Mantan presiden Kuba Fidel Castro mengatakan bahwa segala bentuk aksi militer terhadap Iran akan memicu perang nuklir yang akan mengakhiri kemanusiaan. "Hari ini terdapat resiko perang besar dengan penggunaan senjata seperti itu dan saya tidak ragu bahwa serangan oleh Amerika Serikat dan Israel terhadap Republik Islam Iran pasti akan berevolusi ke arah konflik nuklir global," kata Castro dalam sebuah sebuah rekaman video yang ditujukan kepada situs Cubadebate kemarin (21/10).
"Penggunaan senjata nuklir dalam perang baru berarti akan mengakhiri kemanusiaan," tambahnya dalam rekaman video berdurasi empat menit itu.
Mantan pemimpin Kuba ini juga meminta seluruh kekuatan dunia untuk memusnahkan semua senjata nuklir.
"Marilah kita memiliki keberanian untuk menyatakan bahwa semua senjata nuklir atau konvensional, dan segala sesuatu yang digunakan untuk menyulut perang, harus musnah," tegasnya.
Castro melimpahkan kepemimpinannya kepada adiknya Raul pada tahun 2008.
Israel, yang merupakan satu-satunya pemilik senjata nuklir di Timur Tengah, telah berulang kali menyatakan tekadnya menghentikan program nuklir Iran bahkan melalui cara-cara militer.
Tidak seperti Israel, Iran adalah penandatangan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) dan telah menekankan bahwa program nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai. (IRIB/MZ/22/10/2010)
Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon menyatakan, pihaknya tidak akan menyia-nyiakan segala upaya untuk memfasilitasi perundingan terkait program nuklir Iran. Pernyataan itu dikemukakan Ban kemarin (21/10) menyikapi proposal Uni Eropa melanjutkan perundingan nuklir dengan Tehran pada pertengahan November mendatang. Dikatakannya, "Sebagai Sekjen PBB , saya mengerahkan segala upaya untuk memfasilitasi proses perundingan tersebut. Tidak ada cara lain kecuali dialog, agar kita dapat menyelesaikan masalah ini secara damai."
Pekan lalu, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Catherine Ashton, mengusulkan pembicaraan tiga hari terkait program nuklir Iran pada pertengahan November di ibukota Austria Wina. Ia juga berharap bahwa Teheran akan "merespon positif" tawaran perundingan tersebut.
Menteri Luar Negeri Republik Islam Iran, Manouchehr Mottaki, menyambut tawaran tersebut, dan mengatakan bahwa Tehran tengah berunding dengan Kelompok 5+1 menyangkut tanggal dan tempat pelaksanaannya.
Dalam hal ini, Ban menambahkan, "Saya terdorong karena dialog bergerak memuaskan. Kapan dan di mana pun saya bertemu dengan pejabat Iran, saya selalu mendesak mereka untuk kembali berunding dan berdiaog dengan Kelompok 5+1."
Iran berulangkali mengumumkan kesiapannya untuk melanjutkan perundingan soal program nuklirnya, namun dengan penekanan bahwa setiap perundingan harus dilakukan dalam kerangka Deklarasi Tehran.
Para menteri luar negeri Iran, Turki, dan Brazil menandatangani sebuah deklarasi di Tehran pada 17 Mei lalu. Berdasarkan deklarasi tersebut, Republik Islam Iran akan mengirimkan 1.200 kilogram uranium yang diperkaya di tingkat rendah ke Turki untuk ditukarkan dengan 120 kilogram uraniuam yang telah diperkaya 20 persen. Uranium tersebut akan digunakan untuk bahan bakar reaktor riset Tehran, yang memproduksi radioisotop untuk pengobatan kanker.
AS dan sekutunya mengabaikan deklarasi tersebut dan menggunakan pengaruh mereka di Dewan Keamanan PBB untuk menggulirkan putaran keempat sanksi terhadap Iran. Tehran dituding mengacu program nuklir militer.
Iran menegaskan bahwa program nuklirnya sepenuhnya bertujuan damai dan sesuai ketentuan Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Bahkan seluruh instalasi nuklir Tehran diawasi penuh oleh Badan Energi Atom Internasional (IAEA).(IRIB/MZ/22/10/2010)
Ahmadinejad-Chavez: Sanksi Barat Atas Iran “Tidak Adil”
Presiden Republik Islam Iran Mahmoud Ahmadinejad dan rekannya asal Venezuela Hugo Chavez, mengecam sanksi "tidak adil" terhadap Iran atas program nuklir Tehran.
Hal itu dikemukakan Ahmadinejad dan Chavez Rabu (20/10) di akhir kunjungan Presiden Venezuela selama tiga hari ke Tehran. Dalam statemennya, kedua presiden mengutuk resolusi nomor 1929 Dewan Keamanan PBB dan menyebutnya "tidak adil."
Keduanya menekankan bahwa sanksi itu ditujukan untuk "merampas hak asasi Republik Islam Iran dalam mendayagunakan teknologi nuklir sipil." Keduanya juga menuntut AS dan Barat mengubah sikap "diskriminatif" mereka terhadap program nuklir Iran.
Di bagian lain, Ahmadinejad dan Chavez juga mengutuk serangan militer Israel terhadap kapal pengangkut bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza yang diblokade serta menyerukan persatuan antarkelompok Palestina.
Lebih lanjut para pemimpin dua negara juga mengecam campur tangan pasukan asing, khususnya Amerika Serikat, dalam urusan internal Amerika Latin.
Kedua presiden menekankan pentingnya perluasan hubungan dan kerjasama bilateral serta implementasi berbagai kesepakatan yang telah ditandatangani kedua negara.
Presiden Venezuela tiba di Iran pada hari Senin (18/10) dalam kunjungan resmi selama tiga hari, dengan tujuan meningkatkan hubungan antara Teheran dan Karakas. Pada hari terakhir kunjungan kesembilan Chavez ke Iran ini, kedua negara menandatangani 11 MoU di berbagai bidang, termasuk sektor energi dan industri.
Dalam beberapa tahun terakhir Iran telah meningkatkan hubungan persahabatannya dengan sejumlah negara Amerika Latin, termasuk Venezuela. Lonjakan popularitas Iran di Amerika Latin sangat mengecewakan Amerika Serikat, yang telah gencar mempropagandakan kampanye global untuk mengisolasi Tehran atas program nuklirnya.(irib/21/10/2010)
"Kamar Dagang Iran akan menempuh jalur hukum di tingkat internasional guna mempertahankan kepentingan perusahaan dan individu," jelas Mohammad Nahavandian Rabu malam (20/10) seperti dilaporkan IRNA.
Nahavandian menyebut para eksportir sebagai pemimpin dalam memerangi sanksi terhadap Iran di pasar. "Aktifnya para eksportir Iran di berbagai negara menunjukkan kegagalan pihak-pihak yang berupaya memaksakan kepentingan politiknya pada perekonomian Iran," tegas Nahavandian.
Nahavandian yang menjabat Ketua Kamar Dagang Iran juga mengisyaratkan dukungan berbagai negara terhadap eksportir Iran di pasar internasional di saat-saat krisis. Dikatakannya, saat ini seluruh eksportir menghadapi kendala besar khususnya pasca krisis finansial global. Perusahaan-perusahaan raksasa terpaksa menurunkan harga komoditasnya dan pemerintah setempat membantu mereka dengan menyuntikkan dana segar. (IRIB/IRNA/MF/LV/21/10/2010)
Pada sidang Komisi Hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang telah digelar di New York, sejak dua pekan lalu, dibahas masalah yang berkaitan dengan Komisi Khusus Piagam PBB termasuk masalah sanksi yang diratifikasi oleh Dewan Keamanan dan reformasi struktur PBB. Esmail Baghaee, Juru runding Republik Islam Iran di PBB, New York, selaku wakil dari Gerakan Non-Blok (NAM), mengemukakan pendapat NAM terkait masalah tersebut seraya menjelaskan mekanisme pengokohan peran Majelis Umum PBB dalam berbagai isu global.
Baghaee, dalam pidatonya mengatakan, "NAM berpendapat bahwa PBB merupakan pusat utama pembahasan yang berkaitan dengan kerjasama internasional, pengembangan ekonomi, kemajuan sosial, perdamaian, keamanan, HAM, dan supremasi hukum berasaskan dialog, kerjasama, serta saling percaya antarnegara dunia. Dan dalam hal ini NAM menekankan pengokohan peran urgen PBB."
Pejabat Iran itu lebih lanjut menjelaskan, "Elemen-elemen dalam merombak struktur PBB adalah demokratisasi proses pengambilan keputusan di badan-badan penting lembaga ini, penghormatan atas peran dan kekuatan Majelis Umum, serta peran proaktif Majelis sebagai lembaga yang mewakili seluruh negara."
"NAM mengkhawatirkan berlanjutnya dominasi Dewan Keamanan atas peran dan wewenang Majelis Umum serta campur tangan Dewan dalam masalah-masalah yang sepenuhnya menjadi wewenang Majelis."
Dituturkan Baghaee, "Masalah sanksi PBB hingga kini masih menjadi kekhawatiran terbesar negara-negara anggota NAM."
"NAM berpendapat bahwa sanksi harus dijadikan sebagai "pilihan terakhir" dan digulirkan sesuai piagam PBB. Sanksi diberlakukan ketika terdapat ancaman nyata terhadap perdamaian dan keamanan global atau ketika terjadi agresi. Bukan sebagai sarana pre-emptiv atau digunakan dalam aksi pelanggaran ketentuan internasional." (IRIB/MZ/22/10/2010)
Pakistan Dukung Program Nuklir Sipil Iran
Sebagaimana dilaporkan IRNA, Abdul Basit mengatakan, Pakistan senantiasa mendukung program nuklir sipil Iran. Ditegaskannya, berulangkali Islamabad menegaskan sikapnya mendukung Tehran.
Di bagian lain statemennya, jubir Deplu Pakistan mengungkapkan, Iran adalah negara sahabat dan saudara Pakistan. Tehran berperan signifikan dalam mewujudkan keamanan dan perdamaian di kawasan.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pakistan Mahmoud Qureshi dalam pidatonya di Universitas Harvard, Amerika Serikat, Selasa (19/10) mengatakan, Tehran tidak berminat memproduksi senjata nuklir.
Republik Islam Iran berulangkali menegaskan program nuklir sipil Iran sesuai ketentuan Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT), dan tidak membutuhkan senjata nuklir.(IRIB/PH/RM/21/10/2010)
0 comments to "Perang dengan negara Islam merupakan '' Akhir Kemanusiaan'' ..!!!!!"