Sehari sebelumnya, ribuan orang dari Jemaat Gereja Huria Kristen Batak Protestan, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Wahid Institute dan elemen organisasi masyarakat lain berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Ahad (15/8). Mereka menagih janji Pemerintah tentang kebebasan beragama.

Opini kemudian disertai dengan pernyataan bahwa pluralisme di Indonesia terancam, Pancasila terancam, dan berujung pada NKRI terancam. Siapa yang mengancam? Kelompok-kelompok Islam radikal yang memperjuangkan syariah, katanya.

Jelas, ada penyesatan politik luar biasa di balik semua itu. Benarkah di Indonesia tidak ada kebebasan beragama? Benarkah di Indonesia pembangunan gereja terhambat? Kenyataannya, menurut Kepala Badan Litbang Departemen Agama, Atho Mudzhar, sejak 1977 hingga 2004, pertumbuhan rumah ibadah Kristen justru lebih besar dibandingkan dengan masjid. Rumah ibadah umat Islam, pada periode itu meningkat 64,22 persen, Kristen Protestan 131,38 persen, Kristen Katolik meningkat hingga 152 persen (Republika, 18/2/06).

Umat Islam selama ini tidaklah mempersoalan hak umat Kristen untuk beribadah. Ajaran Islam juga memberikan hak kepada agama lain seperti Kristen untuk beribadah sebebas-bebasnya. Dalam sejarah Khilafah Islam, umat Kristen hidup berdampingan secara harmonis di bawah naungan syariah Islam. Namun masalahnya adalah pembangunan gereja yang melanggar aturan. Misal, membangun gereja di tempat pemukiman yang mayoritas Muslim, sementara yang beragama Kristen di sana sedikit. Apalagi gereja sering dijadikan basis kristenisasi untuk memurtadkan penduduk sekitar yang Muslim.

Kasus Bekasi yang kemudian memicu bentrok, misalnya, diawali ketika pihak Kristen menggunakan tempat yang semestinya tidak diperuntukkan bagi peribadahan. Jemaat tersebut mengadakan ibadah di lahan kosong seluas 2.300 meter persegi di kawasan Pondok Timur Indah, Bekasi, pada Ahad (8/8/2010). Warga sekitar tak berkenan. Mereka membubarkan acara tersebut. Warga diprovokasi hingga menyebabkan bentrok.

Pemerintah Kota Bekasi sudah menyiapkan tempat gedung untuk ibadah. Namun, para jemaat itu menolak. Di Bekasi sendiri berdiri tiga bangunan ilegal yang dijadikan sebagai tempat ibadah. Di antaranya, Gereja HKBP Pondok Timur Indah di Kecamatan Mustika Sari, Gereja Gelilea Galaxi di Kecamatan Bekasi Selatan, Gereja Vila Indah Permai (VIP) di Kecamatan Bekasi Utara.
Rencana pendirian gereja juga sering dengan cara menipu warga. Panitia Pembangunan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin Bogor, misalnya, memalsukan tanda tangan warga. Anehnya, IMB tetap keluar, padahal tidak ada satu warga pun yang menandatanganinya; sementara berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri pembangunan fasilitas sosial wajib memiliki 60 hingga 90 tanda tangan warga.