Eskalasi kekerasan di Pakistan dalam beberapa tahun terakhir ini menjadi pusat perhatian di tingkat regional dan internasional. Kekerasan-kekerasan itu dilatarbelakangi berbagai faktor dalam dan luar negeri.

Faktor internal yang paling menonjol adalah aktivitas kelompok-kelompok radikal di negara ini. Taliban disebut-sebut sebagai kelompok radikal yang paling berpengaruh di Pakistan. Fenomena ini tentunya bukan hal yang menyenangkan bagi pemerintah Pakistan. Apalagi kelompok ini tidak hanya merepotkan pemerintah dan militer negara ini, tapi juga mengacaukan kondisi hingga pada tingkat regional.

Pakistan Terkena Getah AS

Untuk memahami lebih jauh kelompok Taliban yang berubah menjadi kelompok radikal, kami akan membahas beberapa poin yang tidak boleh dilewatkan dalam memahami kelompok radikal ini di Pakistan.

Di awal dekade 90 bersamaan dengan eskalasi perselisihan antarpasukan mujahid di Afghanistan, kelompok Taliban mampu bergerak cepat menguasai posisi-posisi strategis negara yang kemudian berakhir pada pembentukan pemerintah Taliban.

Setelah Peristiwa 11/9, Kelompok Taliban dan Al-Qaeda dituding sebagai biang di balik aksi terorisme ini yang menghancurkan gedung menara kembar di New York. Bermula dari peristiwa ini, AS beralasan menyerang Afghanistan.

AS dan mitra-mitranya yang bergabung dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) setelah sembilan tahun bercokol di Afghanistan, tidak dapat melumpuhkan jaringan terorisme dan radikalisme di negara ini. Menyusul kegagalan ini, AS berupaya menutupi kekeliruannya dengan mengembangkan wilayah jajahannya ke Pakistan. Dengan menuding Pakistan sebagai sarang radikalisme dan terorisme, AS mendapat peluang mencabik-cabik kawasan ini.

Para pejabat Gedung Putih menuding bahwa gerakan terorisme anti-pasukan asing di Afghanistan dikendalikan oleh para pemimpin kelompok ini yang bersembunyi di kawasan adat Pakistan. Serangan roket-roket yang diluncurkan pesawat tanpa awak militer AS ke kawasan-kawasan adat Pakistan sengaja dilakukan dengan alasan bahwa Pakistan menjadi tempat persembunyian personel-personel kelompok Taliban. Kebijakan Gedung Putih ini malah menjadi faktor utama meningkatnya kekerasan di Pakistan.

Tak diragukan lagi, serangan-serangan roket AS diprotes oleh pemerintah dan rakyat Pakistan. Menurut data yang ada, serangan udara militer AS hingga kini sudah menewaskan puluhan ribu warga sipil di kawasan adat Pakistan. Sementara itu, Gedung Putih menepis tewasnya warga sipil dalam serangan militer AS ke kawasan adat Pakistan. Padahal sumber-sumber pemberitaan Pakistan dan sejumlah lembaga internasional seperti Amnesti Internasional menyatakan adanya korban warga sipil dalam serangan militer AS.

AS lagi-lagi gagal menerapkan strategi perang. Dengan mengalihkan serangan ke kawasan adat Pakistan, berbagai kota di negara ini malah dihadapkan pada kondisi krisis. Dalam beberapa bulan terakhir ini, berbagai kota di Pakistan seperti Lahore, malah menjadi sasaran serangan balasan Taliban menyusul serangan roket militer ke Afghanistan. Intervensi AS malah menjadikan Pakistan kian tak aman. Tak dapat dipungkiri lagi, intervensi AS berdampak buruk pada aspek keamanan, politik, ekonomi dan sosial.

Anjloknya tingkat investasi dan indeks ekonomi, meningkatnya pesimisme masyarakat terhadap pemerintah dan buruknya kondisi masyarakat pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan adalah di antara imbas nyata serangan Taliban ke wilayah Pakistan.

Aksi teror kelompok Taliban atas kantor-kantor perwakilan PBB seperti Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) di Islamabad juga membuat negara ini kian terpepet di mata internasional. Komunitas internasional menuntut Pakistan supaya bertindak mengatasi aksi-aksi teror kelompok Taliban. Padahal ini semua adalah ulah AS, tapi Pakistan malah terkena getahnya.

Pakistan benar-benar menanggung resiko kebijakan sepihak AS yang menyerang kawasan adat tanpa adanya koordinasi dengan pemerintah setempat. Aksi-aksi teror di Pakistan adalah rentetan imbas unilateralisme AS yang jelas-jelas menginjak-nginjak kedaulatan negara lain tanpa memikirkan akibatnya.

Kompleksitas Problema Pakistan

Dari sisi lain, suku dan madzhab yang beragam dan pandangan sempit menyebabkan kelompok dan suku-suku ini tidak memandang luas kepentingan nasional. Tradisi kesukuan yang menjamur di Pakistan menyebabkan terabaikannya kepentingan nasional. Yang lebih fatal lagi, kelompok-kelompok itu yang semestinya mencerminkan sikap damai, tapi malah melakukan tindakan-tindakan radikal demi mencapai kepentingan masing-masing. Bahkan sejumlah kelompok melakukan penculikan pejabat yang kemudian menuntut pemerintah pusat untuk menebusnya.

Selain itu, kecenderungan spekulasi oleh sejumlah kelompok, khususnya di Provinsi Baluchistan Pakistan, juga dapat dikatakan sebagai penyebab instabilitas di negara ini. Kelompok spekulan ini adalah kelompok yang berbuat tanpa berpikir pada dampaknya. Kelompok semacam ini juga menjadi makanan empuk pihak-pihak asing untuk menekan pemerintah pusat Pakistan.

Menurut para analis, sejumlah negara rival Pakistan juga berupaya melemahkan pemerintah pusat Pakistan dengan cara menggunakan kelompok spekulan. Aksi demontrasi anti pemerintah yang digelar oleh kelompok-kelompok oposisi juga disebut-sebut sebagai faktor lain yang memperkeruh kondisi yang ada.

Faktor lain yang juga disebut-sebut sebagai penyebab instabilitas di Pakistan, adalah kebijakan pemerintah pusat yang dianggap tidak adil. Kebijakan diskriminatif atas sejumlah wilayah di negara ini juga memperkeruh kondisi yang ada. Gerakan para pakar hukum di penghujung masa pemerintahan Mantan Presiden Pervez Musharraf juga berubah menjadi motor politik yang mempunyai pengaruh luas dalam perkembangan politik dalam negeri.

Dalam satu tahun terakhir ini, perusahaan jasa keamanan AS termasuk Blackwater juga ikut andil memperkeruh suasana dalam negeri Pakistan. Perusahaan ini dengan mudah melakukan transaksi senjata di negara ini dan mengeruk keuntungan luar biasa. Ada kemungkinan sejumlah kelompok teroris membeli senjata dari perusahaan AS ini.

Dengan demikian, AS adalah sumber problema di dunia. Kini, giliran Pakistan menjadi korban arogansi dan hegemoni AS setelah Irak dan Afghanistan. Dengan mengaitkan adanya jaringan Taliban di Pakistan, AS dengan mudah memperluas pendudukan ke wilayah negara ini. Tidak dapat dipungkiri, Pakistan akan menjadi negara porak-poranda bila AS dibiarkan melakukan intervensi. Buktinya pun sudah mulai tampak pada serangan-serangan teroris yang mulai melebar ke dalam kota Pakistan.

Problema Pakistan tidak hanya karena faktor luar, tapi juga ada faktor dalam. Diakui atau tidak, Pakistan selama ini memang menghadapi kendala internal seperti sistem kesukuan yang kemudian ditunggangi kelompok Taliban dan sistem distribusi pemerintah yang masih lemah sehingga sejumlah daerah merasa diperlakukan secara tidak adil. Akan tetapi semua problema itu malah semakin keruh setelah AS mengintervensi negara ini. (IRIB/ AR/MF/12/6/2010)

Ahmadinejad: Semua Menyadari Peran Penting Iran

Presiden Republik Islam Iran, Mahmoud Ahmadinejad, Ahad malam (13/6/2010) tampil secara langsung di televisi saluran 1 Iran. Di awal dialognya dengan para wartawan itu, Ahmadinejad mengucapkan selamat atas tibanya bulan Rajab dan juga hari kelahiran Imam Baqir as di bulan ini.

Ahmadinejad menyebut pemilu presiden tahun lalu di Iran sebagai pentas terbesar di Iran yang diikuti oleh 85 persen warga yang memiliki hak pilih. Sekitar 40 juta warga Iran menentukan presiden pilihan mereka di kotak-kotak suara. Ahmadinejad menyebutnya sebuah rekor untuk negaranya yang bahkan dapat dikatakan jarang padanannya di dunia.

Seorang wartawan bertanya kepada Ahmadinejad, "Setahun telah berlalu, terjadi berbagai peristiwa manis dan pahit, bagaimana Anda menyimpulkan transformasi selama setahun ini?"

Ahmadinejad mengatakan, "Kita harus perhatikan bahwa elemen yang akan menentukan nasib dan perimbangan di masa mendatang adalah tekad dan keimanan manusia. Yang ditakutkan musuh adalah menifestasi tekad manusia."

"40 juta manusia berpartisipasi dalam pemilu yang dapat dikatakan terbebas di dunia, 85 persen partisipasi pemilih adalah sebuah rekor. Rakyat datang dan nyaris semua menyerukan satu tuntutan, semua menuntut perubahan fundamental di dunia, sistem yang adil dan manusiawi, perwujudan kehormatan dan kemajuan manusia, kebebasan serta keadilan," jelas Ahmadinejad.

Menurutnya, "Tekad bangsa Iran telah menjelma dan kami percaya bahwa ini merupakan titik awal perubahan besar di dunia atau dengan kata lain dimulainya proses globalisasi bangsa Iran."

Pihak-pihak yang memusuhi bangsa Iran semuanya adalah para pemilik dan penguasa sistem zalim di dunia. Namun kenyataannya adalah bahwa dalam setahun terakhir, posisi bangsa Iran di dunia naik seratus jenjang sementara pihak musuh dan yang membela kondisi tidak manusia dan timpang di dunia saat ini, terperosok ratusan tangga ke bawah.

"Dewasa ini, tanpa kehadiran Iran, tidak ada pekerjaan penting yang dapat dilakukan di dunia, dan mungkin salah satu buktinya adalah sidang revisi Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT)," jelas Ahmadinejad.

"Dalam sidang yang telah direncanakan oleh Amerika Serikat dan sekutunya selama satu tahun itu, mereka berupaya sedemikian rupa sehingga negara-negara bebas seperti Iran tidak dapat menikmati energi nuklir untuk selamanya. Namun ketika Iran masuk ke kancah, upaya tersebut bukan hanya gagal melainkan yang terjadi justru 180 derajat kebalikannya."

Lebih lanjut Ahmadinejad menegaskan, "Seluruh negara menyadari bahwa partisipasi Iran untuk pertama kali mampu menggagalkan rencana Amerika Serikat dan mendukung bangsa-bangsa. Kalian dapat menyaksikan dampaknya. Kemarahan dan ketergesaan mereka (Barat) untuk merilis resolusi anti-Iran adalah dalam rangka menutupi peristiwa besar itu, namun mereka tidak mampu dan tidak akan berhasil." (IRIB/MZ/14/6/2010)

Tun Razak: Malaysia Galang Dukungan Internasional Anti-Israel

Kualalumpur (IRIB News) - Perdana Menteri Malaysia, Najib Tun Razak, menyatakan akan memanfaatkan segala kemampuan diplomasi dan fasilitas yang dimiliki negaranya guna menciptakan solidaritas internasional anti-rezim Zionis Israel dan menilai masalah ini tidak boleh terlupakan.

Najib Tun Razak mengatakan, "Saya akan melobi negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam, Gerakan Non Blok (GNB) dan negara-negara lain yang punya pemikiran yang sama dalam masalah ini guna mengambil satu keputusan anti-Israel secara kolektif dalam pertemuan PBB, bulan September mendatang."

Rezim Zionis Israel dua pekan lalu (31/5/2010) melakukan serangan brutal atas konvoi kapal bantuan kemanusiaan Freedom Flotilla yang mengakibatkan syahid dan cederanya sejumlah aktivis kemanusiaan yang ikut dalam konvoi itu.

Pertemuan solidaritas rakyat Palestina akan segera diselenggarakan di stadion Kualalumpur atas seruan Partai Barisan Nasional, partai berkuasa di Malaysia.(IRIB/IRNA/Bernama/SL/AR/13/6/2010)