IRNA-Hari ini (Kamis, 06/5) dimulai tahap kedua Manuver Velayat 89 dengan diikuti oleh markas pertahanan udara Khatam al-Anbiya, kekuatan udara angkatan darat, pasukan angkatan udara dan unit-unit dari angkatan laut Republik Islam Iran.

Dalam tahapan ini, kapal perusak, kapal perang kecil peluncur rudal, helikopter angkatan udara, radar anti udara dan jet-jeti tempur angkatan udara melakukan operasi gabungan di kawasan bebas.

Sementara sore hari ini, akan dilakukan manuver perang elektronik dan anti-cyber lewat situs radar dan dukungan anti udara. Tahapan kedua manuver Velayat 89 akan dilanjutkan keesokan hari.

Manuver Velayat 89 dimulai sejak hari Rabu (05/5) dengan sandi Ya Zahra as oleh Panglima Angkatan Laut Republik Islam Iran di perairan selatan Iran. Sesuai pernyataan yang dikeluarkan Panglima Angkatan Laut Iran, manuver Velayat 89 akan dilakukan dalam 5 tahapan di kawasan seluas 250 ribu kilometer dimulai dari Selat Hormuz, Laut Oman dan laut bebas di pesisir Pakistan dan India.


Angkatan laut Republik Islam Iran menggelar manuver perang di perairan selatan negara ini dengan sandi Velayat 89.

IRNA melaporkan, manuver ini digelar dalam lima tahap di selat Hormuz dan Samudera India. Berdasarkan laporan tersebut, unit elit pasukan tempur, pasukan pendukung bidang logistik, rudal di atas dan di bawah permukaan laut, helikopter dan sistem anti-udara milik angkatan laut di pamerkan dalam manuver ini.

Selain itu, angkatan luat Iran juga menurunkan kapal bot cepat, pasukan komando, torpedo, sistem komando bergerak di hari pertama manuver tersebut.


Direktur perusahaan jasa keamanan AS, Xe, sebelumnya dikenal sebagai Blackwater, dilaporkan telah mengakui kehadiran perusahaannya di Pakistan.

Seorang wartawan investigasi yang bekerja di sebuah lembaga demokrasi (The Democracy Now Foundation), Jeremy Scahill, Rabu (5/5) mengatakan ia telah memperoleh rekaman audio pidato pribadi yang disampaikan oleh Kepala Blackwater Erik Prince.

Dalam rekaman itu, Prince berbicara tentang operasi perusahaannya di wilayah Pakistan. Ia juga menghina Afghanistan, Irak dan Pakistan yang menentang Amerika Serikat.

Pada rekaman itu, kepala Blackwater melanjutkan pidatonya dengan menggambarkan bahwa mereka sebagai barbar yang merangkak keluar dari saluran pembuangan, tambah laporan tersebut.

Pidato juga meliputi rincian lainnya tentang kegiatan Blackwater yang sebelumnya dirahasiakan.

Democracy Now mengatakan bahwa Prince telah berusaha untuk menjaga rekaman audio dari jangkauan publik.

Sementara itu, pejabat di Islamabad mengatakan kontraktor keamanan tidak beroperasi di Pakistan.(6/5/2010/irib)

Mantan Pemimpin Kelompok Jamaah Islamiyah Pakistan menyebut perusahaan jasa keamanan Blackwater sebagai biang kekacauan dan terorisme di Pakistan. Qadi Hossein Ahmad, mantan Pemimpin Jamaah Islamiyah Pakistan kepada wartawan mengatakan, selama pemerintah Islamabad masih masuk dalam kelompok sekutu AS, kondisi di negara ini tidak akan pernah membaik.

Qadi Hossein Ahmad mengkritik kebijakan dalam dan luar negeri yang dijalankan pemerintah Pakistan seraya menegaskan, "Pemerintah telah membuka pintu bagi AS untuk masuk ke negara ini."

Kehadiran AS telah menewaskan banyak warga Pakistan, termasuk puluhan orang yang tewas dalam insiden berdarah baru-baru ini. Mantan Pemimpin Jamaah Islamiyah menambahkan, 25 orang dari korban insiden terakhir adalah anggota Gerakan Jamaah Islamiyah Pakistan yang getol menyatakan penentangan terhadap kebijakan AS. Selagi masih ada AS, kawasan tidak akan aman.

Sementara itu, Pemimpin Jamaah Islamiyah Sayyid Munawwar Hassan mengatakan, aksi pengeboman didalangi oleh AS. Dia lebih lanjut menyebut perusahaan jasa keamanan Blackwater yang telah berubah nama menjadi XE sebagai dalang dari aksi kekerasan di Pakistan. (22/4/2010/irib)


Menteri Dalam Negeri Afghanistan, Muhammad Hanif Atmar memperingatkan eskalasi aksi teroris selama beberapa tahun terakhir di Kabul, Kandahar dan Zabul. Di depan anggota Senat Afghanistan, Atmar menjelaskan instabilitas di sembilan provinsi utara dan selatan Afghanistan.

Menyusul meningkatnya aksi teroris di Afghanistan, anggota Majelis Nasional dan Senat negara ini memanggil pejabat keamanan termasuk menteri pertahanan, menteri dalam negeri dan pejabat keamanan nasional untuk dimintai keterangan. Meski Mendagri Afghanistan mengemukakan kesiapan petugas keamanan dalam menghadapi gelombang baru perlawanan bersenjata terutama di ibukota, namun, masalah penting yang dikemukakan secara hati-hati oleh Atmar adalah kejahatan yang dilakukan tentara AS dan NATO baru-baru ini di Kandahar dan Zabul.

Para analis politik menilai eskalasi keamanan yang terjadi di Afghanistan berkaitan erat dengan kebijakan Amerika Serikat meningkatkan instabilitas di Afghanistan. Bukan hanya analis kawasan yang mengungkapkan demikian. Bahkan, para analis Afghanistan di Barat sendiri juga menilai kebijakan AS meningkatkan instabilitas dan kekerasan di Afghanistan. Dengan cara ini, AS dan NATO punya alasan untuk menempatkan militernya di negara ini.

Realitasnya, selama sembilan tahun pendudukan Afghanistan oleh AS dan negara-negara anggota NATO, milisi teroris semakin berkembang biak dan keamanan tidak kunjung pulih. Para analis media Barat sendiri memperingatkan dampak buruk kelanjutan militer AS dan NATO di Afghanistan.

Dengan demikian, keberadaan militer asing di Afghanistan bukan hanya tidak membantu mengatasi masalah keamanan, bahkan berganti menjadi pemicu instabilitas di negara ini. Karena milisi teroris serta tentara AS dan NATO menjustifikasi kejahatannya di Afghanistan dalam bentuk operasi yang kontraproduktif. Hal ini menyebabkan rakyat Afghanistan semakin terancam ketakutan dan kekalutan. Terkait hal ini, statemen Mendagri dan ketua parlemen Afghanistan mengenai sejumlah kekacauan di negara ini menunjukan pentingnya masalah tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, pemerintahan Pakistan dan Afghanistan berupaya meningkatkan kerjasama kedua negara untuk menghadapi milisi teroris dan mengokohkan keamanan perbatasan bersama. Sikap ini bukan hanya tidak konstruktif, bahkan berputar mengelilingi masalah utama terorisme yaitu tentara agresor dan teroris yang dibentuk selama bertahun-tahun oleh lembaga intelejen AS dan Barat di Afghanistan.

Di mata para analis politik, selama AS dan NATO menyerang warga sipil Afghanistan dan kelompok teroris meningkatkan aksinya dalam rangka mendongkrak produksi narkotika akibat kebijakan keliru AS dan NATO di Afghanistan, pemerintah Kabul tidak akan bisa mengatasi masalah keamanan di negaranya sendiri. Sejatinya masalah ini merugikan kepentingan Afghanistan dan regional.(5/5/2010/irib)