Hal itu dikemukakan Erdogan dalam wawancaranya dengan IRNA sebelum meninggalkan Pakistan. Erdogan mengkritik dualisme Amerika Serikat terkait terorisme dan mengatakan, "Washington sepenuhnya mendukung Israel dalam serangan para komando Zionis terhadap para aktivis kemanusiaan di kapal Freedom Flotilla yang bergerak menuju Gaza."

"Aksi tersebut membuktikan bahwa dalam menyikapi masalah terorisme, Amerika Serikat menyesuaikan dengan kepentingannya," tegas Erdogan.

"Setelah gugurnya sembilan warga sipil Turki di atas kapal Mavi Marmara oleh para komando Zionis, kami (Turki) menyerahkan foto dan rekaman video brutalitas Israel kepada Eropa dan Amerika Serikat, namun mereka tidak pernah mengecam brutalitas Tel Aviv."

Aksi pemerintahan teroris Israel dalam menyerang warga sipil Turki itu didukung penuh oleh Amerika Serikat dan oleh karena itu, menurut Erdogan Washington harus dicap sebagai pendukung terorisme global.

Menjawab pertanyaan wartawan soal pandangan Turki terkait kemungkinan terjalinnya hubungan diplomatik antara pemerintah Pakistan dan rezim Zionis Israel, Erdogan mengatakan, "Hubungan diplomatik tersebut sangat menjijikkan. Israel tidak memiliki sikap yang sopan dan beradab, dan saya juga tidak dapat mengimbau kepada negara sahabat Pakistan dalam hal ini. Ini sudah termasuk hak Pakistan jika ingin menjalin hubungan dengan Israel."
(IRIB/MZ/16/10/2010)

Zionis Tetap Lanjutkan Pembangunan Permukiman di Tepi Barat

Tel Aviv tetap menginstruksikan para kontraktor supaya melanjutkan pembangunan 240 permukiman Yahudi Zionis di Tepi Barat Sungai Jordan. Instruksi itu dikeluarkan di saat dunia internasional mengecam berlanjutnya pembangunan permukiman Yahudi Zionis.

Perdana Menteri Zionis Israel, Benyamin Netanyahu, Kamis sore (14/10) kembali menyepakati pembangunan 240 permukiman Yahudi Zionis di kawasan Pisgat Zeev dan Ramot di Palestina pendudukan.

Menteri Perumahan Israel juga menyatakan bahwa Tel Aviv berniat membangun 4000 permukiman baru termasuk 240 di Zona Hijau, lebih dari 1100 di Natanya, 480 di Ashdod dan 450 di Tel Aviv.

Pembangunan komplek Yahudi Zionis di Palestina pendudukan terus berlanjut di saat Para pejabat AS mendesak Tel Aviv supaya menunda pembangunan pemukiman hingga 10 bulan mendatang.

Selama beberapa dekade terakhir, Tel Aviv memang berusaha keras mengubah struktur demografi Palestina, khususnya pasca perang tahun 1967. Pembangunan distrik Zionis di kawasan Palestina di Tepi Barat dan Baitul Maqdis telah berjalan bertahun-tahun dan dilakukan dengan cepat.

Erdogan dalam kunjungannya ke berbagai wilayah yang dilanda banjir di Pakistan, kembali menjelaskan arogansi Zionis Israel. Dikatakannya, "Selama Israel tidak membayar ganti rugi dan tidak meminta maaf secara resmi, maka perdamaian tidak akan terjadi di Timur Tengah dan Zionis Israel akan berada dalam kondisi terisolasi."

Pada 31 Mei lalu, Komando Militer Israel menyerang konvoi bantuan kemanusian Gaza di perairan internasional. Akibat serangan brutal itu, sembilan aktivis Turki gugur syahid dan 50 lainnya terluka.

Utusan Khusus PBB di Pakistan menyatakan bahwa Turki melalui lembaga pemerintah dan swasta, sudah mengulurkan bantuan kemanusiaan bagi para korban banjir di Pakistan sebesar lebih dari 125 juta dolar AS.

Ketua Komite Palang Merah Turki mengatakan, "Hingga kini, kami telah membangun lebih dari dua ribu unit rumah dekat kawasan Multan, Provinsi Punjab. Sementara itu, masih ada 3 ribu unit rumah lainnya yang tengah dibangun." (IRIB/AR/PH/15/10/2010)

Friksi antara Partai Likud dan Kadima baru-baru ini menunjukkan meningkatnya perseteruan di tubuh pejabat teras rezim Zionis Israel.

Friksi antara Partai Incumbent yang dipimpin Perdana Manteri Benyamin Netanyahu dan Partai Kadima di bawah pimpinan Tzipi Livni menjadi isu terbuka di Israel sendiri, bahkan media massa Zionis menyebutnya sebagai perang politik antarpartai Zionis.

Partai moderat Kadima meraih suara mayoritas di parlemen Israel dengan dukungan suara 28 kursi. Adapun rivalnya, Partai sayap kanan Likud terpaut satu kursi dengan perolehan suara 27 kursi. Berdasarkan undang-undang rezim Zionis partai pemenang pemilu adalah pihak yang berhak membentuk kabinet baru, dan menentukan perdana menteri Israel. Namun pasca pemilu legislatif tahun 2009, Presiden rezim Zionis, Shimon Peres Justru menunjuk partai Likud yang berada di posisi kedua untuk membentuk kabinet baru Israel.

Menyusul meningkatnya friksi antara Partai Likud dan Kadima, media massa Israel menulis, Netanyahu mendesak pertemuan tertutup dengan rivalnya, Tzipi Livni, pemimpin Kadima. Televisi Chanel 2 Israel memberitakan, Netanyahu mengajak Livni berunding guna membahas transformasi terbaru guna meredakan friksi politik yang memanas di Tel Aviv. Kondisi ini terjadi menyusul statemen pedas Ehud Olmert, mantan Perdana Menteri rezim Zionis.

Sebelumnya, Olmert dalam konferensi pers mengecam kebijakan Perdana Menteri Netanyahu dan Menlu Lieberman. Ditegaskannya, kebijakan ekstrim kabinet Netanyahu menyebabkan Israel makin terkucil di dunia, dan ekonominya terancam hancur.

Menanggapi kecaman keras Olmert dan Livni, Netanyahu balik mengungkit kondisi pada masa pemerintahan Kadima, seraya mengatakan, "Kadima tidak membawa Israel ke surga. Bahkan selama dua tahun Kadima berkuasa, Israel berperang dengan Lebanon dan Gaza. Selain itu, Tel Aviv di bawah partai Kadima disudutkan di kancah dunia dengan laporan Goldstone mengenai kejahatan perang Israel di Jalur Gaza, krisis ekonomi dan ambruknya kabinet Israel."

Kini, Partai Likud yang dipimpin Netanyahu mendesak Partai Kadima berkoalisi untuk mengatasi krisis yang menimpa rezim agresor Israel. Namun, Partai Kadima yang masih menganggap dirinya sebagai partai pemenang pemilu lebih memilih menjadi oposisi daripada bergabung dengan rivalnya. Di mata Kadima, dengan ambruknya kabinet Israel yang dipimpin Netanyahu, terbuka jalan bagi partai moderat ini untuk memimpin rezim Zionis.

Sejatinya, eskalasi friksi antara dua partai besar Israel ini bersamaan dengan kunjungan Ahmadinejad ke Lebanon. Mungkinkah ini tanda awal dari kehancuran rezim Israel, sebagaimana diprediksi Presiden Iran itu.(IRIB/PH/AR/15/10/2010).

Abbas: Israel Harus Akui Palestina di Perbatasan 1967

Pemimpin Otorita Ramallah, Mahmoud Abbas menyatakan pihaknya tidak akan menerima perjanjian damai dengan Tel Aviv sebagai ganti dari pengakuan atas Israel sebagai tanah air kaum Yahudi.

Hal itu dikemukakan Abbas Jumat (15/10) bahwa dalam kondisi apapun pihaknya tidak akan menandatangani perjanjian dengan Israel terkait pertukaran wilayah sebagai imbalan pengakuan Israel sebagai tanah air kaum Yahudi.

"Otorita Ramallah mengakui keberadaan Israel pada tahun 1993, dan sekarang Israel harus mengakui negara Palestina sesuai dengan perbatasan tahun 1967," kata Abbas dalam pertemuannya dengan anggota parlemen Israel (Knesset) di Ramallah.

"Jika kita menunjukkan fleksibilitas atas masalah ini, kesepakatan damai tentunya telah lama ditandatangani," tegas Abbas.

Pernyataan Abbas ini mengemuka setelah Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengatakan bahwa Tel Aviv akan menyetujui penghentian perluasan permukiman Zionis di Tepi Barat jika Palestina mengakui Israel sebagai "sebuah negara Yahudi."

Di lain pihak, Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Yasser Abed Rabo, mereaksi pernyataan Netanyahu itu dan menilainya "tidak dapat diterima". Menurutnya, tuntutan tersebut dilontarkan dalam rangka menggagalkan implementasi hak-hak para pengungsi Palestina untuk kembali ke tanah air mereka.

Putaran baru perundingan langsung antara Israel dan Otoritas Ramallah dimulai di Washington pada September lalu setelah vakum selama 20 bulan.

Namun perundingan tersebut kembali menemui jalan buntu setelah Israel menolak untuk memenuhi tuntutan Otorita Ramallah untuk memperpanjang moratorium pembangunan permukiman Zionis di Tepi Barat

Abbas berulang kali mengancam akan memboikot perundingan langsung yang disponsori AS itu jika Israel bersikeras melanjutkan pembangunan pemukimannya.(IRIB/MZ/16/10/2010)