Quds-Ram Cohen kolumnis surat kabar Yediot Ahraonoth sebagai reaksinya terhadap penayangan film kartun Gilad Shalit yang dibuat oleh Brigade Ezzeddin Qassam, sayap militer Hamas menulis, film Hamas tentang Gilad Shalit merupakan alat untuk menekan pemerintah Benyamin Netanyahu.
Cohen menambahkan, kita semua tahu keberadaan Gilad Shalit di Jalur Gaza merupakan kartu truf bagi Hamas dalam proses pertukaran tawanan. Selain itu, dengan memanfaatkan Shalit, Hamas mampu mencapai target-target yang ingin diraihnya.
Namun pada saat yang sama Cohen menilai penayangan film kartun Gilad Shalit masih legal yang akan digunakannya untuk membebaskan para tawanan Palestina.
Baru-baru ini Brigade Ezzeddin Qassam mempublikasikan film kartun tentang Gilad Shalit, tentara Zionis Israel yang ditawan Hamas dan isinya meminta kepada masyarakat Zionis bahwa bila kalian tidak menginginkan nasib Gilad Shalit seperti Ron Arad, pilot Zionis Israel yang hilang, mereka harus menekan pemerintah Zionis Israel untuk membayar biaya untuk membebaskan Shalit.
Brigade Ezzeddin Qassam dalam film ini berjanji akan terus melanjutkan muqawama demi membebaskan seluruh tawanan Palestina dan tanah air Palestina.
Gilad Shalit ditawan Brigade Ezzeddin Qassam 25 Juli 2006 setelah menyerang sebuah pangkalan militer Zionis Israel yang berada di sepanjang Jalur Gaza. Ezzeddin Qassam menuntut mensyaratkan pembebasan Shalit dengan 450 tawanan Palestina.
Untuk menyaksikan film Gilad Shalit klik di sini.Hubungan antara Republik Islam Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) memanas menyusul klaim negara Arab itu atas tiga pulau Iran di Teluk Persia. Menyikapi klaim tersebut, anggota parlemen Iran, Senin (3/5) bergerak untuk mengurangi level hubungan dengan UEA.
Pekan lalu, Menteri Luar Negeri Emirat Sheikh Zayed bin Abdullah al-Nahayan menyamakan kepemilikan Iran atas tiga pulau Teluk Persia seperti pendudukan rezim Zionis Israel terhadap tanah Palestina.
Dia mendesak Tehran untuk mengakhiri pendudukan atas tiga pulau yaitu Tunb Raya, Tunb Kecil dan Abu Musa.
Menyikapi komentar kontroversial itu, parlemen Iran telah melakukan langkah-langkah untuk menurunkan tingkat hubungan dengan Emirat.
Zohreh Elahian, anggota Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen, mengatakan, Iran harus segera menanggapi pernyataan Menlu Emirat dan mungkin tidak cukup hanya dengan memberi pelajaran kepada para pejabat negara itu.
"Reaksi Tehran terhadap klaim keterlaluan itu sesuai dan cocok, tapi tidak mengubah fakta bahwa beberapa langkah serius perlu dilakukan untuk mencegah perilaku provokatif seperti itu di masa mendatang," lanjutnya
Elahian mengatakan, parlemen akan bersidang pekan ini untuk menjatuhkan keputusan akhir guna membatasi hubungan dengan UAE.
"Iran merupakan mitra dagang nomor utama Emirat di kawasan, namun pejabat negara itu harus menanggung akibatnya karena klaim tak berdasar ini," kata dia.
Iran punya bukti dan dokumen lengkap atas kepemilikan tiga pulau di Teluk Persia tersebut. Pada dekade 1800, pulau-pulau itu untuk sementara jatuh di bawah kekuasaan Inggris, namun kembali lagi ke tangan Iran pada 30 November 1971 melalui prosedur hukum jauh sebelum Uni Emirat Arab dideklarasikan. (3/5/2010/irib)Sejumlah anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut dewan keamanan sebagai instansi yang tidak demokratis dan kerap merahasiakan kerjanya serta sombong.
Inter Press Service (IPS) dalam laporannya yang dirilis Senin (3/5) menulis, sejumlah anggota PBB menuding dewan keamanan sebagai instansi yang besar mulut dan bekerja secara rahasia. Mereka juga menilai petualangan dewan ini dapat menjatuhkan kredibilitas dan citranya di mata dunia.
Wakil tetap Malaysia di PBB menyatakan, anggota tetap dewan keamanan seperti AS, Inggris, Perancis, Rusia dan Cina selama 16 tahun terakhir hanya bekerja untuk mempertahankan posisi dan hak konsesinya di lembaga ini. Oleh karena itu, setiap sidangnya baik di luar markas besar PBB juga digelar sangat rahasia.
Adapun wakil tetap India di PBB, Hardeep Singh Puri terkait hal ini menyatakan, meski adanya sejumlah upaya selama beberapa tahun terakhir untuk memperbaiki struktur dewan keamanan, namun hingga saat ini belum ada kemajuan yang diperoleh.
Wakil dari Mesir, Majid Abdul Aziz yang juga menjadi juru bicara 118 negara non blok menuding dewan keamanan telah mengambil kewenangan majlis umum PBB.(3/5/2010/irib)
0 comments to "Hubungan antara Republik Islam Iran dan Uni Emirat Arab (UEA) memanas"