Mahkamah Agung Turki akhirnya mengeluarkan putusan yang melarang pemakaian jilbab di lingkungan universitas negara itu karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Media massa Turki hari Rabu 20 Oktober 2010 memberitakan bahwa Mahkamah Agung mengeluarkan peringatan kepada para politikus negara itu untuk tidak melakukan tindakan yang mengurangi pembatasan penggunaan jilbab secara bertahap. Alasannya tindakan itu bertentangan dengan prinsip sekular yang dianut Turki.

Selama ini memang jilbab dilarang di sebagian besar lingkungan kampus dan kantor pemerintahan. Akan tetapi tahun ajaran kali ini, Kementerian Pendidikan Tinggi Turki dalam sebuah kebijakan yang spektakuler menangguhkan sementara larangan penggunaan jilbab di lingkungan kampus. Berdasarkan keputusan tersebut, baik universitas maupun dosen tidak berhak mengeluarkan mahasiswi berjilbab dari ruang kelas. Tak hanya itu, para tokoh partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang berkuasa di Turki menyatakan akan membela hak dan tuntutan para mahasiswi berjilbab.

Sejak pertama kali merebut kekuasaan di negara itu, AKP yang berhaluan Islam memang sudah menunjukkan keseriusannya untuk menyelesaikan isu jilbab. Sayangnya partai ini kalah dalam pertarungannya melawan Mahkamah Konstitusi. Beberapa waktu lalu, Mahkamah Konstitusi menolak draf undang-undang yang disahkan parlemen tentang pencabutan larangan berjilbab. Meski demikian, hal itu tidak membuat AKP dan tokoh-tokoh berhenti. Saat ini mereka sedang mendekati partai-partai oposisi untuk membantu mencabut larangan berjilbab. Menurut berita yang tersiar, parlemen akan segera membahas draf undang-undang dari pemerintah untuk menyelesaikan isu jilbab.

Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri yang juga Pemimpin Partai AKP mengatakan, "Masalah jilbab di Turki harus diselesaikan secepat mungkin. Menurutnya, masalah jilbab bisa diselesaikan secara hukum dan damai dengan menambahkan tiga catatan pada undang-undang.

Sayangnya, di saat pemerintah dan AKP sedang berusaha menyelesaikan kemelut berkepanjangan ini dengan cara-cara damai, Mahkamah Agung malah mengeluarkan peringatan keras yang menunjukkan bahwa masalah ini masih bakal memanjang. Bulan Mei tahun 2002 Dewan Agama Turki mengeluarkan keputusan atau fatwa yang menyatakan bahwa jilbab adalah hak beragama bagi kaum perempuan yang harus dihormati dan tidak bisa ditawar.

Di saat yang sama, Profesor Dr. Yusuf Ziya Ozcan, Ketua Lembaga Pendidikan Tinggi Turki mengatakan, masyarakat Turki sudah sepakat untuk mencabut larangan penggunaan jilbab di kampus. Karena itu, masalah ini tidak akan menjadi polemik yang layak dibahas lagi di lingkungan perguruan tinggi. (IRIB/AHF/SL/21/10/2010)


Pejabat militer Turki menyatakan siap menerima penempatan sistem pertahanan anti rudal di negara itu jika beberapa syaratnya dipenuhi. Hal itu dikatakan petinggi militer Turki kepada koran lintas kawasan Asharq Awsat. Diantara yang dituntut Turki adalah ikrar dari semua anggota NATO bahwa sistem anti rudal ini tidak untuk mengancam Suriah dan Republik Islam Iran. Turki juga menuntut nama Iran dicoret dari daftar negara yang menjadi musuh NATO. Asharq Awsat menulis, sistem pertahanan anti rudal NATO adalah sistem pertahanan milik Amerika Serikat yang rencananya akan dipasang di satu atau sejumlah negara anggota pakta pertahanan ini. Namun sampai saat ini sebagian besar anggota NATO menolak menerima penempatan sistem pertahanan tersebut.

Turki menanggapi program penempatan sistem pertahanan itu dengan ekstra hati-hati. Sebab, Turki tak mau kecolongan. Jangan sampai sistem pertahanan NATO merusak hubungan Ankara dengan sejumlah negara tetangga dan kawasan semisal Iran dan Suriah. Hal itu perlu diperhitungkan Turki sebagai bentuk penghormatan kepada asas hubungan bertetangga. Data resmi menunjukkan bahwa nilai neraca perdagangan Turki dengan Iran mencapai 11 miliar USD. Kedua negara menargetkan pertumbuhan nilai perdagangan ini sampai 30 miliar USD pada tahun 2014. Dalam kaitan ini, salah seorang pejabat di Kamar Dagang Istanbul mengatakan, Turki punya alasan kuat untuk memperluas hubungan perdagangannya dengan Iran sebagai negara sahabat dan Muslim. Sebab, Iran memiliki kapasitas yang sangat besar di sektor produksi dan industri. Selain itu, posisi geografis Iran sangat memudahkan proses pengiriman dan transit barang.

Hubungan baik Turki dengan Iran yang terus meningkat dan semakin hangat dipandang oleh AS sebagai hal yang mengganggu. AS menggunakan segala cara untuk merusak hubungan yang harmonis antara Turki dan negara tetangganya di selatan itu. Bahkan, kunjungan pejabat AS urusan keuangan dan perbendaharan juga dimanfaatkan untuk misi tersebut.

Turki sendiri sebenarnya sudah terlalu dikecewakan oleh negara-negara Barat anggota NATO. Sekjen NATO, Anders Fogh Rasmussen, seperti dilaporkan AFP bahkan sempat melontarkan kritikan atas sikap negara-negara NATO terhadap Turki yang disebutnya tidak adil. Rasmussen mendesak Uni Eropa untuk memberi peluang bagi Turki di lembaga Eropa yang menangani urusan pertahanan. Dia menyebut sikap yang mengecualikan Turki dari pembahasan menyangkut pertahanan sebagai sikap yang tidak adil. Rasmussen mengingatkan bahwa Uni Eropa dan NATO akan sangat diuntungkan dengan menjaga hubungannya dengan Turki.

Melihat semua itu, nampaknya pertemuan NATO di Lisbon November nanti bakal menjadi ajang pembicaraan yang sangat penting bagi Turki dan NATO karena membahas soal penempatan sistem pertahanan anti rudal. Mau tak mau kondisi ini menjadi dilema bagi Turki. Manakah yang bakal dipilih, menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga seperti Iran dan Suriah atau menjaga kekompakan dengan anggota NATO lainnya yang berarti tak lagi memikirkan perasaan negara tetangga. (IRIB/AHF/SL/20/10/2010)