JAKARTA - Mencengangkan sekaligus menyedihkan. Pejabat negara dari Presiden, 13 Kementerian atau lembaga, sampai DPR RI habiskan Rp 19.5 triliun untuk studi banding ke luar negeri. Total ini empat kali lebih banyak dari anggaran Jamkesmas yang hanya Rp 4.5 triliun.

Data di atas dirilis Seknas FITRA (Sekretaris Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran). "Pada APBN 2010 total belanja perjalanan dinas termasuk luar negeri menghabiskan anggaran Rp 19.5 triliun," ujar Sekjen FITRA Yuna Farjan kepada wartawan di Bakoel Coffee, Minggu (19/8/2010).

Yuna menjelaskan apa yang diperbuat pemerintah dan DPR jelas tak memiliki sensitivitas terhadap rakyat yang masih dikepung kemiskinan. Menengok sementara program BOS dan penanggulangan kemiskinan seperti PNPM Rp 7.4 trilun berasal dari utang.

"Melihat kondisi ini, pemerintah dan DPR telah mengingkari amanat konstitusi Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan APBN ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," papar Yuna.

Dikatakannya, jika DPR masih doyan plesiran, bagaimana mungkin dapat mengkritisi anggaran luar negeri pemerintah. Itu sebabnya hobi anjang sana-sini ke luar negeri adalah kebiasaan buruk yang harus dihentikan. "Presiden juga tidak sekadar beretorika melakukan penghematan," timpalnya lagi.

(tribunnews/Banjarmasinpost.co.id - Minggu, 19 September 2010 )

Aneh Tapi Nyata!!! Dana Plesiran Rp19,5 T, Dana Rakyat Miskin Rp7,4 T

Pemerintah dan DPR dinilai telah mengingkari amanat konstitusi pasal 23 ayat (1) yang menyatakan APBN ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Pasalnya uang rakyat sebesar Rp19,5 triliun dihamburkan-hamburkan untuk plesiran ke luar negeri, sementara program BOS dan penanggulangan kemiskinannya seperti PNPM senilai Rp7,4 trilyun berasal dari Utang .

"Pada APBN 2010 total belanja perjalan dinas termasuk ke Luar Negeri menghabiskan anggaran Rp19,5 Trilyun 4 kali lipat lebih dari anggaran JAMKESMAS yang hanya Rp4,5 Trilyun," ujar Sekjen FITRA (Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran) Yuna Farhan kepada INILAH.COM, Minggu (19/9).

Melihat kondisi ini, FITRA menilai pemerintah dan DPR telah mengingkari amanat konstitusi pasal 23 ayat (1) yang menyatakan APBN ditujukan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. (Inilah.com/19/9/2010)