"Pemerintahaan Barack Obama berencana menjalankan starateginya yang disebut kesepakatan dan kompromi demi mengakhiri krisis pembentukan pemerintah baru di Baghdad," demikian seperti dilaporkan Fars News mengutip New York Times.

Berdasarkan usulan Amerika yang telah digelontorkan saat Wakil presiden Joe Biden berkunjung ke Irak pekan lalu menetapkan Nouri al-Maliki sebagai perdana menteri, namun dengan mengurangi wewenangnya. Rencana ini dilontarkan Amerika di saat pengaruh Washington di Baghdad kian merosot bersamaan dengan penarikan militer negara adidaya ini dari Irak.

Menurut sumber ini, usulan baru AS akan dijalankan dengan mengurangi wewenang perdana menteri dan membentuk satu dewan yang bertugas mengangkat pejabat militer, membahas anggaran negara serta membentuk kebijakan keamanan nasional Irak. Jika rencana ini berhasil dijalankan maka akan terjadi perubahan besar dalam struktur pemerintahan Irak.

"Rencana ini dijalankan demi membagi kekuasaan di Irak antara Aliansi Negara Hukum piminan Nouri Maliki dan List al-Iraqiya pimpinan Iyad Allawi serta Aliansi Kurdi," demikian ditandaskan pajabat AS. Menurut pejabat Gedung Putih, rencana ini akan dilaksanakan satu bulan ke depan bersamaan dengan lawatan Menteri Luar Negeri, Hillary Clinton ke Irak. Washington optimis lawatan Clinton mendatang akan berujung pada pembentukan pemerintah baru di Irak.

Sementara itu, AS akan menempatkan Iyad Allawi sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional yang berhak mengangkat petinggi militer dan menentukan anggaran negara atau menjadikannya sebagai presiden dengan hak veto yang saat ini diduduki Jalal Talabani. Namun demikian hal ini masih belum dapat dipastikan mengingat berbagai lobi masih terus bejalan.

Dewan Keamanan Nasional akan dipimpin seorang sekjen dan presiden serta perdana menteri juga menjadi anggota dewan. Tak hanya itu disinyalir ketua Mahkamah Agung dan kepala pemerintah daerah Kurdi juga akan ditempatkan di dewan nasional. Jika rencana ini berjalan mulus maka, sejumlah wewenang perdana menteri khususnya di bidang keamanan akan diserahkan kepada dewan nasional. AS juga kian cerdik, dengan rencananya ini Washington masih menetapkan Maliki sebagai panglima tertinggi militer Irak.

Menurut para pengamat manuver AS ini diambil setelah Aliansi Negara Hukum dan Aliansi Nasional, dua kubu kuat Syiah diharuskan membentuk pemerintah mendatang setelah mereka berkoalisi. AS berusaha membagi-bagi kekuasaan di Negeri Seribu Satu Malam ini dan membatasi kekuasaan perdana menteri.

Di sisi lain, jalan buntu yang dihadapi AS karena ditekan untuk mengurangi pasukannya di Irak membuat Gedung Putih menempuh jalur ini dan berharap mampu bermain di bidang keamanan Irak dengan menempatkan sosok yang loyal kepada Washington di dewan keamanan nasional. Iyad Allawi adalah sosok yang tepat untuk dijadikan boneka Gedung Putih, sehingga AS menjagokan Allawi untuk menjadi sekjen dewan ini. (IRIB/Fars/MF/12/9/2010)

Obama Setujui Penjualan Senjata Terbesar ke Arab Saudi

Menurut laporan Press TV, Koran Wall Street Journal menulis, Gedung Putih mengeluarkan izin pembelian 84 jet tempur F15, tiga helikopter jenis Apache, Black Hawks 72 dan Little Birds 36 kepada Arab Saudi.

Menurut koran ini, Washington juga mengadakan pembicaraan dengan Raja Arab Saudi terkait sistem angkatan laut dan rudal yang bernilai puluhan miliar dolar. Menurut para pengamat, ini adalah transaksi senjata terbesar AS. Antara tahun 2001-2008 Arab Saudi telah merogoh koceknya sebesar 37 miliar dolar untuk membeli senjata.

Transaksi ini tinggal menunggu keputusan Kongres untuk dijalankan. Sementara itu, AS sendiri telah sejak lama berusaha membangun sistem rudal di seluruh wilayah Teluk Persia. Para pengamat menilai transaksi senjata AS dengan negara-negara Arab ditujukan untuk membendung pengaruh Iran yang kian hari kian kuat di kawasan. (IRIB/Press TV/MF/14/9/2010)