. Meskipun Lebanon telah mengajukan banyak keluhan ke PBB, namun kita berurusan dengan standar ganda. Israel selalu diperlakukan sebagai pengecualian, dan mereka tidak peduli terhadap resolusi internasional, "ujar Qassem Hashem, seorang anggota parlemen Lebanon Rabu (26/12). (IRIB Indonesia/PH)

Target Sanksi Barat Jegal Kemajuan Sains Iran

Seorang pejabat Kementerian Kesehatan Iran mengatakan kekuatan arogan telah memberlakukan sanksi terhadap berbagai negara untuk mendominasi seluruh dunia.

Wakil Menteri Kesehatan urusan Riset dan Teknologi Mostafa Ghanei Selasa (25/12) mengatakan musuh-musuh Iran berupaya memonopoli teknologi untuk kepentingannya.

"Penggunaan energi nuklir damai jangan eksklusif [hanya negara tertentu saja]. Radiofarmasi dan kemajuan medis yang tak terhitung jumlahnya tergantung pada teknologi nuklir," kata Ghanei seperti dilansir Press TV Rabu (26/12).

"Sanksi Barat sebenarnya bertujuan untuk mencegah Iran menjadi kekuatan sains global," tegasnya.

AS yang diikuti Uni Eropa melancarkan sanksi internasional terhadap Tehran berdasarkan tuduhan sepihak bahwa Iran sedang mengejar tujuan non-sipil dalam program energi nuklirnya.

Tehran menolak tuduhan tersebut. Sebagai penandatangan berkomitmen untuk traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Iran berhak menggunakan teknologi nuklir untuk tujuan damai.

Imbas dari sanksi internasional terhadap bank-bank Iran adalah terjadinya penurunan drastis impor lebih dari 50 jenis obat-obatan yang sangat dibutuhkan jutaan orang penderita penyakit tertentu seperti kanker anak-anak, talasemia, multiple sclerosis (MS), serta pernapasan dan jantung penyakit. (IRIB Indonesia/PH)

Beginilah Peran Pangeran Mahkota Saudi di Bahrain

Sebuah unit militer Saudi yang didirikan oleh Pangeran Mahkota Nayef bin Abdul Aziz dilaporkan telah membantu rezim Al Khalifa menumpas demonstran damai yang dilakukan rakyat Bahrain.

Unit militer khusus yang terlatih bernama Fahud beroperasi di Bahrain untuk memberangus demonstrasi menentang rezim monarki despotik Al Khalifa.

Pasukan khusus itu berada di bawah kendali Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi dan didirikan ketika Nayef bertugas sebagai menteri dalam negeri kerajaan  Arab itu.

MIliter Saudi dikerahkan di Bahrain pada pertengahan Maret 2011 untuk membantu rezim Manama memberangus protes damai. Pasukan Saudi juga dilaporkan menggunakan seragam polisi Bahrain saat menindak keras pengunjuk rasa.

Unit Fahud juga bertugas menyiksa para tahanan di pusat penahanan yang tersebar di seluruh Bahrain.

Kini, pasukan khusus itu dikendalikan oleh putra Nayif, Mohammad bin Nayef Abdul Aziz, yang diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri Arab Saudi bulan lalu.

Unit Fahud juga digunakan oleh rezim Al Saud untuk menindak pengunjuk rasa karena reputasi yang terkenal kejam di negara petrodollar itu.

Pasukan elit terlibat dalam pembunuhan, penangkapan dan berbagai aksi kekerasan di wilayah Qatif yang kaya minyak di Provinsi Timur Arab Saudi, yang telah diguncang aksi protes anti-rezim sejak tahun lalu.

Unjuk rasa rakyat Bahrain meletus pada pertengahan Februari 2011 lalu. Dilaporkan puluhan orang tewas akibat aksi represif rezim Al Khlifa yang dibantu tentara Saudi. Pasukan keamanan juga menangkap ratusan orang, termasuk aktivis politik dan hak asasi manusia, dokter dan perawat.

Kini, Arab Saudi sendiri menghadapi eskalasi protes terhadap penahanan sewenang-wenang dan tuntutan pembebasan para tahanan politik. Menurut Asosiasi Hak Sipil dan Politik Saudi, ada sekitar 30.000 tahanan politik mendekam dalam penjara kerajaan Arab itu.

Arab Saudi juga diguncang protes anti-rezim sejak Februari 2011, terutama melanda Provinsi Timur yang kaya minyak tapi kehidupan rakyatnya sangat mengkhawatirkan.(IRIB Indonesia/PH)

Olmert: Intifada Ketiga Sedang Terbentuk

Mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert menyatakan, "Tepi Barat sedang menjelang intifadah ketiga dan kondisi di sejumlah wilayah sangat mengkhawatirkan.

Alalam (26/12) melaporkan, Olmert memprediksikan situasi di Tepi Barat Sungai Jordan akan keluar dari kontrol rezim Zionis. Mantan PM Israel ini juga mengatakan, pasukan keamanan Otorita Ramallah akan mengarahkan senjata-senjata mereka ke arah tentara Israel dan para warga permukiman Zionis.

Disebutkan bahwa dalam beberapa hari terakhir gelombang perlawanan warga Palestina di Tepi Barat terhadap militer Zionis semakin meningkat akibat berbagai aksi provokatif Israel.(IRIB Indonesia/MZ)

Fitnah Etnis Digulirkan di Palestina Pendudukan

Koran Haaretz mengkonfirmasikan makar baru rezim Zionis untuk memecah etnis Druze di Palestina pendudukan dari kelompok Arab.

Alalam (26/12) melaporkan, koran terbitan Israel itu menyinggung pelaksanaan program pemisahan etnis  Druze dari kelompok Arab di Palestina pendudukan. Program itu dimulai di sekolah-sekolah Druze.

Kementerian Pendidikan Israel menggulirkan program tersebut untuk menciptakan krisis identitas di kalangan etnis Druze di Palestina pendudukan dan memperkenalkan mereka sebagai etnis non-Arab. Dalam makar terbaru ini, rezim Zionis melarang pelajaran bahasa Arab untuk pelajar Druze.

Bahkan dalam kurikulum untuk sekolah-sekolah Druze diklaim bahwa etnis Druze memiliki hubungan kuno tiga ribu tahun dengan kaum Yahudi.(IRIB Indonesia/MZ)

Demonstrasi di Arab Saudi, dari Kekecewaan hingga Anti Pemerintah

Meluasnya aksi demonstrasi warga Arab Saudi yang turun ke jalan-jalan menentang pemerintahan rezim al-Saud ke sejumlah daerah termasuk Riyadh kian menambah represi terhadap rezim ini untuk mengubah strategi dan kebijakan politiknya.

Rakyat Saudi kembali turun ke jalan memprotes keputusan baru rezim Al Saudi yang melarang segala bentuk demonstrasi di negara monarki absolut itu. Para demonstran berunjuk rasa di jalan-jalan ibukota Saudi, Riyadh Senin (25/12) menyerukan pembebasan tahanan politik.

Sebelumnya, seorang pria Saudi dilaporkan membakar diri memprotes ketimpangan sosial dan ekonomi di negara kaya minyak itu. Media Saudi Senin (24/12) melaporkan pria tersebut membakar dirinya sebagai bentuk protes terhadap perlakuan diskriminatif di tempat kerja. Dia dipecat secara sepihak tanpa surat perintah resmi.

Menurut Human Rights Watch, rezim Saudi secara rutin merepresi setiap bentuk protes kritis terhadap rezim monarki Al Saud. Sejak Februari 2011 lalu, wilayah timur Arab Saudi diguncang protes anti-rezim yang menjalar ke wilayah lain hingga Riyadh. Protes rakyat di Arab Saudi mengalir deras di tengah penindasan berat yang dilakukan pasukan rezim Riyadh terhadap pengunjuk rasa.

Awal tahun 2012, Amnesti Internasional merilis statemen mendesak pembentukan tim independen terkait kematian seorang demonstran Arab Saudi di kota al-Awamiyah, timur Arab Saudi. Amnesti Internasional yang bermarkas di London Jum'at malam (13/1) menekankan dimulainya penyidikan secara independen terhadap kematian seorang pemuda Syiah Kamis malam dalam aksi demonstrasi di wilayah negara ini. Essam Mohamad Ali Abu Abdillah tewas akibat terjangan peluru dan tiga orang lainnya mengalami cidera akibat kasus penembakan Januari 2012 lalu.

Para demonstran di kota al-Awamiyah juga menuntut diakhirinya kebijakan diskriminatif terhadap kelompok minoritas Syiah Arab Saudi. Unjuk rasa protes di provinsi timur terjadi hampir setiap hari selama beberapa sebulan terakhir. Protes meningkat sejak November lalu, ketika pasukan keamanan menembaki pengunjuk rasa di Qatif yang menewaskan lima orang dan menyebabkan sejumlah lainnya cidera.

Bersamaan dengan merebaknya Kebangkitan Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara, rakyat Arab Saudi juga menggelar aksi demo menuntut reformasi di struktur politikd an ekonomi negara mereka. Raja Arab Saudi yang sakit-sakitan dan menyaksikan nasib tragis sejawatnya dari Tunisia dan Mesir berusaha mencegah rakyatnya berdemo  dengan membagikan uang kepada mereka.

Upaya tersebut ternyata tidak mendatangkan hasil seperti yang diinginkan raja dan aksi protes dari wilayah Timur menyebar ke berbagai wilayah lain di Arab Saudi, termasuk kalangan akademisi di universitas pun turut bergabung dengan para demonstran. Perempuan Arab Saudi juga tak ketinggalan. Mereka turun ke jalan-jalan menyuarakan protesnya atas diskriminasi gender dan menuntut hak-hak mereka yang dirampas rezim al-Saud termasuk hak mengemudi.

Pemerintah Arab Saudi yang dicap lembaga HAM sebagai benteng diktatorisme tetap melanjutkan aksi penumpasan, penangkapan, penyiksaan dan penahanan para demonstran serta aktivis politik. Kinerja rezim al-Saud ini kian meningkatkan protes dan demonstrasi warga di negara ini. Tak hanya itu, kini aksi protes warga tidak terbatas di wilayah Timur, namun telah merembet ke sejumah kota lain termasuk Riyadh, ibukota Arab Saudi.

Meluasnya aksi demo di Riyadh terlebih menunjukkan bahwa aksi protes di Arab Saudi kepada rezim al-Saud bukan disebabkan kesulitan ekonomi, namun lebih didorong pada esensi diktatorisme, kekerasan dan perlakukan anti kemanusiaan rezim al-Saud kepada mereka. Arab Saudi memiliki sistem pemerintahan yang berporos pada kekeluargaan, di mana pos-pos penting pemerintahan dipengang oleh para pengeran. Kondisi ini membuat korupsi dan penyelewengan wewenang marak di struktur politik Arab Saudi.

Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi bahkan tidak memberi hak dasar kepada warganya seperti hak berpartisipasi politik, hak sosial termasuk mengemudi dan hak memilih bagi perempuan negara ini. Sistem pengadilan Arab Saudi juga dipegang keluarga al-Saud dan keadilan di negara ini tidak memiliki arti sejati.

Saat ini diprediksikan sekitar lebih dari 30 ribu tahanan politik mendekam di penjara dan mayoritas dari mereka menghuni sel-sel penjara dengan vonis cukup lama tapa adanya dakwaan atau proses pengadilan. Mereka pun masih harus menghadapi kekejaman para sipir penjara yang kerap menyiksa mereka. Kebanyakan keluarga para tahanan ini tidak mengetahui nasib familinya yang ditangkap dan dijebloskan ke penjara rezim al-Saud.

Maraknya aksi demo hingga ke Riyadh menunjukkan bahwa pemerintah rezim al-Saud bukan hanya tidak memiliki kemampuan mengontrol krisis yang ada, namun sikap mereka malah membuat aksi protes warga kian meningkat dan tuntutan mereka pun mulai bergeser dari reformasi politik ke perubuhan luas di sturktur pemerintahan dan politik. (IRIB Indonesia/MF)

Demokrasi dalam Perspektif Amerika Serikat

Suara mendukung mayoritas rakyat Mesir terhadap draf konstitusi baru negara ini membuat Amerika Serikat kesulitan menerima hasil demokrasi di Kairo. Washington di reaksi pertamanya terhadap suara 64 persen warga yang pro konstitusi baru Mesir menyatakan, demokrasi membuntuhkan lebih dari sekedar suara mayoritas. Dengan kata lain, jika mayoritas rakyat sebuah negara memberikan suaranya untuk satu masalah yang tidak disukai AS maka demokrasi di negara tersebut belum terwujud.

Penolakan AS terhadap hasil suara rakyat Mesir oleh Amerika bukan hal baru dan tidak terbatas pada referendum konstitusi baru Kairo. Beberapa tahun lalu ketika rakyat Palestina di pemilu pertamanya yang bebas memilih Gerakan Perlawanan Islam Palestina (Hamas), Menteri Luar Negeri AS saat itu, Condoleezza Rice mengatakan, demokrasi bukan berarti setiap kelompok yang dipilih oleh rakyat secara otomatis memiliki legalitas.

Oleh karena itu, Amerika Serikat dan Israel mulai meningkatkan represinya terhadap rakyat Palestina guna melancarkan balas dendam karena rakyat tertindas ini berpartisipasi dalam pemilu. Blokade ekonomi di Jalur Gaza dan kemudian disusul dengan perang 22 hari Israel terhadap warga kawasan ini termasuk dampak dari ketidakpedulian Washington dan Tel Aviv terhadap hak rakyat Palestina menentukan nasib mereka melalui pemilu parlemen.

Kini Amerika Serikat mengalami kondisi serupa seperti saat pemilu di Palestina. Sejak beberapa dekade lalu AS mengenalkan dirinya kepada masyarakat internasional sebagai pemimpin kebebasan dan demokrasi dunia. Meski demikian, berbagai realita yang ada menunjukkan bahwa ternyata Amerika tidak seperti slogan yang didengungkannya. Misalnya saja, sejumlah rezim diktator dunia di setengah abad lalu adalah mitra terdekat Amerika Serikat.

Di sejumlah negara, Amerika secara transparan mengkudeta pemerintah legal dan pilihan rakyat, memaksakan perang saudara atau perang regional. Contoh nyata dalam kasus ini dapat disaksikan khususnya di kawasan Timur Tengah. Gelombang kebangkitan rakyat di kawasan yang disebut oleh media Barat dengan Musim Semi Arab merupakan kebangkitan rakyat menentang rezim dan pemerintah yang pro Amerika.

Para pemimpin Tunisia dan Mesir yang digulingkan rakyatnya selama beberapa dekade mendapat dukungan politik dan ekonomi Amerika Serikat serta Eropa. Rezim tersebut juga melakukan pelanggaran besar terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Rezim ini mendapat dukungan penuh Barat karena bekerja demi kepentingan Amerika Serikat.

Sikap Deputi Menlu AS saat itu, Donald Rumsfeld yang bersedia menundukkan diri dan mencium tangan Saddam Hussein di awal dekade 80-an dan sikap penghormatan PM Italia saat itu, Silvio Berlusconi terhadap Muammar Gaddafi di pertengahan dekade 2000 menunjukkan demokrasi tidak mendapat tempat dalam perhitungan politik negara Barat.

Mengingat pengalaman dan latar belakang seperti ini, jika pemerintah Amerika Serikat menolak mengakui hasil referendum di Mesir dan menyebut demokrasi lebih luas dari sekedar suara mayoritas rakyat, bukanlah sesuatu yang mengherankan. Meski di proses tergulingnya Hosni Mubarak dan transformasi Mesir pasca tumbangnya rezim Mubarak,  AS tidak berhadapan langsung dengan rakyat negara ini, namun naiknya kubu Islam, pro kebebasan dan anti Israel serta Washington mau tak mau membuat negara ini sangat khawatir.

Oleh karena itu sepertinya pemerintah yang dibentuk atas tuntutan mayoritas rakyat Mesir dan keputusan yang diambil oleh pemerintah tersebut akan bergesekan dengan kepentingan Amerika Serikat.  Dengan demikian diprediksikan Washington akan mengambil sikap seperti di Iran tahun 1953 saat kudeta terhadap pemerintah legal Dr. Mohammed Mossadegh, di Chili tahun 1973 kudeta terhadap pemerintah legal Salvador Allende atau tahun 2006 di Palestina saat kemenangan pemerintah Hamas dan sanksi terhadap pemerintah legal Ismail Haniyah.

Artinya Amerika akan mempersiapkan peluang kudeta di Mesir atau menerapkan pembatasan guna membalas dendam kepada rakyat negara ini. Karena dalam pandangan AS, demokrasi akan diakui jika kepentingan mereka terjamin. (IRIB Indonesia/MF/SL)

Salehi:Iran Tidak Akan Biarkan Tangan Asing Kian Memperumit Krisis Suriah

Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Ali Akbar Salehi mengatakan, Iran tidak akan mengijinkan instruksi dari luar kian memperumit kondisi Suriah.

Seperti dilaporkan IRNA, Ali Akbar Salehi Rabu (26/12) di depan wartawan menambahkan, isu Suriah tidak mudah diselesaikan dan sangat sulit, namun Republik Islam Iran mendukung penyelesaian krisis Suriah oleh bangsa ini sendiri  dan bukannya instruksi asing yang malah memperumit kondisi di Damaskus.

Menteri Luar Negeri Iran ini terkait upaya Tehran menindaklanjuti kasus teror terhadap ilmuwan nuklir negara ini mengatakan, harus dibentuk konvensi internasional untuk membahas kasus ini.

Salehi menambahkan, usulan Republik Islam Iran seperti yang diuraikan para diplomat,  harus dibentuk konvensi khusus mengenai ilmuwan sehingga setiap ada aksi teror terhadap ilmuwan dapat diambil tindakan sesuai dengan konvensi tersebut.

Terkait pembebasan visa terhadap sejumlah negara, Salehi menandaskan, telah dilakukan pembicaraan dengan sejumlah negara termasuk Azerbaijan dan Irak. (IRIB Indonesia/MF/SL)

Kubu Oposisi Internal Suriah Protes Intervensi Negara Arab Teluk Persia

Safwan Akash, aktivis politik oposisi Suriah mengkritik intervensi negara-negara Arab Teluk Persia di urusan internal negaranya.

Saat diwawancarai al-Alam, Safwan Akash memprotes intervensi sejumlah negara Arab di kawasan Teluk Persia di urusan internal Suriah dan menandaskan, negara-negara yang mengakui mendukung demokrasi di Suriah adalah pendukung kelompok teroris dan tidak pernah memiliki pengalaman demokrasi.

Safwan Akash diwawancaranya tersebut juga menilai kelompok teroris yang merajalela di Suriah sebagai kelompok yang tidak memiliki identitas. Ia menekankan, kubu oposisi internal Suriah tidak seperti kubu oposisi bersenjata di luar negeri, menuntut penyelesaian krisis yang ada saat ini melalui jalur damai, oleh karena itu mereka tidak mendukung kelompok teroris.

Aktivis oposisi internal Suriah ini seraya menjelaskan bahwa segala bentuk aksi kekerasan harus segera dihentikan untuk mencapai soluisi damai mengatakan, kekerasan dan terorisme telah mengkhianai upaya politik untuk menegakkan demokrasi di Suriah.

Kelompok teroris dengan dukungan front Barat dan Arab sejak Maret 2011 mengobarkan kekacauan di Suriah dan di aksi kekerasan ini sejumlah warga Suriah termasuk pasukan keamanan menjadi korban kekejaman kelompok teroris ini. (IRIB Indonesia/MF/SL)

Diskin, Israel Tengah Menuju Era Kegelapan

Yuval Diskin, mantan Ketua Dinas Keamanan Nasional Israel seraya mengisyaratkan krisis ekonomi yang mendera rezim ini menekankan, Israel tengah menuju era kegelapan.

Seperti dilaporkan situs Mashreghnews, Yuval Diskin saat mereaksi laporan Koran Haaretz terkait kecenderungan lebih dari 40 persen warha Zionis untuk meninggalkan Palestina pendudukan mengatakan, laparan ini sangat penting dan mengkhawatirkan.

Yuval Diskin meminta pemukim Zionis untuk masuk ke golongan putih (golput) di pemilu parlemen mendatang guna menekan elite politik, karena seluruh pemimpin rezim ini rusak.

Ia menekankan, kecenderungan pemukim Zionis untuk meninggalkan Israel bukan sekedar desas-desus, namun realita yang tak dapat diingkari, karena mereka menentang krisis ekonomi, korupsi dan krisis manajemen negara di Israel.

Hasil jajak pendapat yang baru saja dirilis di Palestina pendudukan menunjukkan bahwa sekitar 90 persen warga Israel meyakini para pemimpin mereka telah rusak.

Sebelumnya responden di jajak pendapat ini menilai korupsi dan skandal lain merupakan ciri khas pemimpin Israel, khususnya petinggu militer.

Hingga kini sejumlah besar pemimpin dan perwira tinggi Rezim Zionis Israel terlibat skandal moral dan korupsi. (IRIB Indonesia/MF/SL)



Salah satu sarana kekuatan global untuk menancapkan hegemoninya di dunia adalah membentuk kartel dan monopoli di bidang ilmu pengetahaun dan teknologi. Selain membentuk blok militer semacam Fakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO), kekuatan negara-negara arogan juga melancarkan tindakan serupa di arena ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kondisi demikian, negara dunia terbagi menjadi negara kaya dan miskin. Lalu, muncul pertanyaan, mungkinkan menembus monopoli tersebut?

Tidak diragukan lagi, pertanyaan semacam ini memerlukan kajian khusus di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan agama. Namun sebelum mengkaji masalah ini secara spesifik, yang muncul dalam pikiran kita adalah tekad bangsa-bangsa dunia untuk menerobos monopoli tersebut, termasuk Iran salah satunya. Di bahwa tekanan sanksi Barat Iran dalam beberapa tahun terakhir berhasil mencapai berbagai kemajuan penting di bidang teknologi nuklir.

Kini, selama lebih dari tiga dekade pasca kemenangan Revolusi Islam, bangsa Iran menjalani berbagai rintangan yang menghadang, di antaranya perang pertahanan suci yang dipaksakan rezim Saddam selama delapan tahun. Selain itu, negara-negara Barat terutama AS juga melancarkan berbagai konspirasi dan tekanan terhadap Iran mulai dari embargo ekonomi hingga monopoli ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada April 2006 , Iran meraih teknologi pengayaan uranium dan berhasil mengoperasikan sebuah rangkaian penuh pengayaan uranium di reaktor nuklir Natanz. Menyusul keberhasilan bersejarah ini, kemajuan nuklir Iran kian hari semakin meningkat. Seiring dengan itu, musuh-musuh Republik Islam terus melipatgandakan penentangan mereka terhadap program nuklir sipil Iran. Berbagai cara mereka lakukan dari menjegal melalui organisasi nuklir internasional semacam IAEA dengan resolusi infaktual anti Iran, sanksi sepihak hingga meneror ilmuwan nuklir Iran.

Salah satu keberhasilan Iran di bidang teknologi nuklir adalah kemampuan memproduksi Kue Kuning. Kue kuning adalah sebutan untuk semacam bubuk uranium konsentrat yang diperoleh dari proses pelembutan dan merupakan bagian dari pengolahan biji uranium. Konsentrat biji uranium dapat diubah menjadi heksafluorida uranium (UF6), sebuah gas yang digunakan sebagai bahan baku untuk memperkaya uranium. Ilmuwan Iran pada Januari lalu telah berhasil menggunakan materi ini untuk memproduksi bahan bakar yang dibutuhkan reaktor nuklir riset Tehran.

Dengan capaian besar ini, reaktor riset Tehran yang bertumpu pada kemampuan para ilmuwannya tidak lagi bergantung kepada negara lain dalam pengayaan uranium. Selama ini, Barat yang terus-menerus melancarkan tekanan sanksi terhadap Iran dengan dalih program nuklir sipil Tehran dan tidak pernah serius bekerjasama dengan Iran. Bahkan, pada perundingan yang dimediasi Turki dan Brazil, Barat tidak bersedia menjual bahan bakar reaktor nuklir Iran kepada Tehran yang dipergunakan untuk kepentingan medis. Akhirnya Iran memproduksi sendiri pengayaan uranium hingga 20 persen, meski mendapat penentangan keras dari negara-negara Barat yang berupaya memonopoli teknologi tinggi itu. Produksi bahan bakar nuklir dengan pengayaan 20 persen dilakukan di fasilitas nuklir Natanz, Isfahan yang berada di bawah pengawasan resmi IAEA. Kemudian bahan bakar itu dipindahkan ke reaktor nuklir riset Tehran.

Sebelumnya, Iran dalam perundingannya dengan kelompok 5 + 1 di Wina telah ‎mengumumkan kebutuhannya akan uranium yang telah diperkaya 20 persen untuk ‎reaktor riset Tehran. Sementara IAEA punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan ‎anggotanya demi tujuan damai. Pernyataan kesiapan Iran untuk membeli bahan bakar ‎nuklir yang dibutuhkannya merupakan upaya untuk meyakinkan pihak lain.‎

Barat ternyata merusak kelanjutan perundingan dan tidak mengindahkan hak bangsa ‎Iran. Sejak saat itu, Presiden Mahmoud Ahmadinejad memerintahkan Badan Energi ‎Atom Iran untuk memulai proses pengayaan uranium 20 persen demi menjamin ‎kebutuhan reaktor riset Tehran. Tapi Iran tidak melangkah begitu saja, melainkan ‎memberitahukan IAEA terlebih dahulu lewat surat tertanggal 8 Februari 2010. Tehran ‎memulai proses produksi uranium 20 persen dengan dihadiri tim inspektur IAEA.‎

Masalah ini tidak dilihat secara jernih oleh media-media Barat. Mereka malah sengaja ‎memprovokasi langkah Iran ini dan menjadikannya berita paling kontroversi waktu itu. ‎Namun Iran tetap berbesar hati dengan menyatakan hanya akan memproduksi uranium ‎yang telah diperkaya 20 persen demi kebutuhan bahan bakar reaktor riset Tehran dan ‎untuk menutupi kebutuhannya Tehran siap melakukan kerjasama dengan pihak-pihak ‎lain.‎

Berawal dari sini, Menteri Luar Negeri Iran, Brazil dan Turki pada 17 Mei 2010 ‎menandatangani Deklarasi Tehran. Berdasarkan deklarasi ini, Tehran setuju untuk ‎menukar 1200 kilogram uranium 3,5 persen yang diproduksinya dengan bahan bakar ‎yang dibutuhkannya di Turki. Sebuah langkah yang sudah tepat. Tapi ternyata Amerika ‎dan sebagian negara-negara Barat justru meratifikasi Resolusi 1929 lewat Dewan ‎Keamanan PBB yang isinya menjatuhkan sanksi terhadap Iran.‎
Tepat pada bulan Agustus 2010, reaktor nuklir Bushehr mulai diisi bahan bakar. Dengan pengisian bahan bakar itu, harapan bangsa Iran akhirnya terealisasi dan pesta nuklir pun digelar di negara ini.

Pengoperasian reaktor nuklir yang berbarengan dengan pengisian bahan bakar itu menjadi sejarah yang tak akan dilupakan oleh bangsa Iran. Meski ditekan dengan berbagai sanksi, intimidasi, propaganda miring dan perang selama delapan tahun, bangsa ini akhirnya berhasil mempertahankan haknya di bidang nuklir dan meraih kemenangan.

Tanggal 21 Agustus 2010 disebut sebagai hari hasil jerih payah bangsa Iran setelah mempertahankan hak mereka selama lebih dari 30 tahun. Hari ini juga disebut sebagai hari pembuktian hak bangsa Iran dalam mencapai teknologi nuklir sipil. Dengan demikian, Iran pada hari Sabtu ( 21/8), termasuk negara pemilik nuklir di dunia yang artinya adalah kunci keberhasilan ada di tangan negeri ini. Iran dengan mengoperasikan reaktor Bushehr, menanti sederet keberhasilan lainnya yang akan mengejutkan dunia. Pemindahan bahan bakar ke bangunan utama reaktor nuklir Bushehr berlangsung di bawah pengawasan tim Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Dengan acara pemindahan itu, reaktor nuklir Bushehr dinyatakan beroperasi.

Pada bulan Januari 2011, para diplomat asing dari 120 negara meninjau instalasi-instalasi nuklir Iran. Sebelum peninjauan, para perwakilan dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA), Gerakan Non-Blok (NAM), Kelompok 77 dan Liga Arab dan para duta besar Suriah dan Venezuela untuk Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menonton film tentang berbagai aspek program nuklir Iran dan siklus bahan bakar nuklir.

Iran juga mengundang para delegasi Uni Eropa namun mereka menolak undangan tersebut. Soltanieh menegaskan bahwa peninjauan ini bukan pertama kalinya delegasi asing mengunjungi instalasi nuklir Iran. Menurutnya, perwakilan dari NAM dan Kelompok 77 pernah mengunjungi situs pengayaan uranium Natanz, Isfahan pada tahun 2007.

Wakil dari 120 negara meninjau langsung reaktor nuklir Air Berat di kota Arak, Iran tengah dan instalasi pengayaan uranium di Natanz. Mereka mengakui bahwa aktivitas nuklir Iran bersifat damai dan transparan.

Sekretaris Dewan Tinggi Keamanan Nasional Iran Saeed Jalili di depan utusan 120 negara menegaskan kembali bahwa Tehran tidak akan mundur dari haknya yang sah dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk tujuan damai. Berbicara di pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan 120 negara anggota Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Tehran, Jalili mengatakan, negara-negara dunia mengemban misi penting untuk melucuti senjata nuklir, mencegah perluasan senjata nuklir dan membuka jalan bagi kerjasama dalam mengembangkan teknologi nuklir untuk kepentingan damai.(IRIB Indonesia/PH)

Kabar mengerikan, miris, dan pahit kembali terdengar dari Amerika Serikat. Seorang remaja 20 tahun, menerobos masuk ke sebuah Sekolah Dasar di Connecticut pada 14 Desember 2012, dan mengumbar tembakan ke segala penjuru. Dilaporkan, 26 orang tewas, termasuk si penembak yang akhirnya bunuh diri di kompleks sekolah itu. Si penembak yang kemudian diidentifikasi sebagai Adam Lanza, pertama-tama menembak mati ibunya sendiri, yang merupakan guru di SD Sandy Hook tersebut. Dia kemudian mengumbar tembakan ke segala arah, menewaskan 20 siswa SD berusia 5-10 tahun. Lima orang dewasa yang ada di sekolah itu juga menjadi korban penembakan.

Presiden Amerika Serikat Barack Obama berjanji mengurangi kekerasan bersenjata di Amerika, dan mengakui negara tidak berbuat cukup untuk melindungi anak-anak. "Kita tidak bisa lagi mentolerir ini, tragedi-tragedi ini harus diakhiri. Dan untuk mengakhirinya, kita harus berubah," tegasnya saat berpidato mengenang korban penembakan massal di Sekolah Dasar Sandy Hook di Connecticut. Obama menandaskan dia akan menggunakan semua wewenang untuk mencegah terulangnya insiden Jumat.

Hubungan kekerasan di media dan dampaknya pada perilaku sosial senantiasa menjadi kajian hangat dan perdebatan panjang di kalangan para pakar media dan pendidikan. Kebanyakan peneliti meyakini adanya hubungan antara kekerasan di media dan perilaku agresif masyarakat. Oleh sebab itu, instansi terkait perlu menyusun program untuk pendidikan umum dan kontrol terhadap anak-anak dan remaja. Sebagai contoh, tayangan televisi yang berbau kekerasan akan memotivasi pemirsa untuk meniru perilaku kasar tersebut. Tragisnya, media-media terkenal Amerika mendistorsi fakta ilmiah dan akibat pengaruh Zionis, mereka berusaha mengingkari pengaruh media pada perilaku agresif individu atau menganggapnya tidak terlalu penting.

Media-media televisi dan hiburan di Amerika sarat dengan penayangan film dan program yang berbau kekerasan. Penayangan film dan berita kekerasan di media tentu saja akan memberi dampak negatif, terutama bagi anak-anak dan remaja. Tayangan kekerasan seperti aksi penembakan dan sebagainya akan ditiru oleh pemirsa yang sebagian besar adalah anak-anak dan pelajar. Perkembangan teknologi informasi dan tumbuh suburnya berbagai media penyiaran tidak seluruhnya berdampak positif bagi masyarakat. Jika tidak pintar-pintar memilah dan memilih tayangan, khususnya untuk anggota keluarga akan mudah terimitasi pada tayangan yang dapat memberi efek negatif, baik itu yang mengarah pada kekerasan, konsumerisme dan sikap antisosial.

Tayangan yang berbau kekerasan jika disampaikan secara vulgar akan berdampak meningkatkan agresivitas masyarakat. Karakter agresif masyarakat yang dibius informasi demikian secara terus-menerus akan terbentuk secara tidak sadar. Celakanya lagi, berbagai tayangan kekerasan yang disajikan secara gamblang akan membentuk perilaku agresif remaja dan bahkan mereka bangga melakukan tindak kekerasan.

Para peneliti sejak dekade 1960 sampai sekarang, terus mengkaji apakah kekerasan media di Amerika menjadi pemicu efektif dalam kekerasan sosial? Salah satu faktor yang mendorong para pakar untuk mengkaji hubungan keduanya adalah peningkatan drastis kekerasan di Amerika sejak tahun 1965. Tentu saja penelitian itu tidak semata-mata fokus pada hubungan antara media dan perilaku kekerasan, tapi juga mencakup faktor-faktor lain seperti proses pertumbuhan masyarakat, jenjang pendidikan, dan unsur-unsur lain. Namun demikian, media memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan aksi kekerasan di tengah masyarakat Amerika.

Media televisi memiliki kekuatan visualisasi luar biasa yang bisa memengaruhi penonton untuk meniru apa yang ditayangkan. Apalagi jika penontonnya adalah kalangan anak-anak dan remaja akan sangat mudah terpengaruh. Anak-anak sangat rentan dalam menghadapi kekerasan, cenderung menjadi takut, cemas dan merasa tidak aman. Selain kecemasan, tayangan kekerasan akan memicu trauma dalam diri anak, bahkan memicu prilaku agresif pada mereka. Hasil penelitian terhadap anak menunjukkan bahwa menyaksikan aksi kekerasan di televisi akan mendorong otak mereka untuk memperlihatkan reaksi yang serupa ketika anak melihat kekerasan di dunia nyata.

Dampak destruktif dari tayangan kekerasan adalah membuat anak kesulitan untuk membedakan antara fantasi dan kehidupan nyata. Selain itu sensitifitas mereka menurun ketika menyaksikan tindakan kekerasan terjadi, atau bahkan sebaliknya melihat kehidupan itu lebih menakutkan dari realitas yang sebenarnya. Tanpa sadar, apa yang mereka tonton dan juga mainkan akan mempengaruhi cara berpikir dan juga cara mereka memandang kehidupan.

Namun, beberapa pihak dan media mengingkari fakta itu dan mereka meminta bukti-bukti yang lebih akurat untuk membuktikan hubungan antara tayangan kekerasan di media dan peningkatan perilaku agresif. Mereka kebanyakan berasal dari perusahaan pembuatan film dan televisi. Mantan Presiden Motion Picture Association of America (MPAA), Jack Valenti mengatakan, "Jika hari ini kalian mencabut semua kabel televisi, maka dua tahun kemudian kalian tidak akan menyaksikan penurunan kekerasan di jalan-jalan." Lembaga ini menolak menjawab pertanyaan bagaimana sebuah komedi dapat mengubah pola konsumsi masyarakat, tapi tayangan kekerasan sama sekali tidak berpengaruh pada perilaku individu?

Para pakar psikologi berpendapat bahwa menonton tayangan berbau kekerasan akan meningkatkan perilaku agresif dan mempengaruhi jiwa seseorang dalam jangka panjang. Asosiasi Psikologi Amerika menegaskan bahwa tayangan kekerasan berdampak besar pada perilaku agresif anak-anak. Dari hasil penelitian diketahui bahwa tayangan kekerasan akan menciptakan suasana hati yang tidak enak dan membuat seseorang mudah marah. Leonard Berkowitz mengatakan, ide-ide agresif yang ditawarkan oleh media akan tertanam dalam memori pemirsa dan ide itu akan aktif ketika mereka berada dalam keadaan marah atau tertekan. Ide-ide agresif tersebut juga akan mempengaruhi pola pikir dan persepsi mereka dalam menilai dunia dan lingkungannya.

Profesor komunikasi dan psikologi dari Ohio State University, AS, Brad Bushman mengatakan, "Penting untuk mengetahui efek jangka panjang dari video games kekerasan karena begitu banyak generasi muda yang rutin memainkan permainan ini. Sama halnya ketika kita menghisap satu batang rokok tentu takkan menyebabkan kanker paru-paru, tapi jika itu dilakukan selama berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun maka risikonya tentu akan meningkat tajam." Dia menambahkan, "Begitu juga dengan paparan video games bertema kekerasan yang terjadi secara berulang kali akan dapat memunculkan efek kumulatif agresi pada si pemain."

Menurut Profesor Bushman, orang yang rutin memainkan video games kekerasan akan melihat dunia sebagai tempat yang penuh kekerasan dan permusuhan. Bahkan ekspektasi kekerasan mungkin bukanlah satu-satunya alasan pemain video games kekerasan menjadi lebih agresif tapi mereka juga menduga orang lain berperilaku agresif juga. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa orang-orang yang banyak menyaksikan kekerasan di media, tidak begitu berempati ketika melihat kekerasan yang sesungguhnya. Sebenarnya, kekerasan bagi orang-orang seperti itu adalah sebuah hal biasa.

Aksi penembakan di SD Sandy Hook sekali lagi membuat warga Amerika berduka dan dunia terguncang. Hingga kini insiden yang menewaskan 26 orang itu masih menjadi misteri. Akan tetapi, mungkin saja peristiwa itu terjadi akibat lemahnya landasan-landasan moral di tengah masyarakat Amerika atau karena undang-undang kepemilikan senjata sehingga masyarakat bebas mengoleksi senjata-senjata favoritnya. Tentu saja, media juga berperan penting dalam menabur benih-benih kekerasan di masyarakat Amerika.

Seorang analis mengatakan tidak ada tekad politik untuk melarang senjata dalam budaya Amerika, yang telah menyatu dengan kekerasan dan hal ini tampak dalam perang-perang mereka di luar negeri. Menurut Don DeBar, aktivis dan analis politik dari New York, budaya kekerasan sudah sangat melekat pada warga Amerika dan tidak mungkin untuk membuat mereka terlepas dari senjata. "Kita membutuhkan sebuah revolusi budaya yang sebenarnya dan mendalam di Amerika Serikat." (IRIB Indonesia)